JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PTFI) menghentikan sementara operasional penambangan di area tambang bawah tanah (underground) di kawasan Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, akibat longsor yang terjadi sejak Senin (8/9) malam.

“Operasional penambangan telah dihentikan sementara untuk memprioritaskan pembersihan jalur akses dan evakuasi yang aman bagi tujuh pekerja kontraktor tersebut,” ujar VP Corporate Communications Freeport Indonesia Katri Krisnati, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Katri menjelaskan bahwa pada Senin (8/9), sekitar pukul 22.00 WIT di Papua, Indonesia, terjadi aliran material basah dalam jumlah yang besar di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Material basah (wetmuck) diduga berasal dari area panel GBC.

Insiden tersebut menyebabkan akses ke area tertentu di tambang tertutup, membatasi rute evakuasi untuk tujuh pekerja.

Katri menyampaikan bahwa lokasi para pekerja yang terjebak telah diketahui dan mereka diyakini aman. Saat ini, kru sedang berupaya membersihkan akses untuk evakuasi yang aman dan cepat.

“Bersamaan dengan itu, kegiatan penyediaan kebutuhan bagi para pekerja yang terdampak sedang dilakukan. Seluruh pekerja lainnya dipastikan aman,” kata Katri.

Di dalam area tambang bawah tanah PTFI di kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, selalu terdapat fasilitas tempat berlindung (chamber) bagi para pekerja jika terjadi situasi yang membahayakan.

Chamber merupakan fasilitas darurat di tambang bawah tanah yang dilengkapi suplai udara bersih, logistik, dan sarana komunikasi untuk menjamin keselamatan pekerja saat terjadi situasi darurat, seperti kebakaran, runtuhan, atau paparan gas beracun.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kapolsek Tembagapura Iptu Firman yang dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan jajarannya masih terus melakukan koordinasi dengan pihak manajemen PTFI untuk segera mengevakuasi tujuh karyawan yang terjebak dalam area tambang bawah tanah tersebut.

“Informasi yang kami terima dari petugas pengamanan internal PT Freeport ada tujuh orang yang terjebak. Kejadiannya sejak tadi malam jam 22.00 WIT. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa, semoga semuanya selamat dan segera dievakuasi,” kata Firman. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono berkomitmen untuk memberikan jaminan hak pendidikan kepada anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, yang meninggal akibat ditembak oleh orang tak dikenal di Peru pekan lalu.

“Keluarga yang engkau tinggalkan (almarhum Zetro), akan kami urus dan kami rawat dengan sebaik-baiknya,” kata Sugiono di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan kepastian penanganan kesejahteraan keluarga melalui perawatan, baik itu yang didapat istri maupun anak-anak almarhum Zetro Leonardo Purba akan dijamin oleh pihaknya.
“Selamat jalan Zetro, saudara kami, menghadap lah dengan tenang. Kami akan meneruskan apa yang menjadi perjuanganmu,” ucapnya. Sugiono mengungkapkan peristiwa memilukan yang dialami mendiang Zetro juga menjadi sebuah luka dalam bagi Kementerian Luar Negeri, sebagaimana hal yang sama dialami oleh pihak keluarga, yaitu kesedihan mendalam atas kepergiannya.

Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk bisa menyelesaikan dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan kasus yang mengakibatkan kematian terhadap almarhum. Selain itu, pemerintah akan terus koordinasi dalam mengawal persoalan tersebut bersama Pemerintah Peru.

”Kami juga menyampaikan komitmen kami untuk bisa menyelesaikan urusan ini dengan sejelas-jelasnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menlu mendoakan mendiang Zetro Leonardo diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan.

“Kita doakan tenang berada di samping Tuhan Yang Maha Kuasa, tempat kita semua akan kembali. Kami melepas kepergian saudara kita dengan penuh duka, namun kita semua yakin beliau sudah berada di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa,” tutur dia.

Sementara itu, pihak keluarga almarhum Zetro, Tiopan Purba mengucapkan terima kasih kepada pemerintah beserta keluarga besar Kementerian Luar Negeri atas perhatian dalam memfasilitasi pemulangan jenazah Zetro ke Tanah Air.

Keluarga juga mengapresiasi langkah Menlu Sugiono untuk mau bertanggung jawab dalam memberikan jaminan terhadap anak-anak yang ditinggalkan mendiang Zetro.

“Kami sangat berbangga atas ungkapan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk siap memberikan tanggung jawab kepada anak-anak dengan memberikan pendidikan setinggi-tingginya, mudah-mudahan ini betul-betul diwujudnyatakan,” katanya.

Pihaknya percaya bahwa Pemerintah Indonesia akan mengawal terus proses penyelidikan yang masih dilakukan otoritas Peru.

“Kami sangat percaya pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri akan mengusut tuntas. Bapak katakan tadi seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya, kami amat sangat percaya Bapak Menteri,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengamat pajak Gabriel Kurniawan berpendapat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan investor global sekaligus mengatasi tantangan penerimaan pajak.

Dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (9/9/2025), Gabriel mengatakan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati memiliki rekam jejak yang mumpuni sebagai ekonom maupun Direktur Pelaksana Bank Dunia, yang membuat investor menaruh kepercayaan ke Indonesia.

Kini, Purbaya yang menggantikan posisi Sri Mulyani, perlu melanjutkan kepercayaan itu.

“Jadi, Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru perlu membuktikan dan menjaga iklim usaha tetap positif, termasuk meyakinkan atau membangun kembali dari awal kepercayaan publik dan investor global,” ujar Gabriel.

Di sisi lain, Purbaya menerima jabatan Menkeu ketika penerimaan negara dalam kondisi yang cukup menantang.

