Beranda blog Halaman 464

Menko Yusril Janji Kawal Kasus Ojol Korban Demo di Makassar hingga Tuntas

0
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kiri) saat berdialog langsung dengan keluarga pengemudi ojol korban aksi demo, Rusdam Diansyah, dalam kunjungan kerja ke Mapolresta Makassar, Sulawesi Selatan Kamis (11/9/2025). (ANTARA/HO-Kemenko Kumham Imipas RI)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berjanji akan menegakkan keadilan untuk pengemudi ojek online (ojol) korban aksi demonstrasi di depan Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada akhir Agustus 2025 lalu, Rusdam Diansyah.

Saat berdialog langsung dengan keluarga Rusdam dalam kunjungan kerja ke Mapolresta Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9), Menko mendapatkan informasi bahwa Rusdam, yang menjadi korban pengeroyokan massa usai aksi demonstrasi, meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di dua rumah sakit akibat kondisi kritis.

“Percayalah, pemerintah memastikan penanganan perkara ini berjalan sesuai aturan. Kami akan mengawasi secara langsung agar tidak ada yang terlepas dari pertanggungjawaban hukum, khususnya bagi mereka yang perbuatannya telah menimbulkan korban jiwa,” kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (12/9/2025). 
‎
Yusril pun menyampaikan dukacita yang mendalam sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal proses hukum. Selain itu, dirinya turut menyinggung penanganan terhadap para tahanan demo yang masih berusia di bawah umur.

Dia menjelaskan mekanisme pemindahan ke rumah aman bukan berarti membebaskan para tahanan anak dari proses hukum, lantaran mereka tetap menjalani proses hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Rumah aman hanya menjadi tempat khusus untuk menyesuaikan penanganan sesuai usia mereka,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, keluarga Rusdam yang hadir diwakili oleh sepupunya, yakni Rusni, menyampaikan aspirasi langsung kepada Menko Yusril dalam suasana penuh haru.

Dengan linangan air mata, Rusni menyoroti adanya pelaku yang dibebaskan serta meminta kepastian hukum yang tegas dari pemerintah.
‎
‎“Kami sangat berduka. Jangan sampai ada pelaku yang lolos, kami ingin keadilan ditegakkan untuk almarhum,” ungkap Rusni.

‎Dialog antara Menko Yusril dengan keluarga korban tersebut memperlihatkan bahwa negara hadir bukan hanya melalui penegakan hukum, melainkan juga dalam mendengarkan aspirasi dan rasa keadilan dari masyarakat yang terdampak langsung. (ANT/KN)

Badai Fiskal Kaltim, Gubernur Hanya Umumkan 4 Dirut BUMD

0

GUBERNUR Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya menetapkan empat direktur utama (dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Pengumuman Nomor 500/19681/EK yang ditandatangani 11 September 2025. Nama-nama itu adalah Muhammad Iqbal (PT Migas Mandiri Pratama Kaltim), Siti Hamnah Ahsan (PT Ketenagalistrikan Kaltim), Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim (PT Kaltim Melati Bhakti Satya), dan Widyasmoro Eko Prawito (PD Sylva Kaltim Sejahtera).

Keputusan ini sekaligus menjawab teka-teki panjang sejak diumumkannya 30 nama kandidat yang lolos tiga besar pada Agustus lalu. Nama-nama besar sempat menghiasi daftar, termasuk Ari Askhara, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, yang akhirnya hanya bertahan di tahap administrasi.

Namun, pengumuman kali ini hanya menyebut nama empat dirut. Padahal, dari daftar yang sempat dirilis sebelumnya, ada pula kandidat untuk posisi strategis lain seperti direktur operasional, keuangan, dan SDM. Misalnya, di PT Migas Mandiri Pratama Kaltim tercatat nama Akbar Soetantyo, Edy Kurniawan, dan Muhammad Iqbal di posisi dirut, sementara kursi operasional diisi Nurhadiyanto Herry Wibowo, Nurkhalis, dan Ruswan, serta posisi keuangan/SDM ditempati Abdul Azis Muslim, Ari Nugroho Wibisono, dan Samsudin.

