JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp150 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi investasi PT Taspen tahun anggaran 2019. Penyitaan dilakukan dari sebuah perusahaan swasta pada Senin (24/3/2025).

“KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan uang sebesar Rp150 miliar dari sebuah korporasi swasta (PT F),” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (25/3/2025).

Menurut Tessa, uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi investasi yang menyimpang di PT Taspen. Ia juga mengapresiasi PT F yang menunjukkan itikad baik dengan bersikap kooperatif dalam penyelidikan.

“KPK mengimbau pihak lainnya bersikap kooperatif terkait dengan penyidikan perkara ini,” ucapnya.

Tessa menegaskan bahwa KPK akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang tidak bersikap kooperatif dalam kasus ini.

“Bagi pihak-pihak yang memilih untuk tidak bersikap kooperatif, tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan Undang-Undang agar pemulihan kerugian negara dapat maksimal,” tandasnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah Safe Deposit Box (SDB) milik mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, di sebuah bank swasta nasional pada 25 Februari 2025.

Dari penggeledahan tersebut, ditemukan 150 gram logam mulia serta uang tunai dalam berbagai mata uang, yaitu rupiah, dolar AS, dolar Singapura, dan euro, yang jika dikonversi ke rupiah bernilai sekitar Rp2,5 miliar.

KPK telah menetapkan Antonius Kosasih dan Direktur Utama Insight Investments Management (IIM), Ekiawan Heri Primaryanto, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Keduanya telah ditahan karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar Rp1 triliun pada reksadana RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM, dengan potensi kerugian mencapai Rp200 miliar.

Penyidikan masih terus berlanjut, dan KPK berkomitmen untuk menelusuri seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini guna memastikan pemulihan kerugian negara secara maksimal.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyebutkan program pemusatan latihan nasional (pelatnas) untuk setiap olahraga yang mengikuti ajang multi cabang internasional tidak berhenti meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

“Yang pasti yang namanya pelatnas tidak ada yang berhenti,” kata Dito Ariotedjo kepada awak media di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Menpora menjelaskan, pihaknya wajib mendanai program pelatnas untuk cabang olahraga yang ada di ajang multi cabang sesuai dengan perintah undang-undang.

Ia memastikan pelatnas untuk ajang multi cabang terdekat seperti SEA Games 2025 terus berjalan. Ajang tersebut, kata dia, menjadi bagian dari persiapan untuk menghadapi kejuaraan di level Asia maupun dunia.

“Kami mempersiapkan SEA Games yang berorientasi pada Asian Games dan Olimpiade,” katanya.

Sedangkan, ia melanjutkan, program pelatnas untuk cabang-cabang olahraga yang tidak ada dalam ajang multi cabang, menjadi tanggung jawab dari federasi.

Oleh sebab itu, kata dia, harus ada kolaborasi bersama agar semua cabang bisa mendapat dukungan yang yang sama.

“Tetapi pastinya pemerintah memiliki prioritas bagaimana di Asian Games dan Olimpiade dimana SEA Games merupakan jalan menuju ke sana,” katanya.

Lebih lanjut, mengenai efisiensi anggaran, Dito menjelaskan upaya pemulihan anggaran bersama Kementerian Keuangan sejauh ini berjalan lancar.

Semua federasi, kata dia, juga sudah melakukan review anggaran yang diproses melalui Kemenpora. Meski demikian, kata dia, tetap akan ada penyesuaian dengan mempertimbangkan prioritas peningkatan prestasi olahraga yang sesuai dengan Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, menyampaikan ucapan duka cita atas aksi kekerasan yang menimpa para guru di Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para korban dianggap sebagai tindakan kejahatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan.

“Saya sudah mendapatkan informasi baik dari aparatur keamanan yang bertugas di Papua maupun dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) kami yang ada di Papua terkait dengan peristiwa itu. Kami dari Kemendikdasmen berencana akan menemui keluarga korban di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memberi bantuan secara moril dan materil,” ujar Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Menteri Mu’ti mengungkapkan,dirinya juga sudah melakukan komunikasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh para guru, khususnya yang bertugas di daerah-daerah rawan konflik dan kekerasan.

“Di berbagai kesempatan kami menyampaikan agar ada kerja sama dengan TNI melalui program TNI Mendidik. Sebetulnya program ini sudah dimulai pada tahun 2019 dan kami juga akan mengajak pihak kepolisian untuk adannya keterlibatan polisi mendidik, terutama di daerah-daerah yang rawan akan KKB,” ungkap Menteri Mu’ti.

