Beranda blog Halaman 465

Trump Tegaskan Akan “Memburu” Siapa Pun yang Serang Amerika Serikat

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py

ISTANBUL – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Kamis (11/9) menegaskan kepada siapa pun yang menyerang Amerika Serikat bahwa “kami akan memburu kalian.”

“Jika kalian menyerang Amerika Serikat, kami akan memburu dan menemukan kalian. Kami akan menghancurkan tanpa ampun, dan kami akan menang tanpa keraguan,” kata Trump dalam upacara peringatan serangan teroris 11 September 2001.

“Kami memenangkan Perang Dunia Pertama. Kami memenangkan Perang Dunia Kedua. Kami memenangkan segalanya sebelum dan di antaranya,” lanjut Trump.

Ia kemudian merujuk pada kebijakan untuk mengembalikan nama Departemen Pertahanan (Pentagon) ke sebutan lamanya, “Departemen Perang.”

“Sekarang kita kembalikan ke nama ketika kita semua menang,” ujarnya.

Pada Jumat, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah nama Departemen Pertahanan dengan “Departemen Perang” sebagai sebutan sekunder.

Demikian pula, Menteri Pertahanan Pete Hegseth kini juga memiliki gelar sekunder “Menteri Perang.”

Departemen Perang beroperasi sejak 1789 hingga 1947 sebelum direorganisasi melalui Undang-Undang Keamanan Nasional dan secara resmi menjadi Departemen Pertahanan pada 1949.

Meski Trump telah memerintahkan penggunaan nama lama pada papan nama, situs web, dan atribut lain, perubahan nama secara resmi tetap membutuhkan persetujuan Kongres.

Trump menyatakan yakin Kongres, di mana Partai Republik saat ini menguasai mayoritas di kedua kamar, akan mendukung ide tersebut. (ANT/KN)

TNI AD Kerahkan 300 Personel Bantu Evakuasi Korban Banjir di Bali

Penulis
redaksi2
-
0
Ratusan prajurit TNI-Polri dan ASN Pemerintah Kota Denpasar membersikan sisa-sisa kotoran akibat banjir di Kawasan Heritage Jalan Gajah Mada, Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, pada Kamis (11/9/2025). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

DENPASAR – Jajaran TNI AD menerjunkan pasukannya untuk membantu proses evakuasi korban banjir besar di kawasan Bali.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana kepada Antara menjelaskan, personel yang diturunkan merupakan pasukan dari Kodam IX/Udayana.

“Saat ini lebih dari 300 personel TNI AD bersama Polri, Basarnas, dan instansi terkait sudah dikerahkan di berbagai titik,” kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).

Wahyu melanjutkan, para personelnya diterjunkan ke 147 titik banjir 32 titik bencana longsor yang tersebar di wilayah Bali. Mereka bertugas mencari korban yang hilang terseret air hingga membersihkan lingkungan dari lumpur pasca banjir.

Tidak hanya itu, prajurit TNI AD juga membangun posko pengungsian untuk menampung warga korban banjir.

“Kodam IX/Udayana juga telah mendirikan dapur lapangan dan posko darurat sebagai sarana percepatan distribusi logistik dan penanganan pengungsi,” jelas Wahyu.

Hingga kini, berdasarkan data yang dimiliki TNI AD tercatat ada 14 korban jiwa akibat banjir. Beberapa bangunan seperti rumah dan fasilitas umum seperti pura, jembatan juga rusak akibat diterjang banjir.

Menyikapi hal tersebut, Wahyu mewakili TNI AD mengucapkan belasungkawa atas warga yang menjadi korban banjir.

“Angkatan Darat juga ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban, sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga solidaritas, dan bergotong royong bersama seluruh aparat di lapangan agar Bali segera pulih dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” jelas Wahyu. (ANT/KN)

Produksi Perikanan Berau Terus Naik, Wabup Gamalis Dorong Optimalisasi Anggaran

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Wakil Bupati Berau, Gamalis.

BERAU – Produksi perikanan di Kabupaten Berau terus menunjukkan tren positif. Pada 2023, total produksi mencapai 33.475 ton, sementara pada semester pertama 2024 sudah berada di angka 13.904 ton.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan capaian tersebut menandakan sektor perikanan memiliki nilai strategis, baik untuk menjaga ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan, hingga berujung pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemda Berau terus berkomitmen untuk fokus pada pengembangan nilai tambah komoditi perikanan dan kelautan,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).

Dikatakannya, komitmen itu juga sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kaltim 2025–2029, di mana Kabupaten Berau diarahkan untuk mengembangkan pariwisata sekaligus memperkuat sektor perikanan.

