Beranda blog Halaman 463

Pahitnya Menang Lelang Negara (5): Pertarungan Bukti di Ruang Sidang

Penulis
redaksi2
-
0
Para pihak menyerahkan bukti di hadapan majelis hakim PN Balikpapan, Kamis (11/9/2025).

DALAM empat tulisan terdahulu, saya telah memaparkan kronologi hingga perdebatan replik dan duplik. Kini perkara lelang rumah di Perumahan Regency memasuki fase paling menentukan: sidang pembuktian. Perjalanan panjang ini akhirnya sampai pada titik di mana semua pihak tidak lagi sekadar berargumen, melainkan harus menunjukkan bukti nyata untuk memperkuat posisinya.

Sebelum sidang pembuktian digelar, baik Penggugat maupun para Tergugat diwajibkan lebih dulu mengunggah daftar bukti melalui sistem e-Court. Proses digital ini menjadi syarat agar dokumen diverifikasi dan dapat dibacakan resmi dalam persidangan.

Pada Kamis (4/9), Penggugat lebih dulu menyerahkan sebelas bukti (P-1 hingga P-11). Di antaranya price list rumah sejenis sebagai pembanding harga, surat keterangan lunas dari Bank BJB, hingga korespondensi terkait risalah lelang. Semua itu ditujukan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa lelang cacat hukum, pemberitahuan lelang terlambat, dan hak mereka diabaikan.

Kamis (11/9/2025), ruang sidang Pengadilan Negeri Balikpapan dipenuhi bundel-bundel tebal. Giliran para Tergugat—Bank BJB sebagai Tergugat I, saya selaku Tergugat II, dan KPKNL sebagai Tergugat III—resmi mengajukan bukti masing-masing.

Majelis hakim memimpin jalannya sidang pembuktian perkara lelang rumah di PN Balikpapan

Sidang berjalan padat karena majelis hakim menangani beberapa perkara sekaligus. Saat perkara kami dipanggil, para pihak bergantian maju menyerahkan dokumen. Lembar demi lembar diperiksa dengan saksama: risalah lelang, kuitansi pembayaran, sertifikat hak milik, hingga salinan undang-undang. Semua berlangsung formal, namun terasa jelas bahwa inilah titik krusial yang akan menentukan arah perkara.

Bank BJB sebagai Tergugat I menyerahkan 31 bukti. Dokumen kredit, surat peringatan wanprestasi, hingga permohonan lelang ditunjukkan untuk memperkuat bahwa bank menjalankan hak eksekusi atas jaminan kredit macet. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa kreditur berhak mengeksekusi, lelang dilakukan sesuai UU Hak Tanggungan, dan tetap sesuai prosedur.

Dari pihak saya sebagai Tergugat II, sebanyak 12 bukti resmi diajukan. Termasuk kuitansi pembayaran lelang, risalah lelang dari KPKNL, sertifikat hak milik, IMB, hingga bukti pembayaran BPHTB. Fakta dari bukti yang diajukan memperkuat bahwa saya membeli secara resmi, melunasi kewajiban, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Kedudukan saya jelas sebagai pembeli beritikad baik yang dilindungi undang-undang.

KPKNL sebagai Tergugat III turut mengajukan 19 bukti. Di antaranya UU Hak Tanggungan, PMK 122/2023 tentang Petunjuk Lelang, surat permohonan lelang dari Bank BJB, hingga pengumuman lelang di surat kabar. Bukti-bukti ini mempertegas bahwa lelang dilaksanakan atas permintaan kreditur, diumumkan terbuka, dinilai penilai independen, dan dituangkan dalam risalah resmi. Tidak ada prosedur yang cacat.

Tahap pembuktian ini menjadi titik krusial. Di sinilah majelis hakim akan menilai secara objektif, apakah dalil Penggugat memang berdasar atau justru runtuh di hadapan bukti para Tergugat.

Fase ini benar-benar menguji konsistensi hukum. Yang saya minta: jalankan aturan, lindungi hak pembeli beritikad baik, tanpa terjebak narasi emosional. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

7 Tahun Mangkrak, Eks Bandara Temindung Jadi Sarang Narkoba dan Prostitusi, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Penulis
redaksi2
-
0
Petugas Satpol PP Kaltim merazia di bangunan kosong kawasan eks Bandara Temindung, Samarinda. Kawasan yang sudah tujuh tahun mangkrak ini kerap disalahgunakan untuk aktivitas menyimpang. Tampak kondisi terkini area runway dan bangunan yang terbengkalai.

