Selasa, Juni 3, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 442

Kemendagri Catat 240 ASN Terbukti Langgar Netralitas pada Pemilu 2024

0

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, terdapat ratusan aparatur sipil negara (ASN) terbukti melanggar netralitas ASN pada Pemilu 2024. Tito mengungkapkan, sebanyak 240 ASN yang terbukti melanggar netralitas pada Pemilu 2024.

“Namun tidak menutup informasi, bahwa banyak, ada juga, bukan banyak, pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN. Laporan setidaknya ada 450 ASN yang dilaporkan ke Bawaslu, melanggar netralitas. Dari sejumlah itu ada 240 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Menurut Tito, dari jumlah tersebut sebanyak 180 ASN sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi. Tito merinci sejumlah pelanggaran netralitas ASN.

Pertama, membuat posting, komentar, share dan like atau bahkan bergabung dengan akun pemenangan calon peserta Pemilu. ASN yang tercatat melakukan pelanggaran kategori ini sebesar 15,8 persen.

Kedua, sebanyak 12,9 persen ASN ikut dalam kegiatan kampanye, sosialisasi, dan pengenalan bakal calon dari partai politik.

“Ketiga, sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon/calon 11,3 persen,” ucap Tito.

Keempat, lanjut Tito, sebanyak 10,8 persen ASN mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.

“Kelima, (kategori pelanggaran) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (7,1 persen),” pungkas Tito. (JP/KN)

Gibran Sebut Presiden Jokowi Tak Ikut Campur Soal Penentuan Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo

0

JAKARTA – Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan ikut campur dalam penentuan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Penunjukan menteri tetap menjadi ranah Prabowo.

“Pak Prabowo yang akan menentukan ya,” kata Gibran di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Meski begitu, Gibran tak memungkiri potensi Prabowo melakukan komunikasi dengan Jokowi. Namun, pada akhirnya Prabowo yang memiliki hak prerogatif dalam menunjuk menteri.

“Ya mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya,” jelas Gibran.

Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

“Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.

Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. “Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ucap Hasyim.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan. (JP/KN)

DPP PDI Perjuangan Ajukan 13 Gugatan Hasil Pileg ke MK

0

JAKARTA – DPP PDI Perjuangan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Total ada 13 gugatan untuk 13 provinsi yang dilayangkan ke MK.

Rinciannya yakni, Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

“Untuk secara keseluruhan ada 13 kita mengajukan permohonan PHPU. Untuk DPR RI itu 2 ya, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Yang 11 lagi itu DPRD provinsi,” kata Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Erna Ratnaningsih dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Erna menjelaskan, sebenarnya jumlah kecurangan yang dialami PDIP pada pileg jauh lebih banyak dari yang dilaporkan ke MK. Namun, PDIP kesulitan untuk mendapatkan bukti berupa formulir C1 Plano dan adanya intimidasi terhadap saksi sehingga ada yang enggan memberikan kesaksian di MK.

“Sehingga ketika kita mengajukan pengajuan ini menurut kami adalah yang terkuat dan juga bukti-bukti dan saksi ini mau untuk bersaksi,” ungkap Erna.

“Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat kecurangan-kecurangan yang terjadi melebihi dari ini. Cuma yang tadi tersistematis, tekanan-tekanan kemudian kita enggak mendapatkan bukti secara tertulis,” imbuhnya.

Kendati demikian, Erna meyakini dengan bukti dan saksi yang saat ini dimiliki maka Hakim Konstitusi akan mengabulkan gugatan sehingga akan menambah jumlah perolehan suara PDIP.

“Jadi kami yakin kita akan menambah jumlah perolehan suara dengan mengajukan permohonan PHPU ke MK,” ucap Erna.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.

“Jadi untuk gugatan pemilu legislatif yang kami lakukan adalah yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat,” papar Hasto.

Ia menekankan, untuk gugatan Pilpres 2024, PDIP punya banyak saksi untuk dihadirkan di hadapan hakim MK. Namun, MK memutuskan untuk membatasi jumlah saksi lantaran penyelesaian sengketa pilpres dibatasi maksimal 14 hari.

