TANGERANG – Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengungkapkan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan Internasional diduga mengambil dana hingga Rp15 juta per korban yang berhasil diberangkatkan ke luar negeri.

“Mereka mendapatkan keuntungan per orang jika berhasil berangkat ke luar negeri itu sebesar Rp10 sampai Rp15 juta per orang ,” ucap Wakapolresta Bandara Soetta AKBP Ronald F.C Sipayung di Tangerang, Minggu (24/3/2024).

Ia menerangkan, dari hasil keuntungan itu, ada kemungkinan yang didapat para pelaku bisa lebih dari nominal tersebut. Sebab, mereka telah bekerja sama dengan agen yang berdomisili di negara Serbia.

Lebih lanjut, Ronald mengungkap, bahwa sejauh ini pihaknya belum mengetahui siapa pemilik agen yang berada di negara Serbia. Namun, diduga mereka memiliki hubungan dengan para sindikat dan pelaku di Indonesia.

“Dimana kita sudah mengamankan ketiga pelaku, yang saat ini sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Polresta Bandara Soetta,” katanya.

Ia juga menjelaskan, jika para pelaku TPPO ini melakukan pemungutan terhadap korbannya sebesar Rp60-75 juta dengan menjanjikan akan dipekerjakan di negara sebagai pekerja di pabrik furnitur.

“Jadi mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp10 juta dari tiap-tiap pekerja migran ilegal non prosedural yang berangkat,” ujarnya.

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soetta berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pengiriman 10 orang calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tujuan negara Serbia.

Dalam pengungkapan kasus tersebut pihaknya berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku, yang masing-masingnya berinisial FP (40), J (40) warga Jakarta Barat dan WPB (25) warga Kota Bandar Lampung.

“Ketiga terduga pelaku ini, diketahui memiliki peran masing-masing. Dan ketiganya kita sudah lakukan penahanan di Rutan Polresta Bandara Soetta,” terangnya.

Ronald menjelaskan, pengungkapan kasus perdagangan orang ini bermula dari adanya informasi terkait pemberangkatan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dengan tujuan ke Malaysia dan berakhir ke negara Serbia.

“Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.10 WIB, ada keberangkatan 10 WNI ke Malaysia dengan tujuan akhirnya ke Serbia untuk bekerja secara non prosedural melalui Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soetta,” jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, setelah mengetahui hal tersebut, tim penyidik dari penyidik langsung mendatangi lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) setempat.

Dari hasil koordinasi, diketahui pesawat Trans Nusa dengan kode (8B679) rute Jakarta (CGK) – Kuala Lumpur (KUL) tersebut membawa 10 PMI non prosedural dengan inisial MH, AY, YA, A A S, I WB, A, DGM, MY, S dan FP.

Dikatakan Ronald, berdasarkan keterangan korban bahwa mereka diberangkatkan ke luar negeri tepatnya negara Serbia untuk dipekerjakan sebagai tukang kayu di salah satu pabrik Furnitur di negara tersebut.

“Bahwa ke 10 PMI dijanjikan gaji sebesar Rp7.000.000,- sampai Rp20.000.000,- per bulan oleh terduga pelaku J untuk bekerja di pabrik kayu yang berada di Serbia,” tuturnya.

Dari pengakuan pelaku bahwa dirinya telah menjalankan tidak pidana perdagangan orang itu selama tujuh kali proses pemberangkatan ke luar negeri sebagai PMI ilegal.

“Para pelaku menerima fee sebesar Rp10 Juta per orang PMI,” ucapnya.

Kendati demikian, atas perbuatan pelaku pihaknya menyangkakan Pasal 81 Jo Pasal 69 dan arau Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan hukuman 15 tahun penjara. (Ant/KN)

BANDUNG – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan memutuskan apakah berlaga di Pilkada Jawa Barat atau Jakarta pada Juni, sekaligus  menyebut hatinya masih ingin berada di Jawa Barat.,

“Nanti bulan Juni saya putuskan. Sama, hati tetap berat ke Jabar, tapi saya tidak menutup kemungkinan Jakarta, keputusan akhirnya mungkin di bulan Juni sesuai survei,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Sabtu (23/3/2024) malam.

Saat ini, kata Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil),  dirinya tengah mempersiapkan diri untuk meningkatkan elektabilitasnya sampai bulan Juni, sehingga ketika dipasangkan dengan siapapun maka lebih muda terjadi kesepahaman.

“Pencoblosan (Pilkada) kan November, mulai kampanye bulan September, pendaftaran bulan Agustus, perjodohan di bulan Juli, PDKT di bulan Juni gitu. Dari sini sampai ke Juni tingkatkan elektabilitas supaya pas PDKT dengan siapapun nyambung,” ujarnya.

Sampai saat ini, kata Emil, belum ada yang melakukan pendekatan pada dirinya, termasuk dari partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres lalu, di mana Emil menjadi ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat.

