PENAJAM PASER UTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membudayakan berbahasa Inggris bagi peserta didik di sekolah di kawasan Kota Nusantara, ibu kota masa depan Indonesia yang dibangun pada sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami budayakan penggunaan bahasa Inggris di sekolah dengan kegiatan Friday English Funs (FEF),” jelas Direktur Pelayanan Dasar OIKN Suwito di Penajam, Sabtu (23/3/2024).
Kegiatan FEF itu sebagai aksi nyata OIKN melakukan akselerasi kemampuan dan keberanian peserta didik berbahasa Inggris, khususnya di sekolah dasar (SD) negeri.
Program FEF yang dilakukan OIKN itu bertujuan untuk membudayakan bahasa Inggris bagi peserta didik SD negeri, yang sebagai awal dilaksanakan setiap Jumat itu, diharapkan dapat diteruskan pada hari lainnya.
Kemudian FEF yang rutin dilaksanakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan minat, percaya diri dan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta didik yang masih berusia belia.
Program FEF terlaksana dengan baik dengan bekerja sama antara OIKN dan Bankaltimtara.
Kegiatan FEF antara lain memberikan kosa kata mengenal nama binatang dengan ejaan bahasa Inggris dan tema lainnya yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru di SD negeri.
Kegiatan FEF pada Jumat pekan ini dilaksanakan di SD Negeri 004, SD Negeri 009 dan SD Negeri 017 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Antusias, kegembiraan dan keceriaan peserta didik di masing-masing sekolah sangat luar biasa. “Peserta didik aktif dan senang mengikuti permainan dan aktivitas pembelajaran yang menarik,” demikian Suwito. (Ant/KN)
BONTANG – Posisi Ketua KPU Bontang periode 2024-2029 kini resmi dijabat oleh Muzarroby Renfly. Ia dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama anggota KPU Provinsi dan 37 anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya di lantai 2, Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, pada Minggu (24/3/2024).
“Setelah melalui proses pelantikan oleh Ketua KPU RI di Jakarta kemarin sore, dari lima orang yang dilantik, kami kemudian mengadakan pleno untuk pemilihan Ketua sekaligus susunan pemangku divisi,” ucapnya saat dihubungi redaksi pada Senin (25/3/2024).
Adapun struktur komisioner kini diisi oleh Acis Maidy Muspa sebagai divisi teknis, Hamzah sebagai divisi hukum, Ozzie Osbourne Hannaniel sebagai divisi data dan informasi, dan Rina Megawati sebagai divisi parmas dan sosialisasi.
“Dengan terpilihnya saya sebagai ketua berdasarkan pleno, saya akan melaksanakan tugas ini dengan amanah dan tanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah dipercayakan kepada saya,” harapnya.
Dengan formasi baru ini, ia juga berharap akan ada semangat baru di KPU. Ia berkomitmen untuk memperkuat sinergitas kelembagaan dengan semua pihak demi suksesnya Pilkada 2024.
Robby sebelumnya merupakan anggota Panwascam di Kecamatan Bontang Barat untuk Pilgub 2018 dan Pilpres Pileg 2019, kemudian dari 2019 hingga 2024 di Bawaslu Bontang sebagai staf pelaksana. (KN)
PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya meingkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dalam berbagai upaya. Salah satunya dengan mempersiapkan pelaksanaan program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2024.
Belum lama ini, Diskominfo PPU telah menyelenggarakan pertemuan persiapan EPSS 2024 Senin (18/3/2024) lalu. Dalam kegiatan itu. meliputi pembahasan strategi peningkatan nilai evaluasi EPSS, persiapan dokumen EPSS, dan rancangan tim penilai internal.
Sekretaris Diskominfo PPU Herlambang menyampaikan persiapan itu dilakukan guna meningkatkan kualitas data statistik sektoral di lingkungan Pemkab PPU. Adapun target IPS dari Pemkab PPU pada 2024 adalah 2,6 dengan predikat baik.
Oleh karenanya, butuh kerja sama dari seluruh pihak secara bersama-sama. Dalam hal ini, ia menyebut semua yang terlibat perlu untuk memiliki persepsi yang sama terkait dengan IPS. Hal tersebut merupakan alat untuk mengukur pembangunan statistik sektoral.
“Informasi atau data-data yang kita butuhkan dari sektor atau OPD terpilih nanti akan kita nilai, akan kita berikan kita-kiat tertentu,” ujarnya.
