Beranda blog Halaman 461

Turap Baru 70 Persen, Banjir Bontang Belum Tuntas, Sampai Kapan?

0
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meninjau langsung lokasi banjir bersama pejabat Pemkot.

SUDAH 15 tahun saya menetap di Bontang, sejak 2010. Sejak itu, saya menyaksikan banjir bukan hal asing. Namun, harus diakui, areal genangan saat ini lebih luas dibandingkan dulu.

Saya merasakan sendiri bagaimana rasa was-was itu muncul setiap hujan deras turun. Ada lelah fisik, tapi yang lebih berat adalah kelelahan psikis warga yang terus menjadi langganan banjir. Pengalaman saya sebelumnya tinggal di Samarinda, tepatnya di Kelurahan Selili, sedikit banyak membuat saya terbiasa dengan banjir. Di Bontang, pola banjir memiliki karakter berbeda. Muncul di titik-titik vital kota sehingga aktivitas warga langsung terganggu.

Senin malam (15/9/2025), hujan deras disertai angin kencang memicu banjir, longsor, dan pohon tumbang di sejumlah titik. Kawasan Perumahan Bontang Permai RT 07, Kelurahan Api-Api menjadi yang paling parah. Genangan air mencapai perut orang dewasa, memaksa ratusan jiwa dievakuasi ke masjid.

Di Jalan Imam Bonjol, air menutup akses jalan hingga polisi terpaksa melakukan penutupan arus lalu lintas. Jalan Brokoli Raya juga tak luput dari genangan. Bahkan banyak pengendara nekat menerobos hingga kendaraannya mogok.

RT 11 Kelurahan Belimbing mengalami banjir terparah dalam tujuh tahun terakhir. Sementara longsor menutup jalan tembusan dari Perumahan Bukit Sintuk ke RT 41 Belimbing.

Jalan Ahmad Yani pun tak kalah parah. Genangan air menutup sebagian ruas, diperparah proyek perbaikan jalan yang belum selesai sehingga aliran air tersumbat.

Situasi ini menambah kesemrawutan lalu lintas. Tak ketinggalan, titik lain seperti Kelurahan Telihan, Guntung, Gunung Elai, dan Kanaan ikut tergenang dengan ketinggian bervariasi.

Petugas BPBD mengevakuasi warga menggunakan perahu karet di kawasan Perumahan Bontang Permai.

Di balik situasi banjir ini, ada hal yang patut diapresiasi: respons cepat Pemkot Bontang. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, turun langsung ke titik banjir. Ia juga meninjau turap yang belum rampung di kawasan Bontang Permai dan menginstruksikan aparat, mulai camat hingga lurah, untuk bergerak. “Progres pengerjaan baru mencapai sekitar 70 persen. Insya Allah kalau sudah selesai, penanggulangan banjir di Bontang akan teratasi,” kata Neni.

Neni juga menegaskan, selain menunggu rampungnya proyek fisik, masyarakat harus sadar menjaga lingkungan. “Alam tidak butuh kita, justru kita yang butuh alam. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon. Semua itu berkontribusi terhadap banjir,” pesannya.

Instruksi itu segera ditindaklanjuti Camat Bontang Utara, Muhammad Nur. Ia memastikan koordinasi cepat dilakukan. “Kami sudah menyiapkan langkah koordinasi, termasuk bekerja sama dengan Baznas untuk penyaluran bantuan makanan darurat,” ujarnya.

Pernyataan ini memberi sinyal bahwa Pemkot berupaya menutup celah di sektor logistik, agar warga terdampak tidak dibiarkan tanpa bantuan di tengah genangan.

Kepala BPBD Kota Bontang, Usman, melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Eko Mashudi, mencatat sekitar 900 jiwa terdampak di Perumahan Bontang Permai. “Kami khawatir jika hujan di hulu kembali turun, debit air semakin naik. Karena itu, evakuasi segera kami jalankan,” ujarnya.

Genangan banjir di Jalan A Yani mengganggu arus lalu lintas kendaraan roda dua dan roda empat.