Meski beberapa waktu lalu Prabowo juga mengindikasikan koalisi pilpres tersebut dilanjutkan sampai ke pilkada.

“Belum ada yang mendekati, di TKD juga belum ada pembicaraan pilkada. Ini masih jauh, kalau boleh tensinya turun dulu gitu, karena masih jauh,” ucapnya.

Terkait dengan indikasi kelanjutan koalisi di pilkada, Emil mengatakan hal tersebut ideal karena hubungan antar pimpinan partai telah terbentuk, ekosistem juga telah terbangun, namun memang tidak secara matematis seperti itu.

“Memang idealnya begitu. Kalau ternyata kesempatan pilkada juga ada pasangan yang kuat dan menjanjikan dalam koalisi 02, tentunya menjadi pilihan utama. Walaupun dari pengalaman koalisi pusat dengan daerah tidak selalu sebangun karena pilkada kan figur. Nah figurnya kadang-kadang datang dari partai-partai yang bukan koalisi, tapi kalau bisa dari koalisi itu tentunya lebih baik,” tuturnya. (Ant/KN)

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan hasil pemeriksaan sementara atas video penganiayaan yang diduga pelakunya prajurit, menunjukkan bahwa korban merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua atas nama Definus Kogoya.

Walaupun demikian, hasil pemeriksaan awal itu belum dapat mengungkap identitas pelaku aniaya.

“Diduga oknum prajurit TNI melakukan tindak kekerasan terhadap tawanan, seorang anggota KKB atas nama Definus Kogoya,” kata Kapuspen TNI saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Dia menyebut penganiayaan itu di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Kapuspen menegaskan TNI menangani dugaan penganiayaan ini secara serius.

Sampai hari ini, penyelidikan juga masih berlangsung, kata Gumilar.

Sementara terkait pelaku, Kapuspen mengatakan bahwa TNI masih mendalami dugaan mereka adalah oknum prajurit.

“Masih dalami penyelidikan. Jika dalam video tersebut lebih dari satu ya. Ada yang memukul, ada yang merekam,” kata Kapuspen TNI.

Dalam video yang viral di media sosial, seorang pria dalam keadaan terikat dan luka-luka dianiaya oleh sejumlah orang, yang salah satunya diduga prajurit TNI.

Dalam tayangan itu, seorang pelaku kekerasan diduga prajurit TNI karena dia mengenakan kaus yang kemungkinan merujuk pada nama satuan, yaitu Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 300/Brajawijaya. Tulisan “300” yang berwarna kuning keemasan tercetak cukup jelas di bagian dada kaus berwarna hijau khas Angkatan Darat.

Walaupun demikian, sejauh ini belum ada informasi yang membenarkan dugaan tersebut ataupun yang menyatakan dugaan itu keliru.

Kapuspen meminta publik untuk menunggu hasil penyelidikan, karena saat ini TNI memeriksa secara mendalam isi video tersebut.

“Semua terkait video tersebut, TNI sedang melakukan penyelidikan secara mendalam,” kata Kapuspen TNI.

Dia berjanji TNI bakal mengumumkan hasilnya jika ada perkembangan.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cendrawasih Letkol Inf. Candra Kurnia menyampaikan informasi yang sama dengan Kapuspen, yaitu TNI masih menyelidiki isi video, di antaranya termasuk rekaman peristiwa itu asli atau hasil rekayasa, para pelaku aniaya beserta identitas mereka.

Dia menegaskan jika hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku merupakan prajurit, maka TNI tidak bakal ragu menghukum pelaku.

“Apabila benar itu pelakunya prajurit TNI, maka prajurit tersebut akan ditindak tegas dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena TNI seperti lembaga atau institusi lainnya yang juga menjunjung tinggi hukum dan HAM,” kata Kapendam XVII/Cendrawasih dalam siaran tertulisnya yang diunggah dalam akun Instagram Kodam XVII/Cendrawasih @kodam17, Jumat (22/3/2024).

Dia juga menekankan TNI dan masyarakat Papua punya hubungan yang harmonis, termasuk antara Satgas Yonif 300/R dan masyarakat di Ilaga, tempat para prajurit bertugas selama hampir satu tahun.

“Tidak pernah ada keluhan perilaku keras terhadap masyarakat. Justru, masyarakat sangat senang dengan Satgas Yonif 300/R dan diberi kehormatan oleh Suku Dani dengan gelar Kogoya dari Kepala Suku Besar Kabupaten Puncak di Gome,” ujar Candra.

Satgas Yonif Raider 300/Brajawijaya memulai tugasnya dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) di Papua pada 3 April 2023.

Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang saat itu menjabat Wakil Kepala Staf TNI AD dan berpangkat letnan jenderal, melepas keberangkatan para prajurit itu di Markas Yonif Raider 300/Brajawijaya di Cianjur, Jawa Barat, pada 3 April 2023. Agus saat itu berpesan kepada para prajurit untuk disiplin dan selalu waspada. (Ant/KN)