Dengan persiapan ini, sambungnya, diharapkan IPS di Pemkab PPU bisa mengalami peningkatan sesuai denga target. “Karena di tahun kemarin kita sudah ada IPS, masih di angka 1,32. Tetapi, karena itu merupakan penilaian awal, saya yakin juga hampir seluruh Indonesia barangkali mungkin sama kondisinya. Karena baru mengenal apa-apa yang baru dinilai, kemudian bukti dukung apa saja yang dikumpulkan, apa yang perlu dipersiapkan,” jelas Herlambang.
Sementara itu, Plh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) PPU Lili Riduan menyampaikan pihaknya mempunyai beberapa tugas terkait dengan kegiatan statistik secara nasional. Yang mana salah satunya kegiatan pembinaan statistik dan pelaksanaan pembangunan statistik di kabupaten/kota.
Pembinaan tersebut telah dilakukan oleh BPS PPU pada perangkat daerah di wilayah PPU. Ia mengungkapkan bahwa perangkat daerah pada dasarnya telah melakukan kegiatan statistik namun secara metodologi baru akan diperbaiki dan disempurnakan melalui pembinaan ini yang mana saat ini parameternya sudah baku secara nasional.
“Sebagai tindak lanjut dari pembinaan itu, pemerintah melalui KemenPANRB menjadikan pelaksanaan statististik dalam hal ini indeksnya menjadi parameter reformasi birokrasi,” tutup Lili. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)
PPU – Dalam kesempatan berbuka puasa bersama (bukber), Sabtu (23/3/2024), Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun tak hanya memanfaatkan momen untuk bersilaturahmi. Tapi lebih jauh, pertemuan dimanfaatkan untuk memahas data dan pelaksanaan Reforma Agraria bersama Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) PPU.
Dalam buka puasa digelar di kediaman Pj Bupati PPU di Kilometer 1 Penajam itu, upaya dalam persiapan lahan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan. Melalui rapat koordinasi, membahas mulai dari data dan pelaksanaan reforma agraria Bandara VVIP dan jalan Tol.
Dalam rapat koordinasi ini, Tim GTRA melakukan diskusi roundtable terkait laporan yang sudah dipaparkan. hal yang menjadi kendala yang ditemukan dalam seluruh rangkaian reforma agraria.
Tampak hadir, Dandim 0913/PPU Letkol Inf Arfan Affandi, Kapolres PPU AKBP Supriyanto, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU Faisal Arifuddin, Ketua Pengadilan Negeri Penajam Jimmy Ray le. Kemudian Sekkab PPU Tohar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU Nicko Herlambang, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU Sodikin, Inspektur Daerah Budi Santoso.
Selain itu juga hadir sejumlah kepala perangkat daerah. Yaitu Camat Penajam, dan lurah di lima kelurahan yang berdampak pada reforma agraria di dua lokasi pembangunan tadi.
Dalam pertemuan ini telah disepakati arahan dari kepala daerah, agar Tim GTRA untuk lebih fokus pada luasan yang sudah tentukan. Yakni dari 1.883 hektare, terkait penambahan parameter bandara akan di bahas lebih lanjut sembari menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Segera diagendakan rapat pada hari Senin malam, bila perlu melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/ BPN) dan Bank Tanah,” tegas Makmur. (ADV/ DiskominfoPPU/SBK)
PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) tengah berupaya melakukan percepatan realisasi pembangunan fisik yang dilaksankaan pada 2024 ini. Hal ini dilakukan agar hambatan yang berpotensi terjadi dapat segera diantisipasi dengan baik.
Berkaitan dengan itu, Pj Bupati PPU Makmur Marbun juga telah memimpin rapat evaluasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tahun anggaran (TA) 2024 pada Senin (18/3/24) lalu. Dalam rapat ini, membahas strategi percepatan realiasasi pelaksanaan pembangunan, baik yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Makmur menegaskan, seluruh kepala perangkat daerah segera merealisasikan fisik dan keuangan DAK dan APBD. Tujuannya, penyerapan anggaran dapat dilakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Ia juga meminta laporan masing masing lerangkat daerah apa yang menyebabkan laporan mereka tidak tercapai target kinerja. Sehingga setiap hambatan tersebut bisa diantisipasi oleh pemangku kepentingan terkait.
“Kita jujur inilah salah satu instrumen bagi kita untuk menganalisa untuk mengevaluasi kinerja dari perangkat daerah,” tuturnya, Sabtu (23/3/2024).
Selain itu, para pemangku kepentingan juga diminta sigap dalam melakukan koordinasi. Untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan DAK dan APBD.