SUDAH tujuh tahun sejak Bandara Temindung ditutup pada 23 Mei 2018. Saat itu, Gubernur (alm) Awang Faroek Ishak resmi memindahkan seluruh operasional penerbangan ke Bandara APT Pranoto. Sejak penutupan itu, lahan eks Temindung seluas 13 hektare seakan dibiarkan terbengkalai. Ironis, di tengah derasnya aliran APBD Kaltim yang berlimpah saat itu, pemerintah justru gagal mengelola aset berharga ini.

Saya masih ingat betul, terakhir kali masuk ke kawasan eks Bandara Temindung pada Agustus 2023. Kala itu, Media Kaltim Network bersama Dandim 0901/Samarinda menggelar Dandim Cup 2023 di runway Temindung.

Rangkaian acaranya luar biasa lengkap: ada lomba drag race motor di lintasan bekas runway yang sangat representatif, safety riding motor Harley Davidson, bazar UMKM, fashion show sporty competition, modern dancer sporty competition, kontes modifikasi motor, hingga live musik band top 40. Sebagai puncak, ada jalan sehat Merah Putih Media Kaltim dan lomba 17-an untuk masyarakat sekitar.

Pengalaman itu menunjukkan bahwa eks bandara bukan sekadar lahan tidur. Tempat ini punya daya tarik. Punya daya dorong ekonomi, sosial, sekaligus olahraga. Runway yang dulunya dipakai pesawat bisa dimanfaatkan untuk ajang otomotif. Area lapangannya sanggup menampung ribuan warga untuk jalan sehat. Atmosfernya bahkan mampu menghidupkan UMKM lewat bazar. Singkatnya, Temindung sangat layak menjadi ruang publik representatif.

Sayangnya, setelah itu kawasan ini kembali muncul di pemberitaan dengan wajah berbeda. Bukan karena prestasi, melainkan karena razia narkoba, prostitusi, hingga aktivitas liar. Ironis, aset yang pernah menjadi pusat kebanggaan kota, kini lebih sering diberitakan sebagai sarang penyakit masyarakat. Termasuk pada Minggu (14/9/2025) dini hari tadi, Satpol PP kembali menggerebek kawasan ini dan mengamankan tujuh remaja, baik laki-laki maupun perempuan.

Sejumlah remaja diamankan petugas gabungan saat razia di kawasan eks Bandara Temindung, Minggu (14/9) dini hari.

Padahal, sejak awal wacana pemanfaatan sudah digagas. Ada opsi menjadikannya pusat bisnis seperti Kemayoran. Ada pula wacana melelang dan menggandeng swasta, dengan penilaian aset Pemprov Kaltim dan Kemenhub oleh DJKN. Pemkot Samarinda bahkan pernah mengusulkan agar sebagian kawasan dijadikan polder penampungan air untuk mengurangi banjir, dengan pusat bisnis berdiri di atasnya. Gagasan banyak, tapi eksekusi nyaris tak ada.

Setiap kali aparat melakukan razia, kita makin sadar bahwa lahan ini dibiarkan mangkrak. Bangunan kosong berubah fungsi jadi tempat maksiat. Terminal dan hanggar yang dulu ramai kini tinggal cerita horor. Lebih parah lagi, muncul bangunan liar, warung tak berizin, bahkan oknum yang berani mengintimidasi aparat saat ditertibkan.

Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah Pemprov Kaltim yang lamban mengambil keputusan? DPRD Kaltim yang lemah dalam pengawasan? Atau masyarakat yang permisif membiarkan kawasan strategis ini berubah menjadi titik gelap kota? Jawabannya bisa beragam. Namun satu hal pasti: pemilik aset, dalam hal ini Pemprov Kaltim, memikul tanggung jawab utama.

Hari ini Kaltim bicara soal Ibu Kota Nusantara (IKN), soal peradaban baru dan smart city. Tetapi di jantung Samarinda, kita gagal memberi contoh pengelolaan aset publik. APBD triliunan, tetapi tak satu pun dialokasikan untuk memaksimalkan Temindung.

Eks Bandara Temindung adalah bukti nyata kegagalan manajemen aset daerah. Bukti lambannya eksekusi perencanaan, sekaligus potret birokrasi yang berjalan di tempat. Jika pemerintah serius membangun keberlanjutan, tidak seharusnya butuh tujuh tahun hanya untuk menentukan nasib satu kawasan.

