TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan anggaran sebesar Rp 64 miliar, untuk merealisasikan program seragam dan perlengkapan sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP di Kukar.
Hal ini disampiakan langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. Bahkan, ia juga memastikan penyaluran bantuan tersebut dimulai dalam waktu dekat. Saat ini hanya tinggal memunggu regulasinya rampung.
“Seragam gratis Insya Allah bulan ini itu kita serahkan, sekarang masih dalam penyusunan regulasi,” kata Aulia, Rabu (17/9/2025).
Dengan besaran anggaran yang mencapai Rp 64 miliar, Pemkab Kukar memastikan bantuan yang akan disalurkan tidak hanya berup seragam atasan dan bawahan, tetapi juga mencakup perlengkapan lain seperti sepatu dan tas sekolah.
“Rp 64 miliar ini tidak hanya untuk pembagian seragam SD-SMP tapi juga termasuk perlengkapannya yakni sepatu dan tas,” tegas Aulia.
Dalam kesempatan ini, Aulia juga menegaskan bahwa bantuan yang akan disalurkan tidak dalam bentuk barang. Pemkab Kukar memilih menyalurkan dana melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kebijakan ini diambil agar sekolah memiliki fleksibilitas dalam pengadaan, sekaligus menghindari masalah klasik seperti ukuran seragam yang tidak sesuai.
“Kita gak memberikan dalam bentuk barang karena takutnya ukurannya gak sesuai, bajunya gak cukup dan sebagainya. Jadi ini nanti dalam bentuk operasional sekolah,” jelas Aulia.
Program ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung dunia pendidikan. Dengan adanya seragam dan perlengkapan gratis, diharapkan beban orang tua siswa berkurang, sekaligus mendorong semangat belajar anak-anak. (Adv)
TENGGARONG – Sektor pertanian Kutai Kartanegara (Kukar) kini menghadapi tantangan besar. Jumlah petani aktif semakin berkurang akibat faktor usia, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sawah masih minim. Kondisi ini membuat Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa regenerasi petani menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Menurutnya, keberlanjutan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan teknologi modern. Tanpa kehadiran petani milenial, produktivitas yang sudah ditopang mekanisasi dan digital farming akan sulit bertahan dalam jangka panjang.
“Untuk regenerasi, kita dorong petani milenial agar terlibat aktif. Beberapa lokasi sudah digarap oleh petani milenial dengan dukungan teknologi modern, termasuk penggunaan drone. Pemerintah juga menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan mereka,” tegas Aulia, Rabu (17/9/2025)
Aulia menegaskan, dibawah kepemimpinannya Pemkab Kukar akan berupaya menekan ketergantungan fuskal daerah dari industri ekstraktif. Oleh sebab itu, sektor pertanian dibidik sebagi pondasi ekonomi baru di Kukar.
Untuk memberikan stimulus bagi pertumbuhan sektor pertanian. Pemkab Kukar juga meluncurkan program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Skema ini menawarkan plafon pinjaman hingga Rp500 juta tanpa bunga bagi petani. Dengan pembayaran dilakukan setelah panen.
“Jumlah plafon pinjaman kini meningkat hingga Rp 500 juta tanpa bunga. Pembayaran dilakukan setelah panen, sehingga petani lebih leluasa memulai usaha tanpa terbebani bunga,” tegasnya.
Selain regenerasi, Aulia menekankan pentingnya ketersediaan pupuk. Bantuan tetap digelontorkan, namun dengan distribusi yang lebih terarah agar tepat sasaran. “Soal pupuk, tetap ada bantuan yang diberikan, namun distribusinya lebih diarahkan pada pupuk subsidi agar tepat sasaran,” jelasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memacu semangat petani muda dalam mengembangkan usaha. Pemerintah meyakini, kombinasi antara regenerasi petani, dukungan permodalan, ketersediaan pupuk, dan pemanfaatan teknologi modern akan menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Kukar. (Adv)
Ketua MK Suhartoyo memimpin sidang dan membacakan amar putusan yang menolak seluruh permohonan terkait Sidrap.
