Beranda blog Halaman 458

Reforma Agraria di PPU Jadi Percontohan Nasional, 129 Warga Terima Tanah Pengganti Gratis

0

JAKARTA – Program Reforma Agraria di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menjadi proyek percontohan nasional dalam penyediaan lahan pengganti bagi masyarakat terdampak pembangunan, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan infrastruktur pendukungnya seperti Bandara VVIP dan Jalan Gerbang Nusantara.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan, sebanyak 129 warga atau subjek penerima Reforma Agraria telah ditetapkan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kabupaten.

“Dari jumlah tersebut, 77 subjek telah menandatangani kerja sama pemanfaatan lahan dengan Badan Bank Tanah, dan akan terus bertambah seiring proses verifikasi dan penandatanganan lanjutan,” terang Parman saat ditemui Media Kaltim di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam program ini, Parman menjelaskan masyarakat tidak serta-merta diberikan hak milik langsung, melainkan hak pakai atau hak guna usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Badan Bank Tanah selama 10 tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut lahan dimanfaatkan dengan baik dan produktif, maka statusnya dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Kami memberikan hak pakai terlebih dahulu agar ada proses pemanfaatan yang nyata. Setelah itu, jika dimanfaatkan dengan baik, sertifikat hak milik akan diberikan,” jelas Parman.

Selain redistribusi lahan, penerima reforma agraria juga akan mendapatkan program peningkatan kapasitas (capacity building) dari hulu ke hilir. Pemerintah menggandeng pelaku usaha dan ahli bidang pertanian, UMKM, serta pengolahan hasil produksi agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.

Contohnya, untuk komoditas pisang, masyarakat tidak hanya menanam dan menjual secara mentah, tetapi juga akan dilatih untuk mengolah menjadi produk turunan seperti keripik. Hal serupa juga diterapkan pada tanaman singkong dan hasil alam lainnya.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar memberi lahan, tapi memberi akses terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Kami ingin menghindari kesejahteraan yang sesaat,” tegasnya.

Disebutkan, total nilai bantuan yang diberikan kepada para penerima reforma agraria di kawasan ini mencapai hampir Rp35 miliar, termasuk penggantian tanam tumbuh dan kompensasi dampak pembangunan.

“Kami juga memastikan bahwa seluruh proses pemberian hak dan kerja sama pemanfaatan ini tidak dikenakan biaya alias gratis, hingga terbitnya sertifikat legal,” tegas Parman.

Lebih lanjut Parman menambahkan, Reforma Agraria ini menjadi terobosan besar dalam kebijakan pertanahan nasional, karena untuk pertama kalinya dilakukan secara masif di atas HPL Badan Bank Tanah dan dikhususkan bagi masyarakat terdampak proyek strategis nasional.

“Yang kita ubah bukan hanya hak atas tanah, tapi juga mindset masyarakat, agar mereka bisa mandiri, produktif, dan sejahtera secara berkelanjutan,” tutupnya.

Pewarta : Nicha R

Urai Kepadatan Arus Balik, Menteri PANRB Sebut ASN Boleh FWA

0

JAKARTA – Menghadapi arus balik libur Hari Raya Idulfitri 1446 H dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menetapkan kebijakan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 8 April 2025.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani pada Jumat (4/4/2025). Penyesuaian jadwal kerja tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran arus balik dan sekaligus menjaga pelayanan publik tetap optimal.

“Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Rini di Jakarta, Jumat (4/4/2025).

Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema Flexible Working Arrangements (FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi. Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.

Sebelumnya pada SE Menteri PANRB No.2 Tahun 2025 pengaturan FWA dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, melalui perubahan SE ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan 1 (satu) hari yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.

Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional. Instansi juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.

Lebih lanjut, Menteri Rini menekankan pentingnya kolaborasi antarpimpinan instansi dalam mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik Lebaran dan Nyepi.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Pemerintah juga mengajak masyarakat terus berpartisipasi aktif dalam pemantauan pelayanan publik dengan menggunakan kanal LAPOR! dan berkontribusi dalam survei kepuasan masyarakat.

Surat Edaran Menteri PANRB No. 3/2025 dapat diunduh pada tautan berikut:
https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1993?SURAT%20EDARAN

Pewarta : Nicha R

BKN Apresiasi ASN yang Tetap Bertugas Selama Libur Lebaran

0

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap bertugas selama masa libur Lebaran tahun 2025. Ia menilai dedikasi ASN dalam menjaga pelayanan publik di tengah suasana hari raya merupakan bukti nyata komitmen untuk terus melayani masyarakat.

