Beranda blog Halaman 465

Kawal Sidang Eksepsi, Pendukung Hasto Pakai Rompi Oranye ” Tahanan Politik”

0

JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang untuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada Jumat (21/3/2025). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Hatta Ali ini menjadi sorotan lantaran dihadiri oleh pendukung Hasto yang mengenakan rompi oranye bertuliskan “Hasto Tahanan Politik” di bagian belakang.

Sedikitnya 17 orang mengenakan rompi tersebut di dalam ruang sidang, sementara beberapa lainnya terlihat berada di luar gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Aksi ini diduga sebagai bentuk protes terhadap proses hukum yang tengah dihadapi Hasto. Para pendukungnya menilai kasus ini sarat dengan muatan politik.

Hasto sendiri didakwa dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan.

Ia dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam dakwaan lain terkait dugaan suap, ia dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Pemerintah Pakai Lahan Milik Eks Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah

0

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan tanah milik eks-koruptor yang disita negara untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Hal tersebut disampaikan langsung kepada wartawan usai acara Site Expose Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara–sapaan akrabnya, mengatakan bahwa lokasi lahan yang strategis telah tersedia di beberapa daerah, seperti Bekasi dan tempat lainnya, yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan.

“Lahan-lahan ini sudah banyak yang kita dapatkan. Saya sudah melihat beberapa titik lokasi yang sangat bagus, termasuk di Bekasi dan banyak tempat lainnya,” ujarnya.

Menteri Ara juga menyebutkan bahwa KPK telah memberikan dukungan penuh dalam hal pemanfaatan lahan milik eks koruptor untuk program 3 Juta Rumah.

“KPK akan segera mengirimkan data lahan yang kita minta, tentunya yang baik dan strategis untuk mendukung program perumahan,” lanjutnya.

Adapun saat ditanya apakah rencana pemanfaatan lahan eks koruptor ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Ara menegaskan Presiden Prabowo telah mendukung sepenuhnya rencana ini sejak awal.

“Presiden tentu sudah tahu. Sudah, dari awal. Karena memang Presiden sangat mendukung tanah koruptor itu untuk mendukung program 3 Juta Rumah,” pungkasnya. (cha/MK)

DP3A Kukar Dorong Pemanfaatan Layanan SAPA 129 untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

TENGGARONG — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui pengenalan layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 kepada masyarakat.

Layanan SAPA 129 yang merupakan inisiatif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) ini. Bertujuan untuk menyediakan jalur pengaduan yang cepat, responsif, dan mudah diakses oleh korban kekerasan. Layanan ini dapat diakses melalui sambungan telepon ke nomor 129 atau melalui WhatsApp di 08111-129-129.

Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, menyampaikan bahwa layanan ini adalah bentuk konkret kepedulian pemerintah dalam memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung implementasi SAPA 129 di Kukar.

“Ini adalah langkah penting dalam membangun sistem perlindungan yang solid. Melalui layanan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap korban kekerasan mendapat akses terhadap bantuan yang cepat, tepat, dan manusiawi,” jelasnya, Jumat (21/3/2025).

SAPA 129 menyediakan enam standar layanan utama, mulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penyediaan tempat penampungan sementara, hingga pendampingan serta proses mediasi.

Hero menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, lembaga, dan institusi terkait agar layanan ini benar-benar berdampak dan mampu memberikan keadilan serta pemulihan bagi para korban,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya mendukung visi Kukar Idaman, DP3A Kukar terus berinovasi dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak. Dengan hadirnya SAPA 129, diharapkan masyarakat semakin berani melapor dan sistem perlindungan pun berjalan lebih optimal.

“Layanan ini tidak hanya soal respon cepat, tetapi juga tentang memastikan bahwa korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan secara menyeluruh,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kantor Baru Kelurahan Loa Ipuh Segera Dibangun, Lokasi Lebih Strategis dan Aman

TENGGARONG — Pemerintah Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap memulai pembangunan kantor baru, di lokasi yang lebih aman dan strategis. Proyek ini telah mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar dan dijadwalkan mulai dikerjakan usai perayaan lebaran tahun ini.

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, menyebutkan bahwa proses administrasi pembangunan telah melalui tahapan yang diperlukan. Saat ini, pihak kelurahan tengah menanti penyelesaian penghapusan aset kantor lama sebagai syarat awal dimulainya pembangunan.

“Semua proses administratif sudah kami lengkapi. Sekarang tinggal menunggu penghapusan aset kantor lama. Setelah itu, pembangunan bisa langsung dimulai pasca-Lebaran,” ujar Erri, pada Jumat (21/3/2025).