Formasi serupa juga terlihat di PT Ketenagalistrikan Kaltim, PT Kaltim Melati Bhakti Satya, hingga PD Sylva Kaltim Sejahtera. Bahkan di PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera muncul nama A Adhigustiawarman F, Musdalifah Adam, dan Nurul Harmani Wirawan untuk posisi direktur utama.

Dengan hanya diumumkannya empat kursi dirut, pertanyaannya: bagaimana dengan posisi penting lainnya? Apakah masih menunggu proses lebih lanjut, atau ada pertimbangan lain di tingkat pengambil keputusan?

Seleksi BUMD sejak awal memang mendapat perhatian publik. Wajar, sebab posisi yang diperebutkan sangat strategis bagi perekonomian daerah. Kehadiran panitia seleksi dengan figur berintegritas, seperti Bambang Widjojanto dan Tuhiyat, menjadi sinyal bahwa proses ini tidak sekadar formalitas. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur.

Karena itu, masyarakat menaruh harapan besar agar pilihan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan daerah.

Di saat yang sama, badai fiskal kian terasa nyata. Estimasi perhitungan Dana Transfer Umum (DTU) 2026 yang sempat diposting dalam status whatsapp Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memperlihatkan penurunan tajam pada alokasi untuk Provinsi Kaltim.

DAU turun dari Rp1,068 triliun pada 2025 menjadi Rp894 miliar di 2026. Lebih mencolok lagi, DBH yang pada 2025 mencapai Rp6,067 triliun anjlok menjadi Rp1,423 triliun di 2026.

Di Bontang, tekanan fiskal makin terasa. Estimasi menunjukkan DAU turun dari Rp274 miliar pada 2025 menjadi Rp229 miliar di 2026. DBH bahkan merosot tajam, dari Rp1,239 triliun menjadi Rp290 miliar. Tak heran Neni Moerniaeni menulis di statusnya: “Tolak ketidakadilan. Seyogyanya DBH tidak dapat dipotong, karena pembagiannya diatur menurut UU HKPD yang sangat jelas prosentasenya.”

Angka ini bukan sekadar data di atas kertas, melainkan peringatan bagi daerah penghasil migas. Bagi Bontang yang sangat bergantung pada DBH, penurunan tajam jelas akan mengganggu banyak program strategis. Situasi inilah yang membuat peran BUMD semakin penting, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

BUMD tidak bisa lagi dipandang sekadar lembaga bisnis milik daerah, tapi pilar penopang ekonomi Kaltim, terutama ketika kabar pemangkasan DAU dan DAK semakin santer.

Sumbangan ke PAD kini krusial, menjadi kunci agar Kaltim tetap kuat di tengah tekanan fiskal dan siap menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN)

Dalam konteks itu, penetapan empat direktur utama BUMD membawa harapan baru. Muhammad Iqbal di Migas Mandiri Pratama ditunggu kiprahnya mengamankan porsi PI 10 persen migas yang vital bagi kas daerah.

Siti Hamnah Ahsan di Ketenagalistrikan harus mampu menjawab tantangan energi bersih sekaligus menjaga keterjangkauan listrik.

Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim, dengan latar akademis dan pengalaman keuangan, dituntut membawa Melati Bhakti Satya keluar dari stagnasi.

Sementara Widyasmoro Eko Prawito di Sylva Kaltim Sejahtera memikul tugas berat memastikan pengelolaan hutan tetap seimbang antara ekologi dan ekonomi.

Namun, ini baru empat kursi. Masih ada posisi lain yang belum diumumkan. Penundaan hanya akan menimbulkan spekulasi. Apakah persoalannya teknis, atau justru tarik-menarik politik? Publik berhak tahu, karena BUMD adalah milik bersama, bukan sekadar arena kompromi elit.