“Kami sangat menghargai dedikasi rekan-rekan ASN yang tetap harus bekerja di tengah libur lebaran, seperti tenaga kesehatan yang siaga di Rumah Sakit, Puskesmas, dan fasilitas medis lainnya, petugas Dinas Perhubungan yang memastikan kelancaran arus mudik dan transportasi, termasuk para ASN yang bekerja melayani di Lapas, serta bidang layanan publik lainnya. Ini adalah bukti nyata komitmen ASN untuk melayani masyarakat tanpa henti,” ujarnya, Jumat (4/4/2025).

Prof. Zudan juga menyampaikan bahwa meski dalam periode libur nasional, kinerja pegawai BKN tetap produktif. Dari data BKN, selama periode 28 Maret – 4 April 2025, telah diproses 479 surat usul kepegawaian, dan sebanyak 4.005 Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP berhasil diterbitkan.

Tak hanya itu, BKN juga memastikan layanan digital seperti SIASN dan portal pengaduan daring tetap berfungsi optimal dan dapat diakses publik maupun instansi pemerintah. Hal ini menjadi bagian dari upaya BKN untuk menjaga kelancaran pengurusan layanan kepegawaian, seperti usul NIP, kenaikan pangkat, mutasi, hingga pensiun, meski berada di tengah masa cuti bersama.

Lebih lanjut, Prof. Zudan menegaskan bahwa BKN akan terus mendorong inovasi layanan kepegawaian serta mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM ASN yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami mengingatkan seluruh ASN untuk tetap menjaga semangat pelayanan dan profesionalisme, terutama di momen-momen penting seperti ini. Selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin,” tutupnya.

Pewarta : Nicha R

Segera Direvitalisasi, Dispar Kukar Siapkan Konsep Wisata Baru untuk Waduk Panji Sukarame

TENGGARONG – Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah merancang revitalisasi Waduk Panji Sukarame di Kecamatan Tenggarong. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Arianto, menyebutkan bahwa rencana revitalisasi telah beberapa kali dibahas. Namun masih terdapat tantangan dalam menentukan konsep yang benar-benar menarik dan berkelanjutan.

“Kami ingin konsep yang matang dan berdampak jangka panjang, bukan sekadar perbaikan fisik. Oleh karena itu, kami akan melibatkan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu merancang konsep terbaik bagi waduk ini,” ujar Arianto, Jumat (4/4/2025).

Sejumlah ide berkembang dalam proses perencanaan, mulai dari pengembangan wisata alam hingga menjadikan kawasan ini sebagai lokasi acara formal seperti seminar dan pertemuan. Konsep ekowisata juga menjadi pertimbangan utama, mengingat potensi alami Waduk Panji Sukarame yang masih terjaga.

“Kami melihat potensi besar untuk menjadikan waduk ini sebagai destinasi wisata berbasis ekowisata, sehingga dapat menarik wisatawan dari berbagai daerah. Namun, tetap perlu kajian mendalam agar konsep yang diusung benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakter wilayah,” tambahnya.

Meskipun peluangnya besar, proyek ini juga menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, Arianto menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya memastikan revitalisasi ini berjalan dengan perencanaan yang matang, serta melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya.

Saat ini, Dispar Kukar masih menunggu hasil kajian dari pihak konsultan untuk menentukan langkah lebih lanjut. Harapannya, proyek ini dapat segera terealisasi dengan konsep yang tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Masyarakat berharap revitalisasi ini benar-benar membawa dampak positif, bukan sekadar proyek sementara yang akhirnya terbengkalai. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk merancang perencanaan yang solid sebelum proyek ini berjalan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Dispar Kukar Komitmen Dukung Perkembangan Potensi Wisata Desa

TENGGARONG – Pengembangan desa wisata terus menjadi prioritas Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam meningkatkan perekonomian lokal. Dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar ingin memastikan bahwa setiap desa memiliki daya tarik yang dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Arianto, menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam atau budaya saja. Tetapi juga pada pengelolaan yang baik serta dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah desa.

“Desa wisata harus memiliki daya tarik unik, baik berupa wisata budaya, ekowisata, wisata alam, maupun wisata buatan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana potensi ini dikelola oleh masyarakat setempat, terutama melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),” ujarnya, Jumat (4/4/2025).

Lebih lanjut, Arianto menerangkan bahwa sejak 2012, Pemkab Kukar telah menetapkan 10 desa wisata melalui keputusan bupati. Beberapa desa yang berkembang cukup pesat antara lain Desa Kedang Ipil dengan wisata air terjunnya, Desa Pela yang fokus pada ekowisata berbasis konservasi, serta Desa Sangkuliman yang tengah mengembangkan wisata berbasis pelestarian alam.

