Presiden RI Prabowo Subianto menelepon Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/9/2025). (ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet)
JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto, Rabu, berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani melalui telepon menanyakan kondisi terkini pascaserangan Israel ke Doha, Qatar, pada Selasa (9/9/2025).
Dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu, Teddy mengatakan serangan Israel ke Doha merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, serta ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan.
“Serangan ini juga berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan,” kata Teddy.
Seskab Teddy mengatakan Indonesia menegaskan kembali solidaritas terhadap pemerintah dan rakyat Qatar serta menekankan komitmen untuk mendukung semua upaya diplomatis dalam rangka mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara.
Israel melancarkan serangan ke ibu kota Qatar, Doha, Selasa (9/9), dengan alasan melaksanakan operasi untuk menyingkirkan pimpinan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Qatar.
Israel menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas aksi itu dan menyatakan bahwa aksi tersebut sepenuhnya merupakan operasi independen Israel.
Kementerian Luar Negeri Qatar dalam pernyataan resminya mengecam keras serangan Israel terhadap gedung-gedung permukiman di Doha.
Menurut otoritas Qatar, serangan itu merupakan tindakan pengecut, yang mengancam warga sipil dan warga asing di Qatar. (ANT/KN)
Basarnas Bali dan tim SAR gabungan evakuasi warga Denpasar dampak banjir, Denpasar, Rabu 10/9/2025. ANTARA/HO-Basarnas)
DENPASAR – Tim SAR gabungan mengevakuasi 142 orang dalam kondisi selamat dan tiga orang meninggal dunia akibat banjir di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Kepala Kantor Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya di Denpasar, Rabu, mengatakan selain masyarakat setempat, tim SAR gabungan juga mengevakuasi wisatawan sejak pagi meski sempat terkendala karena banyak akses jalan tergenang banjir sehingga sulit dilintasi.
Adapun proses evakuasi pertama kali dilakukan tim SAR gabungan pada pukul 07.30 Wita di kawasan Kampung Jawa Jalan Ahmad Yani Denpasar terhadap dua orang dewasa dan satu anak-anak.
“Pukul 08.00 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi 30 orang dewasa dalam keadaan selamat di Lingkungan Wiraraja Ubung Kaja Denpasar,” katanya.
Selanjutnya, pukul 09.30 Wita mereka kembali mengevakuasi lima orang dewasa dan dua balita dalam keadaan selamat di Jalan Pulau Misol, Denpasar.
Pada pukul 10.30 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi dalam jumlah besar, yaitu 53 orang dewasa, 17 anak dan 11 orang balita di Jalan Pura Demak Denpasar.
Ia menjelaskan, korban meninggal dunia pertama ditemukan pukul 12.30 Wita di Jalan Hasanudin Denpasar yang langsung dievakuasi bersama dua orang lainnya yang selamat.
Kemudian, pukul 14.00 tim kembali menemukan satu korban meninggal dunia di Pasar Kumbasari, tak jauh dari lokasi sebelumnya bersama satu lainnya yang dievakuasi dalam kondisi selamat.
“Pukul 16.20 Wita tim SAR kembali mengevakuasi satu orang dalam keadaan selamat, satu orang dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Cokroaminoto Gang Anggrek Denpasar,” kata Nyoman Sidakarya.
Pada pukul 16.30 Wita kemudian tim SAR gabungan mulai mengevakuasi wisman di kawasan-kawasan pariwisata di Kabupaten Badung.
Tim SAR gabungan mengevakuasi tiga orang WNA Arab, lima orang WNA Australia, empat orang WNA Russia, tiga orang WNA Korea Selatan, bersama tiga orang WNI dalam keadaan selamat di Jalan Dewi Sri Kuta, Badung.
“WNA semua terevakuasi ya langsung keluar hotel dan pulang diantar agen perjalanannya untuk ke bandara,” sambungnya.
Dia menyampaikan, hingga malam ini total enam korban masih dalam pencarian dan akan dilanjutkan besok pagi.
Adapun alat yang digunakan untuk evakuasi hari ini adalah sembilan unit perahu karet, dua unit kano, empat unit ambulans, satu unit mobil penyelamatan, satu truk penyelamatan, dua truk angkut personel dan peralatan SAR air. (ANT/KN)
TENGGARONG – Desakan penuntasan kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menguat. Kali ini datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kukar, yang menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar, pada Rabu (10/9/2025).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta kejelasan dari Kejari Kukar terkait proses hukum dugaan korupsi di bidang ekonomi kreatif Dispar. Kedua, mendesak agar pihak-pihak yang terbukti terlibat segera ditindak sesuai aturan. Ketiga, mendorong Kejari Kukar lebih aktif dalam mengusut kasus-kasus serupa di Kukar.