Namun apresiasi tidak boleh membuat kita lengah. Proyek tanggul yang baru 70 persen harus segera dituntaskan agar tak ada lagi bagian “bolong” seperti dikeluhkan warga. Drainase, pintu air, normalisasi sungai, hingga perbaikan jalan Ahmad Yani mesti jadi prioritas agar tidak terus menjadi titik rawan.

Transparansi juga penting. Warga berhak tahu berapa rumah yang rusak, apa kebutuhan logistik, dan bagaimana langkah pasca-banjir. Banjir kali ini seharusnya jadi momentum refleksi. Pemkot dituntut menuntaskan pekerjaan rumah, sementara warga juga harus sadar menjaga lingkungan.

Bontang adalah rumah bagi ratusan ribu keluarga. Jika turap, drainase, dan infrastruktur rampung tepat waktu, ditambah kesadaran bersama menjaga alam, kota ini bisa keluar dari siklus banjir tahunan yang melelahkan. Banjir bukan takdir, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan komitmen nyata. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Kejari Kukar Musnahkan Barang Bukti 415 Gram Sabu dan 63 Butir Doble L dari Puluhan Perkara

0
Foto : Suasana pemusnahan barang bukti di Kejari Kukar. (Istimewa)

TENGGARONG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum melalui pemusnahan Barang Bukti (BB) dari 76 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), dari periode Juni hingga Agustus 2025. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Kejari Kukar, Selasa (16/9/2025).

Kepala Kejari Kukar, Tengku Firdaus, menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti adalah agenda rutin yang menjadi kewajiban setelah putusan pengadilan inkrah. “Pemusnahan BB ini rutin, karena perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ada 76 perkara yang telah diputus inkrah pada periode Juni sampai Agustus 2025. Ini adalah komitmen kami melaksanakan amar putusan,” ujarnya.

Barang bukti yang dimusnahkan didominasi narkotika. Di antaranya sabu-sabu seberat 415,12 gram dari 49 perkara, 63 butir pil double L dari satu perkara, serta empat senjata tajam. Selain itu, turut dihancurkan berbagai barang elektronik, seperti handphone, timbangan digital, hingga alat isap narkoba (bong) dari 50 perkara.

Dalam pemusnahan kali ini, Kejari Kukar tidak lagi menggunakan metode lama. Sebagai gantinya, dipakai incinerator yang dinilai lebih ramah lingkungan. Tengku Firdaus menjelaskan, metode sebelumnya menggunakan blender dan pelarungan justru berisiko menimbulkan limbah berbahaya.

“Incinerator ini adalah inisiatif kami. BB narkotika itu biasanya diblender dan dilarungkan, dan ekstraknya menjadi limbah B3. Jadi kita gandeng BPOM Samarinda untuk mobil ini, sehingga meminimalisir limbah,” jelasnya.

Ia menegaskan, dasar hukum pemusnahan barang bukti berlandaskan ketentuan KUHP. “Eksekusi terhadap pidana itu tugas kami, dan salah satunya melalui pemusnahan barang bukti yang sudah inkrah,” tegas Tengku Firdaus.

Lebih jauh, Kajari Kukar menekankan bahwa langkah ini tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan barang bukti. “Kami ingin memastikan bahwa barang bukti tidak lagi disalahgunakan, sekaligus menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas narkotika dan menjaga keamanan masyarakat,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Jelang Akhir tahun, Wakil Ketua DPRD Paser Ingatkan Serapan Anggaran OPD

0
Foto: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Zulkifli Kaharuddin

PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mengimbau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan serapan anggaran, khususnya bagi OPD yang memperoleh alokasi cukup besar pada APBD murni maupun perubahan tahun 2025.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Zulkifli Kaharuddin, menyebut bahwa kondisi serapan anggaran khususnya beberapa bulan terakhir terbilang rendah. Ia menyebut kondisi tersebut cukup memprihatinkan.

“Di murni ini banyak yang serapannya rendah, rata-rata masih sekitar 20–25 persen saja. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat waktu efektif yang tersisa hanya sekitar dua bulan, karena Desember tidak penuh,” ujar Zulkahar, sapaan akrabnya, Selasa (16/9/2025).

