JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kegiatan retreat untuk kepala daerah terpilih yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Februari 2025, akan sepenuhnya didanai oleh APBN, tanpa melibatkan dana daerah atau APBD.

Prasetyo menyampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut akan disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memastikan bahwa tidak ada kepala daerah yang perlu mengeluarkan dana pribadi atau mentransfer biaya untuk retreat tersebut.

“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata Prasetyo usai konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah pelantikan pada 20 Februari 2025, kepala daerah yang terpilih akan mengikuti retreat selama sepekan, mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. Retreat tersebut akan dihadiri oleh 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur, dengan persiapan sudah mencakup pemasangan 189 tenda untuk para peserta.

Retreat ini menjadi bagian dari pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 sendiri akan dilaksanakan di Jakarta pada 20 Februari 2025, meskipun keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.
(ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Berau 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dalam Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Kamis, 13 Februari 2025. Sidang ini menjadi krusial lantaran selisih suara antara pasangan calon yang bersengketa tergolong tipis.

Ketua Penel sidang Hakim Saldi Isra menegaskan persidangan ini akan membahas bukti-bukti yang akan dipertimbangkan para hakim MK. Sehingga nanti menjadi acuan apakah Pilbup Berau telah berjalan sesuai aturan atau terdapat pelanggaran yang dapat berpengaruh terhadap hasil akhir.

“Karena selisihnya sangat kecil, cukup ada bukti dari dua atau tiga TPS saja yang sah, itu bisa berdampak besar dan berpotensi memicu pemungutan suara ulang. Jadi sekarang, kita fokus pada pembuktian di tingkat TPS,” ujar Saldi dalam persidangan.

Dalam perkara ini, selisih suara antara Pemohon, pasangan calon nomor urut 1 Madri Pani-Agus Wahyudi, dan Pihak Terkait, Sri Juniarsih Mas-Gamalis, hanya 696 suara atau 0,53 persen dari total suara sah sebanyak 130.484. Angka ini lebih kecil dari ambang batas 1,5 persen yang diperbolehkan untuk mengajukan sengketa, yakni 1.957 suara.

Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan saksi Rachmat Aprianto Gega, seorang relawan pasangan calon nomor urut 1, yang mengungkap dugaan pelanggaran di sejumlah TPS. Ia menyebut adanya pemilih yang tidak berhak memilih tetapi tetap memberikan suara, seperti yang terjadi di TPS 002 Kelurahan Bugis, TPS 014 Kelurahan Gunung Panjang, dan TPS 009 Kelurahan Gayam.

“Di TPS 002 Kelurahan Bugis, terdapat pemilih bernama William Timotili yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, padahal pada hari pemilihan ia sedang berada di luar negeri untuk kuliah di China. Namun, namanya tetap tercatat hadir dan memberikan suara,” kata Rachmat dalam kesaksiannya.

Ia juga mengklaim memiliki bukti bahwa beberapa pemilih di TPS lain tidak berada di alamat domisili mereka, bahkan berada di luar kota, tetapi tetap tercatat dalam daftar hadir pemilih.

KPU Berau Bantah Tuduhan, Hadirkan Bukti Daftar Hadir Pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau selaku Termohon lantas membantah tuduhan tersebut. Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, menghadirkan bukti berupa daftar hadir pemilih di 10 TPS yang menjadi objek sengketa untuk menunjukkan bahwa pemilih yang disebut dalam dalil Pemohon sebenarnya tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir.

“Bukti yang kami ajukan menunjukkan bahwa nama-nama yang didalilkan Pemohon tidak hadir di TPS dan tidak menandatangani daftar hadir,” ujar Ali dalam persidangan.

Hakim Saldi Isra kemudian meminta masing-masing kuasa hukum untuk maju ke depan meja persidangan guna membandingkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Penyandingan bukti ini menjadi salah satu poin krusial dalam menentukan apakah dalil Pemohon cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil Pilbup Berau 2024.

Sidang ini menjadi penentu apakah Mahkamah akan mengabulkan permohonan Pemohon atau mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

BEKASI – Aktivitas pembongkaran pagar laut di perairan Paljaya Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan akibat masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pengawas pekerjaan.

Demikian disampaikan salah satu nelayan setempat bernama Satim yang diberdayakan PT Tata Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) selaku pemilik lahan area reklamasi untuk bekerja membantu pencabutan pagar bambu di perairan tersebut.

“Kerjaan sementara ini off dulu karena belum ada perintah dari atasan,” kata Satim di area perairan Paljaya Kabupaten Bekasi, Kamis (13/2/2025).