Masyarakat Kaltim tidak butuh janji, tapi kerja nyata. BUMD harus jadi penggerak ekonomi, bukan tempat ‘parkir’ jabatan. Di tengah menurunnya transfer pusat, jalan satu-satunya adalah mengoptimalkan potensi daerah dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan berpihak pada publik.

Perjalanan masih panjang. Publik menunggu: apakah Gubernur Rudy menuntaskan proses ini dengan tegas, atau membiarkan kompromi yang bisa menggerus kepercayaan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Pemanfaatan Sektor Kelautan di Paser Masim Belum Maksimal

0
Foto: Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser, Sukran Amin

PASER – Pengelolaan sektor kelautan di Kabupaten Paser yang memadai dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser belum dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Padahal, wilayah laut di Kabupaten Paser yang luas dan berbatasan langsung dengan selat Makassar memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan baru. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser, Sukran Amin, meminta agar hal tersebut menjadi perhatian bagi Pemkab Paser.

“Kabupaten Paser memiliki luas lautan yang cukup besar yang langsung berbatasan dengan selat Makassar dan hari ini memang belum terkelola dengan maksimal,” katanya, Jum’at (12/9/2025).

Menurutnya, selama ini pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan. Hal ini menjadi perhatian DPRD, khususnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), karena jika kedua sektor tersebut mengalami masalah, pembangunan dan kinerja daerah akan terdampak.

“Catatan kami di DPRD khususnya Fraksi PKB, bagaimana kita tidak hanya terpaku pada sektor pertambangan dan perkebunan. Sangat di khawatirkan jika kedua sektor ini bermasalah, sehingga berdampak pada kinerja dan pembangunan di Paser,” ujarnya.

Sukran menilai, kekayaan sektor kelautan yang dimiliki Kabupaten Paser khususnya di Teluk Adang dan Teluk Apar, memiliki potensi besar untuk menjadi sektor unggulan baru, sehingga perlu dikelola dengan maksimal.

Selain itu, sektor kelautan juga dinilai dapat menjadi alternatif sumber keuangan daerah ketika ada gangguan pada dua sektor utama tersebut. Sehingga, diperlukan kerja-kerja yang lebih baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan hal tersebut.

“Harapan kita ke depan, itu juga bisa menjadi tulang punggung Kabupaten dan membantu menutupi kebutuhan keuangan daerah ketika ada gangguan di sektor pertambangan dan perkebunan,” ucapnya.

Terkait hal ini, DPRD Kabupaten Paser dikatakan sudah melakukan diskusi bersama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Paser. Targetnya, pada 2027 mendatang perikanan akan menjadi salah satu fokus utama.

Untuk mewujudkan hal ini, pihaknya berencana mengundang beberapa Perguruan Tinggi terkemuka untuk melakukan kajian baik tentang potensi laut maupun berbagai sisi lainnya. Sukran menambahkan, potensi lainnya yang juga bisa dimaksimalkan pemerintah seperti lalu lintas laut dan sektor pariwisata.

“Sementara masih dalam proses diskusi, nanti mungkun bisa memanggil kampus untuk melakukan kajian, sehingga nanti pembahasannya bisa lebih terperinci dan teknis,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Kembangkan Pertanain Modern, Kukar Siap Jadi Lumbung Pangan Kaltim 2026

0
halus gambar yang ada di TV biar tidak terlihat seperti editan

TENGGARONG – Modernisasi pertanian terus digencarkan di Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan pangan. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Panen Demonstration Plot (Demplot) Padi LEISA, sekaligus penerapan Aplikasi Digital Farming melalui pemanfaatan Drone Sprayer Agriculture, di Lapangan Bola Kelurahan Bukit Biru, pada Jumat (12/9/2025).

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Bank Indonesia (BI), yang berkomitmen mendorong pertanian modern di Kalimantan Timur (Kaltim). Khususnya Kukar sebagai salah satu sentra padi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengapresiasi inovasi ini. Menurutnya, mekanisasi pertanian sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, dan kini waktunya memperluas pemanfaatan teknologi agar seluruh kelompok tani merasakan manfaatnya.