Koordinator aksi, M Ady, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal perkembangan kasus ini. Ia menyebut, pengawalan tersebut akan dilakukan hingga ada kepastian hukum yang transparan dan jelas.
“Kami dari PMII Kutai Kartanegara akan terus mengawal kasus ini sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara,” katanya.
Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kukar, Wasita Triantara, memberikan tanggapan positif atas aksi mahasiswa tersebut. Ia menyebut idealisme mahasiswa adalah bagian penting dalam kontrol sosial.
Wasita juga menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi di Dispar Kukar telah masuk tahap penyidikan. Pihaknya bahkan telah melibatkan auditor untuk menghitung potensi kerugian negara.
Menurutnya, proses audit sepenuhnya menjadi kewenangan auditor. Namun, Kejari Kukar berkomitmen melengkapi seluruh dokumen dan keterangan yang dibutuhkan agar penyelidikan berjalan maksimal.
Wasita mengungkapkan, koordinasi intens dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah dilakukan sejak awal. Seluruh data yang diminta sudah dipindai dan dikirim agar proses audit lebih efisien.
Saat ini, Kejari Kukar masih menunggu hasil perhitungan resmi dari BPKP. Hasil audit inilah yang akan menentukan arah penanganan kasus dugaan korupsi tersebut.
“Sampai saat ini belum ada permintaan tambahan lagi, tinggal menunggu dari BPKP. Kita sudah bersurat ke BPKP, sekarang posisinya hanya menunggu,” pungkasnya.
TENGGARONG – Sebanyak 21 orang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dari total terdakwa, dua orang merupakan pedagang kaki lima (PKL), sementara 19 lainnya adalah penjual minuman beralkohol tanpa izin.
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar, Awang Indra, mengatakan pelanggaran PKL ditemukan di Kecamatan Tenggarong. Sedangkan kasus penjualan minuman beralkohol tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Jawa, Samboja, serta Tenggarong.
“Penindakan ini kelanjutan dari sidak beberapa waktu lalu, termasuk di kawasan sekitar Ibu Kota Negara (IKN) khususnya Samboja dan Muara Jawa. Kegiatan ini dilaksanakan bersama otorita IKN agar pengawasan lebih optimal,” jelasnya, Rabu (10/9/2025).
Ia menambahkan, hingga kini izin resmi untuk usaha kafe maupun tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol belum tersedia di Kukar. “Setiap aktivitas penjualan minuman beralkohol tanpa izin dinyatakan melanggar aturan dan diharapkan penindakan ini memberikan efek jera,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara PN Tenggarong, Budi Susilo, menjelaskan sidang tipiring dilaksanakan berdasarkan pelimpahan perkara dari Satpol PP selaku Penyidik PPNS atas kuasa Penuntut Umum.
“Satpol PP memiliki kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dalam pemeriksaan perda, termasuk pelanggaran penjualan minuman keras. Persidangan tersebut dilakukan dalam satu hari dan diputus di hari itu juga, dimana seluruh terdakwa dijatuhi pidana denda bagi yang tidak hadir. Sedangkan yang hadir dijatuhi pidana bersyarat dengan semangat restoratif justice sesuai Perma 1 Tahun 2024,” terangnya.
Budi menambahkan, terdakwa yang dijatuhi denda tetapi tidak mampu membayar akan diganti dengan pidana kurungan. Putusan hakim didasarkan pada KUHAP, KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Perma 1 Tahun 2024.
Foto : Suasana panen raya di Kelurahan Mangkurawang. (Istimewa)
TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan perannya sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur (Kaltim), melalui panen raya padi sawah milik Gapoktan Sidodadi, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong. Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, pada Senin (8/9/2025).
Dalam sambutan bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang dibacakan oleh Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, mengatakan panen ini menjadi bukti nyata ketahanan pangan daerah meski para petani kerap menghadapi tantangan cuaca ekstrem hingga ancaman gagal panen.