Meski begitu, ia menilai masih ada peluang bagi OPD untuk menyerap anggaran secara maksimal hingga akhir tahun. Hal ini didukung progres pekerjaan fisik yang cukup cepat di lapangan. Rendahnya serapan anggaran terjadi karena kebijakan efisiensi yang memicu pergeseran anggaran dan menghambat lelang.

“Contohnya di GOR bela diri, baru dua minggu pengerjaannya sudah sampai dak lantai dua. Jadi rata-rata penyedia yang mengerjakan, progresnya sudah cepat,” tambahnya.

Baik pada APBD murni maupun perubahan, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk infrastruktur sebagai persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur tahun 2026. Karena itu, Zulkahar menegaskan agar OPD, berkomitmen menyelesaikan target serapan hingga akhir tahun.

Beberapa OPD yang paling harus menjadikan pandangannya sebagai bahan evaluasi, yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang memegang anggaran besar. Ia juga memastikan DPRD Paser akan terus melakukan pengawasan.

“Contohnya pembangunan venue, itu harus betul-betul dipantau time schedule-nya. Kalau agak melambat, harus didampingi supaya masalah bisa cepat diselesaikan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Di sisi lain, ia mengapresiasi pemerintah daerah karena telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD Paser terkait asistensi di setiap OPD. Menurutnya, hasil asistensi itu cukup signifikan dengan nilai penghematan mencapai Rp53 miliar.

“Artinya besar manfaat dari asistensi ini. Makanya rekomendasi ini akan terus berlanjut, kami minta setiap kegiatan di masing-masing OPD harus ada asistensi,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

DPRD Paser Dukung Penguatan Kelembagaan Bawaslu Demi Pemilu yang Lebih Berkualitas

0
Foto: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Kasri, saat mengikuti penguatan kelembagaan Bawaslu bersama mitra kerja.

PASER – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser menggelar Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja, salah satunya mengundang Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, di Ballroom Hotel Kriyad Sadurengas, Senin (15/9/2025) malam.

Kegiatan ini ditujukan dalam upaya memperkuat kelembagaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai bagian dari pilar demokrasi yang kokoh sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Kasri, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Bawaslu Kabupaten Paser dalam memperkuat kelembagaan internal sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu ke depan.

“Penguatan kelembagaan adalah bagian penting dari proses demokrasi yang sehat. Ini bukan hanya soal memperbaiki struktur organisasi, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tata kelola internal, serta mekanisme kerja yang efisien dan mandiri,” ungkap Kasri.

Menurutnya, Bawaslu harus terus melakukan evaluasi dan penguatan dari berbagai aspek, termasuk struktur organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antar bidang. Hal ini penting untuk memastikan fungsi pengawasan, terutama menjelang agenda Pemilu dan Pilkada selanjutnya.

Kasri juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Ia mengapresiasi kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat dalam proses pengawasan pada Pemilu 2024 lalu, baik pada Pileg maupun Pilkada.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu. Peran serta masyarakat sangat penting. Namun demikian, Bawaslu tetap harus menjadi pengarah utama yang memastikan pengawasan berjalan sesuai koridor hukum,” tambahnya.

Menanggapi persoalan-persoalan yang sempat muncul dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya, Kasri menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Paser telah menjalankan tugasnya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Ia pun mendorong agar penguatan kelembagaan juga mencakup aspek penegakan hukum yang lebih tegas dan berbasis pada alat bukti yang kuat. Sebagai mitra kerja strategis Bawaslu, pihaknya akan terus mendorong sinergi melalui audiensi dan forum-forum koordinatif guna menyukseskan agenda ke depan.

“Kami di Komisi I DPRD Paser berkomitmen untuk terus mendampingi dan mendukung Bawaslu. Penguatan kelembagaan harus menjadi agenda bersama demi terciptanya Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Stimulus Ekonomi Rp16,23 Triliun Angkat IHSG, Investor Asing Kembali Masuk

0
Layar digital menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wpa

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi, bergerak menguat seiring optimisme pelaku pasar terhadap peluncuran paket stimulus ekonomi di dalam negeri.