Kini waktunya menjawab. Bukan dengan wacana, bukan dengan razia yang sekadar jadi rutinitas, melainkan dengan langkah nyata. Jadikan eks Bandara Temindung kembali bernilai, kembali hidup, dan benar-benar menjadi kebanggaan warga Samarinda, bukan sekadar berita buruk yang terus berulang. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

13 OPD Kosong Dibidik, Wali Kota Neni Siapkan Gerbong Mutasi

Penulis
redaksi2
-
0

ADA satu hal yang selalu saya amati setiap kali seorang kepala daerah baru saja dilantik. Mereka biasanya mulai menimbang siapa saja yang akan duduk di jabatan strategis. Saya menyebutnya “kabinet daerah”. Meski berbeda dengan “kabinet presiden”, perannya sama vital. Namun demikian, mutasi tidak bisa dilakukan seketika. Ada aturan, mekanisme, dan batas waktu yang harus dipatuhi.

Seperti di Kaltim, pasca resmi dilantik 20 Februari 2025 lalu, para kepala daerah tidak bisa serta-merta mengganti atau merotasi pejabat. Regulasi jelas mengatur bahwa setiap pergeseran jabatan harus melalui prosedur formal. Mulai dari job fit, rekomendasi KASN, hingga izin Badan Kepegawaian Negara. Rambu ini penting agar wajah birokrasi berubah bukan karena selera, melainkan karena kinerja.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 73, menegaskan mutasi antarjabatan sah sepanjang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, meski tetap dibatasi aturan teknis lain.

PP Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 mempertegas bahwa jabatan pimpinan tinggi wajib diisi lewat seleksi terbuka dengan rekomendasi KASN. Bahkan, Surat Edaran Mendagri menutup ruang mutasi enam bulan sebelum masa jabatan berakhir tanpa izin Mendagri.

Dengan landasan hukum itu, kepala daerah di Kaltim sejatinya sudah bisa melakukan mutasi sejak 21 Agustus 2025. Faktanya, baru Kutai Timur dan Kutai Barat yang sudah menggulirkan, sementara lainnya masih menunggu.

Tiga hari lalu saya sempat menghubungi Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Ia menjawab singkat, “Mungkin minggu depan.” Jawaban itu memberi sinyal bahwa Bontang sebentar lagi akan menggelar mutasi gelombang pertama. Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, juga mengaku sudah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, prioritas memang mengisi jabatan kosong, meski peluang rotasi tetap terbuka. “Itu hak prerogatif kepala daerah,” ujarnya. Uniknya, Wakil Wali Kota Agus Haris justru belum tahu. “Kalau soal itu, saya belum dengar,” katanya ketika saya temui beberapa hari lalu di Perpustakaan Bontang.

Data BKPSDM mencatat ada lima jabatan eselon II, delapan jabatan eselon III, dan sepuluh jabatan eselon IV yang kini hanya dijabat pelaksana tugas. Semuanya tersebar di 13 OPD. Posisi strategis yang kosong antara lain Kepala DKUMPP, Kepala Dishub, Kepala Bapperida, Kepala Disdik, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Proses job fit akhir Agustus lalu menjadi pintu masuk. Sekda Bontang, Aji Erlynawati, memastikan hasil seleksi sudah diserahkan kepada kepala daerah. Pemerintah bahkan telah bersurat ke BKN untuk mengurus izin pelantikan. Dengan kata lain, daftar sudah ada di meja wali kota, tinggal menunggu keputusan politik birokrasi.

Dalam praktik politik lokal, mutasi kerap dimaknai bukan hanya sekadar perombakan birokrasi, tapi juga pengisian “kabinet” dengan orang-orang yang dianggap berjasa dalam memenangkan Pilkada.

Loyalitas dan kedekatan politik sering kali berjalan beriringan dengan pertimbangan kinerja. Itulah sebabnya, publik biasanya menyoroti siapa saja yang akan masuk gerbong. Apakah mereka murni dipilih karena kompetensi atau ada faktor balas budi politik yang ikut bermain.

Pelantikan pejabat di Kutai Barat (Kubar) dan Kutai Timur (Kutim) memberi pesan kuat bahwa birokrasi daerah harus bergerak. Bupati Frederick Edwin di Kubar melantik 70 pejabat administrator dan pengawas pada 22 Agustus, menegaskan integritas dan profesionalisme sebagai kunci.