Rabu (17/9/2025) hari ini menjadi akhir perdebatan panjang soal Sidrap. Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi membacakan putusan akhir uji materi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2000. Amar putusannya tegas, permohonan ditolak seluruhnya.
Dengan demikian, status Sidrap secara hukum tetap berada di wilayah administratif Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Putusan ini dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pleno terbuka yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Saya sendiri menyaksikannya melalui siaran langsung kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dan di layar juga terlihat para pihak terkait baik dari Kutim maupun Bontang mengikuti jalannya persidangan.
Sidrap yang berada di kawasan perbatasan Bontang–Kutim telah lama hidup dalam ketidakpastian. Lebih dari dua dekade, warga sehari-hari dilayani Bontang untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan administratif lainnya, tetapi tetap tercatat sebagai penduduk Kutim. Kondisi serba tanggung ini menimbulkan kerancuan hingga ke bilik suara Pemilu 2024, ketika sebagian warga Sidrap ikut mencoblos di TPS Bontang meski secara administratif tidak tercatat di sana.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan putusan Sidrap dalam sidang pleno MK, Rabu (17/9/2025).
MK sebenarnya pernah memberi ruang penyelesaian melalui putusan sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024. Saat itu, Gubernur Kaltim diperintahkan memfasilitasi mediasi antara Bontang dan Kutim dengan supervisi Kemendagri. Tenggat waktunya jelas, tiga bulan sejak putusan sela dibacakan pada 14 Mei 2025, ditambah tujuh hari kerja untuk melaporkan hasil ke MK. Tetapi mediasi itu gagal menghasilkan kesepakatan. Bontang tetap bersikeras memasukkan Sidrap, Kutim menolak melepas, dan Gubernur tidak berhasil mempertemukan keduanya. Karena kebuntuan inilah MK akhirnya mengambil sikap final dengan menolak seluruh permohonan.
Alur pertimbangan MK cukup rinci.
Pertama, lembaga ini menegaskan berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi tidak berwenang menentukan batas wilayah secara teknis. Penarikan garis koordinat di lapangan, menurut MK, adalah ranah administratif dan pembentuk undang-undang.
Kedua, MK mengakui legal standing Pemkot Bontang dan DPRD sah. Pemerintah daerah adalah badan hukum publik yang bisa dirugikan secara konstitusional, sehingga wajar bila kepala daerah mewakili di dalam maupun di luar pengadilan.
Ketiga, dalil pemohon soal penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang dianggap melahirkan norma baru memang diakui bermasalah secara teoritis. Namun MK menilai, keberadaan penjelasan itu tidak serta merta menimbulkan pelanggaran konstitusi.
Keempat, perbedaan lampiran peta dengan fakta lapangan tidak bisa diputuskan oleh MK. Hal ini menjadi urusan pemerintah pusat melalui mekanisme pemetaan resmi dan, bila perlu, revisi undang-undang.
Kelima, MK juga menegaskan kedudukan Permendagri No. 25/2005. Aturan ini hanya berfungsi memperjelas batas melalui koordinat, tetapi tidak bisa melampaui atau mengubah norma dalam undang-undang.
Pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah aspek sosiologis. MK mengakui bahwa warga perbatasan sering menanggung beban paling berat ketika pelayanan publik tersendat akibat tarik-menarik administratif. Namun, meski faktor layanan publik penting, ia tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah batas wilayah dalam undang-undang.
Penataan daerah, menurut MK, harus menjamin efektivitas pemerintahan, peningkatan kesejahteraan, dan kepastian pelayanan, tetapi jalurnya tetap lewat revisi norma oleh pembentuk undang-undang.
Keseluruhan pertimbangan itu mengerucut pada satu simpulan: permohonan Pemkot Bontang tidak beralasan menurut hukum. Perbedaan antara norma, penjelasan, dan peta memang nyata, tetapi bukan ranah MK untuk mengoreksinya. Jika ada koreksi, jalurnya hanya satu, yaitu revisi undang-undang oleh DPR bersama pemerintah.