“Kemudian ada juga Desa Loa Kulu, Long Anai, dan Batuah yang masuk dalam daftar desa wisata potensial,” tambahnya.

Meski demikian, tidak semua desa wisata berkembang dengan cepat. Beberapa masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan, promosi, dan infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, Dispar Kukar terus memberikan pendampingan agar desa-desa tersebut dapat meningkatkan kualitas layanannya.

“Kami ingin memastikan desa wisata di Kukar benar-benar berkembang dan tidak hanya sekadar status. Karena itu, kami mendampingi mereka dalam hal promosi, pengelolaan fasilitas, hingga penciptaan paket wisata yang menarik bagi wisatawan,” tambah Arianto.

Selain desa-desa yang telah berkembang, beberapa destinasi baru juga mulai menarik perhatian, seperti Taman Gubang di Tenggarong Seberang, Batu Goa Gelap di Suka Maju, serta wisata lebah madu kelulut di Tenggarong Seberang. Pemerintah daerah juga mendukung sektor ekonomi kreatif yang berkontribusi pada pariwisata, salah satunya melalui bantuan mesin produksi es batu kristal bagi pelaku usaha kuliner di wilayah tersebut.

“Kami siap membantu dalam pendampingan dan mencari solusi bagi kendala yang ada. Tapi yang paling penting adalah keterlibatan aktif dari masyarakat setempat, karena mereka yang paling memahami potensi desanya,” jelasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Muara Muntai Genjot Sektor Wisata, Andalkan Danau dan Kapal

TENGGARONG – Pemerintah Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pengembangan sektor pariwisata, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mengandalkan potensi wisata dari Danau Batu Bumbun, upaya maksimal terus dilakukan guna menarik minat wisatawan.

Camat Muara Muntai, Mulyadi, menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata di wilayahnya adalah keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng berbagai elemen, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Muntai Ulu dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), untuk mengelola dan mengembangkan sektor wisata agar lebih terstruktur dan menarik.

“Saat ini, BUMDes dan Pokdarwis menjadi ujung tombak dalam pengelolaan wisata. Salah satu inovasi yang sudah berjalan adalah pengoperasian kapal wisata untuk melayani pengunjung yang ingin menikmati keindahan Muara Muntai dari jalur air,” ujar Mulyadi, Juamt (4/4/2025).

Kapal wisata ini menjadi daya tarik utama karena memberikan pengalaman unik bagi wisatawan, yakni berkeliling menikmati panorama danau dan sungai yang membentang di Muara Muntai. Selain transportasi, layanan wisata juga mencakup paket kuliner khas daerah, hiburan tradisional, hingga pemandu wisata yang menjelaskan sejarah dan kekayaan alam setempat.

Menurut Mulyadi, meskipun telah ada berbagai inisiatif, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait peningkatan infrastruktur dan pendanaan. Oleh sebab itu, pemerintah kecamatan berupaya mencari dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, investor swasta, dan komunitas lokal.

“Kami berharap ada lebih banyak investasi di sektor ini. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan dukungan dari berbagai pihak, Muara Muntai berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Targetkan Peningkatan PAD, Pemkab Kukar Optimalkan Sektor Pajak dan Retribusi

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pembangunan daerah.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Hariyanto, mengungkapkan bahwa realisasi PAD Kukar tahun 2024 mencapai Rp 800 miliar. Tahun ini, pemerintah menargetkan angka yang lebih tinggi dengan memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi, serta menggali sumber pendapatan baru.

“Kami terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi. Selain itu, kami juga mencari potensi ekonomi baru yang dapat menopang APBD secara lebih berkelanjutan,” ujar Dafip, beberapa waktu lalu.

Salah satu langkah konkret yang telah diupayakan adalah dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak guna meningkatkan transparansi dan efisiensi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran, mengurangi kebocoran, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

Selain itu, pengawasan terhadap retribusi daerah juga diperketat agar pemungutannya berjalan optimal sesuai dengan regulasi. Beberapa sektor seperti perizinan usaha, pajak hiburan, pajak restoran, serta pajak kendaraan bermotor menjadi fokus utama dalam peningkatan PAD.

Tak hanya mengandalkan pajak dan retribusi, Pemkab Kukar juga berencana menggali potensi lain seperti penguatan sektor pariwisata, industri kreatif, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan mendukung investasi dan memberikan kemudahan berusaha, pemerintah berharap sektor-sektor ini bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Dafip menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD harus berjalan beriringan. Oleh karena itu, Pemkab Kukar terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar kebijakan pajak dan retribusi semakin efektif dan tepat sasaran.