Sementara di Kutim, Ardiansyah Sulaiman merotasi delapan pejabat eselon II demi memaksimalkan kinerja perangkat daerah. Dari dua daerah ini kita belajar, mutasi bukan sekadar formalitas, melainkan momentum untuk mempercepat kerja.

Bontang kini menanti giliran. Neni–Agus Haris sudah menyiapkan strategi. Job fit dijadikan instrumen, bukan sekadar seremonial. “Kami ingin berbenah,” kata Neni, memberi sinyal bahwa perombakan ini bukan akhir, melainkan awal konsolidasi birokrasi.

Mutasi pejabat bukan sekadar pergeseran kursi, tapi jadi penentu arah dan visi pemerintahan. Bagi ASN, ini ajang pembuktian. Bagi masyarakat, harapan akan pelayanan yang lebih baik. Dan bagi kepala daerah, inilah ujian pertama: apakah mutasi digerakkan oleh integritas dan kompetensi, atau hanya kompromi politik. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Kaltim Butuh Lebih Banyak Wakil Seperti Hetifah

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan sambutan daring dalam pelatihan penguatan kapasitas UMKM di Hotel Equator Bontang.

Jumat (12/9/2025) siang, dalam perjalanan dari Samarinda menuju Bontang, saya mendapat kabar dari Alfian, Tenaga Ahli Bu Hetifah. Ketua Komisi X DPR RI itu ternyata punya agenda di Hotel Equator Bontang untuk menghadiri pelatihan penguatan kapasitas UMKM.

Sayangnya, Bu Hetifah tidak bisa hadir langsung karena ada kegiatan bersamaan di Jakarta. Namun, beliau tetap menyempatkan diri menyapa peserta melalui Zoom.

Bagi saya, itu bukan hal sepele. Justru di situlah terlihat konsistensi: hadir meski terbatas, tetap menyapa meski dipisahkan jarak.

Dalam banyak kesempatan, Bu Hetifah selalu meminta agar setiap kegiatannya di Kaltim diinformasikan ke Media Kaltim. Saya tentu menyambut positif. Sebab di antara anggota DPR RI dari Dapil Kaltim, peran beliau untuk daerah ini sangat terasa. Dari memperjuangkan anggaran pusat hingga mendukung berbagai kegiatan besar di daerah. Kiprahnya nyata.

Karena itu, saya berharap suatu saat beliau bisa hadir langsung di Bontang, singgah ke kantor Media Kaltim, dan berdiskusi panjang tentang isu-isu penting. Termasuk soal pemangkasan dana transfer yang kini menjadi keresahan bersama.

Media Kaltim menyerahkan cinderamata kepada staf Hetifah Sjaifudian saat kunjungan singkat di Bontang.
Momen akrab bersama staf Hetifah Sjaifudian, Diky Nugraha dan Siti Aminah, di kantor Media Kaltim Bontang.
Staf Hetifah Sjaifudian menyerahkan cinderamata balasan kepada Media Kaltim sebagai simbol silaturahmi.

Meski tak sempat hadir, Jumat malam itu Bu Hetifah tetap menitip pesan agar dua stafnya, Diky Nugraha dan Siti Aminah, singgah ke kantor kami sebelum melanjutkan perjalanan ke Samarinda.

Jujur, kedatangan mereka agak mengejutkan karena tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tapi justru dari situ saya melihat perhatian Bu Hetifah. Komunikasi dengan masyarakat dan media lokal tetap dijaga, bahkan di tengah agenda padat dan kondisi kesehatan yang kurang fit. Hal seperti ini jarang saya temukan dari wakil rakyat lain.

Pertemuan singkat itu kami isi dengan obrolan ringan tentang agenda Bu Hetifah, termasuk program yang digelar sore harinya di Bontang. Kami juga bertukar cinderamata sebagai simbol silaturahmi. Saya menyerahkan bingkisan Media Kaltim, sementara staf Bu Hetifah juga membawa buah tangan untuk kami.

Setelah saya kirimkan beberapa foto momen tersebut lewat WhatsApp, Bu Hetifah langsung merespons dengan ucapan terima kasih dan menyatakan harapannya agar ada kolaborasi event berikutnya bersama Media Kaltim.

Dalam sambutan daringnya di Hotel Equator, Bu Hetifah menegaskan UMKM adalah tulang punggung perekonomian lokal. Ia menekankan bahwa Bontang bukan hanya kota industri, tetapi juga punya potensi besar di bidang kuliner, produk kreatif, dan kerajinan tangan.