IHSG dibuka menguat 42,20 poin atau 0,53 persen ke posisi 7.979,32. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,58 poin atau 0,57 persen ke posisi 813,38.

“Kembalinya investor asing dan stimulus pemerintah berpotensi mendukung IHSG, sementara pelemahan indeks dolar Amerika Serikat (AS) bisa menjadi penopang rupiah,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (16/9/2025)

Dari dalam negeri, pelaku pasar akan fokus mencermati rilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, peluncuran stimulus ekonomi tahun 2025, serta sinyal pelemahan ekonomi China.

Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5, yang terdiri atas 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program pemerintah yang dilanjutkan pada 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Untuk tahun 2025, paket 8 program akselerasi dengan total anggaran senilai Rp16.23 triliun, diperkirakan akan diapresiasi oleh pasar dalam jangka pendek.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) tengah menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG), yang diperkirakan akan mempertahankan BI Rate tetap di level 5 persen pada Rabu (17/9).

Dari kawasan Asia, perekonomian China menunjukkan pelemahan per Agustus 2025, dengan penjualan ritel naik hanya 3,4 persen year on year (yoy), produksi industri 5,2 persen (yoy), dan investasi aset tetap 0,5 persen (yoy) atau jauh di bawah ekspektasi. Sektor properti anjlok 12,9, sementara pengangguran naik ke 5,3 persen (yoy).

Dari mancanegara, pelaku pasar mencermati The Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed, yang diproyeksikan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,0-4,25 persen, meski sebagian kecil masih membuka peluang pemangkasan lebih agresif 50 bps.

Pada perdagangan Senin (15/9), bursa saham Eropa ditutup mayoritas menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,94 persen, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,07 persen, indeks DAX Jerman menguat 0,21 persen, serta indeks CAC Prancis menguat 0,92 persen.

Bursa saham AS di Wall Street juga ditutup menguat pada perdagangan Senin (15/9), di antaranya indeks S&P 500 menguat 0,47 persen ke 6.615,31, indeks Nasdaq Composite menguat 0,94 persen ke 22.348,75, sementara Dow Jones menguat 0,11 persen atau 220,42 poin ke 45.884,19.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 196,88 poin atau 0,44 persen ke 44.962,00, indeks Shanghai melemah 7,84 poin atau 0,19 persen ke 3.854,01, indeks Hang Seng menguat 38,44 poin atau 0,14 persen ke 26.476,55, dan indeks Strait Times melemah 3,42 poin atau 0,20 persen ke 4.334,94. (ANT/KN)

Deklarasi Doha Serukan Sanksi serta Embargo Senjata terhadap Israel

0
Dok. Anadolu

DOHA – Para pemimpin negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab (LAS) menyerukan penerapan sanksi terhadap Israel serta penghentian pasokan senjata ke negara tersebut. Seruan itu  tertuang dalam deklarasi yang diadopsi pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Doha, Senin (15/9/2025).

“Kami menyerukan kepada seluruh negara untuk mengambil langkah hukum dan efektif guna mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina. Termasuk mendukung upaya mengakhiri impunitas, meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran dan kejahatan, menjatuhkan sanksi, serta menangguhkan pasokan senjata dan amunisi kepada mereka,” demikian isi deklarasi tersebut.

Deklarasi juga menyinggung serangan Israel terhadap Qatar yang dinilai memperumit proses mediasi guna mengakhiri perang di Gaza.

“Agresi terhadap wilayah yang netral untuk mediasi ini tidak hanya melanggar kedaulatan Qatar, tetapi juga merusak proses mediasi dan perwujudan perdamaian internasional,” lanjut pernyataan itu.