Ia mengatakan penghentian sementara aktivitas dimaksud mulai hari ini dikarenakan pengawas proyek berikut mandor pekerjaan pembongkaran pagar laut sedang memenuhi panggilan pemeriksaan dari Polda Metro Jaya.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan permasalahan pagar laut yang belakangan diketahui tidak mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Iya benar, pengawas dan mandor lagi dipanggil Kapolda untuk menyelesaikan permasalahan pagar laut ini,” katanya.

Satim mengungkapkan Polda Metro Jaya sebelumnya telah melayangkan surat pemanggilan kepada pengawas dan mandor proyek tersebut pada Rabu (12/2/2025).

“Kemarin sudah ada undangan pemanggilan dari Polda dan sekarang mereka datang untuk menjalani pemeriksaan,” ucapnya.

Akibat pemanggilan tersebut, pembongkaran pagar laut yang telah berjalan sejak Selasa (11/2) terpaksa dihentikan. Satu alat berat ekskavator yang sebelumnya menjadi tumpuan utama membongkar pagar laut turut berhenti beroperasi.

Para pekerja pembongkaran masih menunggu perintah untuk melanjutkan pencabutan pagar laut. Sejauh ini, pembongkaran pagar laut baru mencapai satu kilometer.

“Kalau dari kemarin sampai sekarang sudah lebih satu kilometer,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, PT TRPN menargetkan pembongkaran pagar laut sepanjang 3,3 kilometer di perairan Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi selesai dalam waktu tiga hingga 10 hari, bergantung kondisi cuaca. Pembongkaran juga diawasi langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ANT/KN)

JAKARTA – Sidang pemeriksaan lanjutan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) 2024 kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (13/2/2025). Sidang yang ketiga dalam perkara nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini melibatkan pasangan calon nomor urut 03, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi, yang menggugat hasil Pilkada tersebut. Agendanya adalah pemeriksaan saksi, ahli, serta pengesahan alat bukti tambahan.

Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, dengan menghadirkan saksi dan ahli dari masing-masing pihak. Paslon nomor urut 03, yakni Dendi Suryadi-Alif Turiadi, menghadirkan ahli Fitra Arsil dan beberapa saksi seperti Rudiansyah, Gunawan, dan Ramadhan. Sementara paslon nomor urut 01, Edi Damansyah-Rendi Solihin, menghadirkan ahli Zainal Arifin Mochtar, Herdiansyah Hamzah, Djohermansyah Djohan, dan saksi Chairil Anwar. KPU Kutai Kartanegara sebagai Termohon juga menghadirkan ahli Hasyim Asy’ari dan saksi Yani Wardhana.

Fitra Arsil, sebagai ahli Pemohon, menegaskan aturan pemilihan kembali kepala daerah harus ditegakkan untuk menjaga kualitas demokrasi. Mengacu pada berbagai putusan MK, termasuk Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, Fitra menyatakan bahwa seseorang yang telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan dalam satu periode dianggap telah menjalani satu periode jabatan.

“Jika diteliti, sikap MK sangat konsisten dalam menolak perluasan makna satu periode masa jabatan yang bertujuan memperpanjang waktu menjabat. MK menolak tafsir yang tidak sesuai dengan hakikat jabatan yang telah dijalani, apa pun proses penerimaan jabatan tersebut,” tegas Fitra.

Selain itu, saksi Pemohon, Rudiansyah, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara periode 2014–2019, menjelaskan periodesasi masa jabatan Edi Damansyah.

Ia mengatakan Edi Damansyah pertama kali ditugaskan sebagai Plt. Bupati pada 10 Oktober 2017 melalui surat tugas dari Gubernur karena bupati sebelumnya tersandung kasus korupsi.

“Kemudian pada 9 April 2019 ada pengukuhan Edy sebagai Plt. Bupati berdasarkan surat gubernur serta naskah pengukuhannya. Kemudian 14 Feb 2019 ada pengangkatan Edy sebagai Bupati definitif hingga 2021 (Periode 1) dan lanjut pada 2021–sekarang (Periode 2),” jelas Rusdiansyah.

Argumentasi itu tersebut diperkuat dengan kesaksian dari saksi Pemohon lainnya, Gunawan (Camat Sangasanga 2017–2021). Ia mengatakan Edy Damansyah telah menjabat sebagai Plt. Bupati sejak 10 Oktober 2017.

Dengan berbagai argumen tersebut, Pemohon menilai Edi Damansyah telah menjabat selama dua periode dan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Kukar 2024.

Sehingga dalam permohonannya, pihak memohon meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Edi Damansyah-Rendi Sholihin serta meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon lainnya, yaitu Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais dan Dendi Suryadi-Alif Turiadi.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R