TANJUNG SELOR – Pemerintah terus memperkuat perhatian pada sektor pendidikan sebagai kunci daya saing bangsa di era Revolusi Industri 4.0 dan tantangan global. Salah satu persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan di wilayah perbatasan, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, maupun sarana belajar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, terdapat 3,43 juta anak usia 16–18 tahun di Indonesia yang berstatus belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi. Di Kalimantan Utara (Kaltara), angkanya mencapai 21,11% dari total kelompok usia tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Kaltara baru mencapai 27,98, lebih rendah dibanding rata-rata nasional di angka 32,00.

Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara menyiapkan pembangunan Sekolah Garuda di Tanjung Selor. Penyerahan sertifikat lahan yang dilakukan pada Rabu (17/9/2025) menandai langkah awal pembangunan sekolah unggul di kawasan perbatasan.

“Investasi tanah ini untuk Kaltara dan untuk bangsa. Kehadiran sekolah unggul di perbatasan merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden,” kata Wakil Menteri Kemdiktisaintek, Fauzan, saat acara penyerahan lahan.

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Sekolah Garuda baru dan Sekolah Garuda Transformasi hingga tahun 2029. Hal ini dipertegas oleh Asisten Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Tri Santoso, yang turut hadir di lokasi.

“Arahan Pak Presiden, PHTC dan Proyek Strategis Nasional harus dipercepat. Komitmen kami adalah mengawal Sekolah Garuda, bersama pemerintah daerah mendampingi proses teknis selanjutnya,” ujar Tri.

Konsep Sekolah Garuda mencakup pendirian sekolah baru di wilayah perbatasan, pembaruan kurikulum, penyediaan fasilitas lengkap, hingga kuota beasiswa besar bagi siswa kurang mampu. Kehadiran sekolah ini diharapkan menjadi pemicu pemerataan akses sekaligus pendorong kemajuan pendidikan di daerah perbatasan.

“Kemdiktisaintek berkomitmen memperluas akses pendidikan prauniversitas berkualitas bagi anak bangsa demi kemajuan Indonesia,” tegas Wamen Fauzan.

Pembangunan Sekolah Garuda Tanjung Selor dijadwalkan mulai Oktober 2025 dan ditargetkan dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026. Dengan sinergi ini, pemerintah berharap lahir generasi unggul dari perbatasan yang siap bersaing di tingkat global. (MK/KN)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyambut baik kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana Rp200 triliun di lima bank umum mitra karena semakin memperkuat injeksi likuiditas yang sudah dilakukan bank sentral.

“Kami juga menyambut baik Pak Menteri Keuangan yang memindahkan dana dari Bank Indonesia ke likuiditas perbankan. Pandangan kami, itu memperkuat injeksi likuiditas yang sudah kami lakukan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI September 2025 secara daring di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Ia mengatakan Bank Indonesia terus melakukan ekspansi likuiditas moneter salah satunya melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp716,62 triliun pada 15 September 2025.

Selain itu, bank sentral membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 16 September 2025 mencapai Rp217,10 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switchingdengan Pemerintah sebesar Rp160,07 triliun.

Bank Indonesia juga memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan total Rp384 triliun hingga minggu pertama September 2025.

Lebih lanjut Perry mengatakan bank sentral juga menyambut baik paket ekonomi yang belum lama ini diumumkan pemerintah, terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program dilanjutkan pada 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.

“Kami menyambut baik program-program paket pemerintah yang baru saja diumumkan, termasuk rencana ekspansi kebijakan fiskal, sehingga itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi sektor riil dan meningkatkan dunia usia, serta ujungnya akan juga mendorong permintaan kredit,” kata Perry.

Pada Jumat (12/9), Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah menempatkan dana total senilai Rp200 triliun di lima bank umum mitra. Dana tersebut berasal dari kas pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia.

Porsi dana yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun. Sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional/syariah dengan mekanisme tanpa lelang. Menurut Menkeu, tidak ada tenor untuk penempatan dana pemerintah di lima bank tersebut.
Sementara itu, tingkat bunga atau imbal hasil yang dikenakan yakni sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan BI atau BI-Rate.

Penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli SBN. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago telah mengevaluasi beberapa desk penindakan yang dibentuk Menko Polkam terdahulu, Budi Gunawan.
Evaluasi itu dibahas Djamari dalam rapat perdananya sebagai Menko Polkam bersama para deputi Kemenko Polkam, Rabu (17/9/2025).

“Salah satu yang kita bicarakan adalah masalah ke dalam itu adalah keamanan, apakah akan lebih efektif ataukah kurang efektif, atau perlu diperkuat,” kata Djamari saat ditemui usai rapat di depan kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.

Menurut dia, seluruh desk tersebut telah memberikan kontribusi baik untuk negara. Namun demikian, pihaknya masih belum bisa memastikan apakah Kemenko Polkam saat ini akan mengadopsi konsep penindakan melalui desk-desk tersebut.

Tidak hanya mempertimbangkan desk yang sebelumnya sudah ada, Djamari memastikan pihaknya akan merevitalisasi organisasi Kemenko Polkam.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kemenko Polkam dalam menciptakan stabilitas keamanan dan politik negara.

Namun demikian, Djamari tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa konsep revitalisasi organisasi yang akan diterapkan di Kemenko Polkam.

Sebelumnya Kemenko Polkam saat masih di pimpin Budi Gunawan memiliki banyak desk khusus untuk menangani berbagai kasus seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan narkoba, korupsi hingga desk perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI).

Desk-desk tersebut terdiri dari ragam instansi yang saling berkesinambungan. Desk tersebut lalu melakukan ragam penindakan mulai dari penegakan hukum, penyitaan barang ilegal hingga penanggulangan bencana kebakaran hutan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menjanjikan tata ulang fokus olahraga untuk masa yang akan datang.

“Saya tidak mau bicara olahraga mana dulu, tapi misalnya tujuan kita Olimpiade, olahraga mana yang akan kita fokus ke Olimpiade, lalu posisi PON bagaimana, posisi SEA Games bagaimana. Nah ini semua harus ditata ulang,” kata Erick di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

“Bapak Presiden minta benar-benar olahraga dimasyarakatkan, tapi olahraga yang terpenting untuk duta bangsa mencerminkan kewibawaan kita, digdaya kita untuk dunia internasional ini menjadi prioritas. Nah kalau ditanya apa, tunggu kita harus sama-sama duduk semua,” kata dia.

Selama ini sejumlah cabang olahraga menjadi tumpuan kontingen Indonesia pada ajang-ajang multicabang seperti Olimpiade dan Asian Games. Selain bulutangkis, cabang olahraga lain yang berprestasi di ajang multi cabang tergolong kurang populer, seperti penyumbang medali emas di Olimpiade Paris yakni angkat besi dan panjat tebing.

Sedangkan pada Asian Games 2022, cabang-cabang olahraga yang menyumbang medali emas adalah wushu, angkat besi, menembak, panjat tebing, sepeda BMX, dan perahu naga.

Dalam kesempatan itu, Erick juga menegaskan keberpihakannya terhadap atlet-atlet disabilitas. Selama ini kontingen Indonesia mampu meraih banyak medali pada pesta-pesta olahraga disabilitas, pada ASIAN Para Games 2018, kontingen Indonesia mendulang 37 medali emas, sedangkan pada Asian Para Games 2022, Indonesia membawa pulang 29 medali emas.

“Pemuda-pemudi harus menjadi bagian. Kita juga mentransformasi masa depan generasi muda, sama disabilitas itu bagian terpenting juga, saudara-saudara kita yang punya kelebihan, ya kita harus rangkul, harus kita berikan proposional yang tepat,” ujar mantan presiden Inter Milan itu.

Erick juga memaparkan bahwa ia akan mengurai masalah yang menyelimuti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang terkait dengan regulasi dari Peraturan Menpora nomor 14 tahun 2024.

Dalam pandangan KONI, Permenpora itu terlalu banyak mengatur urusan internal KONI dan anggotanya.

“Semua terlalu dini. karena kan kita menata ulang, ada KONI ada KOI. Ini semua saudara. Saudara yg mau bangun olahraga, tinggal bagaimana kita atur permainannya, supaya tidak overlaping, masing-masing punya job yang jelas, punya target yang jelas,” kata Erick. (ANT/ KN)

BEKASI – Sapi perah asal Australia tiba di Indonesia untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan pangan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.