“Profesi petani adalah profesi mulia. Mereka menyediakan pangan bagi masyarakat luas, meskipun sering harus berjuang menghadapi cuaca tak menentu hingga serangan hama,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pisat Statistik (BPS) Kaltim 2024, luas panen padi di provinsi ini mencapai 57.143 hektare, dan Kukar menyumbang 26.744 hektare atau 46,80 persen. Dari sisi produksi, Kukar bahkan menyumbang 115,10 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 50,71 persen dari total produksi Kaltim.
Dengan kontribusi sebesar itu, Kukar diyakini bakal memegang peran strategis lebih besar saat Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi beroperasi. Diperkirakan, 4–5 juta penduduk akan bermigrasi ke wilayah IKN dan sekitarnya sehingga kebutuhan pangan akan meningkat drastis.
“Ini peluang sekaligus tantangan bagi Kukar. Kami dituntut menjadi penyangga utama pangan IKN,” jelas Ahyani.
Untuk memperkuat sektor pertanian, Pemkab Kukar menetapkan lima kawasan pertanian berbasis padi sawah dengan total luas 8.093 hektare, mulai dari Sebulu, Muara Kaman, Loa Kulu, Tenggarong, hingga Marangkayu.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian terus dipacu, terutama irigasi, jalan usaha tani, hingga dukungan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pemkab juga menggandeng TNI melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk percepatan pembangunan.
“Modernisasi pertanian terus kami dorong. Ada juga dukungan tenaga penyuluh pertanian swadaya dan akses modal tanpa agunan melalui Kredit Kukar Idaman (KKI),” kata Ahyani.
Namun ia mengakui, sejumlah kendala masih dihadapi, khususnya sistem pengairan. Sebagian besar sawah Kukar masih bergantung pada tadah hujan sehingga rawan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.
“Kalau irigasi kita kuat, produktivitas bisa naik. Petani bisa menanam tiga kali setahun, dari yang sebelumnya hanya dua kali,” jelasnya.
Sebagai contoh, di Kelurahan Mangkurawang terdapat 239 hektar sawah fungsional dan 200 hektar lahan potensial dengan anggota kelompok tani lebih dari 300 orang. Potensi ini akan optimal bila sistem irigasi diperbaiki.
“Jika ini tercapai, kesejahteraan petani akan meningkat. Apalagi pemerintah pusat kini sudah membuat kebijakan serapan gabah dengan harga yang lebih layak bagi petani,” tutupnya. (Adv)
Foto: Pansus III DPRD Kabupaten Paser saat rapat bersama OPD terkait untuk Raperda Insentif dan Kemudahan Berusaha.
PASER – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
Pembahasan dipimpin oleh Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Paser, Rabu (10/9/2025).
“Pembahasan telah memasuki tahap finalisasi dan akan segera dibawa ke tahap harmonisasi. Regulasi ini sangat strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Bumi Daya Taka,” kata Zulfikar.
Namun demikian, Zulfikar juga mengingatkan bahwa secara prinsip, Raperda ini semestinya menjadi bagian integral dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal yang merupakan regulasi induk terkait kebijakan investasi di daerah.
Ia menilai bahwa adanya pemisahan pengaturan antara insentif dan penanaman modal berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya. Namun begitu, ia memastikan bahwa aturan tersebut dapat berjalan seiring walau dipisahkan.
“Dengan begitu, regulasi menjadi lebih terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Zulfikar juga menekankan pentingnya kesiapan dokumen investasi serta kepastian hukum sebagai prasyarat utama dalam menarik investor ke daerah. Ia menyatakan bahwa regulasi yang baik harus dibarengi dengan data sektoral yang lengkap dan pemetaan potensi yang komprehensif.
“Bagaimana kita bisa bicara potensi jika data dasar saja belum tersedia secara lengkap. Sektor-sektor seperti perikanan dan kelautan selama ini belum tergarap maksimal karena tidak ada pemetaan yang memadai,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser selaku koordinator investasi di daerah harus lebih proaktif dalam menjalin koordinasi lintas sektor dengan OPD lainnya.
Tujuannya, menyusun dokumen potensi investasi yang solid dan dapat diandalkan sebagai referensi utama bagi para calon investor. Zulfikar juga mengingatkan agar Pemkab Paser tidak terjebak dalam ketergantungan pada sektor-sektor besar seperti pertambangan dan perkebunan semata.
