JAKARTA – Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mengaku tak khawatir untuk menjawab dan mematahkan argumentasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa pilpres 2024 yang disampaikan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di dalam sidang pendahuluan, Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Menurut Yusril, isi gugatan atau permohonan Anies-Muhaimin hanya berupa narasi, asumsi dan hipotesa, bukan bukti atau fakta terkait hasil pilpres 2024. “Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir, dan oleh Pak Bambang Wijayanto (kuasa hukum). Intinya kami menilai bahwa permohonan ini banyak narasi, asumsi, hipotesa, daripada menyampaikan bukti,” kata Yusril di gedung MK.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan, narasi dan asumsi bukanlah bukti terhadap dugaan kecurangan pemilu 2024. Karena itu, apa yang disampaikan kubu Anies-Muhaimin harus dibuktikan lagi.

“Begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan, lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti, yang diungkapkan di persidangan ini,” tegas Yusril.

Oleh karena itu, Yusril memastikan pihaknya tidak terlalu sulit untuk menjawab dan mematahkan argumentasi dari kubu Anies-Muhaimin. Tim Pembela Prabowo-Gibran, akan menyiapkan dan mematangkan jawaban atas isu gugatan tersebut yang akan diserahkan pada Kamis (28/3) besok.

“Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu, oleh karena yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan di persidangan,” pungkas Yusril. (JP/KN)

JAKARTA –  Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari peserta Pilpres 2024. Serta, MK dapat memutuskan agar KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang khusus untuk pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, pada 26 Juni 2024.

“Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran selaku paslon pserta Pilpres 2024. Memerintahkan pada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di seluruh tempat pemungutan suara, selambat-lambatnya pada 26 Juni 2024,” kata Todung saat membacakan petitum dalam sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2024 di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Todung menjelaskan, perhelatan Pilpres 2024 banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Sebab, banyak dilakukan berbagai pelanggaran Pemilu yang seharusnya berjalan jujur, adil dan bebas.

“Sesuai Pasal 22e UUD 1945, pasal tersebut sudah dilanggar terang-terangan,” ucap Todung.

Todung menekankan, dalam membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024, MK harus
berani melakukan pembuktian yang tidak sempit, yang hanya terbatas pada perolehan suara. Menurutnya, pembuktian itu harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pelanggaran yang dilakukan sejak prapencoblosan dan pascapencoblosan.

Pasalnya, dalam perkara PHPU selama ini MK hanya menyentuh masalah perbedaan perolehan suara, yang tidak melihat keseluruhan integritas Pemilu. Sebab, proses pada tahap prapencoblosan dan pascapencoblosan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

“Desain MK dalam menyelesaikan PHPU adalah desain yang luas dan menyeluruh dalam artian memeriksa semua pelanggaran yang terjadi pada semua tahapan,” tegas Todung.

Todung berujar, makna itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24c ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan MK menyelesaikan PHPU dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan.

“Memutus perselisihan tentang hasil pemilu jelas MK berwenang dan berkewajiban untuk memeriksa perkara PHPU dengan lengkap melihat semua tahapan dalam perspektif yang holistik. Inilah desain konstitusional hanya dengan membaca bunyi pasal itu,” pungkas Todung. (JP/KN)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan progres terkait tunjangan pionir PNS yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anas menyebut, kebijakan terkait insentif yang akan diberikan kepada PNS yang bersedia pindah ke IKN hampir final. Anas mengaku akan melaporkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Rapat Terbatas dalam waktu dekat.

“Hampir selesai. Kemarin baru akan kami laporkan di ratas, tapi skemanya sudah mulai ada,” kata Anas saat ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

Anas tidak memastikan kapan ratas tersebut akan digelar. Hanya saja, saat ditanya perihal waktu pelaksanaan Ratas terkait tunjangan pionir, dia menyatakan akan dilakukan pada bulan ini atau sebelum libur lebaran. “Bulan ini Insya Allah,” imbuhnya.

