Beranda blog Halaman 497

Prabowo Apresiasi Kehadiran Elite PDIP di Puncak HUT ke-17 Gerindra

0

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang turut hadir dalam acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Gerindra.

Acara yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025) ini dihadiri oleh berbagai tokoh politik, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan partai politik lainnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik bukanlah penghalang untuk menjaga persaudaraan.

“Terima kasih, hari ini saya merasa dihormati. Tokoh-tokoh bangsa dan pimpinan partai politik dari berbagai spektrum hadir, termasuk yang berbaju merah,” ujar Prabowo, secara tersirat merujuk pada PDIP.

Prabowo juga menyinggung latar belakang keturunannya dari Minahasa, Sulawesi Utara, dengan mengutip pepatah daerah tersebut yang menekankan persaudaraan.

“Saudara-saudara, saya ini setengah Minahasa. Di Minahasa ada satu pepatah: kita semua basudara (bersaudara),” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan sembari menggoda Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, yang hadir mewakili Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Selain dihadiri elite partai politik, perayaan HUT Gerindra kali ini juga menampilkan berbagai atraksi dan pidato dari para tokoh penting. Momen ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi Gerindra dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan, termasuk persiapan menuju Pemilu 2029.

Reporter: Fajri
Editor: Dezwan

KPK Gerak Cepat, Berkas Ekstradisi Paulus Tannos Siap Dikirim ke Singapura Pekan Depan

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa berkas proses ekstradisi buronan Paulus Tannos, yang telah ditangkap oleh otoritas Singapura, akan segera dikirimkan. Rencananya, dokumen tersebut akan dikirim melalui Kementerian Hukum RI pada pekan depan.

“Info yang saya dapatkan dari penyidik, kemungkinan besar akan dikirimkan seluruh berkas yang diminta oleh pihak Singapura, menggunakan pengantar dari Kementerian Hukum,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Sabtu (15/2/2025).

Tessa belum bisa memastikan tanggal pasti pengiriman berkas tersebut, namun ia menegaskan bahwa pengiriman akan dilakukan dalam pekan depan.

“Jadi, harapan kita dalam waktu dekat ini bisa ada update lagi ya, jadi, infonya pekan depan, entah itu hari Senin atau Selasa, berkas itu akan dikirimkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tessa mengungkapkan salah satu dokumen yang akan dikirimkan adalah permintaan penuntutan dari Pengadilan Singapura terhadap Paulus Tannos, mengingat yang bersangkutan masih mengupayakan pembelaan pasca-penangkapannya oleh otoritas setempat.

“Dan, perbedaan sistem hukum, di mana di negara Singapura dan Indonesia ini, kita bisa menyatakan bahwa seseorang itu dituntut tentunya setelah ada P21 ya dari jaksa penuntut umum,” kata Tessa.

Ia juga menjelaskan KPK akan bekerja sama dengan berbagai pihak demi melengkapi berkas-berkas yang diperlukan oleh pihak pemerintah Singapura.

“Sehingga, diperlukan adanya kerja sama, antarlembaga, antarinstansi, baik KPK, Kejaksaan, Kementerian Hukum, maupun Kepolisian untuk melengkapi berkas-berkas yang cenderung tidak ada dasar hukumnya di Indonesia, kita mencari kesamaannya di situ,” tambahnya.

KPK berharap Paulus Tannos dapat dieksekusi hukum di Indonesia, meskipun saat ini masih menjalani provisional arrest di Pengadilan Singapura.

“Dan itu merupakan salah satu tindakan yang buat Indonesia ini, tindakan yang mendukung pemberantasan korupsi. Dan kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa segera dipulangkan dan dapat segera dilakukan penuntutan terhadap saudara Paulus Tannos,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK berhasil menangkap Paulus Tannos di Singapura setelah menjadi buronan sejak 2019 terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa Tannos masih berada di Singapura dan proses ekstradisinya sedang berlangsung.

“Masih di Singapura,” katanya pada Jumat (24/1/2025).