“Kita punya garis pantai dan potensi laut yang sangat besar. Tapi sampai hari ini, belum ada sistem pelelangan ikan yang terkelola dengan baik. Akibatnya, banyak hasil laut kita langsung dijual ke tengkulak, tanpa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kebocoran potensi PAD di sektor tersebut harus segera ditangani dengan sistem yang lebih modern dan terstruktur. Salah satu caranya, dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha lokal yang mau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.
Terkait waktu pengesahan Raperda, Zulfikar mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta agar proses harmonisasi di Kemenkumham bisa segera diselesaikan. Setelah itu, Raperda akan dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD guna disahkan menjadi Perda.
“Kami sudah mengkomunikasikan agar hasil harmonisasi segera dikirimkan ke DPRD. Setelah itu, kami akan mengagendakan pembahasannya di tingkat Badan Musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna pengesahan,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Paser berharap, Raperda ini ke depan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Lebih dari itu, Raperda ini nantinya setelah ditetapkan menjadi Perda diharapkan bisa menjadi pijakan hukum yang kuat bagi Pemkab Paser dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kita ingin investasi yang tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Inilah semangat dari Raperda ini,” pungkasnya.
Foto: Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin
PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk segera mencari alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Dorongan dari Komisi I DPRD Kabupaten Paser ini muncul, setelah adanya rencana pemangkasan DBH yang berdampak langsung pada fiskal daerah. Anggota DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin, menilai ketergantungan pada DBH, terutama dari sektor pertambangan, selama ini masih sangat tinggi.
“Kita masih ketergantungan dengan dana transfer pusat, khususnya DBH yang diperoleh dari sektor pertambangan, karena memang 60-70 persen keuangan daerah diperoleh dari situ,” katanya, Rabu (10/9/2025).
Kendati begitu, Zulfikar menyampaikan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kebijakan pemangkasan oleh pemerintah pusat, apalagi Kabupaten Paser masih bergantung dari dana transfer tersebut. Akibatnya, Pemkab Paser bakal mendapat kendala dalam melancarkan program pembangunan.
“Jika pemangkasan itu lebih dari 50 persen, maka pemda harus putar otak untuk membiayai semua program prioritas ke depan. DPRD akan mendukung keputusan pemda, dalam hal spekulasi pembiayaan untuk mewujudkan program prioritas,” ujarnya.
Untuk melepas ketergantungan terhadap DBH, Zulfikar mendorong Pemkab Paser agar segera melakukan upaya-upaya peralihan, salah satunya ekonomi kerakyaratan yang lebih rasional. Seperti pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Hal ini pun tengah digodok oleh DPRD Kabupaten Paser.
“Kita ciptakan sumber-sumber PAD baru, karena banyak sebenarnya potensi di daerah. Makanya saya dorong raperda itu, tujuannya agar fiskal daerah kita ini sehat dan tidak hanya bergantung pada DBH,” tegasnya.
Sementara solusi lainnya, Zulfikar mengingatkan agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser memberlakukan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen yang efektif diberlakukan 2027 mendatang.
“Ada mandatory yang efektif diterapkan tahun 2027 itu, sesuai pasal 146 UU HKPD untuk belanja pegawai tidak boleh lebih 30 persen dari APBD,” pungkasnya.
PASER – Lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah yang belum sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi jadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.
Hal itu ia sampaikannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Kota Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
Hendra Wahyudi menyebut, beberapa hal jadi persoalan krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada sektor pendapatan. Menurutnya, salah satu tantangan serius terhadap pengelolaan itu yakni lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah.
“Struktur APBD kita terbagi dalam tiga aspek utama, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kelemahan paling mencolok ada pada sisi pendapatan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, optimalisasi pendapatan daerah menjadi sangat penting, khususnya dari sektor pajak,” ungkap Hendra Wahyudi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan bahwa lemahnya sistem digitalisasi berdampak langsung pada potensi kebocoran pajak. Pasalnya, masih banyak wajib pajak yang belum menyetorkan atau melaporkan omzet mereka secara riil.
“Ini terjadi karena sistem kita belum mampu mendeteksi secara otomatis dan real time aktivitas ekonomi yang seharusnya menjadi objek pajak. Akibatnya, pendapatan daerah bocor,” tambahnya.
Melihat kondisi tersebut, Hendra meminta adanya pendampingan dari KPK RI, khususnya dalam penguatan sistem digital yang terintegrasi dan transparan. Ia berharap KPK RI dapat memberikan arahan dan supervisi agar sistem pengelolaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan.