Seno menyoroti penggunaan bioinfigurasi, teknologi bakteri yang mampu meningkatkan hasil panen. Dari uji coba pada lahan seluas 10 hektare, produktivitas naik signifikan dari 3,6 ton menjadi 6 ton per hektare.

Jika teknologi serupa diterapkan secara merata, termasuk di Kukar yang memiliki 13 ribu hektare sawah aktif, ia optimistis swasembada pangan bisa tercapai pada 2026. Kuncinya ada pada pembangunan irigasi yang saat ini sedang dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR.

“Dengan 6 ton per hektare, tiga kali panen setahun, kita bisa optimalkan hingga 33 ribu hektare sawah. Kuncinya ada di irigasi, dan kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar percepatan pembangunan irigasi segera dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan strategi daerah bukan menambah lahan sawah baru, melainkan mengoptimalkan lahan yang ada. Program ekstensifikasi terbukti mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Contohnya, kerja sama dengan Kodim Kukar berhasil mendongkrak panen dari 4 ton menjadi 6 hingga 7 ton per hektare. Di lokasi demplot Bukit Biru, hasil panen bahkan meningkat dari 3,6 ton menjadi 6,2 ton per hektare.

“Bersama Kodim, kami sudah membuktikan hasil panen naik dari 4 ton per hektare menjadi 6 sampai 7 ton. Bahkan di lokasi ini terbukti bisa naik dari 3,6 ton menjadi 6,2 ton per hektare,” ujarnya.

Menurut Aulia, tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan. Optimalisasi lahan tidak boleh menimbulkan masalah baru, baik dari sisi lingkungan maupun kebutuhan petani.

Transformasi pertanian modern di Kukar juga melibatkan generasi muda. Program petani milenial digalakkan, dengan dukungan berupa bantuan peralatan seperti drone dan akses pada teknologi pertanian digital.

“Kami sudah menggalakkan program petani milenial di beberapa titik. Mereka mendapat dukungan berupa bantuan peralatan seperti drone dan teknologi pertanian lainnya, karena generasi muda lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru,” jelasnya.

Selain teknologi, Pemkab Kukar menyiapkan dukungan permodalan melalui program Kukar Idaman. Kredit tanpa bunga ini kini ditingkatkan dari Rp50 juta menjadi Rp500 juta, memberi ruang lebih besar bagi petani mengembangkan usaha.

Petani dapat memanfaatkan pinjaman sebelum musim tanam, lalu mengembalikannya setelah panen. Pemerintah juga memastikan distribusi pupuk subsidi tetap berjalan meski jumlahnya lebih disesuaikan untuk pemerataan.

“Petani bisa meminjam modal sebelum tanam, dan membayarnya setelah panen. Untuk pupuk subsidi tetap kami salurkan, namun jumlahnya memang semakin disesuaikan agar distribusinya lebih merata,” tutup Aulia. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Perjuangkan DBH 2026, Bupati Kukar Siap Koordinasi dengan Menkeu Baru

0
Foto : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menegaskan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) baru, terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah. Menyusul kebijakan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

“Kita sudah berkoordinasi di tingkat Provinsi Kaltim. Kebetulan kemarin kita kumpul para kepala daerah dipimpin oleh Pak Gubernur Kaltim (Rudi Masud). Rencananya, kami bersama 10 kepala daerah akan datang ke Kemenkeu untuk memperjuangkan DBH,” ujar Bupati Aulia.

Bupati Aulia menjelaskan, pada 2026 DBH Kukar hanya akan ditransfer sebesar 23 persen dari alokasi normal. Menciut dari nominal yang biasanya diterima Kukar sebesar Rp 5,7 triliun menjadi hanya Rp 1,3 triliun.