Hal ini karena organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diwajibkan untuk mampu memberikan rekomendasi yang dapat menyelesaikan setiap hambatan. Mengingat, dua sumber anggaran tersebut merupakan faktor penting dalam menopang perekonomian masyarakat.
“Persoalannya ini hanya perangkat darah masing-masing yang tahu, untuk itu harus diminta keterangannya apa yang menjadi kendalanya dan akan dibuatkan berita acaranya untuk evaluasi kerja perangkat daerah,” ungkap Makmur.
Dari total anggaran APBD 2024, sebesar Rp 2.675.656.832.000.00 realisasi penyerapan anggaran berdasarkan laporan realisasi keuangan semua perangkat daerah pertanggal 15 Maret 2024, sebesar Rp 195.096.483.296.00 atau sebesar 7,39 persen. Sementara realisasi fisik sebesar Rp 199.936.923.280.18 atau sebesar 7,47 persen.
Lebih lanjut, Makmur mengakui bahwa target belum tercapai indikasinya realisasi fisik maupun keuangan masih sangat rendah. Walau begitu, ia tetap optimis percepatan realisasi itu tahun ini dapat dilakukan.
“Target kita 20 persen, tentunya masih sangat rendah, dan hal apa yang membuat mereka tercapai, kalau tidak tercapai harus di minta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan, perangkat daerah mana yang tidak tercapai”, pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)
PPU – Personel Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) bersiap untuk mengamankan wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini, telah dibentuk tim khusus yang akan mejalankan tugas pengamanan di beberapa titik proyek strategis nasional (PSN) itu.
Pembangunan IKN dikebut sedemikian rupa agar dapat rampung pada akhir 2024. Sehingga membutuhkan berbagai pihak dalam proses dalam proses percepatan pembangunan ini, termasuk pengamanan.
Bukan hanya TNI/Polri yang terlibat dalam proses pengamanan, termasuk Satpol PP turut terlibat. Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus pengamanan IKN untuk memastikan kelancaran pembangunan.
Walaupun IKN telah memiliki tim khusus sendiri dalam melakukan pengamanannya. “Kami juga turut ikut dalam pengawasan pembangunan IKN,” katanya, Sabtu (23/3/2024).
Ia menerangkan bahwa pentingnya kawasan tersebut untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan nasional. Ia berharap Satpol PP PPU akan dapat memberikan dukungan dan kekuatan pengamanan dalam proses pembangunan IKN.
“Kami akan berusaha memberikan kontribusi terbaik kami dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut sesuai dengan arahan yang telah diberikan,” tambah Bagenda.
Ia menegaskan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan IKN agar lebih kondusif untuk semua pihak. Hal ini diharapkan dapat membantu mendukung rencana pembangunan infrastruktur pusat negara yang baru itu sesuai target.
“Karena IKN inikan masih masuk wilayah administrasinya PPU,” pungkasnya. (ADV/NAH)
TENGGARONG – Desa Purwajaya, yang terletak di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), telah mencatat langkah maju yang signifikan dalam sektor pertanian dan peternakan. Ini terjadi berkat kolaborasi erat antara pemerintah Desa Purwajaya dengan PT Anugerah Bara Kaltim (ABK), perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan energi.
Melalui program yang digagas bersama, Desa Purwajaya dan PT ABK telah membangun infrastruktur penting yang mendukung pertanian dan peternakan modern. Salah satu inisiatif utama adalah penerapan geoteknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor ini.
“Kami punya Geoteknologi Pertanian ini kerjasama dengan PT ABK,” ungkap Kepala Desa Purwajaya Adi Sucipto kepada KoranNusantara.
Dalam kerangka kerjasama ini, pihak Desa telah menyiapkan tiga lokasi di Desa Purwajaya. Di sana, telah didirikan fasilitas penyulingan minyak kayu putih serta pabriknya. Selain itu, akan dikembangkan pula peternakan sapi dan kambing yang akan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat.
Salah satu warga yang sedang bertani di lahan Geoteknologi pertanian Desa Purwajaya.
“Untuk penyulingan minyak kayu putih sudah berjalan, kedepan kita juga akan siapkan pengembangan peternakan sapi dan kambing tapi ini baru proses pematangan lahannya,” ujarnya.
Namun, upaya ini tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi semata. Desa Purwajaya juga telah melibatkan warga lokal dalam proyek ini. Sebanyak 22 penangkar bibit jeruk telah bergabung dalam program ini, sementara pembukaan percetakan sawah seluas 15 hektar menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam memajukan sektor pertanian.