Selanjutnya, Menteri Mu’ti berharap keamanan di daerah rawan KKB terus di tingkatkan.

“Kami sudah berkomunikasi untuk bagaimana nanti ke depannya para guru ini dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Bagaimanapun guru merupakan barisan terdepan dalam menyukseskan bangsa ini dan harus terjamin keselamatannya dan semoga ke depannya peristiwa kejahatan seperti ini tidak akan terulang kembali,” tutup Menteri Mu’ti.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Pada 21 Maret 2025, tragedi memilukan terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, ketika enam guru dan tenaga kesehatan tewas dalam serangan brutal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Para korban diserang di rumah dinas mereka, yang kemudian dibakar oleh kelompok tersebut, memicu ketakutan dan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik dan kesehatan di wilayah tersebut.

Serangan ini juga menyebabkan evakuasi darurat terhadap 46 guru dan tenaga kesehatan lainnya, yang dipindahkan ke Wamena dan Sentani untuk alasan keamanan. Para korban yang gugur dalam insiden ini adalah bagian dari mereka yang telah mengabdikan diri untuk memberikan pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah yang sangat membutuhkan di Papua.

Menanggapi kejadian tragis ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dengan tegas mengecam tindakan kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Papua, yang dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

“Komisi X menyampaikan rasa prihatin yang mendalam dan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak,” terang Hetifah dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Terkait kejadian tersebut, Komisi X DPR RI memberikan catatan penting sebagai respons terhadap insiden ini:

1.Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak.

2.Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.

3.Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat.

4.Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

5.Mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik.

“Kami akan terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini, termasuk mengundang pihak mitra Komisi X DPR RI terkait dalam rapat kerja untuk membahas solusi jangka panjang,” pungkas Hetifah.

Editor : Nicha R

JAKARTA – Bareskrim Polri menegaskan penyelidikan kasus teror terhadap kantor redaksi Tempo yang terjadi pekan lalu masih berlangsung. Insiden ini, yang melibatkan pengiriman kepala babi dan bangkai tikus, memicu kekhawatiran terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Wahyu Widada, menyatakan kepolisian akan menangani kasus ini secara profesional dan transparan. Ia meminta masyarakat bersabar serta memberikan dukungan agar penyelidikan dapat segera mengungkap pelaku di balik aksi teror tersebut.

“Semua laporan dari masyarakat tentu kami sikapi, dan kami akan melakukan penyidikan dengan baik. Mohon doanya dari semua pihak,” ujar Wahyu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Menurut Wahyu, penyelidikan telah dimulai dan kepolisian akan memeriksa pihak-pihak yang mengetahui detail kejadian ini.

“Saat ini kami masih dalam tahap penyelidikan. Prosesnya sedang berjalan, jadi mohon ditunggu,” tambahnya.

Kasus ini pertama kali mencuat pada Rabu (19/3/2025), ketika Tempo menerima paket misterius yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, host podcast Bocor Alus Politik.

Paket tersebut berupa kotak kardus yang dilapisi styrofoam dan diterima oleh petugas keamanan Tempo pada pukul 16.15 WIB. Paket baru dibuka oleh jurnalis sehari kemudian, pada Kamis (20/3/2025), sekitar pukul 15.00 WIB.

Saat styrofoam terbuka, ditemukan kepala babi dengan kedua telinganya telah terpotong. Tidak ada keterangan mengenai pengirim pada kardus tersebut.

Tiga hari setelah insiden pertama, Kantor Redaksi Tempo kembali menerima teror pada Sabtu (22/3/2025), sekitar pukul 08.00 WIB. Kali ini, teror berupa paket berisi enam bangkai tikus tanpa kepala.

Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra, mengungkapkan bahwa paket tersebut dikemas dalam kotak kardus yang dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan berisi mi instan.

Menurut rekaman CCTV, bungkusan itu dilempar oleh orang tak dikenal dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, pada pukul 02.11 WIB.

“Ini adalah bentuk teror terhadap pekerja media dan kebebasan pers,” tegas Setri.

Insiden ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk organisasi pers dan aktivis kebebasan berekspresi, yang mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelumnya menyatakan bahwa tindakan ini merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Bareskrim Polri telah memeriksa saksi-saksi dan rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku yang bertanggung jawab atas teror tersebut.

Sejumlah pihak juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pengusutan kasus ini berjalan transparan dan tidak menghambat kebebasan pers.

Hingga kini, pelaku teror masih dalam pengejaran, dan kepolisian berjanji akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap dalang di balik aksi ini.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R