“Tahun 2026 itu kuta cuman dapat 1,3 karena hanya 23 persen yg disalurkan nah ini yg kita coba perjuangkan,” sebutnya.

Ia menekankan, pemenuhan DBH sangat penting karena Angaran Pendaptan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah. “Kalau APBD berkurang, kita khawatir roda perekonomian di Kukar juga akan terganggu. Inilah titik tekan kita dalam memperjuangkan hak daerah,” imbuhnya.

Bupati Aulia berharap, dengan hadirnya Menkeu baru, akan ada kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada transfer keuangan daerah sehingga pembangunan dan layanan publik di Kukar tidak terganggu.

“Dengan adanya Menkeu baru,Kita berharap ada perubahan kebijakan fiskal yang lenih berpihak kepada Daerah,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung SAMS, Bupati Kukar Ajak Warga Teladani Akhlak Rasulullah

0
Foto : Suasana pelaksanaan Maulid Nabi di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong, dipenuhi puluhan jamaah, pada Kamis (12/9/2024) malam, dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M. Acara berlangsung khidmat dengan nuansa religius yang kental.

Hadir dalam kesempatan itu, Pembina Majelis Syifaul Qolub Samarinda, Ustaz Azhar Qowim, yang menyampaikan tausiyah penuh hikmah kepada jamaah. Kehadiran tokoh agama ini menambah kesan spiritual dan memperdalam pemahaman masyarakat mengenai teladan Nabi Muhammad SAW.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar tradisi, melainkan momentum penting untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembangunan daerah.

“Dengan memperingati Maulid Nabi, kita diingatkan untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, terutama dalam upaya membangun Kukar yang lebih berkah dan sejahtera bagi masyarakat,” ujar Bupati Aulia.

Bupati juga mengajak generasi muda untuk menjadikan Maulid Nabi sebagai inspirasi. “Mari teladani Rasulullah SAW: bekerja keras, menjaga silaturahmi, dan menjadi pribadi yang menginspirasi. Rasulullah menerima wahyu di usia 40 tahun, yang masih tergolong muda, sehingga kita bisa banyak belajar dari keteladanan beliau,” tambahnya.

Acara peringatan ditutup dengan doa bersama, menciptakan suasana penuh kebersamaan dan kedamaian. Bupati Aulia berharap, momentum ini memperkuat nilai-nilai spiritual dan semangat gotong royong dalam masyarakat Kukar.

“Semoga Kutai Kartanegara menjadi daerah yang baik, penuh berkah, dan diridai Allah SWT,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Hilang Kontak di Perairan Halmahera, Penumpang Longboat Ditemukan Selamat

0
Penumpang longboat hilang kontak di perairan Halmahera ditemukan, Kamis (11/9/2025). ANTARA/Abdul Fatah

JAKARTA – Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate, Malulu Utara melalui Posko SAR Tobelo menyatakan penumpang  longboat yang hilang kontak di perairan antara Halmahera Timur dan Halmahera Utara  ditemukan dalam kondisi selamat.

“Longboat tersebut dilaporkan hilang kontak dengan  membawa delapan penumpang  akhirnya  ditemukan dalam kondisi selamat,” kata Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdani dihubungi di Ternate, Jumat (11/9/2025).

Dia menjelaskan, laporan awal diterima pada pukul 09.57 WIT dari Kepala Desa Kupa-kupa, Tobelo.

Menurut laporan tersebut, dua unit longboat dengan jumlah penumpang  20 orang bertolak dari Desa Hilaitetor, Halmahera Timur, menuju Desa Mawea, Tobelo Halmahera Utara, pada Kamis dini hari sekitar pukul 00.00 WIT.

Hingga pagi hari, salah satu longboat yang berpenumpang 10 orang berhasil berkomunikasi dan melanjutkan perjalanan ke Desa Mawea. Namun, satu longboat lainnya yang juga membawa 10 penumpang dilaporkan hilang kontak.

“Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat untuk memastikan titik dugaan lokasi terakhir korban,” ungkap Iwan.