Purbaya sebelumnya telah menyatakan tidak akan merombak kebijakan fiskal Sri Mulyani dan berfokus mengoptimalkan mesin-mesin perekonomian yang ada.
Namun, menurut Gabriela, kebijakan perpajakan perlu dievaluasi.

“Kebijakan perpajakan belakangan ini menurut saya masih memberatkan masyarakat, di mana masih ada opsi yang lebih bijak terkait penerimaan negara,” kata dia lagi.

Sebagai contoh, pemerintah bisa menaikkan batas pengusaha kena pajak (PKP) dibandingkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Opsi lainnya, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan menambah basis wajib pajak agar iklim investasi lebih bersaing.

Dia berharap kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Purbaya nantinya dapat mewakili kebutuhan masyarakat.

“Kiranya di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya bisa lebih transparan dan lebih adil untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terikat kepentingan politik tertentu,” ujar Gabriel.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan keyakinannya bahwa dia memiliki kapasitas yang memadai untuk menjabat sebagai Menkeu.

Terkait tanggapan pasar, Purbaya mengatakan dirinya memiliki rekam jejak panjang di pasar modal, sehingga optimistis kepercayaan investor akan segera kembali.

“Mungkin pasar enggak tahu saya orang pasar. Saya di pasar sejak tahun 2000, 15 tahun lebih,” katanya.

Sementara mengenai pajak, ia berencana mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang dia lihat bergerak konstan, atau tidak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Tax ratio kan konstan, tax per PDB (produk domestik bruto). Kalau tidak bisa berubah dalam waktu dekat, untuk meningkatkan pajaknya, ya kita percepat pertumbuhan ekonominya,” ujar dia lagi. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa (9/9/2025), memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

“Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

Dalam kesempatan terpisah, saat jumpa pers perdananya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Selasa sore, Sjafrie menyatakan dirinya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam ad interim.

“Ini hari pertama saya masuk di Kantor Menko Polkam, dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan, yang sebelumnya, saya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam,” kata Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam terhitung sejak 8 September 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025. Dalam Keppres itu, Presiden Prabowo belum menunjuk menko polkam definitif.

Pemberhentian Budi Gunawan merupakan bagian dari hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yang juga turut mencakup pemberhentian Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Presiden juga melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, selanjutnya Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Kementerian Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah setelah adanya perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih bersifat sementara.

“Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (9/9/2025), selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga mengajak publik mengikuti situasi yang berkembang. Dia pun meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

“Tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” kata Airlangga.

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali ditutup melemah saat penutupan pasar Selasa sore, setelah pada pagi harinya juga dibuka melemah. IHSG ditutup melemah 138,24 poin atau 1,78 persen ke posisi 7.628,61. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,66 poin atau 1,74 persen ke posisi 769,93.

Sementara itu saat pasar dibuka, IHSG juga masih menempati zona merah, setelah sehari sebelumnya (8/9) juga ditutup melemah.

Sentimen negatif pasar itu bermula sejak Presiden Prabowo Subianto melantik menteri keuangan (menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/9/2025) sore.

Selepas dilantik, Purbaya menilai sentimen pasar yang negatif itu biasa terjadi. Namun, dia meyakinkan publik dirinya telah cukup berpengalaman menghadapi situasi semacam itu.

“IHSG anjlok biasa, mungkin (investor, red.) takut, tetapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya merespons pertanyaan mengenai IHSG yang anjlok saat penutupan pasar sore ini saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Purbaya kemudian mengungkap optimismenya dalam waktu seminggu sampai dua minggu ke depan IHSG bakal rebound kembali ke zona hijau. “Dalam seminggu, 2 minggu pasti akan balik,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan terpisah, Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa, menilai respons pasar yang masih negatif itu karena mereka masih menantikan kebijakan Menkeu Purbaya.

“Pelaku pasar menantikan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait arah kebijakan fiskal yang berkualitas, agar kebijakan berjalan secara konsisten dan kualitas sinergi komunikasi dengan otoritas kebijakan moneter, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan pasar,” demikian isi kajian dari Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pejabat Kementerian Agama di tiap tingkatan mendapatkan bagian atau jatah pada kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan ini, masing-masing orang ini, ya kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).

Oleh sebab itu, kata Asep, KPK sedang mengumpulkan uang-uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut, termasuk yang sudah menjadi aset, seperti rumah maupun kendaraan, untuk dilakukan penyitaan.

Asep menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjelaskan penyitaan dua rumah dari aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dengan total nilai sekitar Rp6,5 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

KPK menduga aliran uang terkait kasus korupsi kuota haji tersebut mengalir secara berjenjang, yakni melalui orang kepercayaan, kerabat, hingga staf ahli pejabat Kemenag.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.
Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ridwan Kamil menerima uang dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023 saat menjabat Gubernur Jawa Barat.

“Kemudian bagaimana saudara RK bisa mendapatkan uang? Pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).

Asep menjelaskan Ridwan Kamil saat menjabat Gubernur Jabar diduga meminta dana nonbujeter dari komisaris maupun direktur utama di Bank BJB.

“Bank Jabar ini (Bank BJB, red.), salah satunya si komisaris dan direktur utamanya ini menyediakan uang untuk kegiatan-kegiatan nonbujeter. Kegiatan-kegiatan yang salah satunya diminta oleh oknum pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini. Jadi, uangnya seperti itu,” katanya.

Berdasarkan laman Bank BJB, Pemerintah Provinsi Jabar merupakan pemegang saham terbanyak dengan kepemilikan 38,52 persen.

Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar.

Kemudian, pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB, dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut.

Hingga Rabu (10/9), tercatat sudah 184 hari Ridwan Kamil belum dipanggil oleh KPK setelah penggeledahan tersebut. (ANT/KN)