Sekretaris Jenderal LAS Ahmed Aboul Gheit kemudian menegaskan bahwa deklarasi Doha mendorong negara-negara untuk meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel, bila hubungan itu masih berlanjut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) Jasem Mohamed Al Budaiwi mengatakan negara-negara Arab dan Islam menuntut Amerika Serikat dapat menekan Israel agar memberikan tekanan nyata kepada Israel untuk meninjau ulang kebijakannya. Sumber: Sputnik/Ria-Novosti-OANA. (ANT/KN)

Stabilitas Pangan Membaik, Bapanas Sebut Harga Beras Premium Turun

0
Ilustrasi - Pedagang beras menyiapkan dagangannya di Pasar Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (18/9/2024). ANTARA FOTO/Mega Tokan/sgd/Spt/am.

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga beras premium tingkat konsumen turun menjadi Rp15.988 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp16.144 per kg, begitu juga beras medium Rp13.709 per kg dari sebelumnya Rp14.040 per kg.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Selasa pukul 08.40 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.443 per kg turun dari sebelumnya Rp12.567 per kg.

Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp6.590 per kg turun dari sebelumnya Rp6.669 per kg, kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.370 per kg turun dari sebelumnya Rp10.735 per kg.

Berikutnya bawang merah Rp40.959 per kg turun dari sebelumnya Rp42.228 per kg, bawang putih bonggol di harga Rp36.919 per kg turun dari hari sebelumnya Rp38.093 per kg.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp49.837 per kg turun dari sebelumnya Rp56.010 per kg, lalu cabai merah besar di harga Rp39.595 per kg turun dari sebelumnya Rp47.077 per kg, cabai rawit merah Rp45.083 per kg turun dari sebelumnya Rp48.854 per kg.

Lalu daging sapi murni Rp132.338 per kg turun dari sebelumnya Rp135.093 per kg, daging ayam ras Rp37.472 kg turun dari sebelumnya Rp38.122 per kg, lalu telur ayam ras Rp29.849 kg turun dari sebelumnya Rp30.090 per kg.
Gula konsumsi di harga Rp18.249 per kg turun dari sebelumnya tercatat Rp18.257 per kg.

Kemudian, minyak goreng kemasan Rp21.126 per liter turun dari sebelumnya Rp21.145 per liter, minyak goreng curah Rp17.540 per liter turun dari sebelumnya Rp17.659 per liter, MinyaKita Rp17.290 per liter turun dari sebelumnya Rp17.593 per liter.

Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.748 per kg turun dari sebelumnya Rp9.879 per kg, lalu tepung terigu kemasan Rp12.591 per kg turun dari sebelumnya Rp13.130 per kg.
Komoditas ikan kembung di harga Rp43.695 per kg naik dari sebelumnya Rp42.128 per kg, ikan tongkol Rp35.055 per kg turun dari sebelumnya Rp35.102 per kg, ikan bandeng Rp35.473 per kg turun dari sebelumnya Rp35.387 per kg.

Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp10.947 per kg turun dari hari sebelumnya Rp11.788 per kg.

Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp102.933 per kg turun dari sebelumnya Rp104.956 kg, daging kerbau segar lokal Rp140.556 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp141.359 per kg. (ANT/KN)

Mendagri: TKD Dialihkan Demi Program yang Lebih Efisien dan Tepat Sasaran

0
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan bantuan rumah subsidi gratis kepada keluarga korban meninggal saat peristiwa unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Kemendagri/am.

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan kebijakan pengalihan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) merupakan upaya mewujudkan realisasi program yang efisien.

Tito mengungkapkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri yang menunjukkan masih ada sejumlah daerah yang kurang optimal dalam mengelola program dan anggarannya.

“Nah (realisasi anggaran yang tidak efisien) ini dikurangi. Kami mengambil contoh yang bagus, banyak daerah yang bagus,” kata Mendagri di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ia mencontohkan Bupati Lahat Bursah Zarnubi, sebagai figur kepala daerah yang berhasil menerapkan efisiensi. Bursah diketahui memangkas sejumlah pos anggaran, seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, biaya perawatan yang tinggi, hingga konsumsi makan-minum.

Dana hasil penghematan tersebut kemudian dialihkan untuk membangun bendungan irigasi yang mampu mengairi sekitar delapan ribu hektare sawah petani.