Mantan Bupati Banyuwangi ini juga mengatakan, usai dilaporkan dalam Ratas untuk disetujui Presiden Jokowi. Selanjutnya, detail skema dari tunjangan tersebut baru bisa diumumkan ke publik setelah disetujui juga oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Setelah kami laporkan di Ratas ke Presiden, jika beliau kemudian setujui dan Kementerian Keuangan oke. Nanti baru bisa kami umumkan. Tapi skenario nya sudah keliatan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anas juga sempat membeberkan bahwa paket tunjangan pionir yang akan diberikan ke PNS yang pindak ke IKN salah satunya adalah tunjangan kepindahan alias biaya packing.

Biaya packing tersebut meliputi sejumlah keluarga PNS yang ditanggung, meliputi satu ASN, pasangan ASN, dua anak, dan satu Asisten Rumah Tangga (ART).

“Tetapi komponennya adalah pertama siapa saja yang akan ditanggung, untuk pemindahan itu, satu ASN, pasangan ASN, dua anak, dan juga satu ART,” kata Anas beberapa waktu lalu di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat konferensi pers THR dan Gaji ke-13. (JP/KN)

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kena tegur oleh petugas keamanan Mahkamah Konstitusi (MK), lantaran menggunakan ponselnya saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 berlangsung di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Momen itu terjadi saat tim hukum nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menyampaikan pendapat dalam sidang pendahuluan.

Bahkan, petugas keamanan sempat terlihat menghampiri kursi pemohon, tempat Cak Imin duduk. Anies dan Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus juga duduk di barisan kursi yang sama.

Cak Imin terlihat sedang menggunakan ponselnya. Saat petugas menghampiri tempat duduk mereka, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu langsung menurunkan ponselnya.

Ketua MK Suhartoyo mengimbau kepada para peserta sidang agar tidak menggunakan ponsel selama berjalannya sidang. Dia tidak menegur langsung Cak Imin, melainkan menegur para kuasa hukum yang ada di ruangan sidang.

“Kalau tadi Majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone tetapi karena kami masih menjaga, dan ini persidangan pertama saya kira masih dipahami. Tetapi besok-besok saya minta supaya tidak terulang kembali,” kata Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta.

Sementara itu, capres Anies Baswedan sempat menyampaikan pendapat dalam sidang pendahuluan. Anies menyebut, berbagai praktik penyimpangan terjadi saat gelaran Pemilu 2024, salah satunya penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.

“Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ungkap Anies menyampaikan pendapatnya.

Anies pun membeberkan praktik culas lainnya. Ia mengungkapkan, aparat di sejumlah daerah mengalami tekanan dan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik. Serta adanya penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, seperti bantuan sosial (bansos) yang digunakan menjadi alat transaksional untuk memenangkan salah satu paslon.

“Bahkan, intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita, berada dalam bahaya yang nyata,” cetus Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan bahwa bentuk praktik lancung ini biasanya dilihat dalam Pilkada. Namun, kini terjadi pada skala yang lebih besar, yakni Pilpres.

Oleh karena itu, Anies menekankan bahwa dirinya akan menghadirkan bukti-bukti kecurangan Pilpres 2024 ke dalam persidangan. Hal ini penting, untuk mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

“Izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK ini,” pungkas Anies. (JP/KN)

JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti tingginya ongkos politik pada Pemilu 2024. Kondisi ini harus bisa dibenari oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk periode 2024-2029.

“Titipan saya Bapak Prabowo, Pemilu 2024 ini banyak hal yang mesti kita pelajari baik-baik, di satu sisi ada good news tetapi di sisi lain ada bad news, yang mengganggu pikiran kita adalah Pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar, melampaui batas kewajaran. Demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi, Ini mesti diselamatkan,” kata SBY dalam acara buka puasa bersama Prabowo di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

SBY mengatakan, melihat kondisi politik semacam ini, tidak boleh rakyat dijadikan kambing hitam. Sebab, sistem pemilunya yang harus dibenahi.

“Kita tidak boleh menyalahkan rakyat, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah dan tentunya disempurnakan agar Pemilu 5 tahun mendatang dan seterusnya menjadi Pemilu yang baik,” imbuhnya.

Presiden keenam RI ini menilai, pemilu adalah masa depan Indonesia sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, perbaikan sistem ini ia titipkan kepada Prabowo.

“Saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan in you Bapak Prabowo we trust,” pungkas SBY.

Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

“Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.

Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.

Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. “Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” ucap Hasyim.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan. (JP/KN)