“Sejumlah program, mulai dari pengolahan perikanan tangkap dan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan, hingga pemasaran hasil perikanan sudah kami jalankan,” katanya.

Pemerintah daerah, kata dia, juga menggandeng mitra seperti Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Blue Seed Indonesia (YBSI) dalam memperkuat produktivitas nelayan dan petambak.

Meski begitu, Gamalis mengakui prestasi Berau sedikit menurun pada 2024. Jika sebelumnya lima tahun berturut-turut meraih peringkat I, tahun lalu Berau hanya mendapat Penghargaan Terbaik II Bidang Kelautan dan Perikanan, di bawah Kutai Kartanegara. Faktor anggaran disebut menjadi penyebab utama turunnya capaian tersebut.

“Tidak bermaksud intervensi, tapi kami berharap ke depan alokasi anggaran untuk sektor perikanan bisa lebih optimal. Karena sesuai dengan arahan RPJMD, sektor ini sangat penting bagi Berau,” pungkasnya. (adv/srn/set)

DPRD Kukar Ingatkan, Jabatan Direksi KSDE Bukan untuk Tim Sukses

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Khususnya PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE). Ia menegaskan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) harus dikelola dengan standar profesional, bukan menjadi ajang balas jasa politik.

Ia juga menegaskan, posisi direksi di perusahaan daerah itu tidak boleh diisi oleh tim sukses kepala daerah, melainkan orang-orang berkapasitas dengan rekam jejak mumpuni di bidang energi maupun jasa konstruksi.

“Ingat ya, bukan tim sukses yang menjadi direktur, tetapi orang yang profesional yang bisa mengelola badan usaha milik daerah, apalagi KSDE,” tegas Ahmad Yani, Kamis (11/9/2025).

KSDE sendiri memiliki ruang lingkup usaha besar, mulai dari energi hingga konstruksi, sehingga membutuhkan manajemen yang berintegritas dan berpengalaman. “Karena modalnya sangat besar, luar biasa, sehingga tidak boleh orang sembarangan, apalagi yang tidak berpengalaman,” tambahnya.

Untuk menjamin kompetensi pimpinan perusahaan, Ahmad Yani mendorong agar seleksi direksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang ketat. Menurutnya, DPRD Kukar seharusnya terlibat penuh dalam proses tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

“Kalau mereka layak untuk dijadikan Direktur harus ada pendapat DPRD Kukar, dan itu disetujui DPRD. Kalau tidak, sebenarnya kita bisa tolak. Tapi selama ini kan dianggap pendapat DPRD Kukar kurang dibutuhkan. Padahal menurut aturan, itu harus dilakukan,” jelasnya.

Ahmad Yani juga menegaskan agar kepala daerah tidak menjadikan KSDE sebagai sarana politik praktis dengan menunjuk orang dekat. “Tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh ada keberpihakan, apalagi yang dipasang nanti tim sukses. Kepala daerah tidak boleh,” ujarnya.

Bahkan, ia mendorong agar rekrutmen dilakukan terbuka dan kompetitif, tidak terbatas pada lingkup lokal. “Kalau perlu bukan hanya lokal, tapi skala nasional. Bahkan jika tidak ada yang mampu di dalam negeri, bisa saja dipertimbangkan dari luar negeri. Karena ini bisnis energi dan konstruksi. Tapi kalau ada orang nasional, apalagi dari daerah, tentu lebih baik,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kajari Kukar Tegaskan Arah Baru Penegakan Hukum Utamakan Restorative Justice

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kajari Kukar, Tengku Firdaus. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Penegakan hukum di Kutai Kartanegara (Kukar) kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada hukuman, melainkan lebih mengedepankan pendekatan humanis. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kukar, Tengku Firdaus, menegaskan hal itu dengan menekankan penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian perkara pidana ringan.

Restorative justice menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menjatuhkan sanksi. Menurut Firdaus, model penyelesaian ini diharapkan bisa memberikan rasa keadilan yang lebih nyata bagi warga.

“Jadi perkara-perkara pidana umum yang dilimpahkan ke kejaksaan tidak serta-merta kami teruskan ke pengadilan,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).

Firdaus mencontohkan kasus perkelahian antarwarga yang dapat diarahkan lebih dulu ke jalur perdamaian. Jika kedua pihak sepakat berdamai, maka jaksa bisa menghentikan penuntutan setelah melalui mekanisme ekspose ke pimpinan.

“Yang penting adanya unsur perdamaian kedua belah pihak. Dengan adanya perdamaian itu, kami hentikan proses penuntutannya,” jelasnya.