“Pekerja pastinya kita siapkan untuk warga Desa Purwajaya, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, bahkan kami pula udah membuka sekitar 15 hektar percetakan sawah baru untuk warga dan kami juga sudah laporkan kepada Bupati Kukar,” pungkasnya.
Geoteknologi yang diterapkan dalam proyek ini dikelola oleh PT ABK dengan dukungan penuh dari kooperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). “Kedepannya hal ini akan bermuara juga ke Bumdes setiap hasilnya, untuk kemandirian Desa pula untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tidak hanya itu, proyek ini juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Dengan fokus pada pembukaan lahan dan pemanenan hasil pertanian, program ini telah berhasil menarik partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk generasi muda dan orang tua.
“Untuk pekerja alhamdulillah dari muda tua yang usianya produktif bisa bekerja kita terima sebagai pekerjanya, untuk menggarap sawah, pembibitan dan alhamdulillah banyak juga warga yang sudah punya lisensi nasional terkait pembibitan jadi tinggal kerja aja,” tutupnya.
Selain itu, Geoteknologi Pertanian ini juga menjadi wadah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan pertanian bagi warga setempat, oleh sebab itu dalam pengembangan nya, pihak Desa Purwajaya juga bekerja sama dengan Universitas Mulawarman Fakultas Pertanian.
Dengan demikian, kolaborasi antara Desa Purwajaya dan PT ABK akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Diharapkan bahwa upaya ini akan terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan potensi pertanian dan peternakan secara optimal. (adv)
TENGGARONG – Respons Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan 11 Kepala Daerah terhadap pasal 201 ayat 7 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 terlihat santai.
Putusan tersebut memperpanjang masa jabatan seluruh Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, dan Edi Damansyah memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai Bupati tanpa memusingkan perkara tersebut.
Edi menyatakan bahwa ia pasrah terhadap keputusan tersebut dan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. “Saya ikut aja. Nanti kan dari MK, pemerintah menetapkan bagaimana aturan itu. Kita ikut aja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya fokus pada pelayanan kepada rakyat daripada terlalu banyak memikirkan masalah tersebut. “Tidak usah terlalu banyak problemnya, urusi rakyat yang penting itu. Saya ini fokus ngurusi rakyat aja, banyak hal yang mesti saya urusi. Jadi apapun diatur saya ikut,” timpalnya.
Putusan MK mengubah bunyi pasal 201 ayat 7 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016, yang memperpanjang masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 hingga dilantiknya kepala daerah berikutnya secara nasional tahun 2024.
Hal ini berdampak pada semua kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020, termasuk Bupati Edi Damansyah.
SAYA membaca dari media online TRIBUNKALTIM.CO. Kebijakan mutasi yang dilakukan Pj Gubernur Akmal Malik dalam rangka menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi agar Pemprov Kaltim mengakselerasi terkait ketahanan pangan Kaltim, yang nantinya ke depan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini berkaitan dengan tema kita ke depan, Presiden Jokowi mengatakan, kita membutuhkan Kaltim sebagai daerah ketahanan pangan IKN Nusantara. Itu kenapa yang kita refresh berkaitan dengan isu-isu ini,” begitu kata Akmal, yang juga menjabat sebagai direktur jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri.
Mutasi atau rotasi yang dilakukan Akmal berlangsung Kamis (21/3) lalu. Ada 8 kepala dinas yang bergeser. Fahmi Prima Laksana dari kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bergeser ke kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pejabat lama DPMPTSP Puguh Harjanto menjadi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). Dia menggantikan Anwar Sanusi, yang dirotasi ke kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pejabat lamanya, Encek Achmad Rafiddin menjadi kepala Dinas Perkebunan.
Yang menarik Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Munawwar digeser menjadi kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sedang pejabat lama Arih Frananta Filipus Sembiring menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik, Hukum dan Keamanan. Staf ahli gubernur yang lama, Ririn Sari Dewi menjadi kepala Dinas Pariwisata.
Lalu siapa yang menjadi kepala Dinas ESDM? Akmal masih mengosongkannya. “Untuk sementara kepala Dinas ESDM dirangkap dulu oleh salah satu asisten,” jelasnya. Juga belum diketahui apakah Akmal masih akan melakukan mutasi atau rotasi lanjutan?
Rotasi pejabat Eselon II ini menarik perhatian karena sebelumnya ada komentar dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kaltim Nanang Sulaiman, yang meminta agar Pj Gubernur Akmal Malik mempertimbangkan kembali rencana tersebut.