Putusan ini memang pahit bagi Bontang, tetapi membawa kepastian bagi warga Sidrap. Status administratif mereka kini final berada di Kutim, meski keseharian tetap terhubung erat dengan Bontang. Tantangan ke depan bukan lagi soal klaim wilayah, melainkan bagaimana Kutim memastikan warganya di perbatasan mendapatkan pelayanan setara tanpa diskriminasi.
Sidrap memperlihatkan kelemahan negara dalam memberi kepastian hukum di wilayah perbatasan. Selama 22 tahun warga dibiarkan menggantung dalam tarik-menarik kepentingan. Kini MK sudah berbicara. Bola selanjutnya ada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI: apakah berani menindaklanjuti lewat revisi undang-undang, atau membiarkan status ini berjalan sebagaimana adanya.
Yang pasti, setelah putusan Rabu (17/9/2025), Sidrap bukan lagi wilayah abu-abu. Ia sudah final berada di Kutim, dan negara tak boleh lagi absen dalam memastikan warganya hidup dengan kepastian hukum. (*)
Ketua Umum Tim Penanggungjawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 Eduart Wolok (kiri) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/9/2025). ANTARA/Sean Filo Muhamad
JAKARTA – Ketua Umum Tim Penanggungjawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 Eduart Wolok menekankan bahwa nilai rata-rata pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tak sepenuhnya menentukan kelulusan seorang siswa pada program studi dan kampus pilihannya.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/9/2025), Eduart memaparkan materi pada ujian tulis berbasis komputer (UTBK) yang ada pada SNBT memiliki berbagai cabang penilaian (subtest) dengan bobot yang berbeda-beda.
“Ketika dapat nilai UTBK kan suka bertanya ‘ini nilai saya lebih tinggi dari ini.’ Padahal nilai lebih tingginya itu di rata-rata. Ketika memilih prodi tertentu, bisa saja subtest-subtest tadi memiliki bobot yang berbeda,” katanya.
Eduart menggarisbawahi bahwa masing-masing soal pada UTBK yang terdiri atas pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi dalam Bahasa Indonesia, literasi dalam Bahasa Inggris, hingga penalaran matematika memiliki soal yang memiliki keterkaitan dengan program studi yang dipilih, dengan bobot yang berbeda-beda.
Ia menerangkan bahwa keputusan untuk meluluskan siswa dalam tes SNBT adalah kewenangan masing-masing perguruan tinggi, mengacu kepada formula yang diberikan oleh panitia SNPMB.
“Sekali lagi, bukan (nilai) rata-rata. Maka nilai UTBK itu kita tidak pernah mengeluarkan nilai rata-rata, tetapi kita berikan nilai berdasarkan masing-masing komponen tes,” katanya menegaskan.
Sebagai informasi, jalur seleksi SNPMB 2026 tidak mengalami perubahan. Tiga jalur yang sudah ada tetap berlaku, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), SNBT, dan Seleksi Mandiri oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan kuota yang masih sama seperti tahun sebelumnya.
Adapun sejumlah tanggal penting yang harus diingat oleh sekolah dan siswa di antaranya masa registrasi akun siswa untuk SNBP akan dimulai pada 12 Januari–18 Februari 2026, masa registrasi akun siswa untuk SNBT 12 Januari–7 April 2026, pendaftaran SNBP 3–18 Februari 2026, pengumuman hasil SNBP 31 Maret 2026, pendaftaran UTBK-SNBT 25 Maret–7 April 2026, pelaksanaan UTBK 21–30 April 2026, dan pengumuman hasil SNBT 5 Mei 2026.
