Beranda blog Halaman 462

Pemkab Kukar Libatkan Masyarakat untuk Wujudkan 17 Program Dedikasi Melalui Musrenbang

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Bupati Kukar saat dijumpai usai membuka Musrenbang RPJMD Kukar 2025–2029. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Kutai Kartanegara (Kukar), tidak hanya sekadar agenda formal perencanaan. Forum yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, Selasa (16/9/2025) itu menjadi ruang penting untuk melibatkan masyarakat dalam merumuskan masa depan pembangunan daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menekankan bahwa musrenbang kali ini menjadi sarana menyerap aspirasi, memperkaya konsep, sekaligus memastikan 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Musrenbang dihadiri beragam pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Kehadiran mereka dinilai strategis untuk memberi masukan, kritik, dan saran agar RPJMD lebih realistis dan tepat sasaran.

Menurut Aulia, 17 program dedikasi yang menjadi roh RPJMD 2025–2029 bukan hanya rangkaian janji politik, tetapi wujud konkret visi-misi kepemimpinan yang harus diimplementasikan dengan dukungan semua pihak.

Dengan partisipasi masyarakat, program yang disusun tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up. Artinya, apa yang diputuskan dalam dokumen RPJMD bisa mencerminkan kepentingan rakyat dari desa hingga kota.

“RPJMD ini bukan milik pemerintah semata, melainkan milik seluruh masyarakat Kukar. Karena itu, semua pihak harus merasa kepentingannya terwakili dalam 17 program dedikasi ini,” tegas Aulia.

Ia menyebut, setiap usulan dan masukan yang muncul dalam Musrenbang akan dipertimbangkan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD sebelum dibawa ke DPRD untuk dibahas dan disahkan.

Jika nantinya telah disahkan, RPJMD akan menjadi pedoman utama pembangunan daerah lima tahun ke depan. Aulia bahkan menyebutnya sebagai “kitab suci pembangunan” yang harus dijalankan secara konsisten oleh semua perangkat daerah.

Momentum Musrenbang kali ini juga dinilai penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di era kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Kukar dituntut adaptif sekaligus inovatif agar bisa menjadi penopang sekaligus penerima manfaat dari hadirnya ibu kota negara baru.

Dengan melibatkan masyarakat secara luas, Pemkab Kukar berharap RPJMD yang lahir bukan hanya dokumen formal, melainkan peta jalan pembangunan yang benar-benar hidup dan berpihak pada rakyat.

“Tujuan kegiatan ini kita ingin memperkaya masukan-masukan dari seluruh stakeholder yang ada di Kukar terkait dengan rencana pembangunan kita selama lima tahun ke depan,” Tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Penggunaan Drone Pertanian Gandakan Hasil Panen Padi, Petani Bukit Biru Makin Sejahtera

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Drone pertanian yang digunakan di Kelurahan Bukit Biru. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Modernisasi pertanian di Kutai Kartanegara (Kukar), kini benar-benar terasa dampaknya. Teknologi drone yang diperkenalkan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar ini, mampu meningkatkan produktivitas petani hingga dua kali lipat. Dari hasil panen rata-rata 3 ton per hektare, kini bisa melonjak menjadi 6 ton per hektare.

Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa penggunaan drone merupakan bagian dari uji coba modernisasi pertanian yang dipadukan dengan aplikasi digital farming. Teknologi ini terdiri dari drone sprayer untuk penyemprotan dan drone khusus untuk penebaran benih.

“Di Bukit Biru kami memiliki dua unit drone untuk penyemprotan, sementara di Anggana ada satu unit khusus untuk menebar benih,” ujarnya, Senin (15/9/2025).

Dari hasil uji coba yang dilakukan di lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Bukit Biru. Penggunaan drine tidak hanya meningkatkan hasil panen, tapi juga membantu petani lebih efisien dalam bekerja. “Kami optimis dengan pemanfaatan teknologi ini produktivitas pertanian di Kukar akan terus meningkat,” serunya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Bukit Biru, Sudiyarso, mengakui bahwa kehadiran drone membawa dampak besar bagi petani di wilayahnya. Hasil panen yang meningkat dua kali lipat membuat kesejahteraan petani ikut terangkat.