“Kami optimis, dengan strategi yang matang dan kerja sama semua pihak, PAD Kukar dapat meningkat signifikan. Ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga bagaimana pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Libur Lebaran, Kunjungan ke Museum Mulawarman Melejit Lima Kali Lipat

TENGGARONG – Museum Mulawarman di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), mencatat lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Lebaran 2025. Destinasi bersejarah ini menjadi pilihan utama wisata edukasi, dengan jumlah pengunjung yang meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan hari biasa.

Kepala Tata Usaha UPTD Museum Mulawarman, Sugiyono Ideal, mengungkapkan bahwa selama periode libur Lebaran, rata-rata kunjungan harian mencapai 500–700 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan hari biasa yang hanya berkisar 100–150 pengunjung.

Lonjakan ini juga tidak terlepas dari pembebasan biaya retribusi yang diberlakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di Museum Mulawarman. “Dibanding hari biasa jelas berbeda jauh, apalagi ini hari libur dan masuknya gartis,” ujarnya, Kamis (3/4/2025).

Lonjakan pengunjung ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap wisata budaya dan sejarah. Museum Mulawarman yang kaya dengan peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara menghadirkan pengalaman edukatif yang unik.

Pihak museum juga telah melakukan penataan ulang ruang pamer serta menempatkan kios informasi di beberapa titik strategis guna mempermudah pengunjung memahami sejarah koleksi yang dipamerkan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan agar pengunjung mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan semakin tertarik untuk kembali,” katanya.

Tak hanya berfokus pada pengalaman langsung di lokasi, Museum Mulawarman juga mulai mengembangkan layanan digital. Aplikasi seluler dan situs web resmi telah diluncurkan untuk memudahkan wisatawan mengakses informasi mengenai koleksi, sejarah museum, hingga agenda pameran yang sedang berlangsung.

Ke depan, museum ini berencana menghadirkan platform daring yang memungkinkan pengunjung menikmati tur virtual dan eksplorasi koleksi secara digital. Dengan kombinasi wisata edukasi langsung dan akses informasi digital.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pemkab Kukar Percepat Pengangkatan PPPK, Targetnya Rampung Oktober

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya mempercepat proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari total 1.000 pengajuan, sebanyak 400 berkas telah diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi.

Keterangan ini disampaikan langsung oleh, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setkab) Kukar, Dafip Hariyanto, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BKN. Ini dilakuka. agar seluruh tahapan seleksi dan proses administrasi pengangkatan PPPK berjalan sesuai jadwal.

“Jika Persetujuan Teknis (Pertek) dari BKN bisa lebih cepat keluar, maka administrasi SK dapat segera diproses,” ujarnya, belum lama ini.

Ia juga menuturkan bahwa Pemkab Kukar menargetkan seluruh proses administrasi tersebut akan rampung pada Oktober 2025. Hal ini dilakukan agar tidak menghambat jalannya seleksi gelombang kedua. Langkah ini menjadi perhatian serius mengingat banyak tenaga honorer yang telah lulus seleksi dan menantikan kepastian status kepegawaian mereka.

“Kami berharap proses ini berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama menunggu,” tuturnya.

Selain percepatan administrasi, pemerintah daerah juga mengedepankan transparansi dalam proses pengangkatan PPPK. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis digital, diharapkan proses seleksi dapat berjalan lebih efisien dan mengurangi potensi kendala administratif.

“Ke depan, Pemkab Kukar akan terus mengupayakan penambahan kuota PPPK, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan tenaga profesional,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pemkab Kukar Fokus Optimalisasi PAD, Kurangi Ketergantungan pada DBH Migas

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas dan pertambangan. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah ke depan.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menegaskan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang dimiliki daerah. Sehingga di masa yang akan datang Pemkab Kukar dapat terlepas dari ketergantungan DBH dari industri yang tak terbaharukan.

“Untuk mengurangi ketergantungan terhadap DBH dari sektor migas dan batu bara, kita perlu mengoptimalkan potensi PAD melalui berbagai strategi konkret,” Sebutnya, Jumat (28/3/2025).

Ia juga menyarankan perlunya evaluasi regulasi yang dinilai belum efektif dalam mendorong peningkatan PAD, seperti peraturan tentang rumah walet, serta pentingnya pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap optimal.

Selain itu, Sunggono juga menyinggung perlunya pembenahan dalam sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang jika dikelola dengan lebih baik, akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

“Lintas sektor harus bersinergi agar kebijakan yang disusun berbasis data serta kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i