Saat ini, KPK terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi seluruh syarat ekstradisi.

“KPK sedang berkoordinasi dengan melengkapi syarat-syarat dapat mengekstradisi yang bersangkutan,” jelas Fitroh.

Diketahui, sebelum ditangkap di Singapura, Paulus Tannos sempat terdeteksi berada di Thailand. Selain itu, ia diketahui telah mengganti kewarganegaraan dan identitasnya menjadi Thian Po Tjhin di Singapura.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Disperindag Kukar Siap Dampingi Pengecer Jadi Sub Pangkalan LPG Resmi

TENGGARONG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah proaktif, dalam mengatasi kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg). Salah satunya dengan mendorong para pengecer agar beralih status menjadi sub pangkalan resmi Pertamina.

Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang melarang pengecer menjual LPG subsidi, demi memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran serta menstabilkan harga sesuai standar pemerintah.

Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Barang Pokok Disperindag Kukar, Muhammad Bustani, menegaskan kesiapan pihaknya dalam membimbing pengecer agar bisa bertransformasi menjadi sub pangkalan resmi.

“Kami sangat siap mendampingi para pengecer agar menjadi sub pangkalan, karena ini merupakan bagian dari pembinaan yang harus kami lakukan. Namun, saat ini kami masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Dengan adanya sub pangkalan, pengecer yang sebelumnya beroperasi tanpa izin akan mendapatkan pasokan LPG langsung dari pangkalan resmi Pertamina. Ini diharapkan dapat menghilangkan praktik penjualan liar yang kerap memicu kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran.

Kabupaten Kukar memiliki kebutuhan LPG subsidi sebesar 28.394 metrik ton (MT) per tahun. Distribusi ini ditangani oleh 17 agen resmi dan 683 pangkalan, yang melayani masyarakat di 193 desa dan 44 kelurahan. Dengan adanya sub pangkalan, diharapkan distribusi gas bersubsidi bisa lebih merata dan terkendali.

Disperindag Kukar menegaskan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penjualan LPG subsidi. Dengan semakin banyaknya sub pangkalan resmi, diharapkan gas subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Pemkab Kukar Pastikan Gaji dan Tunjangan ASN Tak Terdampak Efisiensi

TENGGARONG – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memastikan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran, tidak akan mempengaruhi belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Artinya, kebijakan ini tidak akan mempengaruhi gaji maupun tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kukar. Termasuk juga honorarium bagi tambahan 5.776 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang baru diangkat.

“Insya Allah kebijakan baru ini tidak akan mempengaruhi belanja pegawai, aman,” tegas Sunggono, beberapa waktu lalu.

Ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan belanja pegawai Kukar masih dibawah ketentuan yang ditetapkan. Yaitu 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan Sunggono juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menerapkan ketentuan pegawai paruh waktu.

“Belanja pegawai kita masih sangat menutupi. Tidak ada istilah pegawai paruh waktu di Kukar, kita akan bayarkan full semua,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

KPK Siap Hadapi Potensi Praperadilan Baru dari Hasto Kristiyanto

0

JAKARTA – Beredar kabar bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membuka peluang untuk kembali mengajukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, pihak KPK tidak gentar dan siap menghadapi upaya hukum tersebut.

“Ya kita hadapi, biasa dalam beberapa perkara juga ada yang beberapa kali mengajukan praper,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

Fitroh menyikapi dengan tenang kemungkinan Hasto akan mengajukan praperadilan lagi dan menyatakan bahwa KPK akan mengikuti proses selanjutnya.

“Kita tunggu proses selanjutnya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, pada Kamis (13/2/2025) lalu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, membacakan putusan atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh Hasto melawan KPK. Hakim Djuyamto menerima eksepsi yang diajukan oleh KPK dan memutuskan bahwa permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

“Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Djuyamto saat membacakan amar putusan.

Putusan tersebut dijatuhkan karena dua perkara pidana yang digabungkan dalam satu permohonan praperadilan. Menurut Hakim Djuyamto, seharusnya masing-masing perkara diajukan dalam permohonan praperadilan terpisah.