“Kami sangat berharap adanya pendampingan teknis dari KPK untuk membantu daerah membangun sistem yang lebih kuat. Dengan demikian, potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan, dan kebocoran-kebocoran bisa diminimalkan,” katanya.
Hendra juga menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Paser dalam menjaga integritas lembaga legislatif. Ia menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Paser siap menjadi bagian dari upaya bersama membangun pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten dan DPRD Paser menegaskan bahwa komitmen antikorupsi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi arah kebijakan nyata demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat,” ujarnya.
Diketahui, Hendra Wahyudi turut menyatakan komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Sementara, rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto serta Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudo Wibowo.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Pimpinan DPRD seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kaltim. Acara ini menjadi forum strategis dalam menyatukan visi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistemik dan berkelanjutan.
“Tujuannya adalah memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta efisien,” pungkasnya.
Foto: Pansus III DPRD Kabupaten Paser saat rapat bersama OPD terkait untuk Raperda Insentif dan Kemudahan Berusaha.
PASER – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
Pembahasan dipimpin oleh Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Paser, Rabu (10/9/2025).
“Pembahasan telah memasuki tahap finalisasi dan akan segera dibawa ke tahap harmonisasi. Regulasi ini sangat strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Bumi Daya Taka,” kata Zulfikar.
Namun demikian, Zulfikar juga mengingatkan bahwa secara prinsip, Raperda ini semestinya menjadi bagian integral dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal yang merupakan regulasi induk terkait kebijakan investasi di daerah.
Ia menilai bahwa adanya pemisahan pengaturan antara insentif dan penanaman modal berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya. Namun begitu, ia memastikan bahwa aturan tersebut dapat berjalan seiring walau dipisahkan.
“Dengan begitu, regulasi menjadi lebih terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Zulfikar juga menekankan pentingnya kesiapan dokumen investasi serta kepastian hukum sebagai prasyarat utama dalam menarik investor ke daerah. Ia menyatakan bahwa regulasi yang baik harus dibarengi dengan data sektoral yang lengkap dan pemetaan potensi yang komprehensif.
“Bagaimana kita bisa bicara potensi jika data dasar saja belum tersedia secara lengkap. Sektor-sektor seperti perikanan dan kelautan selama ini belum tergarap maksimal karena tidak ada pemetaan yang memadai,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser selaku koordinator investasi di daerah harus lebih proaktif dalam menjalin koordinasi lintas sektor dengan OPD lainnya.
Tujuannya, menyusun dokumen potensi investasi yang solid dan dapat diandalkan sebagai referensi utama bagi para calon investor. Zulfikar juga mengingatkan agar Pemkab Paser tidak terjebak dalam ketergantungan pada sektor-sektor besar seperti pertambangan dan perkebunan semata.
“Kita punya garis pantai dan potensi laut yang sangat besar. Tapi sampai hari ini, belum ada sistem pelelangan ikan yang terkelola dengan baik. Akibatnya, banyak hasil laut kita langsung dijual ke tengkulak, tanpa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kebocoran potensi PAD di sektor tersebut harus segera ditangani dengan sistem yang lebih modern dan terstruktur. Salah satu caranya, dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha lokal yang mau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.
Terkait waktu pengesahan Raperda, Zulfikar mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta agar proses harmonisasi di Kemenkumham bisa segera diselesaikan. Setelah itu, Raperda akan dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD guna disahkan menjadi Perda.
“Kami sudah mengkomunikasikan agar hasil harmonisasi segera dikirimkan ke DPRD. Setelah itu, kami akan mengagendakan pembahasannya di tingkat Badan Musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna pengesahan,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Paser berharap, Raperda ini ke depan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Lebih dari itu, Raperda ini nantinya setelah ditetapkan menjadi Perda diharapkan bisa menjadi pijakan hukum yang kuat bagi Pemkab Paser dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.
“Kita ingin investasi yang tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Inilah semangat dari Raperda ini,” pungkasnya.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris berdialog dengan penyandang disabilitas netra saat mencoba menulis huruf Braille.
SAYA hadir sebagai undangan dalam kegiatan Launching Persia (Perpustakaan Ramah Disabilitas dan Lansia), Rabu (10/9) pagi ini. Acara yang diluncurkan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, berlangsung meriah dalam bingkai Festival Literasi.