Saya tidak tahu kenapa Nanang yang akrab “dikiau” Abah Nanang memberi perhatian serius soal ini. Bukankah mutasi atau rotasi sesuatu yang biasa dalam organisasi? Tapi saya dengar memang ada riak yang tidak sedap, sehingga dia bereaksi untuk menyikapinya.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Abah Nanang mengatakan, ada dua alasan mengapa dia perlu mengingatkan Akmal. Pertama, dia menyinggung peraturan yang ada, yang melarang Pj atau Plt melakukan mutasi. Kedua, suhu politik pasca-Pileg belum redup, sehingga daerah perlu menjaga kondusivitas.
Ada yang ngeh kalau alasan rotasi berkaitan urusan ketahanan pangan. Sebab, sebagian pejabat yang dirotasi tidak berhubungan langsung dengan kebijakan ketahanan pangan. Memang jabatan kepala Dinas Perkebunan berganti, tapi kepala Dinas Perdagangan dan kepala Dinas Tanaman Pangan tidak ikut digeser.
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan di suatu wilayah dengan tidak mempersoalkan pasokannya datang dari mana saja. Beda dengan kemandirian pangan, di mana pasokan pangan diharapkan datang dari produksi sendiri.
Menurut Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana, kondisi ketahanan pangan Kaltim jika direfleksikan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), maka masih di atas nasional. Artinya masih cukup baik, meski ada juga daerah yang terbilang rawan terutama dari sisi kecukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) yaitu Kabupaten Mahulu, Kubar, dan Kutim.
Sejauh ini Kaltim memang belum mampu menegakkan kemandirian atau kedaulatan pangan. Karena produksi pertanian Kaltim masih terbatas, sehingga pasokan pangan datang dari beberapa wilayah di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulbar, Sulsel, dan Kalsel.
Memang kebutuhan pangan Kaltim naik drastis apalagi jika dikaitkan dengan IKN. Di situ ada ribuan pekerja konstruksi. Belum ditambah lagi rencana hijrahnya 6.000 ASN dari Jakarta tahun ini. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi kelangkaan yang menyulut kenaikan harga dan inflasi.
Tapi sejauh ini saya tak mendengar ada kelangkaan pangan yang ekstrem misalnya di Balikpapan, yang sangat dekat dengan IKN. IPK Balikpapan sangat baik. Padahal di kota ini selain memasok pangan untuk kebutuhan IKN, juga melayani puluhan ribu pekerja RDMP Pertamina. Itu artinya pasokan bahan pangan berlangsung lancar.
Ada yang berpendapat tidak gampang bagi Kaltim untuk mencapai swasembada pangan. Pertama, lahannya yang luas tidak terlalu subur dan konturnya banyak berbukit. Kedua karakter masyarakatnya tidak berorientasi ke pertanian. Selama ini hidup dari migas, menebang kayu dan mengorek batu bara. Syukur dulu ada program transmigran dari petani Jawa. Pengalaman program food estate di Kalteng menunjukkan memang tidak gampang membangun pertanian di Kalimantan.
Jadi ketahanan pangan di Kaltim memang sangat tergantung dari daerah-daerah sekitarnya. Sehingga program ketahanan pangan di daerah ini harus menjadi kesatuan dengan pembangunan pertanian di wilayah tetangga yang potensial seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan atau Kalimantan Selatan.
Dalam acara bincang dengan wartawan di kediaman resminya, Odah Etam, Akmal menyatakan, dalam jangka panjang Kaltim perlu membudayakan semangat bertani. Sebab sampai kapan kekuatan fiskal kita diperuntukkan untuk penyediaan pangan dari luar. Dia menyarankan dikembangkannya pertanian modern.
Abah Nanang dan Akmal Malik Pernyataan Selamat Said Sanib dari FSTMK Suasana demo di Kantor Gubernur
PERLU KAKI YANG KUAT Dalam penjelasannya soal mutasi, Akmal mengemukakan ada dua alasan. Pertama karena dibutuhkan penyegaran untuk peningkatan kinerja. Kedua, dia berpandangan kebijakan atau kewenangan itu bisa dia lakukan sepanjang mendapat izin dari Mendagri sesuai Permendagri 4/2023. “Nah saya kan sudah mendapat persetujuan dari Mendagri, juga KASN dan BKN,” jelasnya.