Lebih jauh Mendagri menjelaskan bahwa prinsip efisiensi terbukti dapat diterapkan oleh pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, pemerintah mengalihkan anggaran TKD untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Program tersebut antara lain jaring pengaman sosial, pendidikan, Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah, kesehatan, serta program lain yang mengakomodasi kepentingan rakyat.

“Nah, tapi kami juga melakukan exercise. Kita tahu bahwa daerah-daerah ini kan bermacam-macam. Ada daerah yang PAD-nya kuat seperti Jakarta, Bandung. Tapi ada juga daerah yang PAD-nya cuma 5 persen (dibandingkan dana transfer pusat),” katanya.

Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan kajian dan evaluasi terkait kapasitas fiskal daerah. Untuk daerah dengan kapasitas fiskal lemah, Kemendagri telah menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pengalihan anggaran tidak dilakukan dalam porsi besar.

Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal kuat dinilai lebih siap sehingga penyesuaian bisa dilakukan.

“Nah kita memiliki exercise dari seluruh kabupaten/kota, saya membuat tim dipimpin Sekjen, memetakan minimal berapa belanja pegawai, belanja operasional, pemeliharaan perawatan minimal, ditambah standar pelayanan minimal untuk infrastruktur, kesehatan,” imbuhnya.

Selain itu, Mendagri berpesan khusus kepada Pemda agar mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat ketika menyusun program, termasuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Daerah diminta melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan peran aktif masyarakat.

Apabila kebijakan yang disusun cenderung mendapat penolakan, Mendagri meminta agar Pemda mengurungkannya. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut memperoleh respons positif dari publik, Pemda diminta melaksanakannya secara maksimal.

“Nah, ke depan saya minta teman-teman kepala daerah, saya sudah zoom meeting langsung, pertimbangkan dua hal. Sosialisasi dengan elemen masyarakat. Kalau masyarakat setuju, mayoritas, terapkan. Kalau mayoritas tidak setuju, jangan dipaksakan. Sambil lihat juga kondisi sosial ekonomi masyarakat,” tuturnya. (ANT/KN)

Bali Kembali Diguyur Hujan, Wagub Giri Prasta Minta Operasi Modifikasi Cuaca

0
ubah gambar nomor 1 menjadi ilustrasi seperti gambar nomor 2

DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengatakan sudah mengajukan ke BNPB maupun BMKG pusat agar dilakukan operasi modifikasi cuaca karena Bali kembali diguyur hujan di tengah proses penanganan pascabanjir.

“Sudah, sudah kita sampaikan (permohonan operasi modifikasi cuaca), saya kira itu penting untuk dilakukan,” kata Giri Prasta di Denpasar, Selasa (16/9/2025).

Melihat sejak Senin (15/9) kemarin sejumlah titik terutama Kota Denpasar kembali diguyur hujan intensitas ringan dan sedang, padahal proses penanganan sampah usai banjir besar pada Rabu (10/9) lalu belum selesai, Wagub Bali menilai perlu antisipasi.

Apalagi, menurut dia, terkadang prakiraan cuaca tidak tepat di masa-masa peralihan musim ini, sehingga antisipasi dengan salah satunya alternatif modifikasi cuaca diperlukan.

“Jadi, kita harus berkoordinasi dengan BMKG, begitu juga dengan BPBD dengan selalu melakukan antisipasi dini terkait dengan persoalan mungkin yang ada,” ujar Giri Prasta.

Akan tetapi, kata dia, langkah jangka pendek ini tidak juga bisa dilakukan semena-mena, sebab yang ditakutkan ketika hujan ditahan berpotensi saat nanti turun hujan volumenya sangat besar.
Belum lagi pada musim kemarau petani di Bali membutuhkan air hujan, sehingga operasi ini harus berhati-hati dilakukan demi tetap merawat bumi.

Sementara untuk jangka panjang, agar banjir besar tidak terjadi lagi, Wagub Giri menegaskan langkah Pemprov Bali untuk melarang alih fungsi lahan produktif menjadi komersil.