“Yang jelas kan dengan adanya kegiatan hari ini kan sudah jelas ya, dari padi yang biasanya 3 ton menjadi 6 ton kan otomatis tingkat kesejahteraan petani yang ada di wilayah ini kan semakin baik. Saya kira itu sih, poinnya itulah,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa drone juga meringankan beban biaya, tenaga, dan waktu yang biasanya menyulitkan petani. “Oh ya jelas senang, artinya kan dengan adanya ini kan otomatis hemat tenaga, hemat biaya, hemat waktu ya kan. Ya yang jelas sangat berguna sekali lah alat yang bantuan itu untuk para petani yang ada di wilayah kami,” ujarnya.

Sudiyarso menambahkan, dengan dukungan teknologi ini, pola tanam di Bukit Biru bisa ditingkatkan hingga tiga kali setahun. Bahkan, jika diterapkan lebih luas di daerah lain, bukan tidak mungkin Kalimantan Timur menuju swasembada pangan.

“Harapannya hal-hal begini akan selalu terus ditingkatkan ya. Karena kan sudah jelas tadi dengan misalnya panen dari 3 ton ke 6 ton itu apalagi bisa masif di seluruh Kalimantan Timur kan kita bisa swasembada pangan. Dan dimulai dari Bukit Biru lah,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

DPRD Kukar Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat dari Kekerasan Seksual

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. (Istimewa)

TENGGARONG – Kasus kekerasan seksual yang mencuat di Kutai Kartanegara (Kukar) belakangan ini, mendapat perhatian serius dari DPRD. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Termasuk menutup celah hukum yang selama ini menyulitkan aparat penegak hukum.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (15/9/2025). Menurutnya, penyusunan peraturan daerah (perda) menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi di lembaga pendidikan. Tetapi juga berpotensi muncul di instansi pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga lingkungan keluarga.

“Selama ini, aparat penegak hukum juga kesulitan menindaklanjuti karena belum ada aturan yang jelas. Maka, peraturan daerah ini diharapkan menjadi dasar hukum agar kasus bisa ditangani secara tepat,” jelas Ahmad Yani.

Terkait dengan salah satu lembaga pendidikan pesantren di Kukar yang kini tengah disorot publik, DPRD memastikan akan menuntaskan kajian secara menyeluruh sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi. Yani menilai tidak semua pihak perlu dihadirkan dalam proses skrining, melainkan cukup perwakilan yang relevan agar hasil kajian tetap objektif.

“Kami juga akan terus melakukan proses ini sampai tuntas. Tidak semua pihak harus dihadirkan dalam skrining, tetapi minimal ada perwakilan yang mewakili dan dapat dijadikan bukti, sehingga itu cukup mewakili keseluruhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspirasi dari alumni pesantren tersebut juga sudah didengar DPRD. Mereka menegaskan pentingnya keberlangsungan kegiatan pendidikan, namun menuntut agar oknum pelaku pelanggaran diproses secara hukum tanpa pandang bulu.

“Intinya, mereka meminta agar lembaganya tetap dipertahankan, tetapi oknum yang melakukan pelanggaran harus diproses hukum. Hal ini menjadi kajian DPRD, dan dalam waktu dekat kami akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait,” terangnya.

Meski rekomendasi akan diberikan DPRD, keputusan terkait pencabutan izin operasional tetap berada di kewenangan Kementerian Agama. Namun, Ahmad Yani menekankan pentingnya memberikan sanksi pada individu pelaku, bukan menghukum lembaga pendidikan secara keseluruhan.

“Ibaratnya, jika ada tikus di rumah, yang ditangkap adalah tikusnya, bukan rumahnya yang dibakar. Jadi, lembaga bisa tetap berjalan, tetapi pelaku harus ditindak tegas,” ucapnya.

Mengakhiri pernyataannya, Ahmad Yani menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kukar, khususnya para korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

“Saya, mewakili DPRD, juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, terutama kepada para korban pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kami berharap ini bisa dimaafkan, dan kami berkomitmen melakukan perbaikan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD serta pemerintah daerah,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi

Dana Rp200 Triliun Mengalir ke Bank, Kredit Macet Mengintai Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0

PELANTIKAN Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani langsung ditandai gebrakan besar. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, bahkan menyebut angka 8 persen bukan mustahil.

Gebrakan pertama yang diambil, mengalihkan Rp200 triliun dari saldo anggaran lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia ke bank-bank Himbara—Himpunan Bank Milik Negara yang terdiri dari Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta BSI. Penempatan ini berpayung KMK No. 276/2025 dan mulai berjalan pada 12 September lalu.