Peserta pelatihan UMKM berfoto bersama narasumber, panitia, dan fasilitator usai sesi pembukaan di Hotel Equator Bontang.

Dengan strategi digital marketing yang tepat, UMKM Bontang bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

Ia juga mengapresiasi kehadiran narasumber dari BRIN serta praktisi digital marketing, sembari mendorong para pelaku UMKM segera mempraktikkan ilmu yang didapat. “Ilmu yang diperoleh jangan hanya dicatat, tapi segera dipraktikkan. Saya yakin UMKM Bontang mampu naik kelas dan menjadi kebanggaan Kaltim,” ujarnya.

Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, Bu Hetifah menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan literasi digital. Komisi X, kata dia, tidak hanya membahas soal pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera.

Saya melihat inilah standar yang seharusnya dimiliki seorang wakil rakyat. Hadir, peduli, konsisten, dan memberi manfaat nyata. Bu Hetifah tidak sekadar bicara, tetapi berbuat.

Ia membuka ruang, memperjuangkan anggaran, mengawal isu strategis, dan menjaga komunikasi dengan daerah pemilihannya.

Selain Bu Hetifah, saya juga melihat ada sosok lain yang tak kalah vokal, yakni anggota DPD RI Sofyan Hasdam. Dari akun TikTok-nya, kita bisa melihat bagaimana ia konsisten menyuarakan isu Kaltim, termasuk soal ketidakadilan pembagian DAU dan DBH.

Keduanya memberi contoh bahwa wakil rakyat bukan hanya hadir di gedung parlemen, tetapi juga hadir di tengah rakyat, menyuarakan kepentingan daerah, dan konsisten menjaga integritas perjuangan.

Dalam situasi fiskal yang penuh tantangan, Kaltim butuh lebih banyak wakil seperti Bu Hetifah. Wakil yang tidak hanya menunggu disorot, tapi aktif menyoroti dan memperjuangkan kepentingan daerahnya. Seyogyanya, seperti inilah wakil yang kita harapkan untuk Kaltim: konsisten, berpihak, dan benar-benar menjadi suara daerah di pusat. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Kuota Haji ke Eks Menag Yaqut

Penulis
redaksi2
-
0
Mantan Sekjen Kementerian Agama Nizar Ali berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/9/2025). Nizar Ali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 di era Menag Yaqut Cholil Qoumas. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima aliran dana kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni melalui perantara.

“Semuanya itu masih ditelusuri dan didalami,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikutip dari Antara, Jumat (12/9/2025).

Oleh sebab itu, kata dia, KPK memanggil, memeriksa, atau meminta keterangan dari para saksi, baik dari pihak-pihak di Kementerian Agama maupun tidak.

“Supaya penyidik juga mendapatkan informasi yang utuh dan kredibel terkait dengan dugaan aliran uang,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK saat ini belum dapat menyampaikan siapa saja pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana kasus tersebut, termasuk jumlah yang diterimanya.

“Jadi, secara umum yang bisa kami sampaikan adalah adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

Kabid Haji Otomatis Jadi Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Azhar Simanjuntak menjawab pertanya media usai rapat koordinasi dan konsultasi penyelengaraan haji bersama jajaran Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (12/9/2025). ANTARA/Said

JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Azhar Simanjuntak menyatakan bahwa kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi secara otomatis menjadi kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah provinsi.

“Jadi yang akan ditunjuk otomatis jadi kakanwil itu adalah kabid haji dan umrah,” kata Dahnil usai Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Haji bersama jajaran Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (12/9/2025).

Dahnil mengatakan pihaknya telah mengambil keputusan tersebut bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim beberapa waktu lalu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai gejolak yang terjadi di Kanwil Kementerian Agama provinsi maupun Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menjelang persiapan haji.

“Proses pertama jadi kakanwil, itu adalah kabid. Tapi, kabid di-plt (pelaksana tugas) kan dulu. Dia punya integritas dan kompetensi enggak?,” jelas Dahnil.

Kalau ternyata pelaksana tugas kakanwil Kementerian Haji dan Umrah provinsi pada masa persiapan haji tidak mempunyai integritas maupun kompetensi maka akan diganti.

“Terus kabupaten/kota bagaimana?. Secara otomatis yang jadi kepala kantor (Kementerian Haji dan Umrah, red) adalah kasi-kasi (kepala seksi) haji dan umrah,” tambah Dahnil.