“Ini sebagai salah satu upaya meningkatkan populasi ternak sapi perah di Indonesia,” kata Managing Director NACC (North Australian Cattle Company) Ashley James, dalam keterangannya yang diterima di Bekasi, Rabu (17/9/2025).

Dia menyatakan NACC sebagai salah satu eksportir sapi perah terbaik dari Australia berkomitmen untuk menghadirkan sapi perah berkualitas tinggi bagi peternak di Indonesia.

Ia menyatakan keyakinan terhadap keberhasilan program ini terlebih PT Asli Juara Indonesia selaku pemilik sapi perah tersebut juga telah menyambut dengan penuh optimisme.

“Kami percaya langkah yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan arah yang tepat. Dengan kualitas sapi yang mumpuni dan semangat para peternak di Indonesia, program ini akan berjalan dengan baik sekaligus mampu memperkuat gizi anak-anak bangsa,” katanya.

Country Manager NACC Indonesia Iqbal Siregar menekankan bahwa manfaat program ini tidak hanya terbatas pada produksi susu, melainkan juga memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

“Dengan memelihara sapi perah, terbuka banyak peluang ekonomi mulai dari lapangan kerja baru, penyediaan pakan, transportasi ternak hingga produk-produk turunan lain. Ini adalah dampak positif yang sangat luas,” katanya.

Dengan kolaborasi erat antara Indonesia dan Australia, NACC optimisme program pengembangan sapi perah ini akan terus berjalan lancar tanpa hambatan sekaligus menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional dan mendukung cita-cita Presiden Prabowo.

“NACC berdiri sejak tahun 1980 dan sudah menjadi salah satu eksportir ternak terbesar dan paling berpengalaman di Australia. Dengan standar kualitas tinggi dan komitmen pada kesejahteraan hewan, NACC menjadi mitra strategis bagi berbagai negara dalam penyediaan sapi potong dan sapi perah berkualitas termasuk di Indonesia,” katanya.

Kementerian Pertanian  mencatat sebanyak 40.500 ekor sapi perah dan pedaging impor sudah masuk ke Indonesia melalui skema investasi.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut langkah ini sebagai bagian dari target 150 ribu ekor sapi yang disiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan sekaligus Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Untuk sapi pedaging dan sapi perah, kita ingin tidak lagi menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi dengan mengundang investasi untuk peternakan daging dan susu kita,” kata Sudaryono. (ANT/KN)

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua berharap kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Kota Jayapura, menjadi momentum memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal, di Jayapura, Kamis, mengatakan kehadiran Wapres ke PPI Hamadi merupakan satu perhatian serius pemerintah pusat terhadap potensi besar kelautan Papua.

“Papua memiliki potensi hasil laut sekitar 1,3 juta ton per tahun. Sehingga dengan dukungan pusat PPI Hamadi bisa berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan modern yang memberi nilai tambah bagi nelayan,” katanya.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Kamis (18/9/2025).

Menurut Iman, saat ini lahan di PPI Hamadi sekitar dua hektare di mana membuat perluasan pelabuhan sulit dilakukan penambahan.

“Sehingga kami berencana akan memanfaatkan ruang secara vertikal, seperti membangun unit pengolahan di lantai dasar, pasar ikan higienis, dan perkantoran di lantai atas,” ujarnya.

Dia menjelaskan langkah itu akan menjadikan PPI Hamadi tidak hanya sebagai lokasi bongkar muat, tetapi juga pusat transaksi, pengolahan hasil tangkap, hingga distribusi antarpulau.

“Kami juga berharap adanya bantuan pembangunan dermaga yang mampu menampung kapal berukuran besar agar hasil tangkapan nelayan dapat dipasarkan lebih luas bahkan berpeluang ekspor,” katanya.

Dia menambahkan di PPI Hamadi Jayapura di mana sekitar 90 persen nelayan Papua masih merupakan nelayan tradisional. Karena itu, penguatan fasilitas PPI Hamadi diharapkan mampu memberi kepastian harga yang adil, membuka lapangan usaha baru, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor perikanan.

“Saat ini jumlah nelayan yang ada di PPI Hamadi Jayapura berjumlah 1.181 Orang di mana jumlah nelayan OAP sebanyak 256 orang,” ujarnya. (ANT/KN)