Sejauh ini, Kejari Kukar telah menyelesaikan satu kasus dengan mekanisme RJ, dan dalam waktu dekat diperkirakan ada dua perkara lain yang akan diproses serupa. “Perkaranya penganiayaan, mudah-mudahan yang paling utama itu adalah perdamaian,” tambahnya.

Penerapan RJ di Kukar bukan langkah sporadis, melainkan sejalan dengan kebijakan nasional. Skema ini didukung oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024, yang mengarahkan agar penegakan hukum lebih berorientasi pada pemulihan.

“Melalui penerapan restorative justice ini, kami ingin hukum benar-benar menghadirkan keadilan di tengah masyarakat, bukan sekadar memberikan hukuman,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

KPK Tahan Dayang Donna, Dalami Praktik Suap Berulang di Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Timur Dayang Donna Walfiares Tania (kiri) selaku tersangka kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim tahun anggaran 2013-2018, saat berjalan menuju mobil tahanan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Timur Dayang Donna Walfiares Tania (DDW) meminta uang suap di luar kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim tahun anggaran 2013-2018.

“Jadi, kami sedang mendalami ya, apakah ini kejadian pertama, atau ini rangkaian kejadian, atau sudah biasa terjadi,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Asep menjelaskan pendalaman itu dilakukan sebab Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons oleh ayahnya, yakni Awang Faroek Ishak (AFI) selaku Gubernur Kaltim pada saat itu.

“Seharusnya kan, kalau baru pertama ya mungkin langsung ke orang tuanya disampaikan seperti itu, atau langsung ke pejabatnya dulu, tetapi kan kondisi-kondisi ini seperti yang sudah hal lumrah. Ini yang sedang kami dalami,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan permintaan uang suap oleh Dayang Donna sebesar Rp3,5 miliar dalam kasus tersebut merupakan patokan harga suka-suka.

“Uang-uang tersebut ini ilegal. Artinya, tidak ada panduannya atau tidak ada ketentuannya di dalam undang-undang yang masuk ke kas negara. Ya, makanya ini bentuknya suap, penyuapan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan suap pemberian IUP di Kaltim, dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni berinisial AFI, DDW, dan ROC, yakni pada 19 September 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga tersangka tersebut adalah mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (AFI), Ketua Umum Kadin Kaltim Dayang Donna Walfiares Tania (DDW), dan pengusaha Rudy Ong Chandra (ROC). Namun, Awang Faroek telah meninggal dunia pada 22 Desember 2024.

KPK kemudian pada 25 Agustus 2025, mengonfirmasi identitas para tersangka tersebut, serta mengumumkan penahanan dan peran Rudy Ong Chandra.

Pada 10 September 2025, KPK mengumumkan telah menahan Dayang Donna sejak 9 September 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur.

Dayang Donna dinilai berperan meminta harga penebusan perpanjangan enam IUP eksplorasi milik perusahaan Rudy Ong Chandra (ROC) sebesar Rp3,5 miliar.

Setelah mendapatkan uang tersebut, Dayang Donna mengutus pramusiwinya berinisial IJ untuk mengirimkan SK enam IUP milik perusahaan Rudy Ong.

Dayang Donna juga kemudian meminta biaya tambahan kepada Rudy Ong melalui perantara, namun tidak ditanggapi. (ANT/KN)

Cegah Penyelundupan, Gibran Tekankan Pentingnya Perpres Satgas Lobster

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

BATAM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mendorong Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal sanksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) segera rampung demi menjaga kekayaan komoditas laut.

“Terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa. Harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025).

Wapres menilai Perpres tersebut yang juga ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto untuk segera difinalkan, sehingga tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan Negara.

Menurut Gibran, pemodelan budidaya lobster di Batam sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi awal 1,7 ton untuk sebagian diekspor ke Singapura.

“Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya sudah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain,” kata Gibran.

Selain lobster, sejumlah komoditas laut lain yang menjadi potensi ekonomi biru, yakni ikan Napoleon, jade perch, bawal bintang dan kerapu macan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Benih Bening Lobster (BBL) Ilegal.

“Perpres Satgas Pemberantasan BBL ilegal sedang dilakukan. Segera diteken. Kemarin saya juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, dan katanya sedang diproses,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan di Batam, Kepri, Rabu (10/9/2025).

Perpres ini menjadi instrumen hukum dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan BBL yang kerap terjadi. Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan sudah tidak berlaku, terutama terkait ekspor luar dengan skema joint venture. (ANT/KN)

Rupiah Menguat 12 Poin, Pasar Tunggu Konsistensi Kebijakan Fiskal Menkeu Baru

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi - Petugas perbankan menunjukan uang pecahan Rupiah dan dolar AS. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/aa.