“Tetapi untuk saksi pilpres di dalam gugatan di MK ini saksinya sudah surplus hanya memang MK membatasi karena waktu penyelesaian sengketa 14 hari,” ucap Hasto. (JP/KN)

Guru Agama Islam yang Diangkat Pemda dan Kemenag Dipastikan Dapat THR

0

JAKARTA – Bulan Ramadan sudah separuh jalan. Artinya Lebaran semakin dekat. Kementerian Agama (Kemenag) memastikan mencairkan tunjangan hari raya (THR) kepada guru-guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum. Kepastian itu disampaikan langsung Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani.

Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan, Kemenag telah mendistribusikan anggaran THR dan gaji ketigabelas kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) binaannya. Pengalokasian anggaran ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 14/2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

“Kita berikan THR juga kepada guru PAI,” tegas Dhani di Jakarta pada Senin (25/3/2024).

Menurutnya, saat ini ada dua kelompok rumpun Guru PAI. Pertama, Guru PAI yang kepegawaiannya diangkat oleh Kemenag. Lalu kelompok kedua, guru PAI yang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dhani menegaskan selama ini, Kemenag tidak pernah membedakan kesejahteraan guru PAI dalam hal pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Setiap tahun anggarannya mencapai Rp 6 triliunan. “Untuk THR, Kemenag akan memberikannya kepada guru PAI yang diangkat Kemenag dan Pemda. Alokasi anggarannya sudah kita distribusikan ke daerah,” jelasnya.

Dia mengatakan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag sudah menggelar rapat pimpinan. Keputusannya guru PAI baik yang diangkat Kemenag maupun Pemda, THR-nya akan dibayarkan oleh Kemenag. Khusus untuk guru PAI yang diangkat Pemda, akan ada surat pernyataan untuk memastikan tidak double pencairan THR.

Sesuai Juknis dari Kementerian Keuangan Nomor 15 tahun 2024, Kemenag tengah mengupayakan agar THR bisa segera distribusikan. “Paling cepat 10 hari sebelum hari raya. Jika belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah hari raya,” jelas Guru Besar UIN Bandung itu. (JP/KN)

13 Prajurit TNI AD yang Terlibat Penyiksaan Anggota KKB Kini Ditahan dan Ditetapkan sebagai Tersangka

0

JAKARTA – TNI AD masih menyelidiki kasus dugaan penyiksaan kepada anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Definus Kogoya oleh TNI AD. Sejauh ini, Puspomad telah menemukan keterlibatan 13 prajurit dari Yonif 300 Raider/Brawijaya Kodam III/Siliwangi.

“Saat ini masih terus bekerja dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 42 orang prajurit TNI. Dan dari 42 prajurit tadi sudah ditemukan indikasi 13 prajurit yang benar-benar melakukan tindakan kekerasan,” kata Kadispenad Brigjen TNI Kristomei Sianturi di Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

“Kemudian ke-13 orang ini nanti akan ditetapkan sebagai tersangka,” imbuhnya.

TNI AD juga telah memerintahkan penahanan kepada 13 prajurit tersebut. Pengembangan kasus akan terus dilakukan untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat.

“Pangdam Cenderawasih sendiri sudah mengeluarkan surat perintah penahanan sementara dan nanti oknum prajurit TNI dari 300/Raider sendiri ini akan akan ditahan di fasilitas tahanan militer maksimum security yang ada di Pomdam III/Siliwangi,” pungkas Kristomei.

Sebelumnya, Amnesty International Indonesia memastikan bahwa orang dalam video yang viral disiksa adalah Orang Asli Papua (AOP). Dalam video itu, korban dalam keadaan kedua tangan diikat dari belakang, pria itu dimasukkan ke dalam drum warna biru berisi air yang memerah karena darah.

Kepala korban berulang kali dipukuli dan ditendangi secara kejam oleh para pelaku yang bertubuh tegap, berkaos dan berambut cepak, dan salah satunya memakai kaos hijau bertuliskan angka 300.

Para penyiksa yang memukuli dan menendangi korban secara bergantian juga terdengar mengatakan ujaran kasar seperti, “Angkat muka, angkat muka, angkat muka, anjing, bangsat!” Kemudian seorang lagi berkata kepada rekannya yang sedang memukul korban, “Gantian, gantian, sabar dulu.” Ada juga yang berkata, “Jangan main tangan”. (JP/KN)

Kemenkeu Kucurkan Rp 11,7 Triliun untuk Bayar THR Pensiunan PNS dan TNI/Polri

0

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telah mengucurkan sebesar Rp 11,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bayar THR pensiunan PNS dan TNI/Polri per 24 Maret 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai realisasi THR pensiunan itu paling cepat dibandingkan dengan realisasi THR untuk PNS dan TNI/Polri yang masih aktif.