Informasi resmi mengenai jadwal, mekanisme, dan persyaratan SNPMB 2026 dapat diakses melalui laman www.snpmb.id dan media sosial resmi SNPMB. (ANT/KN)
Pemilik RS Bina Sehat Jember dr Faida berbincang dengan perawat saat menjenguk sejumlah korban kecelakaan yang masih menjalani rawat inap di RS Bina Sehat, Senin (15/9/2025). ANTARA/Zumrotun Solichah
PROBOLINGGO – Korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalur Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur bertambah dari delapan orang menjadi sembilan orang setelah satu korban kritis bernama Betty meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Selasa (16/9/2025) petang.
“Betty meninggal dunia pukul 17:58 WIB dan belum sempat dibawa ke kamar operasi,” kata Direktur utama sekaligus pemilik Rumah Sakit Bina Sehat Jember dr Faida di rumah sakit setempat.
Ia mengatakan perawat Betty sebenarnya akan dioperasi dan tim medis sudah siap di ruang operasi, namun operasi ditunda karena kondisi pasien menurun.
“Saya sudah meminta tim operasi dan kamar operasi untuk tetap siaga apabila sewaktu-waktu akan dilakukan operasi, namun takdirnya lain. Kami baru selesai tahlil untuk delapan korban, kini Betty juga meninggal,” tuturnya.
Faida yang juga mantan Bupati Jember itu mengatakan perawat Betty awalnya ditinggal di RSUD dr Moh. Saleh Kota Probolinggo karena kondisinya belum stabil saat semua korban luka sedang hingga berat dipindahkan perawatannya ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember.
“Kami memindahkan Betty ke RS Bina Sehat Jember dengan kesepakatan keluarga karena kesadarannya sedikit meningkat dan akan dioperasi di RSBS,” katanya.
Penjemputan Betty menggunakan kendaraan dari RS Al Huda dengan pendamping satu dokter dan dua perawat disertai sejumlah peralatan medis dan obat-obatan seperti patient monitor, defibrilator, ventilator portabel, syringe pump, dan emergency box.
“Kendaraan tersebut juga sudah memenuhi standar pelayanan emergency on transport (ACLS) dan berkoordinasi dengan dr. Sp Anestesi RS Bina Sehat,” ujarnya.
Namun takdir berkata lain, perawat RS Bina Sehat itu menghembuskan napas terakhir sebelum masuk ke ruang operasi karena kesadarannya menurun.
Pihak RS Bina Sehat juga meralat terkait dengan kondisi Betty yang awalnya dikabarkan hamil tiga bulan. Kepala Instalasi Rawat Inap RS Bina Sehat dr Tontowi Jauhari mengatakan hasil pemeriksaan medis bahwa Betty tidak dalam keadaan hamil berdasarkan hasil USG yang dilakukan oleh RSUD dr Moh. Saleh Kota Probolinggo.
Data korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut kendaraan bus pariwisata di jalur Gunung Bromo yakni Bela Puteri Kayila Nurjati (10), Hendra Pratama (37), Arti Wibowati (34), Wardatus Soleha (35), Aiza Fahrani Agustin (7), Desi Eka Agustini (33), dan Nasha Azkiya Naygara (14), Hesti Purba Wredhamaya (39), dan Betty.
Dari sembilan korban meninggal tersebut, ada satu keluarga yang menjadi korban yakni cleaning service RS Bina Sehat bernama Hendra Pratama bersama istrinya Wardatus Soleha dan putrinya Aiza Fahrani Agustin. (ANT/KN)
Staf Ahli Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Rustandi Wira Manggala (kedua kiri) menghadiri gelar wicara tentang makan bergizi gratis bersama mitra pemasok bahan pangan dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Politeknik Pariwisata Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/9/2025). ANTARA/Sugiharto Purnama
LOMBOK – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) minimal harus berbadan hukum guna memberikan kepastian, keamanan, dan keberlanjutan pasokan bahan pangan.
“Itu merupakan pertanggungjawaban kepada negara, sehingga aturan main minimal berbadan hukum,” kata Staf Ahli Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Rustandi Wira Manggala dalam gelar wicara Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (16/9/2025).