Pada pukul 10.10 WIT, Tim Rescue Pos SAR Tobelo bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi titik hilangnya kontak (LKP) menggunakan Rigid Inflatable Boat (RIB) 03 Tobelo. Pukul 11.30 WIT, tim gabungan tiba di lokasi dan melakukan penyisiran di jalur yang diperkirakan dilalui.

Namun, pada pukul 15.55 WIT, Tim SAR Gabungan mendapat informasi dari Kepala Desa Kupa-kupa bahwa seluruh penumpang telah ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat ke Desa Kupa-kupa Iga, sekitar 12 nautical mile (Nm) arah utara dari LKP.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim SAR bergerak menuju Desa Kupa-kupa dan tiba  pukul 17.25 WIT.

Setelah dilakukan pendataan, ternyata jumlah korban yang semula dilaporkan 10 orang hanya delapan orang, semuanya dalam keadaan selamat dan sehat.

“Semua korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi SAR kami nyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing,”  kata dia.

Adapun unsur yang terlibat dalam operasi pencarian meliputi Tim Rescue Pos SAR Tobelo, Polairud Tobelo, Pos TNI AL Tobelo, Pemerintah Desa Kupa-kupa, serta masyarakat setempat.

Salah satu korban, Wein Hard menjelaskan bahwa longboat yang mereka tumpangi kehabisan bahan bakar di perairan antara Desa Hilaitetor dan Pulau Meti.

Mereka kemudian terombang-ambing di laut sejak pukul 04.00 WIT hingga sekitar pukul 11.00 WIT atau  delapan jam, sebelum akhirnya ditemukan nelayan. (ANT/KN)

Kunjungi Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo Beri Motivasi ke Siswa

0
Presiden Prabowo Subianto merapikan baret seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 (SRMA) Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Media dan Informasi (BPMI)

JAKARTA – Suasana hangat terasa saat Presiden Prabowo Subianto merapikan baret seorang siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

Dengan senyum ramah, Presiden menyapa dan berbincang dengan para siswa yang sebelumnya menyambutnya dengan yel-yel penuh semangat.

“Terima kasih semuanya, belajar yang baik,” kata Presiden Prabowo.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya. Mereka disambut dengan beragam penampilan, mulai dari tarian Betawi Kembang Jatoh hingga paduan suara siswa yang pernah tampil di Istana Negara.

Seusai berinteraksi dengan siswa, Presiden meninjau fasilitas olahraga, ruang kelas, asrama dan ruang makan. Di salah satu kamar asrama, Presiden menyempatkan menulis pesan motivasi di buku salah satu siswa.

“Belajar yang baik, hormati guru. Cintai ayah dan ibu. Rajin sembahyang, selalu sopan dengan teman,” kata Presiden.

Usai meninjau fasilitas sekolah, Presiden berbagi pengalaman pribadinya saat menempuh pendidikan di akademi militer. Ia membandingkan kondisi asrama saat itu dengan asrama Sekolah Rakyat yang menurutnya jauh lebih baik.

“Tempat tidurnya bagus. Tiap tiga siswa, tiga siswi, satu kamar mandi. Saya dulu di akademi militer, kita 60 orang, kamar mandi yang los gitu, pakai gayung,” kata dia.

Presiden menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memberi kesempatan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Alhamdulillah, Sekolah Rakyat jadi (tempat bagi) anak-anak yang putus sekolah, bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar. Kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya mereka percaya diri dan dia dapat pendidikan terbaik yang bisa kita berikan,” tuturnya.

Salah satu siswa, Juniar Diah Afifah (16) asal Setiabudi, Jakarta Selatan, mengaku bahagia bisa bertemu langsung dengan Presiden.

“Tadi kan belajar di kelas, kemudian ada pengumuman Presiden mau datang, aku kaget tidak percaya. Tapi aku senang banget ketemu Pak Presiden, soalnya baru pertama kali bertemu,” ujar Diah.