“Pensiun realisasinya paling cepet dari Rp 11,7 triliun sudah terealisasi Rp 10,2 triliun sampai dengan 24 Maret 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA desidi Maret, Senin (25/3/2024).

Menkeu menjelaskan, pembayaran THR pensiun dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri. Terdiri dari Rp 9,98 triliun untuk 3,07 juta pensiunan yang dibayarkan melalui PT Taspen.

“Sedangkan Rp 168,6 miliar untuk 57,4 ribu pensiunan TNI/Polri yang dibayarkan melalui PT Asabri,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Taspen (Persero) mengumumkan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pensiunan telah dimulai sejak Jumat, 22 Maret 2024.

“Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan Tahun 2024 mulai dilakukan tanggal 22 Maret 2024,” bunyi pengumuman yang diunggah di akun Instagram resmi @taspen, dikutip Jumat (22/3/2024).

Dalam pengumuman itu, besaran THR yang akan cair merupakan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024. Terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan.

Adapun pensiunan yang akan menerima THR mulai 22 Maret 2024 merupakan mereka yang proses pembayaran pensiun pertamanya dilakukan diatas tanggal 13 Maret 2024.

Sementara itu, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2024 dan seterusnya, maka pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 dilakukan oleh Instansi. (JP/KN)

Melarikan Diri, Polisi Penusuk dan Penembak Debt Collector Ditetapkan sebagai DPO

0

PALEMBANG – Seorang anggota polisi Aiptu FN diduga melakukan penusukan dan penembakan kepada dua orang debt collector. Usai beraksi, Aiptu FN kini melarikan diri. Keberadaannya pun belum diketahui.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan, pihaknya telah menetapkan Aiptu FN sebagai daftar pencarian orang (DPO). Proses pengejaran kepada Aiptu FN masih berjalan.

“Kami sudah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap Aiptu FN,” kata Sunarto di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (25/3/2024).

Sunarto mengatakan, kasus ini menjadi atensi pimpinan Polri untuk segera diselesaikan. Sehingga pencarian kepada Aiptu FN akan dimaksimalkan supaya segera membuahkan hasil.

Selain itu, penyidik juga telah berkoordinasi dengan keluarga Aipti FN. Penyidik berharap keluarga kooperatif membantu pencarian Aiptu FN.

“Kami telah melakukan koordinasi dengan keluarganya dan FN diminta menyerahkan diri agar bisa menjalani proses lebih lanjut,” jelasnya.

Sebelumnya, viral video yang memperlihatkan Aiptu FN melakukan penyerangan kepada dua debt collector yakni DZ dan RB. Dalam tayangan itu, Aiptu FN sempat menodongkan pistolnya kepada para debt collector tersebut.

Istri dari Aiptu FN terlihat sempat berusaha menahan agar suaminya tidak menodongkan pistolnya. Namun, tembakan tetap dilepaskan oleh FN, walaupun tidak ada proyektil yang keluar, alias tembakan itu kosong tanpa amunisi.

Namun, salah satu debt collector dikabarkan mengalami luka tusuk senjata tajam yang dilakukan oleh FN. Peristiwa ini terjadi di halaman parkir salah satu mal di Jalan Pom IX, Palembang, pada Sabtu (23/3/2024).

Peristiwa ini ditengarai oleh Aiptu FN yang menunggak cicilan mobil sampai 2 tahun. Debt collector ini rencananya akan melakukan penagihan namun berujung cekcok hingga terjadi penembakan dan penusukan. (JP/KN)

Nama Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo Mencuat Jelang Pilgub Sulut

0

JAKARTA – Nama adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo muncul sebagai salah satu calon gubernur (Cagub) Sulawesi Utara (Sulut). Warga Sulut disebut ingin wilayahnya dibangun dan dipimpin langsung oleh putra asli daerah.

“Kalau kita bicara Pak Hashim yang dielus-elus untuk masyarakat Sulut itu menjadi sesuatu yang positif dan kebanggan bagi masyarakat Sulut. Karena mungkin masyarakat Sulut memanggil Pak Hashim dalam konteks membangun daerah, membangun kampungnya,” kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Ujang menilai Hashim memiliki kapasitas dalam memimpin daerah, khususnya Sulut. “Karena Pak Hashim punya kapasitas untuk itu. Bukan hanya mampu membangun Sulut, membangun Indonesia pun bisa dan mampu,” kata dia.