Rinciannya, Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun dalam bentuk deposito on call tenor enam bulan. Pemerintah memperoleh bunga sekitar 4,02% (80,476% dari BI Rate 5%). Aturan melarang penggunaan dana untuk membeli SBN. Uang negara ini wajib disalurkan ke sektor produktif. Untuk mitigasi risiko, ada mekanisme debit langsung ke GWM (giro wajib minimum) bila bank gagal mengembalikan penempatan, ditambah kewajiban laporan bulanan ke Kemenkeu dan pengawasan APIP.

Namun, persoalan perbankan bukan soal likuiditas. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kredit macet UMKM di Himbara sudah mencapai Rp8,7 triliun, mayoritas dari portofolio KUR yang disalurkan Rp1.088 triliun pada 2022–2023. Sinyalnya jelas: hambatan ada pada daya serap dan kemampuan bayar, bukan pada dana. Dan jika di tingkat nasional masalahnya sudah terlihat, di Kaltim gejalanya justru lebih tajam karena struktur ekonominya sangat bergantung pada tambang.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim 4,48% (2022) dan 6,22% (2023), tetapi sangat bergantung pada komoditas tambang. Saat harga dan produksi melemah, imbasnya cepat: efisiensi tenaga kerja, turunnya belanja rumah tangga, dan kredit konsumtif pegawai tambang yang mulai macet. Artinya, meski dana Rp200 triliun tersedia, pertanyaannya, usaha apa yang layak dibiayai di tengah ekonomi lesu?

Seorang pejabat bank Himbara yang saya kenal mengakui, saat ini bukan soal uangnya, masalahnya ada di usaha. “Dengan ekonomi lesu, bank harus ekstra hati-hati. Kalau dipaksakan, risikonya kredit macet,” tegasnya.

Ditambahkannya, prinsip dasar yang dipegang bank saat ini adalah hanya menyalurkan kredit pada bisnis dengan peluang berkembang. “Kalau tidak, bank yang blunder. Debitur tak tumbuh, kreditnya macet,” sebutnya. Ia juga menyebut kondisi riil Kaltim. “Di daerah yang bergantung pada tambang, kredit konsumtif pegawai ikut tertekan saat produksi turun. Itu realitas yang membuat bank tambah konservatif,” sambungnya.

Pernyataan itu menggambarkan suasana kebatinan industri perbankan. Dana bisa mengalir deras, tapi bank tetap berhitung matang agar tidak terjebak ekspansi yang berujung kredit bermasalah.

Sementara itu, dari sisi tata kelola, Kaltim baru saja diguncang kasus kredit fiktif di Bankaltimtara. Nilainya Rp275,2 miliar dari 47 fasilitas berbasis SPK proyek yang ternyata palsu, dengan Rp15 miliar di antaranya ditemukan di Balikpapan. Modusnya klasik: dokumen proyek fiktif, verifikasi internal yang longgar, hingga keterlibatan oknum bank. Memang, kasus ini terjadi di BPD, bukan Himbara. Tapi suntikan dana Rp200 triliun ditambah target penyaluran yang tinggi membuat pengawasan ekstra ketat menjadi harga mati.

Risiko fiskal pun patut dicermati. Pemindahan SAL memang memberi likuiditas besar. Tapi jika penyerapan APBN tak seimbang atau transmisi kredit tersendat, dampaknya bisa menekan defisit sekaligus memicu inflasi. Karena itu, arah pembiayaan harus selaras dengan proyeksi pertumbuhan—baik nasional maupun Kaltim—agar kredit jatuh pada sektor dengan multiplier effect kuat: rantai pasok IKN, agro-maritim bernilai tambah, manufaktur ringan, logistik, dan ekonomi kreatif berbasis permintaan nyata.

Intinya, gebrakan Purbaya patut diapresiasi. Tapi masalah utama perbankan bukan kekurangan uang, melainkan lemahnya permintaan kredit dan daya bayar debitur. Dana jumbo Rp200 triliun hanya akan efektif bila disalurkan dengan disiplin prudent, pengawasan melekat, dan mitigasi risiko yang transparan.