Tapi ada yang berpandangan mutasi yang diizinkan itu, jika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya karena ada jabatan yang lowong. Kalau tidak, sebaiknya Pj tidak mengutak-atik formasi yang ada karena bisa menimbulkan keresahan atau tafsir yang lain. Apalagi masa kerja Pj cuma setahun.
Dalam Sidang Paripurna ke-41 DPRD Kaltim, Akmal menjelaskan bahwa dia perlu punya kaki yang kuat untuk pijakan bekerja. Jadi kalau dia lihat ada OPD yang tidak seayun kakinya, maka pilihannya ya harus angkat kaki. “Tapi tidak saya nonjobkan, hanya dipindahkan saja. Kemarin juga saya berjanji ke Pak Isran tidak akan mengganggu kabinetnya, tapi saya butuh akselerasi dan lari kencang,” jelasnya.
Riak mutasi akhirnya berbuntut munculnya aksi demo dan pernyataan sikap Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK), yang menuntut agar Presiden Jokowi mencopot Akmal Malik dari kursi Pj Gubernur Kaltim.
Aksi demo berlangsung Jumat (22/3) kemarin di depan Kantor Gubernur. Sementara melalui salah seorang penggagasnya, Selamat Said Sanib, FSTMK menyampaikan 6 hal atau tuntutan yang membuat mereka berkesimpulan Akmal perlu dievaluasi keras.
Ke-6 hal itu berkaitan dengan soal mutasi yang dianggap meresahkan, anggapan tidak mendukung kebijakan pemberian beasiswa, menggradasi program ketahanan pangan, memotong rencana pemberian bantuan sosial/hibah, memperpanjang usulan proyek dan kasus warga Pemaluan dengan IKN di mana Pj Gubernur dianggap tidak berperan aktif mengomunikasikannya.
“Pj Gubernur Akmal Malik tidak menghargai kebijakan terdahulu, kemudian melukai hati masyarakat Kaltim. Itu sebabnya FSTMK sebagai representasi kalangan mantan birokrat, pengusaha, akademisi dan pihak lainnya mengeluarkan sikap,” kata Selamat Said didampingi tokoh lainnya, Iswan Priady.
Akmal sepertinya perlu hati-hati dan arif mengambil kebijakan dan pernyataan. Apalagi kalau berkaitan dengan kinerja gubernur lama. Sebab mereka bakal maju lagi dalam Pilkada serentak 27 November nanti. Karena itu Akmal bisa dianggap bermain atau membawa pesan politik yang beraroma mendiskreditkan atau memperlemah posisi petahana. Itu memang mengundang reaksi, karena ada yang curiga jangan-jangan dia mau maju atau ada order lain. (*)
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, secara resmi melantik tiga anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk periode 2024-2029 pada Jumat (22/3/2024) lalu. Pelantikan yang berlangsung di Auditorium LPPL RPK, Kelurahan Panji, Tenggarong, ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan perubahan bagi dunia penyiaran.
Anggota Dewas LPPL RPK ini dipilih melalui tahapan fit and proper test oleh panitia seleksi, mewakili unsur Pemerintah Kabupaten Kukar, praktisi penyiaran, dan masyarakat. Dewi Ariani mewakili Pemkab Kukar, sementara Bambang Irawan dan Ibramsyah mewakili unsur praktisi dan masyarakat.
“Bentuk organisasi ini merupakan inisiatif pertama yang diinisiasi untuk mengoptimalkan peran fungsi RPK,” ungkap Bupati Edi Damansyah.
Proses seleksi Dewas LPPL RPK Kukar mengacu pada Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2017 dengan mekanisme seleksi yang serupa dengan pejabat tinggi pratama. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kukar dalam menghadapi tantangan besar dalam dunia penyiaran.
“Tantangan di dunia penyiaran sangat besar, sudah tidak bisa kita pungkiri lagi kalau jarang orang yang mendengarkan radio akhir-akhir ini,” kata Bupati Edi.
Diharapkan, dengan kehadiran Dewas ini akan membawa perubahan positif bagi dunia penyiaran di Kukar. Bupati juga menekankan pentingnya langkah konkret dari Dewas serta keterlibatan aktif dalam menyusun program, termasuk dengan berdialog langsung dengan komunitas-komunitas di Kutai Kartanegara.
“Dalam menyusun program nanti harus terjun ke lapangan dulu, kalau perlu dialog, banyak dialog. Karena komunitas-komunitas di Kukar ini sangat aktif, baik yang aktif berkegiatan maupun yang mengkritik kita itu juga bagus. Semuanya kan pasti ada manfaatnya,” pungkasnya. (Adv)