Ia menjelaskan mitra yang berbadan hukum, seperti koperasi atau CV untuk partai besar lebih mudah diawasi, sehingga meminimalisasi penipuan yang dapat merugikan pemerintah dan penerima manfaat.
Setiap mitra harus mampu meyakinkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bahwa mereka sanggup menyediakan produk bahan pangan yang berkualitas dan tepat waktu.
Mitra pemasok yang sudah berbadan hukum memiliki izin edar, sertifikasi keamanan pangan dan sertifikasi produk halal, serta standar mutu sesuai rekomendasi ahli gizi.
Hal itu dapat lebih menjamin makanan yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat berstatus aman dan sehat.
“Ikan masih segar, tahu dan tempe juga tidak busuk, sayur masih segar. Intinya adalah layak dimakan, sehingga saat dimasak tidak berakibat makanan itu menjadi sia-sia akibat basi dan sebagainya,” kata Wira.
Ia mengatakan saat mitra memiliki badan hukum, maka SPPG dapat merasa aman atas stabilitas pasokan bahan pangan mengingat program MBG berlangsung dalam jangka panjang.
Bahkan, katanya, mitra yang berbadan hukum mempunyai struktur usaha yang lebih jelas guna menjamin ketersediaan bahan pangan bagi program MBG tersebut.
Badan Gizi Nasional tidak segan memasukkan mitra MBG ke dalam daftar hitam jika bahan pokok makanan yang disalurkan tidak bisa dimakan oleh penerima manfaat.
“Supplier tolong dijaga kepercayaan dengan memberikan bahan pokok kepada SPPG tepat waktu, tepat sasaran, dan kualitas bagus dengan jumlah sesuai yang diminta,” demikian Wira. (ANT/KN)
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjawab pertanyaan awak media ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025). ANTARA/Harianto
JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mendorong pembatasan impor terhadap komoditas etanol guna melindungi produk sampingan (by-product) dari industri gula dalam negeri, khususnya tetes tebu (molase).
“Jadi karena memang mungkin etanol itu memang kita masih impor. Kalau harus impor, kan impor boleh saja, tapi setidaknya tidak mengganggu apa yang dihasilkan dalam negeri, kan itu,” kata Wamentan ditemui usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Ia mengungkapkan penumpukan tetes tebu terjadi karena keterbatasan penyerapan, bahkan beberapa pabrik gula terancam menghentikan proses giling akibat kekhawatiran meluasnya dampak tersebut yang tidak tertangani.
Sudaryono menegaskan usulan pengaturan impor etanol telah ia sampaikan dalam rapat koordinasi terbatas lintas kementerian yang dikoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sebagai langkah agar tetes pabrik gula dapat termanfaatkan secara optimal.
Menurut dia, pengetatan impor etanol penting untuk menekan masuknya produk dari luar negeri agar tidak mematikan industri dalam negeri, sekaligus mendorong pemanfaatan hasil samping perkebunan tebu sebagai sumber etanol lokal.
“Ini kami raise (angkat) agar etanol diatur sehingga tetes dari pabrik gula ini bisa termanfaatkan secara maksimal, tidak numpuk, dan juga kita mengurangi impor dari etanol itu. Jadi, baru minggu yang lalu kami raise, saya sendiri yang juga hadir di rapat itu dan kami sampaikan terkait etanol,” bebernya.
Wamentan menambahkan, pemerintah selalu membuka ruang dialog antara kepentingan industri dan pertanian, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan keseimbangan manfaat tanpa mengorbankan kesejahteraan petani maupun kelangsungan industri nasional.
“Nah ini, kami komunikasikan. Intinya apa sih? Intinya every bodyharus happy lah,” kata Wamentan.
Ia menekankan, prinsip dasar impor adalah mengisi kekurangan produksi yang tidak mampu dipenuhi dalam negeri, bukan menggantikan produksi lokal, sehingga tidak boleh sampai merugikan pabrik gula maupun petani tebu.
“Intinya kan impor itu apa sih? Impor itu kan ngisi lubang yang bolong yang tidak bisa diisi industri dalam negeri. Bukan berarti mensubstitusi. Jangan sampai impor itu mematikan yang di dalam negeri, intinya kan itu prinsipnya,” tuturnya.