Pemprov Bali juga akan mengomandoi proses pemulihan tutupan hutan di daerah aliran sungai (DAS) dan memastikan tata kelola sungai sehingga tak ada sumbatan atau mengecilkan saluran air.

“Terhadap genangan yang sekarang ini, beberapa jam hujan sudah ada beberapa genangan, kami sudah koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan gerak cepat, dengan juga bantuan pompa air kita bisa mempercepat surutnya air,” ujar Giri Prasta. (ANT/KN)

KPK Benarkan Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Skandal Kuota Haji

0
Pendakwah, pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, sekaligus ketua asosiasi bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) Khalid Zeed Abdullah Basalamah memberikan keterangan setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik agensi atau biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengenai pengembalian uang terkait kasus kuota haji.

“Benar,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Walaupun demikian, Setyo menjelaskan jumlah uang yang telah dikembalikan Khalid Basalamah belum diverifikasi oleh KPK.

Sebelumnya, Khalid Basalamah yang juga merupakan ketua asosiasi biro perjalanan haji bernama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji) saat tampil di kanal YouTube Kasisolusi yang diunggah pada 13 September 2025, menceritakan pengalamannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama pada 2023–2024.

Khalid menjelaskan mulanya dia bersama 122 jemaah haji Uhud Tour telah membayar visa haji furoda, termasuk penginapan dan transportasi di Arab Saudi.

Namun, Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata Ibnu Mas’ud menghubungi Sekretaris Jenderal Mutiara Haji Luthfi Abdul Jabbar. Kemudian terjadi pertemuan antara pejabat Mutiara Haji dengan Ibnu Mas’ud.

Dalam pertemuan tersebut, Ibnu Mas’ud menawarkan visa haji khusus yang merupakan bagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang disebut resmi dan langsung berangkat. Walaupun demikian, dia mengaku tidak tertarik dengan penawaran Ibnu Mas’ud.

Ketika ditawarkan bila memilih visa haji khusus maka mendapatkan maktab VIP yang dekat dengan jamarat, Khalid mengatakan penawaran tersebut menarik.

“Ini akhirnya menarik nih. Oh kami bisa masuk sini nih. Selain visanya resmi, kami juga bisa dapat maktab VIP,” kata Khalid.

Khalid kemudian menjelaskan per jemaah haji harus membayar 4.500 dolar Amerika Serikat untuk mendapatkan visa dengan keuntungan tersebut.

Walaupun demikian, sebanyak 37 dari 122 jemaah belum diurus visanya oleh Ibnu Mas’ud, dan diminta membayar tambahan sebesar 1.000 dolar AS per jemaah. Setelah itu, dia mengaku baru menyadari uang tersebut dianggap sebagai biaya jasa untuk Ibnu Mas’ud.

“Terus saya bilang, kenapa tiba-tiba antum (Ibnu Mas’ud) minta jasa? Dia bilang, antum (Khalid Basalamah) ini kayak orang enggak ngerti,” katanya.

“Antum sudah dibantu begini begitu, bahasanya, sambil marah-marah. Antum, ustaz, masa antum enggak paham?” kata Khalid menirukan pernyataan Ibnu Mas’ud.

Khalid mengaku bertanya seperti itu karena dirinya merupakan ustaz, sehingga harus paham halal dan haram. Namun, Ibnu Mas’ud mengancam tidak mau melanjutkan proses visa jemaahnya untuk berangkat haji.

“Pokoknya jemaah Uhud sudah tidak boleh diurus, kecuali mungkin kalau kami bayar itu. Ya sudah kami bayar karena kami enggak mungkin mundur,” jelasnya.

Setelah masa ibadah haji telah selesai, Khalid mengaku Ibnu Mas’ud mengembalikan 4.500 dolar AS yang dibayarkan tiap jemaahnya.

Kemudian dia mengatakan KPK meminta uang tersebut, dan dia mengaku telah mengembalikannya.

“Waktu KPK undang kami, kami datang. KPK pun meminta uang itu dikembalikan, kami kembalikan. Kami sudah ikuti semua prosedur,” kata Khalid.

KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)