Wamen juga menegaskan kebijakan ini sengaja diambil untuk menghindari keributan maupun intrik di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Sedangkan untuk kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk UPT Asrama Haji Kementerian Agama tetap menjadi kepala UPT Kementerian Haji dan Umrah di daerah.

“Nanti semuanya akan dievaluasi setelah musim haji. Karena yang terjadi di beberapa provinsi, kakanwil Kementerian Agama saat ini, itu sengaja mengganti kabid haji. Yang kek gitu bagaimana? Kami akan lihat waktu penggantinya,” katanya.

Ia menambahkan paling lama kebijakan ini akan diterapkan setelah susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Kementerian Haji dan Umrah terbentuk dalam waktu dekat.

“Insyaallah hari ini SOTK sudah selesai. Kami akan lakukan rekrutmen pejabat menduduki 13 (jabatan) eselon I, kemudian perpindahan dari Kementerian Agama 200 orang, dan Kementerian Kesehatan 50 orang,” ungkap Dahnil.

Setelah itu, pengisian jabatan Kementerian Haji dan Umrah dilengkapi, di antaranya sekretaris jenderal dan inspektur jenderal.

“Kita harus selesai ini pada bulan September. Kita akan selesaikan di bulan Oktober dan November tahun ini sudah tuntas,” papar Dahnil. (ANT/KN)

Indonesia Jadi Negara Pertama di Asia Terapkan VAR di Liga 2

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean

MEDAN – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyebut Indonesia merupakan negara pertama di Benua Asia yang menerapkan sistem Video Assistant Referee (VAR) di liga kasta kedua sepak bola.

“Kita ini satu-satunya liga 2 yang menggunakan VAR di Asia,” ujar Erick Thohir usai pertandingan PSMS Medan melawan Persekat Tegal di Medan, Jumat (12/9/2025).

Dia mengatakan penerapan sistem VAR di liga kasta kedua itu merupakan perkembangan dalam sejarah sepak bola Indonesia.

Sedangkan di seluruh dunia, Erick Thohir yang didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan Indonesia merupakan negara ke lima yang menerapkan sistem VAR di liga kasta kedua. Bahkan, kata dia, perkembangan sepak bola Indonesia untuk liga kasta kedua mengungguli sepak bola kasta kedua Liga Inggris.

“Secara dunia. Kita ke lima, kalau di Eropa Seri A. Untuk Liga Inggris, liga keduanya aja belum,” kata dia.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengapresiasi pemangku kebijakan terkait dalam perkembangan sepak bola Indonesia.

“Jadi terima kasih kepada liga yang terus berbenah setelah Liga 1 gunakan VAR sekarang di Liga 2 juga gunakan,” sebut dia.

Kendati demikian, Erick mengajak seluruh pemangku kebijakan terkait untuk terus melakukan pembenahan lebih baik lagi demi kemajuan sepak bola Indonesia.

“Kualitas wasitnya terus meningkat. Ke depan ini terus kita jaga,” ujarnya. (ANT/KN)

Sherina Munaf Akan Serahkan Lima Kucing Milik Uya Kuya Pekan Depan

Penulis
redaksi2
-
0
Artis Sherina Munaf usai pemeriksaan terkait unggahan di media sosial mengenai penyelamatan kucing milik anggota DPR (nonaktif) Surya Utama atau Uya Kuya di Polres Metro Jakarta Timur, Jumat (12/9/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

JAKARTA – Artis Sherina Munaf berencana untuk menyerahkan lima kucing milik anggota DPR (nonaktif) Surya Utama (Uya Kuya) pekan depan, menyusul kesepakatan keduanya menyelesaikan polemik binatang itu secara kekeluargaan.

“Sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut,” kata kuasa hukum Sherina Munaf, Adit di Mapolres Metro Jakarta Timur, Jumat (12/9/2025) malam.

Adit menyebutkan, saat ini kucing-kucing tersebut masih berada di klinik dengan perawatan yang layak.

“Jadi, saat ini kucing-kucing tersebut berada di klinik. Di klinik yang ‘proper’ dan dirawat dengan baik dan layak,” ucap Adit.

Adit menjelaskan, proses penyerahan tetap harus melibatkan Sherina secara langsung karena kucing-kucing tersebut berada di klinik hewan atas nama Sherina.

“Memang karena daftar ke kliniknya itu kepemilikan atas nama Sherina, maka pengambilannya nanti harus bersama Sherina juga,” jelas Adit.