“Permohonan pemohon yang menggabungkan sah atau tidaknya dua surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan harusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan praperadilan. Maka terhadap eksepsi termohon beralasan hukum dan patut dikabulkan,” pungkas Hakim Djuyamto

Pewarta : Nicha R

Syukuri Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto, KPK Pastikan Penyidikan Tetap Berlanjut

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif atas kemenangan dalam praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. KPK menilai bahwa putusan hakim dalam praperadilan tersebut sudah sesuai dengan harapan dan objektif.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengungkapkan keputusan hakim dan proses hukum yang dijalani sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami patut bersyukur, Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas putusan Hakim Bidang Praperadilan HK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini,” ujar Tessa Mahardika kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (14/2/2025).

Tessa juga menjelaskan, KPK selalu berpedoman pada prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk dalam perkara suap KPU dan menghalang-halangi penyidikan yang tengah berlangsung.

“Ke depan tentunya proses penyidikan akan tetap terus berjalan sesuai dengan fokus pemenuhan unsur perkara tersebut yang akan dilakukan oleh penyidik. Demikian pernyataan yang dapat kami berikan,” tegas Tessa.

Dalam hal ini, pihak KPK berharap agar masyarakat tetap memberikan dukungan dan pengawasan terhadap proses hukum yang berjalan, dan menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta berlandaskan pada prinsip keadilan.

Pewarta : Nicha R

Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan di Situbondo

0

JAKARTA – Para petinggi DPP Partai Demokrat menyampaikan duka cita atas wafatnya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio karena mengalami kecelakaan di daerah Situbondo, Jawa Timur, pada Jumat (14/2/2025).

Ucapan duka cita pun disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Menurut dia, Renville mengalami kecelakaan ketika sedang dalam perjalanan menuju Surabaya, dari arah Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kami berduka cita yang mendalam atas berpulang Mas Renvile Antonio Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Informasi yang kami peroleh akibat kecelakaan,” kata Kamhar saat dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY juga menyampaikan kabar duka kepulangan rekannya itu melalui akun media sosialnya.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan dikaruniai keikhlasan, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini,” kata AHY dalam unggahan di akun instagramnya.

Adapun Renville merupakan kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai Bendahara Umum sejak tahun 2020. Politikus kelahiran Jakarta pada tahun 1977 itu berpulang di usia 47 tahun.
Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan politikus Partai Demokrat itu terjadi di jalur pantura Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.

Peristiwa itu bermula saat korban mengendarai motor gede (moge) warna hitam nopol B-6789-A dari arah Surabaya ke Banyuwangi (dari barat ke timur), dan tepat di lokasi kejadian korban mengalami kecelakaan dengan kendaraan pikap dari arah yang sama.

“Kecelakaan yang melibatkan motor besar (moge) terjadi sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi,” kata Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan di lokasi kejadian. (ANT/KN)

Megawati dan Puan Maharani Tiba di Abu Dhabi, Penuhi Undangan Ibu Suri Seikha Fatima

0

JAKARTA – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tiba di bandara Al Bateen Executive Airport, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Jumat (14/2/2025) sore, disambut secara langsung oleh utusan khusus setingkat menteri dari Ibu Suri Seikha Fatima binti Mubaraq Al Ketbi, Maitha Bint Salem Al Shamsi dan Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al-Dhaheri.

Berdasarkan keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat (14/2/2025) malam, disebutkan Megawati juga disambut Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis, Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan anggota DPR RI Ahmad Basarah, serta Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto.

Megawati datang bersama kedua anaknya yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama setelah sebelumnya menunaikan ibadah di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi.

Megawati dan Puan kompak menggunakan hijab dan baju berwarna abu-abu bersama rombongan kemudian menuju hotel tempat menginap selama di Abu Dhabi.