Oleh karena itu, Ujang menanggap suatu yang positif jika ada usulan agar Hashim maju sebagai cagub Sulut. Dia bahkan menyebut suatu kebanggaan bagi warga Sulut jika Hasyim mau atau berkenan maju menjadi Cagub Sulut.

“Karena memang Sulut membutuhkan Pak Hashim dalam konteks membangun Ibu Pertiwi dari daerah. Di situ juga ada kampung halaman ibu tercintanya. Dalam konteks itu saya melihat bahwa suatu kebutuhan masyarakat Sulut meminta Pak Hashim maju sebagai cagub Sulut,” kata dia.

Di sisi lain, Ujang berkeyakinan Hashim nantinya bisa berkoordinasi dengan Prabowo yang segera dilantik sebagai Presiden RI ke-8. Pembangunan nasional dipastikan memiliki koneksitas dengan pembangunan Sulut nantinya.

“Seandainya jadi Pak Hasyim maju sebagai Calon Gubernur Sulut itu sesuatu yang bagus, positif, dan akan membawa Sulut menuju kesejahteraan. Kita tahu bahwa Pak Prabowo kakak kandung dari Pak Hasyim sendiri jadi Presiden, jadi dalam konteks koneksitas pembangunan ya pasti akan maju Sulut,” kata dia.

Terakhir, Ujang mengaku yakin Hashim berpeluang besar memenangkan Pilkada Sulut jika benar-benar maju sebagai calon gubernur. “Kalau maju, sangat besar kemungkinan menangnya,” kata dia.

Dukungan agar Hashim maju dalam Pilkada Sulut muncul usai Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Efek Prabowo dinilai masih sangat terasa di Sulut. Beberapa tokoh masyarakat mengungkapkan pentingnya Prabowo untuk membangun Sulut dan memajukan adiknya Hashim untuk maju menjadi Gubernur Sulut.

Diketahui, Sulawesi Utara adalah lumbung suara dari Pak Prabowo. Buktinya Sulut memiliki presentasi kemenangan tertinggi di tingkat nasional. Karena masyarakat Sulut sangat bangga punya presiden berdarah kawanua, Ibunya Dora Sigar asli dari Langowan Minahasa.

Untuk itu, Prabowo pasti membangun Sulut menjadi lebih baik, apalagi jika adiknya Hashim Djojohadikusumo mau mencalonkan diri sebagai Gubernur dan jadi. Ini pasti sangat menguntungkan bagi Sulut, pembangunan akan maju pesat dan masyarakat pasti akan lebih sejahtera,” kata tokoh wirausaha muda Sulut, Mario Einstein Poli.

Menurut Poli, impian Sam Ratulangi di Bumi Nyiur Melambai ini dapat terwujudkan jika Sulut dipimpin orang kuat, kharismatik, bonafit dan memiliki jaringan yang luas, baik ke pemerintah pusat dan internasional layaknya Hashim.

“Ada banyak sekali calon pemimpin di Sulut, karena tak sedikit orang pintar di Nyiur Melambai ini. Namun, berdasarkan hipotesa saya, kalau Sulut dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo yang memiliki kriteria lengkap yakni pemimpin yang kuat, kharismatik, bonafit dan memiliki jaringan yang luas, baik ke pemerintah pusat maupun internasional,” urai Poli.

“Jika Presiden Jokowi meninggalkan IKN sebagai legacy-nya untuk Indonesia, maka Prabowo dan Hashim bisa menjadikan Sulut sebagai gerbang Asia Pacific di dunia jadi legacy mereka sebagai putra kawanua terbaik bangsa ini,” ucap Poli. (JP/KN)

Restorasi Sungai Loa Lemas: Langkah Menuju Pengendalian Banjir di Mangkuraja

TENGGARONG – Lurah Loa Ipuh Erri Suparjan menyoroti upaya restorasi sungai yang telah dilakukan sejak tahun 2023, terutama pada anak sungai Loa lemas. Kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk tim teknis dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, menunjukkan bahwa terjadi pendangkalan sungai, sehingga menyebabkan banjir di sekitar Jalan Mangkuraja.