Melalui Sekolah Rakyat pemerintah berkomitmen membuka jalan bagi setiap anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sehingga dapat memutus transmisi kemiskinan.

Hingga kini, sebanyak 100 Sekolah Rakyat rintisan telah berjalan di berbagai daerah di Indonesia. Menjelang akhir September, jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi 165 lokasi dengan kapasitas 15.895 siswa, serta melibatkan 2.407 guru dan 4.442 tenaga pendidik. (ANT/KN)

KPK Periksa Immanuel Ebenezer soal Hilangnya Tiga Mobil di Rumdin

0
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/bar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pemeriksaan Immanuel Ebenezer Gerungan pada Kamis (11/9), terkait tiga unit kendaraan roda empat atau mobil yang hilang dari rumah dinas (rumdin) yang dipakainya saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Pada pemeriksaan hari ini (Kamis 11/9), salah satunya adalah mengenai penyitaan kendaraan-kendaraan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Selain itu, Budi mengatakan Immanuel Ebenezer diperiksa KPK mengenai substansi perkara dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, KPK pada 26 Agustus 2025, mengungkapkan tiga mobil hilang dari rumah dinas Immanuel Ebenezer, yakni satu Toyota Land Cruiser, satu Mercedes-Benz, dan satu BAIC.

KPK pada 2 September 2025, mengumumkan satu Toyota Land Cruiser telah dikembalikan oleh pihak terkait.
Pada tanggal yang sama, Ebenezer mengaku anak-anaknya yang memindahkan tiga mobil tersebut karena ketakutan.

Sementara pada 9 September 2025, satu Mercedes-Benz, dan satu BAIC telah dikembalikan ke Gedung Merah Putih KPK.
Adapun pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, namun dia dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut identitas 11 tersangka pada waktu terjadinya perkara tersebut:
1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)
2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)
3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB)
4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)
5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret-Agustus 2025 Fahrurozi (FAH)
6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS)
7. Subkoordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP)
8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP)
9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM)
10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM)
11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG). (ANT/KN)

Hari ini, Rp200 Triliun Dana Pemerintah di BI Mulai Dialirkan ke Perbankan

0
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat wawancara cegat (doorstop) usai menghadiri acara Great Lecture di Jakarta, Kamis (11/9/2025). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) senilai Rp200 triliun akan dialirkan ke perbankan mulai besok (hari ini, red)

“Tidak ada timeframe atau jangka waktu proses memindahkan dana dari bank sentral ke perbankan). Besok sudah masuk (ke bank),” kata Purbaya saat wawancara cegat dengan media usai menghadiri acara Great Lecture di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Purbaya tak merinci lebih lanjut bank mana saja yang akan menerima dana pemerintah tersebut, namun memastikan bahwa Himpunan Bank Negara (Himbara) masuk di dalamnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah penarikan dana pemerintah di bank sentral memerlukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terlebih dahulu, Purbaya mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dan bisa langsung dilakukan.

Sebelumnya, rencana penarikan dana pemerintah dari bank sentral telah disampaikan Purbaya saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Rabu (10/9).

Menurut dia, sistem keuangan di Indonesia cukup “kering” sehingga ekonomi melambat. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa memanfaatkan dana pemerintah di BI untuk memperbaiki mesin moneter dan fiskal.

Purbaya mengatakan bahwa dana pemerintah bisa digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Bank secara natural akan memikirkan cara untuk menyalurkan dana tersebut agar tidak membebani cost of fund sembari mencari return yang lebih tinggi.

“Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” kata Purbaya.

Pada kesempatan jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (10/9) malam, Purbaya menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencananya menarik dana mengendap di BI sebesar Rp200 triliun dari total simpanan pemerintah sebesar Rp425 triliun untuk disalurkan ke perbankan.

Purbaya menyebut kebijakan pemerintah itu bertujuan untuk menggerakkan perekonomian sehingga tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.

“Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers. (ANT/KN)