Rencana pemindahan kantor ini bukan tanpa alasan. Gedung lama yang berada di tepi Sungai Mahakam kerap terdampak banjir saat debit air meningkat. Selain itu, kawasan tersebut kini masuk dalam zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut pemetaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Lokasi yang sekarang ini sering banjir dan bangunannya pun sudah tua. Karena itu, kami putuskan pindah ke lokasi baru yang lebih layak dan aman,” lanjutnya.

Kantor kelurahan akan dipindahkan ke Jalan Penyinggahan, tepatnya di dekat lapangan tembak dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Nantinya, bangunan baru akan memiliki dua lantai, berbeda dengan kantor sebelumnya yang hanya satu lantai.

Erri berharap kehadiran gedung baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang mengurus berbagai keperluan administratif.

“Dengan fasilitas yang lebih baik, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman, dan maksimal,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kantor Baru Kelurahan Loa Ipuh Segera Dibangun, Lokasi Lebih Strategis dan Aman

TENGGARONG — Pemerintah Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersiap memulai pembangunan kantor baru, di lokasi yang lebih aman dan strategis. Proyek ini telah mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar dan dijadwalkan mulai dikerjakan usai perayaan lebaran tahun ini.

Lurah Loa Ipuh, Erri Suparjan, menyebutkan bahwa proses administrasi pembangunan telah melalui tahapan yang diperlukan. Saat ini, pihak kelurahan tengah menanti penyelesaian penghapusan aset kantor lama sebagai syarat awal dimulainya pembangunan.

“Semua proses administratif sudah kami lengkapi. Sekarang tinggal menunggu penghapusan aset kantor lama. Setelah itu, pembangunan bisa langsung dimulai pasca-Lebaran,” ujar Erri, pada Jumat (21/3/2025).

Rencana pemindahan kantor ini bukan tanpa alasan. Gedung lama yang berada di tepi Sungai Mahakam kerap terdampak banjir saat debit air meningkat. Selain itu, kawasan tersebut kini masuk dalam zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut pemetaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur (Kaltim).

“Lokasi yang sekarang ini sering banjir dan bangunannya pun sudah tua. Karena itu, kami putuskan pindah ke lokasi baru yang lebih layak dan aman,” lanjutnya.

Kantor kelurahan akan dipindahkan ke Jalan Penyinggahan, tepatnya di dekat lapangan tembak dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Nantinya, bangunan baru akan memiliki dua lantai, berbeda dengan kantor sebelumnya yang hanya satu lantai.

Erri berharap kehadiran gedung baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang mengurus berbagai keperluan administratif.

“Dengan fasilitas yang lebih baik, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman, dan maksimal,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Berakhir Ricuh, Polisi Bubarkan Paksa Aksi Demo RUU TNI di Depan Gedung DPR

0

JAKARTA – Polisi akhirnya membubarkan secara paksa para pendemo terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, karena sudah melebihi batas waktu toleransi, antara lain dengan penyisiran di Jalan Gatot Subroto.

“Kami sudah memberi waktu toleransi,” kata petugas melalui pengeras suara sambil menyuruh massa meninggalkan lokasi aksi, Kamis (20/3/2025) malam.

Petugas mulai mengosongkan Jalan Gatot Subroto sejak pukul 19.45 WIB dengan menerjunkan pasukan untuk memukul mundur para pendemo.

Pada pukul 20.15 WIB, lokasi demo telah steril. Para pendemo membubarkan diri dengan berlarian mengambil kendaraan masing-masing.

Petugas juga meminta semua areal dikosongkan tanpa terkecuali karena Jalan Gatot Subroto akan dibuka kembali untuk masyarakat.

Sebelum dibubarkan, para pendemo juga perlahan meninggalkan lokasi, mereka secara berkelompok membubarkan diri setelah aksi yang cukup lama itu tak membuahkan hasil.

Tampak para mahasiswa Universitas Indonesia, secara teratur membubarkan diri dengan meninggalkan lokasi demo.

Kemudian, disusul sejumlah mahasiswa dari universitas lainnya yang ikut meninggalkan lokasi demonstrasi.

Setelah kekuatan massa aksi menipis, petugas kemudian memukul mundur massa aksi yang masih bertahan dengan jumlah tidak sebanyak sebelumnya. (ANT/KN)

Aksi Demo Penolakan Revisi RUU TNI di Depan Gedung DPR Memanas

0

JAKARTA- Aksi demonstrasi terkait penolakan revisi RUU TNI di depan Gedung DPR RI mulai memanas karena mereka sudah mencoba untuk mendobrak gerbang dan juga memanjat pagar, Kamis (20/3/2025) petang.

Aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi tersebut mengimbau kepada massa agar tidak memanjat pagar dan mencoba merobohkan karena hal itu sudah melanggar ketentuan penyampaian pendapat di muka umum.

Massa tidak menggubris imbauan aparat, mereka terus mencoba mendobrak, kemudian anggota kepolisian memaksa mereka untuk turun dan meninggalkan lokasi.

Aksi polisi tersebut disambut para demonstrasi dengan melempari petugas menggunakan semua barang yang ada, mulai dari botol air mineral, petasan dan lainnya.

Kondisi memanas tersebut tidak berlangsung lama, setelah kepolisian menarik diri dari depan gerbang. Asap petasan sempat membumbung pada aksi tersebut.

Hingga pukul 17.00 WIB, suara pintu didobrak terus menggema, meski pintu yang terbuat dari besi kokoh itu tak bergeming dengan tenaga segelintir pendemo.

Lalu, aksi kembali melandai dan dilanjutkan dengan orasi-orasi yang dilakukan oleh orator pada aksi itu.

Sebelumnya, polisi mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.

Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi terkait RUU TNI, pihaknya melibatkan 5.021 personel gabungan.

Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI. (ANT/KN)

Prabowo Saksikan Indonesia Kalah 1-5 dari Australia di Istana Kepresidenan

0

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto membagikan momen saat dirinya menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan tuan rumah Australia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/3/2025) sore.

Dilihat dalam unggahan akun Instagram milik Prabowo (@prabowo), dirinya nampak menyaksikan pertandingan lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut, didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta dua sekretaris pribadi Presiden yaitu Rizky Irmansyah dan Agung Surahman.

“Indonesia!!!,” sebagaimana keterangan yang tertulis dalam unggahan tersebut.

Prabowo duduk di sisi tengah menghadap layar, mengenakan setelan safari berwarna krem. Sementara Seskab Teddy nampak duduk di sisi sebelah kanan Presiden. Adapun Prasetyo terlihat duduk di sisi kiri Presiden.

Diketahui, pada Kamis sore, Prabowo memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Diwawancarai sesuai rapat terbatas, Airlangga mengaku tidak turut serta dalam kegiatan nonton bareng (nobar) timnas bersama Presiden.

“Kita enggak nobar, kita rapat,” kata Airlangga.

Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 dari tuan rumah Australia pada pertandingan lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Sydney, Sydney, Kamis sore WIB.

Kekalahan itu membuat Indonesia turun ke posisi kelima klasemen sementara Grup C dengan enam poin. Sedangkan Australia semakin kokoh di posisi kedua dengan sepuluh poin. (ANT/KN)

KPK Sita 24 Aset Senilai Rp882 Miliar Terkait Kasus Korupsi LPEI

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 24 aset senilai Rp882 miliar terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka, yakni sebanyak 22 aset di Jabodetabek serta 2 aset di Surabaya,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Lebih lanjut, Asep mengatakan bahwa penilaian 24 aset yang mencapai Rp882 miliar tersebut dilakukan berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Sementara itu, KPK telah menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi LPEI selama Maret ini.

Tiga tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Petro Energy (PE) Newin Nugroho pada Kamis (13/3), dan Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, serta Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta pada Kamis (20/3/2025).

Adapun pemberian kredit LPEI kepada PT PE mengakibatkan kerugian negara sebanyak 18,07 juta dolar AS dan Rp594,144 miliar, atau sekitar Rp891,305 miliar.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa kasus tersebut diduga bermula dari terjadinya benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur dari PT PE, yakni dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit

Kemudian, Direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP, dan tetap memerintahkan bawahannya untuk memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

“Jadi, sebetulnya hasil pengecekan ada informasi masuk dari bawahan di LPEI bahwa debitur ini tidak cocok untuk mendapatkan kucuran kredit, tetapi tetap saja karena di awal sudah ada pembicaraan-pembicaraan, ada CoI (conflict of interest/konflik kepentingan),” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order (pesanan pembelian), dan invoice (faktur) yang mendasari pencairan fisik. Pemberian kredit tersebut lantas mengakibatkan kerugian bagi negara. (ANT/KN)

Maruarar Sirait Laporkan 20 Tower Hunian IKN Siap Huni

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni.

Ara menjelaskan pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar saat bertemu Presiden di Istana, Rabu malam, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar. (ANT/KN)