Pada tahun 2023, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan, restorasi Sungai Loa Lemas telah berhasil dilaksanakan. Tahun 2024 ini, rencananya akan dilakukan normalisasi Sungai Loa Lemas, khususnya di wilayah 4 RT, yaitu RT 65, RT 71, RT 41, dan RT 70. “Normalisasi ini meliputi penggalian, pendalaman, dan pembenahan alur sungai, dengan tujuan utama untuk mengatasi masalah pendangkalan dan mengendalikan banjir,” ungkap Erri.

Selain itu, normalisasi juga bertujuan untuk mencegah pembangunan pemukiman di bantaran sungai, agar Sungai Loa Lemas tidak mengalami nasib serupa dengan sungai lain di Kecamatan Tenggarong yang dipadati pemukiman, yang menyebabkan air debit sungai menjadi tidak lancar akibat pembangunan yang tidak terkontrol.

Dengan normalisasi sungai ini, diharapkan dapat membantu petani yang beraktivitas di daerah ulu Sungai Tenggarong, terutama dalam menghadapi kendala alur irigasi yang tidak normal saat curah hujan tinggi. “Mudahan menjadi solusi juga berdampak kepada petani padi di hulu sungai agar aliran sungai kembali lancar,” harapnya.

Langkah-langkah awal ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir dan memperlancar arus air. Dengan demikian, diharapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat, terutama petani, dapat teratasi. “Diharapkan juga dengan adanya normalisasi sungai ini maka banjir yang biasa dialami oleh warga Mangkuraja bisa diatasi,” tambahnya.

Lurah Loa Ipuh, tidak menyebutkan detail anggaran Normalisasi dari Pemkab Kukar, karena Kelurahan Loa Ipuh hanya menerima program bukan pemilik program normalisasi. “Untuk anggaran normalisasi Sungai Loa Lemas itu Kelurahan Loa Ipuh kami hanya menerima manfaat, jadi pemkab yang berhak mengatakan anggarannya, tapi untuk prosesnya rencananya setelah lebaran ini, Normalisasi akan dilaksanakan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Hanafi

Lurah Maluhu Tri Joko Kuncoro Memaparkan Capaian Positif Tahun 2023

TENGGARONG – Lurah Maluhu Tri Joko Kuncoro dengan bangga menyampaikan berbagai prestasi yang berhasil diraih dalam kegiatan tahun 2023. Dalam penyampaiannya, ia menyatakan bahwa pihaknya telah dipercaya dengan beberapa amanah dan tanggung jawab yang menjadi kebanggaan bagi warga Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara(Kukar).

Salah satu capaian yang disorot adalah keberhasilan meraih juara satu dalam kompetisi tingkat RT se-Kabupaten Kutai Ketanegara 2023. Dalam kompetisi yang sengit, RT di wilayahnya berhasil mengungguli ribuan peserta lainnya, menjadi bukti keseriusan dalam mengelola administrasi dan menjaga kebersihan lingkungan. “Iya Alhamdulillah tahun kemarin kita mendapat juara 1 RT terbaik se-Kabupaten Kukar 2023,” ungkapnya

Selain itu, Bank Sampah yang dikelola oleh masyarakat setempat menjadi pilot proyek dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Kabupaten Kutai Ketanegara. Keberhasilan ini menarik perhatian pemerintah kukar, sehingga pengurus Bank Sampah tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain. “Iya untuk Bank Sampah kita juga Alhamdulillah terbaik bahkan dijadikan pengelola Bank Sampah percontohan Se-Kabupaten Kukar,” tambahnya.

Kelurahan Maluhu juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Institut Pertanian Bogor (IPB). Kerjasama ini tidak hanya memunculkan proyek-proyek unggulan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemuda lokal untuk berkembang dan belajar di luar negeri, seperti dua orang yang dikirim ke Jepang dan Thailand untuk mengikuti program pertanian. “Iya Alhamdulillah juga 2 orang petani milenial kita juga yang terbaik bahkan di sekolahkan ke luar negeri ke Jepang dan Thailand,” pungkasnya

Dengan capaian ini, Lurah Maluhu Tri Joko Kuncoro menyimpulkan bahwa upaya maksimal telah dilakukan, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan terus dijaga dengan baik.
“Alhamdulillah menurut saya prestasi kami sudah maksimal lah untuk tahun 2023,” tutupnya. (Han/adv)

Penulis : Hanafi