Di Kaltim, yang paling mendesak adalah bagaimana UMKM, petani, nelayan, dan usaha penopang Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar bisa mendapat kredit sehat tanpa menambah tumpukan kredit macet. Gebrakan boleh berani, tapi tanpa akuntabilitas hanya akan mengulang sejarah: percepatan kredit yang sembrono akhirnya membebani rakyat. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

8 Orang Tewas, Bus Rombongan RS Bina Sehat Jember Kecelakaan di Bromo

Penulis
redaksi2
-
0
Tangkapan layar rombongan bus karyawan RSBS Jember yang kecelakaan di lereng Gunung Bromo di Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Minggu (14/9/2025) (ANTARA/HO-Medsos)

JEMBER – Sebanyak delapan (8) orang karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember dikabarkan meninggal dunia saat rombongan bus mengalami kecelakaan lalu lintas di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9/2025) sore.

Direktur RS Bina Sehat Faida membenarkan kejadian tersebut bahwa kecelakaan itu merupakan rombongan karyawan RSBS yang liburan di Gunung Bromo.

“Mereka infonya turun dari Gunung Bromo setelah tasyakuran kelulusan S1,” katanya dalam pesan singkat yang diterima di Jember.

Belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo hingga RS Arrozi Probolinggo.

“Beberapa orang kritis. Kami sedang di Probolinggo membawa 18 ambulans dengan patwal untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka),” ucap mantan Bupati Jember itu.

Faida mengatakan pihaknya sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah M. Saleh Kota Probolinggo dan mengidentifikasi jenazah korban.

Hasil sementara identifikasi korban yang meninggal dunia yakni
1. Hesty P ahli gizi RSBS
2. Arti perawat HD RSBS
3. Hendra CS RSBS
4. Istri Hendra CS RSBS
5. Anak Hendra CS RSBS
6. Anak perawat Maria

“Ada tujuh jenazah yang meninggal di lokasi kejadian, namun satu jenazah belum berhasil kami identifikasi,” katanya.

Ia mengatakan satu korban meninggal di rumah sakit belum juga dapat diketahui identitasnya. (ANT/KN)

Kemlu Fasilitasi Pemulangan 17 WNI dari Nepal Pascakerusuhan

Penulis
redaksi2
-
0
Sejumlah WNI menunggu keberangkatan mereka di Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu, Nepal (ANTARA/HO-Kemenlu)

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memfasilitasi pemulangan 17 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Nepal pascakerusuhan dan telah tiba di Indonesia pada Sabtu (13/9/2025).

Hingga saat ini, sebanyak 57 dari total 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat ke Nepal telah kembali ke Indonesia dari Kathmandu usai Bandara Internasional Tribhuvan kembali beroperasi setelah ditutup selama dua hari sejak Rabu (10/9).

“Sejak pelonggaran pembatasan pergerakan warga, Tim perlindungan WNI Kemenlu bersama KBRI Dhaka di Nepal melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi konsentrasi WNI, antara lain di Soaltee Hotel, Tibel Hotel, kawasan Thamel, dan kawasan Boudhanath,” demikian pernyataan resmi kementerian yang disiarkan Minggu (14/9/2025).

Meski situasi semakin stabil dengan dilantiknya Perdana Menteri Interim Sushila Karki, Kemenlu mengimbau WNI yang akan melakukan perjalanan ke Nepal untuk mempertimbangkan kembali atau bahkan menunda keberangkatan hingga situasi benar-benar pulih.

Kemenlu juga mengingatkan WNI yang akan bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.

Kemenlu memastikan seluruh WNI yang berada di Nepal saat krisis politik akan kembali ke tanah air dalam empat hari ke depan.

Saat ini aktivitas masyarakat di Kathmandu mulai kembali normal, seperti di pusat perbelanjaan, pertokoan, destinasi wisata, dan pusat-pusat keramaian lainnya, meskipun aparat militer dan kepolisian masih terlihat berjaga di sejumlah titik. (ANT/KN)

Menteri PU Tinjau Gedung DPRD Kota Kediri yang Dibakar Massa

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dengan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati (kanan) dan Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus (kiri) di depan gedung DPRD Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (14/9/2025). ANTARA/ Asmaul

KEDIRI – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengecek langsung kondisi bangunan DPRD Kota Kediri, Jawa Timur, yang dibakar massa saat aksi, akhir bulan Agustus 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo mengemukakan pihaknya segera berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan, sebab ada permintaan dari Anggota DPRD Kota Kediri, yang didukung Wali Kota Kediri untuk memindahkan gedung DPRD ke lokasi lain.