Saat ditanya mengenai asal-usul lima ekor kucing itu, Adit menyebut informasi awal diperoleh dari media dan bantuan komunitas pecinta hewan.

“Informasi diperoleh dari media, kemudian dibantu juga oleh Jakarta Animal Aid Network (JAAN) yang memang penyayang hewan. Dari situ kucing-kucing itu ditemukan,” ujar Adit.

Sementara itu, Uya Kuya menyebut pihaknya masih menunggu proses penyerahan bersama Sherina Munaf.

“Ya, nanti akan dibicarakan, karena harus ketemu juga dengan Sherina langsung, karena yang pemilik kliniknya Sherina,” kata Uya.

Bagi Uya Kuya, kucing bukan sekadar hewan peliharaan, tetapi hewan berbulu itu sudah seperti bagian dari keluarga sejak lama.

“Kucing buat saya sudah kayak keluarga. Dari saya kecil sampai sekarang, kucing sudah jadi bagian hidup saya,” kata Uya.

Sebelumnya, Sherina Munaf sempat diperiksa untuk klarifikasi terkait unggahan di media sosial mengenai penyelamatan kucing milik Uya Kuya di Polres Metro Jakarta Timur berlangsung selama 12 jam. Sherina tiba di Mapolres Jakarta Timur sejak Jumat pagi sekitar pukul 10.00 WIB didampingi kuasa hukumnya, Adit.

Sementara kedatangan Uya Kuya bersama sang istri Astrid sekitar pukul 20.00 WIB.
Sherina dan Uya Kuya baru selesai diperiksa dan melakukan mediasi bersama penyidik Satreskrim Polres Jaktim sekitar pukul 22.00 WIB.

Hasil mediasi, keduanya sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Sherina Munaf pernah membagikan kabar terbaru soal penyelamatan kucing milik Uya Kuya bernama Lili yang sudah ditemukan.

“Salah satu kucing dari rumah Uya Kuya ada yang rescue dan semalaman saya dan @indiradiandra sudah koordinasi langsung dengan rescuer. Pagi ini dijemput dan sekarang kucing posisi aman, sedang saya foster. Ini hanya satu ekor dari kemungkinan 16-20an ekor kucing yang dibreeding di lokasi tersebut,” tulis Sherina.

Sherina juga mendeskripsikan kondisi kucing yang diduga milik Uya Kuya tersebut.

“Kondisi: sangat kurus, tulang-tulangnya berasa banget kalau lagi dipet badannya. Untuk para pet owners, please sebisa mungkin ADOPT don’t SHOP, steril kucingnya, kl tak mampu rawat tak usah pelihara,” lanjut unggahan Sherina. (ANT/KN)

Tanggul Beton di Cilincing Bukan Giant Sea Wall, Tapi Proyek Reklamasi KCN

Penulis
redaksi2
-
0
Tanggul beton bagian dari konstruksi pembangunan Pelabuhan Umum oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) di perairan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025). ANTARA/Harianto

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, bukan bagian proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) melainkan proyek reklamasi milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk pelabuhan umum.

“Ini kan kita konteksnya bukan tanggul laut Giant Sea Wall, tapi tanggul lautnya KCN,” kata Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan dalam klarifikasi Pemerintah Pusat dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) sehubungan dengan tanggul beton di perairan Cilincing, Marunda dan dampak ke para nelayan di Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

Pembangunan tanggul beton di kawasan Cilincing, Jakarta Utara itu, sempat ramai diperbincangkan di media sosial lantaran disebut sebagai tanggul laut.

KKP  telah menerbitkan secara resmi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN dengan peruntukkan pembangunan pelabuhan umum di Cilincing, Jakarta Utara pada 2023.

Oleh karena itu, Fajar menekankan pentingnya sosialisasi rencana kegiatan PT KCN kepada masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun penolakan di kemudian hari.

Menurut Fajar, meski ada maksud baik, namun belum tentu dapat diterima dengan baik jika tidak disertai komunikasi terbuka kepada pihak yang terdampak langsung.

“Yang terkait dengan sosialisasi ini, nanti Pak Widodo yang menjawab apakah sudah dilakukan atau tidak. Tapi kalau belum, mungkin saya dorong. Karena maksud baik belum tentu diterima baik oleh banyak pihak,” ucapnya.

Ia mendorong KCN untuk segera melakukan sosialisasi, agar masyarakat tidak terkejut dengan adanya pembangunan pelabuhan umum serta reklamasi, sehingga dapat meminimalisir potensi mispersepsi yang berkembang.