JAKARTA – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva di Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat (AS).

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore menguat sebesar 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.470 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.482 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.457 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.462 per dolar AS.

“Rupiah pada perdagangan Rabu, 10 September 2025, dibuka menguat di kisaran Rp16.432–Rp16.463 per dolar AS dan bahkan sempat menjadi mata uang terkuat di Asia pada awal sesi. Penguatan ini terutama dipicu oleh ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat yang menekan dolar global,” ucapnya.

Rupiah juga memperoleh sentimen positif dari harapan penurunan suku bunga The Fed seiring data tenaga kerja AS yang melemah, kendati rilis data inflasi AS malam ini berpotensi mengubah arah sentimen global.

Meninjau sentimen dari dalam negeri, intervensi Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menenangkan volatilitas. Namun, kepercayaan pasar tetap menunggu konsistensi kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan baru Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.

“Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan,” kata Taufan.

Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Menkeu terpilih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang belum sempat dituntaskan pendahulunya.

Dalam jangka panjang, tantangan utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ialah upaya meningkatkan rasio pajak.
Hal itu mengingat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif stagnan, bahkan lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia selama beberapa tahun terakhir.

Jika melihat rekam jejak, ujar Yusuf, Purbaya bukanlah sosok baru dalam dunia kebijakan ekonomi. Namun, apa yang ditunggu oleh pasar adalah sejauh mana pengalaman Purbaya di berbagai posisi selama ini dapat benar-benar diterjemahkan untuk menjawab tantangan konkret dan menyelesaikan masalah Kemenkeu.

Apalagi, kata dia, lingkup tugas di Kemenkeu jelas berbeda karena cenderung lebih luas dan kompleks, serta menuntut kapasitas koordinasi fiskal yang jauh lebih tinggi dibandingkan peran sebelumnya.

Menurut Yusuf, terlalu dini untuk memberikan penilaian terhadap Purbaya. Biasanya, pasar disebut akan menunggu tindak lanjut dan arah kebijakan Menkeu baru melalui proses yang tidak instan.

“Pasar akan menakar apakah kebijakan fiskal tetap dijalankan secara prudent, sekaligus menilai langkah-langkah jangka pendek, misalnya sejauh mana strategi baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi,” ujar Yusuf. (ANT/KN)

Menkeu Purbaya Pastikan Tidak Ada Pemotongan TKD di RAPBN 2026

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2026.

Sementara itu, terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI.

“Kita gak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya saat menjawab pertanyaan mengenai dana transfer ke daerah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam.

Dalam sesi jumpa pers itu, Purbaya menekankan kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita akan cenderung memberi, menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu Purbaya.

Dia melanjutkan strategi yang dikedepankan ialah penyerapan anggaran yang lebih baik, dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik.

“Yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi, limitasi sistem keuangan kita,” sambung Purbaya.

Menkeu Purbaya menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI untuk melaporkan hasil rapat kerja perdana Purbaya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9/2025) pagi, kemudian keduanya juga berdiskusi membahas RAPBN 2026.

“Angka-angka masih didiskusikan. Jadi belum putus. Tetapi, kita laporkan progress-nya seperti apa,” kata Purbaya.

Menkeu Purbaya kemudian juga melaporkan usulan pemerintah terkait perubahan beberapa pos anggaran dalam RAPBN 2026. “Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tetapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR,” kata Purbaya.

Dalam rapat di DPR RI di Jakarta, Rabu pagi, Purbaya dan Komisi XI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp52,16 triliun.

Purbaya, dalam paparannya, menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Dari sisi komponen PDB, proyeksi investasi melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan.

Sebaliknya, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,0 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Kemudian, ekspor yang naik dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen. Adapun dari segi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, serta informasi dan komunikasi 8,0 persen pada tahun depan. (ANT/KN)

Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari DPR

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat di wilayah Jakarta Utara, Kamis (15/5/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

JAKARTA – Keponakan Presiden Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI, setelah sebelumnya menyatakan mengundurkan diri.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan pihaknya menghormati keputusan tersebut. Menurut dia, partainya bakal memproses pengunduran diri Saraswati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sementara menunggu proses, maka saudari Sara (sapaan akrab Rahayu Saraswati) akan dinonaktifkan dari DPR,” kata Bambang dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Dia menjelaskan proses administratif terkait keputusan Sara tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

“Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang undangan,” kata dia.

Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

“Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata dia dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (10/9/2025). (ANT/KN)

1...464465466...1,265Halaman 465 dari 1,265