“Di Abu Dhabi, Ibu Megawati dijadwalkan memenuhi undangan Seikha Fatima binti Mubaraq Al Ketbi, yang merupakan Ibu Suri dari Syeikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan juga bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Pangeran Mohammed Bin Zayed,” kata Ahmad Basarah.

Sebelumnya, Megawati bersama Puan dan Pratama menjalani ibadah umrah di Mekkah dan dilanjutkan perjalanan ke Masjid Nabawi, Madinah.

Untuk diketahui, Maitha Bint Salem Al Shamsi merupakan sosok berpengaruh di pemerintahan dengan Pemerintah Federal pada tahun 2008 sebagai Menteri Negara.

Ia memimpin Dana Perkawinan hingga Februari 2016. Selanjutnya, pada tahun 2013-2014 dirinya dipercayakan sebagai presiden Universitas Zayed.

Saat ini, dia konsultan Shaikha Fatima Bint Mubarak. Sebelumnya ia memegang beberapa jabatan administratif, akademis, dan penelitian di Universitas Uni Emirat Arab.

Maitha pun berpartisipasi dalam beberapa konferensi internasional dan mewakili UEA di beberapa organisasi PBB seperti UNESCO. (ANT/KN)

Bandara VVIP IKN Rampung 100 Persen, Siap Dukung Konektivitas Pemerintahan

JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) memastikan penyelesaian Bandara VVIP IKN berjalan sesuai rencana sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sekaligus mendukung konektivitas dan mobilitas pemerintah.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menuturkan bahwa Hutama Karya berkomitmen menyelesaikan proyek Bandara VVIP IKN, khususnya pada fasilitas darat, dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi kerja.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan standar terbaik sehingga dapat mendukung konektivitas serta aktivitas pemerintahan di IKN mendatang,” ujar Adjib dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Saat ini, progres pekerjaan utama di sisi darat telah mencapai 100 persen, mencakup terminal VVIP dan VIP, menara Air Traffic Control (ATC), kantor administrasi, serta bangunan Bandara VVIP IKN siap dukung konektivitas dan mobilitas pemerintah peribadatan. Sementara itu, beberapa pekerjaan tambahan, termasuk sistem drainase, ditargetkan rampung pada Maret 2025.

Untuk memastikan efisiensi dan kualitas pembangunan, Hutama Karya mengadopsi teknologi Building Information Modeling (BIM) guna meningkatkan akurasi perhitungan pekerjaan serta pemantauan progres secara real-time.

Berkat penerapan teknologi itersebut, proyek Gedung Bandara VVIP IKN berhasil meraih Juara 1 pada Kategori Building di ajang 3rd ASEAN BIM Competition 2024 yang berlangsung di Kota Kinabalu, Malaysia.

Penyelesaian proyek itu menghadapi sejumlah tantangan, antara lain curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi sempat menyebabkan genangan air di beberapa titik area proyek karena saluran drainase yang belum terkoneksi dengan fasilitas sisi udara.

“Ketika Bandara VVIP IKN ini telah beroperasi, diharapkan menjadi katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, serta memperkuat portofolio perusahaan di bidang infrastruktur transportasi udara,” kata Adjib. (ANT/KN)

Mensesneg Sebut Retreat Kepala Daerah Didanai APBN

0

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kegiatan retreat untuk kepala daerah terpilih yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Februari 2025, akan sepenuhnya didanai oleh APBN, tanpa melibatkan dana daerah atau APBD.

Prasetyo menyampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut akan disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memastikan bahwa tidak ada kepala daerah yang perlu mengeluarkan dana pribadi atau mentransfer biaya untuk retreat tersebut.

“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata Prasetyo usai konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah pelantikan pada 20 Februari 2025, kepala daerah yang terpilih akan mengikuti retreat selama sepekan, mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. Retreat tersebut akan dihadiri oleh 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur, dengan persiapan sudah mencakup pemasangan 189 tenda untuk para peserta.

Retreat ini menjadi bagian dari pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 sendiri akan dilaksanakan di Jakarta pada 20 Februari 2025, meskipun keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.
(ANT/KN)