Menurut Fajar, komunikasi intensif dengan masyarakat pesisir menjadi langkah penting karena keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan aspek teknis, tetapi juga penerimaan sosial dari warga sekitar.

“Jadi kalau belum, Pak Widodo (Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi) mungkin saatnya mensosialisasikan rencana kegiatan ke masyarakat sekitar sehingga tidak terkaget-kaget dan kemudian jadi mispersepsi,” kata Fajar.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengklaim sudah melakukan sosialisasi kepada warga setempat terkait pembangunan pelabuhan tersebut.

“Nah, pertanyaan apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan,” kata Widodo.

Dia mengaku sudah melakukan sosialisasi sejak 2007, bahkan Widodo menyebut jika pihaknya telah mendapat dukungan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia terhadap proyek itu.

“Nah, saat ini memang sudah realisasi, itu saat sebelum. Karena kami mulai membangun di 2010,” ucapnya.

Dikatakan, hingga saat ini, progres pembangunan pelabuhan itu mencapai 70 persen, dengan pier (dermaga) pertama hampir rampung, pier kedua ditargetkan selesai pada 2025, dan pier ketiga direncanakan rampung tahun 2026. Namun, pada pier ketiga itu ramai menjadi perbincangan karena struktur beton.

“Di pier tiga yang ini sekarang jadi ramai, isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu ‘breakwater’ bagian dari pembangunan pelabuhan,” ujarnya lagi. (ANT/KN)

Janice Tjen Taklukkan Alexandra Eala, Melaju ke Semifinal WTA 250 Sao Paulo

Penulis
redaksi2
-
0
Petenis Indonesia Janice Tjen. (ANTARA/USTA/am.)

JAKARTA – Petenis Indonesia Janice Tjen melanjutkan tren positifnya dengan mengalahkan rivalnya saat level junior, petenis Filipina Alexandra Eala pada perempat final WTA 250 Sao Paulo di Brasil, Jumat (12/9) waktu setempat atau Sabtu WIB.

Janice sukses membungkam unggulan ketiga yang juga sedang naik daun itu dengan skor 6-4, 6-1 dalam 1 jam 12 menit setelah bangkit dari ketertinggalan 3-0 di set pertama, kemudian memenangi 12 dari 14 gim berikutnya.

“Rasanya masih luar biasa bagi saya, belum terasa nyata,” kata Janice setelah pertandingan, seperti disiarkan WTA.

“Saya fokus pada setiap poin, terutama saat melawan Alex Eala, kita semua tahu dia bisa bangkit kapan saja hanya berusaha untuk fokus dan bertahan sampai akhir.”

Meskipun ini adalah pertemuan profesional pertama antara Tjen dan Eala, keduanya sudah lama berjumpa.

Menurut catatan WTA, mereka pertama kali bertemu di dua turnamen junior level 4 pada 2018, dengan keduanya memenangi pertandingan “tandang” — Eala di Jakarta, sementara Janice di Makati City, Filipina.

Sebagai penghormatan atas pentingnya dua petenis dari Asia Tenggara bertemu di perempat final WTA, Janice menulis “SEA” (Southeast Asia) dan menggambar hati di kamera setelah menang.

Eala memimpin pertandingan junior mereka dengan skor 2-1 dan mengawali pertandingan dengan lebih baik, menekan backhand Janice untuk menghindari pukulan forehand-nya.

Janice, yang berada di peringkat 130, mulai menguasai permainan kaki dan servisnya. Dengan lincah memainkan forehand-nya di setiap kesempatan, ia melesatkan pukulan-pukulan winner ke setiap sudut lapangan hingga akhirnya mencetak 23 poin berbanding empat poin milik Eala.

Dari ketertinggalan 0-3, Janice hanya menghadapi satu break point,unggul 2-1 di set kedua. Ia mendominasi pertandingan dengan cara khasnya — forehand winner dan servis kuat yang tidak dapat dikembalikan lawan.

Eala, yang sedang dalam tujuh kemenangan beruntun setelah meraih gelar WTA 125 pertamanya di Guadalajara pekan lalu, juga gagal karena 15 kesalahan sendiri, yang seringkali mengarah ke net.

Di akhir pertandingan, Janice mengonversi match point keduanya dengan sebuah pengembalian winner untuk memastikan kemenangan. (ANT/KN)

1...462463464...1,265Halaman 463 dari 1,265