Sudaryono menyebut hingga kini pembahasan kebijakan impor etanol belum sampai ke Presiden Prabowo Subianto, melainkan masih dalam koordinasi antar kementerian, termasuk dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mencari solusi terbaik secara bertahap.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian tidak memberikan rekomendasi impor etanol, tetapi aspirasi petani dan industri gula yang mengalami penumpukan tetes terus disampaikan agar menjadi perhatian serius pemerintah.
Sebelumnya diberitakan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Jakarta, Jumat (29/8), mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tidak berdampak ke produsen tetes tebu domestik.
Menurut dia, selama ini volume impor tetes tebu dalam kurun lima tahun terakhir terus menurun, serta dalam aturan baru itu tidak lagi memerlukan rekomendasi.
Pemerintah telah melakukan deregulasi terkait kebijakan impor, dengan memberikan relaksasi terhadap 10 komoditas yakni produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan bakar lain, lalu ada sakarin, siklamat dan preparat bau-bauan mengandung alkohol, bahan kimia tertentu, mutiara, food tray, alas kaki, serta sepeda roda dua dan roda tiga. (ANT/KN)
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat meninjau lokasi kantor DPRD Makassar usai pembakaran oleh massa pengunjuk rasa untuk melakukan rekonstruksi di Makassar, Senin (16/9/2025). ANTARA/HO-Reza
MAKASSAR – Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan rekonstruksi Gedung DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, usai dibakar massa pengunjuk rasa pada Jumat (29/8).
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dewi Chomistriana mengunjungi langsung Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (16/9/2025), untuk melihat dan merekonstruksi gedung pemerintah tersebut.
“Dari dari hasil kajian dan pengamatan, ada dua bangunan yang terdampak. Satu adalah bangunan yang dibangun dan diresmikan pada 1986. Usianya sudah lebih dari 40 tahun,” ujarnya.
Dirjen Cipta Karya dan rombongan disambut langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham serta Ketua DPRD Kota Makassar Supratman.
Dewi Chomistriana menyampaikan, pihaknya melihat langsung kondisi terkini usai perusakan fasilitas negara tersebut oleh pengunjuk rasa.
“Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelas Dewi.
Ia menambahkan masukan Wali Kota Makassar turut menjadi pertimbangan. Mengingat standar bangunan era 1980-an sudah jauh berbeda dengan ketentuan saat ini, mulai dari skala gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengaman kebakaran.
“Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” tuturnya.
“Sementara gedung tambahan yang dibangun tahun 2024 kondisinya relatif baik dan hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga masih bisa dimanfaatkan setelah rehabilitasi,” terangnya.
Dewi menegaskan jika skema rekonstruksi disetujui, gedung lama dipastikan harus diratakan. Namun proses tersebut memerlukan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara.
“Tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan. Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan. Tetapi ada syarat seperti penghapusan aset yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” terangnya.
Mengenai pembiayaan, Kementerian PU mengaku masih harus melakukan perhitungan ulang. Hitungan awal untuk rehabilitasi seluruh masa bangunan sebelumnya diperkirakan mencapai Rp50 miliar–Rp55 miliar.
Namun, dengan adanya opsi rekonstruksi total, angka tersebut akan berubah. Pihaknya akan melihat sumber anggaran penyesuaian sesuai kebutuhan nantinya.
“Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50 miliar–Rp55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” ucapnya. (ANT/KN)
Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko saat menghadiri konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Rio Feisal.
JAKARTA – Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui NCB Interpol Indonesia telah mengajukan permohonan penerbitan red notice terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Mohammad Riza Chalid, ke Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis.
“Semua persyaratan pengajuan IRN (Interpol Red Notice) telah dipenuhi oleh pihak Kejaksaan Agung RI pada pekan lalu. Selanjutnya, kami langsung mengajukan IRN request terhadap subjek dimaksud (Riza Chalid),” kata Ses NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Terkait kapan red notice Riza Chalid akan diterbitkan, Untung mengatakan bahwa penerbitan itu menunggu hasil asesmen dari Markas Besar Interpol.