Tidak hanya seremoni pemotongan pita atau kunjungan ke ruang layanan, tetapi juga dirangkai agenda penting lainnya. Seperti pelatihan huruf Braille, kunjungan ke ruang Persia, dan peluncuran SI Mokel Lincah, motor keliling literasi yang siap menjangkau warga hingga ke pelosok kota.
Seluruh lomba yang digelar sebelumnya dalam rangkaian Festival Literasi sudah dilaksanakan. Mulai dari lomba menulis cerpen tingkat SMP/MTs, lomba Got Talent Disabilitas, Got Talent Lansia, hingga lomba literasi lainnya. Pada acara launching kali ini, dilakukan pembagian hadiah bagi para juara.
Para juara lomba literasi menerima penghargaan dalam rangkaian Festival Literasi Bontang 2025.Suasana acara Launching Persia dan SI Mokel Lincah di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang.
Satu per satu pemenang dipanggil ke atas panggung menerima penghargaan, disaksikan undangan yang hadir. Suasana menjadi lebih hidup karena ada apresiasi langsung dari pemerintah kepada mereka yang telah menyalurkan bakat dan minat di bidang literasi.
Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang pagi tadi dipenuhi undangan. Hadir unsur Forkopimda, perwakilan Perpusnas RI, Sentra Wyata Guna Bandung, DPRD Bontang, jajaran OPD, pimpinan perusahaan, camat, lurah, komunitas literasi, organisasi disabilitas, komunitas lansia, hingga perwakilan sekolah. Kehadiran mereka menjadi bukti dukungan lintas sektor bahwa literasi memang harus diperjuangkan bersama.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa Persia bukan sekadar bangunan dengan rak buku, melainkan simbol kepedulian, simbol masa depan, dan simbol keberpihakan. “Perpustakaan harus hadir untuk semua, termasuk penyandang disabilitas dan para lansia,” tegasnya.
Peserta dari komunitas disabilitas mencoba fasilitas literasi Braille di Ruang Persia.
Bahkan jika warga tidak bisa datang ke perpustakaan, maka lewat SI Mokel Lincah, perpustakaanlah yang akan hadir ke tengah masyarakat. Artinya, perpustakaan tidak boleh pasif, menunggu didatangi, melainkan aktif hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sepakat pernyataan ini. Namun, lebih jauh, saya memandang Persia adalah janji. Janji agar perpustakaan tidak lagi eksklusif, melainkan rumah bersama yang menghadirkan akses setara bagi semua kalangan. Tapi simbol dan janji itu hanya akan bernilai bila ditindaklanjuti dengan kesungguhan.
Harapan publik jangan sampai Persia berhenti pada papan nama dan fasilitas baru. Pasca launching, pekerjaan besar menanti. Fasilitas seperti ramp, guiding block, koleksi braille, ruang ramah lansia, dan ruang baca inklusif harus benar-benar digunakan, bukan sekadar pajangan.
Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan ke sekolah, komunitas disabilitas, organisasi pensiunan, hingga lingkungan RT/RW agar masyarakat tahu dan mau memanfaatkannya.
Wawali Agus Haris bersama Kepala DPK Retno Febriaryanti meninjau SI Mokel Lincah, motor keliling literasi yang resmi diluncurkan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok.
Tantangan literasi hari ini nyata. Anak-anak lebih akrab dengan gawai daripada buku. Kegiatan membaca dan menulis makin jarang, tergantikan budaya instan dari layar. Karena itu perpustakaan tidak boleh hanya menunggu, tapi harus aktif menjemput pembaca. Program literasi digital, pelatihan menulis, hingga motor keliling literasi mesti terus digerakkan agar menjadi kebiasaan baru masyarakat Bontang.
Keberhasilan Persia bukan diukur dari banyaknya koleksi atau megahnya ruangan, melainkan dari seberapa diterimanya kelompok rentan, semangat membaca yang kembali tumbuh di kalangan pelajar, dan hidupnya kembali tradisi menulis.
Bontang sudah membuka pintu dunia lewat jalur inklusif. Kini yang penting memastikan pintu itu tetap terbuka dan benar-benar dimanfaatkan. Persia harus hidup sebagai gerakan literasi berkelanjutan, bukan sekadar seremoni sesaat.
Jika konsisten dijalankan, Bontang bisa menjadi contoh. Kota industri yang juga kuat dalam budaya baca, peduli kelompok rentan, dan serius membangun manusia. (*)