“Mirip-mirip di Kabupaten Kediri, tadi Kantor DPRD Kota Kediri juga rusak parah. Ada dari Ketua DPRD dan didukung Wali kota, untuk memindahkan gedungnya ke tempat lain,” katanya saat meninjau gedung DPRD Kota Kediri, Minggu (14/9/2025).

Ia menambahkan dana yang dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah untuk proses rehab, sehingga jika ada keinginan untuk membangun di tempat lain harus ada persetujuan khusus dari Menteri Keuangan.

Pihaknya secepatnya mendiskusikan permintaan dari DPRD Kota Kediri tersebut. Untuk prosesnya memerlukan waktu termasuk persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Nanti itu turun dengan persetujuan Kementerian Keuangan seperti apa. Itu kan karena yang saya pegang hanya rusak sedang. Kalau ini kira-kira Rp15 miliar. Dan saat membangun mungkin lebih dari itu. Nanti dari Kementerian Keuangan ada arahannya,” kata dia.

Ia menambahkan dampak dari aksi massa pada akhir Agustus 2025 bukan hanya di Kediri, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kerugian diperkirakan hingga Rp1 triliun.

“Hitungan awal sekitar Rp1 triliun, itu baru hitungan kasar. Tiap yang besar dan kerusakannya masif kami datangi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menyampaikan dasar pertimbangan untuk Kantor DPRD Kota Kediri dibangun di lokasi lain, selain karena lokasi kantor terlalu sempit, juga kurang representatif.
Selain itu, bangunan ini sudah lama dibangun sekitar tahun 1970, sehingga memang dibutuhkan bangunan yang lebih representatif.

“Kalau bicara terkait itu, ruangan yang sudah dibakar itu sebaiknya dipindah. Ruangan di DPRD Kota Kediri ini terlalu sempit. Kota Kediri punya lahan aset yang bisa kami manfaatkan,” kata dia.

Ia menambahkan untuk lokasi yang dinilai cocok salah satunya di Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Namun, lokasi itu masih belum pasti sehingga masih didiskusikan terlebih dahulu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum juga didampingi oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Kediri, serta sejumlah pimpinan DPRD Kota Kediri. Rombongan juga meninjau ruangan-ruangan yang terbakar tersebut.

Selain di Kota Kediri, rombongan juga meninjau kantor Pemkab Kediri dan gedung DPRD Kabupaten Kediri yang juga menjadi sasaran pembakaran oleh massa. (ANT/KN)

Korban Tewas “Revolusi Gen Z” di Nepal Capai 72 Orang

Penulis
redaksi2
-
0
Suasana pusat keramaian yang mulai kondusif pascakerusuhan di Kathmandu, Nepal. (ANTARA/HO-Kemlu RI)

NEW DELHI – Korban tewas akibat protes pekan lalu di Nepal, yang secara luas dijuluki sebagai “revolusi Gen Z”, telah mencapai 72 orang, ungkap Kepala Sekretaris Pemerintah Nepal, Eaknarayan Aryal pada Minggu (14/9/2025).

“Dari total korban tewas, 59 orang adalah pengunjuk rasa, 10 narapidana, dan tiga adalah petugas keamanan,” ujar Aryal seperti dikutip situs berita online Khabar.

Aryal menambahkan bahwa 134 pengunjuk rasa dan 57 petugas polisi terluka dalam bentrokan tersebut.

Perdana Menteri Sementara Nepal Sushila Karki menetapkan alokasi dana sebesar 1 juta rupee Nepal (Sekitar Rp 114,8 juta) kepada keluarga setiap korban tewas dalam kerusuhan tersebut.

Karki, mantan kepala hakim agung negara itu, mengambil alih jabatan sebagai kepala pemerintahan sementara pada Jumat.
Sementara itu, tindakan vandalisme yang dilakukan selama protes dianggap sebagai tindakan kriminal dan Karki, menyerukan penyelidikan penuh atas penyebab kerusuhan massal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah sedang menyelidiki serangan terhadap gedung parlemen, Mahkamah Agung, kompleks bisnis, dan properti pribadi.

Pada 4 September, otoritas Nepal memblokir platform media sosial utama karena melewati batas waktu pendaftaran ke Kementerian Komunikasi. Hal ini ditanggapi oleh banyak orang, terutama generasi muda, dengan turun ke jalan.