“Tentunya IRN yang bersangkutan akan terbit setelah dilakukannya asesmen oleh pihak Commission for the Control of Interpol’s File (CCCF) dan Notice and Diffusions Task Force (NDTF) Interpol Headquarters,” katanya.
Diketahui, Mohammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.
Selain itu, Riza juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana asal kasus korupsi tersebut.
Kejagung sedang memburu keberadaan bos minyak tersebut lantaran tidak sedang berada di Indonesia. Riza telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejagung sejak 19 Agustus 2025.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto sebelumnya juga menyatakan telah mencabut paspor milik Riza Chalid.
Agus menyampaikan, Riza saat ini terdeteksi sedang berada di Malaysia. Tersangka kasus korupsi minyak mentah itu sudah keluar dari Indonesia sejak Februari 2025.
“Perlintasannya (data perlintasan orang di kesisteman aplikasi V4.0.4 Imigrasi RI) meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini termonitor yang bersangkutan di Malaysia,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, kini masih terus berupaya untuk membawa pulang Riza Chalid ke Indonesia. (ANT/KN)
Arsip foto Pesawat Garuda Indonesia dan Pelita Air di Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang, Banten. ANTARA/Harianto
JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa rencana penggabungan atau merger Pelita Air dan Garuda Indonesia masih terus dievaluasi.
Ia menegaskan tidak ada target waktu yang ditetapkan untuk proses tersebut.
“Lagi dievaluasi. Ya kami pokoknya enggak ada target. Dievaluasi dulu lah yang benar,” ujar Rosan usai menghadiri acara Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Jakarta, Selasa (16/9/2025) malam.
Rencana merger ini merupakan bagian dari langkah strategis PT Pertamina (Persero) yang ingin fokus pada bisnis inti perusahaan, yakni sektor minyak dan gas (migas) serta energi terbarukan.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan penjajakan awal penggabungan Pelita Air, yang merupakan anak usaha PT Pertamina, dengan Garuda Indonesia telah dimulai.
“Kami sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia,” ujar Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Jumat (12/6).
Simon menjelaskan penggabungan ini sejalan dengan peta jalan konsolidasi yang dikendalikan oleh Danantara. Lini usaha di luar bisnis inti Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis. Selain Pelita Air, beberapa unit usaha lain seperti asuransi, layanan kesehatan, hospitality, dan Patra Jasa juga akan diarahkan mengikuti peta jalan konsolidasi tersebut.
Pertamina juga berencana menggabungkan tiga anak usahanya—Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina International Shipping (PIS), dan Pertamina Patra Niaga (PPN)—dengan target penyelesaian pada akhir 2025.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi global yang menyebabkan penurunan margin keuntungan, terutama di sektor kilang.
“Dengan kondisi yang kurang menguntungkan bagi kami, kilang ini marginnya semakin kecil,” kata Simon.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya penyatuan izin usaha penerbangan dalam satu entitas perusahaan jika merger antara Garuda Indonesia dan Pelita Air benar-benar dilaksanakan.
Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, menyatakan bahwa merger tidak bisa berjalan jika masing-masing maskapai tetap mempertahankan izin usaha dan air operator certificate (AOC) secara terpisah.
“Kalau merger ya harus jadi satu perusahaan. Artinya nanti izin usahanya ya tetap satu,” ujar Agustinus di Jakarta, Senin (15/9).
Ia menambahkan pengecualian hanya berlaku untuk anak usaha seperti Citilink, yang beroperasi dengan izin terpisah karena tidak berada dalam skema merger formal.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa proses kajian merger Pelita Air dan Garuda Indonesia sepenuhnya berada di bawah koordinasi Danantara.
Kementerian BUMN hanya akan memberikan persetujuan di tahap akhir. (ANT/KN)
