PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mengimbau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan serapan anggaran, khususnya bagi OPD yang memperoleh alokasi cukup besar pada APBD murni maupun perubahan tahun 2025.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Zulkifli Kaharuddin, menyebut bahwa kondisi serapan anggaran khususnya beberapa bulan terakhir terbilang rendah. Ia menyebut kondisi tersebut cukup memprihatinkan.
“Di murni ini banyak yang serapannya rendah, rata-rata masih sekitar 20–25 persen saja. Kondisi ini tentu memprihatinkan, mengingat waktu efektif yang tersisa hanya sekitar dua bulan, karena Desember tidak penuh,” ujar Zulkahar, sapaan akrabnya, Selasa (16/9/2025).
Meski begitu, ia menilai masih ada peluang bagi OPD untuk menyerap anggaran secara maksimal hingga akhir tahun. Hal ini didukung progres pekerjaan fisik yang cukup cepat di lapangan. Rendahnya serapan anggaran terjadi karena kebijakan efisiensi yang memicu pergeseran anggaran dan menghambat lelang.
“Contohnya di GOR bela diri, baru dua minggu pengerjaannya sudah sampai dak lantai dua. Jadi rata-rata penyedia yang mengerjakan, progresnya sudah cepat,” tambahnya.
Baik pada APBD murni maupun perubahan, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk infrastruktur sebagai persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur tahun 2026. Karena itu, Zulkahar menegaskan agar OPD, berkomitmen menyelesaikan target serapan hingga akhir tahun.
Beberapa OPD yang paling harus menjadikan pandangannya sebagai bahan evaluasi, yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang memegang anggaran besar. Ia juga memastikan DPRD Paser akan terus melakukan pengawasan.
“Contohnya pembangunan venue, itu harus betul-betul dipantau time schedule-nya. Kalau agak melambat, harus didampingi supaya masalah bisa cepat diselesaikan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Di sisi lain, ia mengapresiasi pemerintah daerah karena telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD Paser terkait asistensi di setiap OPD. Menurutnya, hasil asistensi itu cukup signifikan dengan nilai penghematan mencapai Rp53 miliar.
“Artinya besar manfaat dari asistensi ini. Makanya rekomendasi ini akan terus berlanjut, kami minta setiap kegiatan di masing-masing OPD harus ada asistensi,” pungkasnya.
Pewarta: Abika Ramadhan