Meski larangan tersebut telah dicabut, hal itu tidak menghentikan protes massal dan kerusuhan yang terjadi setelahnya.
Protes tersebut pada akhirnya membuat Perdana Menteri Nepal Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa setelah para pengunjuk rasa menyerbu parlemen dan membakar rumah beberapa pejabat senior di Kathmandu.

Aksi vandalisme tersebut mendorong polisi menembakkan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam untuk membubarkan para demonstran.

Di hari yang sama, tentara akhirnya turun tangan untuk menjaga ketertiban umum di ibu kota Nepal dan kota-kota lainnya. (ANT/KN)

Bapanas Perluas Distribusi Beras SPHP ke Ritel Modern, Target 800 Ribu Ton

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip foto - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjawab pertanyaan awak media ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (4/9/2025). ANTARA/Harianto

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus digencarkan untuk  mempermudah masyarakat dalam mengakses komoditas pangan itu.

“Penyaluran beras SPHP yang ditugaskan dari Bapanas kepada Perum Bulog diharapkan dapat menggapai berbagai kanal distribusi. Ini supaya masyarakat dapat lebih mudah mengaksesnya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Arief menyatakan setelah pasar tradisional dan gerai BUMN, pihaknya menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk mendistribusikan beras SPHP dengan total target 800 ribu ton. Diharapkan kolaborasi ini berjalan mulai September sampai Desember 2025.

“Untuk beras SPHP, ini kita sudah minta tolong supaya bisa didistribusikan ke semua akses termasuk pasar modern. APRINDO punya lebih dari 40 ribu sampai 60 ribu outlet. Jadi bisa menjangkau banyak tempat dan mempermudah akses masyarakat,” tuturnya.

Sebanyak 800 ribu ton beras SPHP segera didistribusikan ke jaringan ritel modern untuk memperluas jangkauan dan mempercepat akses masyarakat kepada kebutuhan pokok tersebut.

Arief menjelaskan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses gerai ritel modern karena lokasinya dekat pemukiman sehingga distribusi ini melengkapi penyaluran sebelumnya melalui pasar tradisional, BUMN, instansi, dan pemerintah daerah.

“Sekarang lagi ngurusin beras, itu harus sampai ke masyarakat dengan harga yang benar. Kita fokus isi pasar. Jadi beras Bulog itu pasti akan keluar untuk penuhi kebutuhan masyarakat luas. Saya pastikan keluar banyak sesuai keperluan,” imbuh Arief.

Perum Bulog sendiri memastikan tidak ada kelangkaan beras, baik untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras premium, di toko ritel modern, dalam kondisi aman.

Dalam inspeksi mendadak oleh Bulog bersama Satuan Tugas Pangan Polri di Alfamart, Indomaret, dan Grand Lucky di kawasan Radio Dalam, Jakarta, Minggu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP berjalan lancar dan stok yang selalu terjaga.

“Jadi kami dari pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menyalurkan beras-beras, baik SPHP maupun beras premium ke ritel-ritel yang ada di Jakarta dan sekitarnya, maupun di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, NTT, termasuk juga yang ada di Maluku maupun yang ada di Papua,” kata Rizal.

Menurut dia, beras-beras tersebut, khususnya SPHP dijual dengan harga sesuai dengan ketentuan pada Rp62.500 per 5 kilogram. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Sampaikan Surat Terima Kasih kepada 5 Menteri Terkena Reshuffle

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden RI Prabowo Subianto saat melantik lima menteri baru di Kabinet Merah Putih, bertempat di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden  RI Prabowo Subianto memberikan surat ucapan terima kasih kepada lima menteri Kabinet Merah Putih yang terkena perombakan (reshuffle).

Dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Minggu (14/9) malam, Teddy menuturkan dirinya bertemu dengan kelima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas itu, untuk memberikan surat dari Presiden tersebut.

“Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Teddy.

Dia mengatakan surat tersebut disusun langsung oleh Presiden Prabowo sebagai ungkap terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri selama menjalankan amanah sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih.

Dalam foto-foto yang diunggah, Teddy berfoto dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Budi Gunawan, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Selanjutnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo serta mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
Pada Senin (8/9), Presiden Prabowo, merombak kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri.

Posisi Menteri Keuangan kini ditempati Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi diisi Fery Juliantono.

Jabatan Menko Polkam dan Menpora belum diumumkan penggantinya. Namun, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam ad interim. (ANT/KN)

1...461462463...1,265Halaman 462 dari 1,265