BOGOR – Hujan yang mengguyur kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak dini hari membuat Bendung Katulampa berstatus siaga 3 pada Jumat (23/1/2026).

Pelaksana Bendung Katulampa Andi Sudirman mengatakan tinggi muka air (TMA) Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa tercatat 90 sentimeter pada pukul 11.00 WIB. “Pada pukul 11.00 WIB TMA Ciliwung mencapai 90 sentimeter dengan status siaga 3,” ujar Andi.

Berdasarkan pantauan di kawasan Gunung Mas, Cisarua, hujan turun tanpa henti sejak dini hari hingga siang hari. Intensitas hujan juga disertai kabut tebal yang menyelimuti kawasan Puncak.

Sebelum naik status siaga 3,  pada pukul 10.23 WIB, TMA Ciliwung masih berada di angka 80 sentimeter dengan status siaga 4 atau normal. Kondisi cuaca di sekitar bendung terpantau gerimis.
Sementara itu, tinggi muka air di Pintu Intake Kalibaru atau Saluran Induk Katulampa tercatat stabil di angka 30 sentimeter.

Petugas Bendung Katulampa terus melakukan pemantauan debit air Sungai Ciliwung seiring masih berlangsungnya hujan di wilayah hulu.

Masyarakat di sepanjang aliran Sungai Ciliwung diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air apabila hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi terus terjadi. (ANT/KN)

TARUTUNG – Warga Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Selatan Roslina Nasution mengharapkan agar hunian sementara (huntara) yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pemerintah setempat segera rampung dan dihuni oleh penyintas bencana.

“Kami melihat pembangunan hunian ini cukup cepat dan kalau bisa segera dapat dihuni,” kata dia di Tapanuli Utara, Jumat (23/1/2026).

Roslina mengaku kasihan melihat penyintas yang masih belum memiliki hunian karena rumah mereka diterjang longsor.

“Kasihan kali melihat mereka dan kami ingin rumah yang dibangun cepat oleh pemerintah ini segera ditempati,” kata wanita berusia 74 tahun tersebut.

Ia mengatakan rumah miliknya berada 50 meter dari lokasi huntara tersebut dan memang tidak terdampak.

“Tapi setiap hari saya datang melihat proses pengerjaan huntara. Saya akui memang cepat,” kata dia.

BNPB bekerja sama dengan Pemkab Tapanuli Utara membangun 40 unit hunian sementara di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting yang berlokasi delapan jam perjalanan darat dari Kota Medan.

Sebelumnya pengembang mengebut pengerjaan 40 unit hunian sementara (huntara) di Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara agar segera dapat dihuni penyintas bencana longsor di daerah setempat.

“Saat ini proses pembangunan sudah mencapai 80 persen dan ditarget di akhir Januari sudah serah terima dengan korban bencana,” kata penanggung jawab huntara PT Haza Gemilang Abadi, Kevin Hasiolan Pasaribu di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (23/1/2026).

Hunian sementara ini berdiri di atas tanah seluas 24 meter persegi dengan konsep rumah tumbuh.
Menurut dia, jika pemerintah ingin mengubah menjadi hunian tetap sangat memungkinkan karena ada ruang di depan rumah ini seluas empat meter yang dapat dikembangkan sebagai hunian tetap.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB Sumut) per 22 Januari 2026 sebanyak 14.033 jiwa dari 3.509 kepala keluarga terdampak bencana banjir dan tanah longsor.

Pusdalops mendata korban meninggal dunia akibat bencana tersebut tercatat sebanyak 36 orang dan dua orang masih dinyatakan hilang. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan bahwa dia tidak ada di rumah pemilik biro travel dan perjalanan haji PT Maktour Fuad Hasan Masyhur saat penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya tidak di lokasi. Yang ada waktu itu masih istri saya. Kebetulan ya mungkin ini saya jelaskan dikit ya. Kalau kultur orang dari keturunan Timur Tengah itu kan biasa satu rumah itu memang isinya ramai gitu. Keluarga anak-anak itu jadi satu kan,” katanya usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Dito memenuhi panggilan tim penyidik, Jumat hari ini untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Tim penyidik KPK menanyakan kepada Dito mengenai pemilik biro PT Maktour Fuad Hasan Masyhur perihal pembahasan kuota haji dalam kasus tersebut.

“Ditanya saja Pak Fuad sebagai bapak dari istri saya sempat bertanya atau enggak, ya saya, saya sudah sampaikan. Cuma satu pertanyaan kok. Ya, cuman sekali, ada satu pertanyaan doang, pernah membahas atau tidak,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Qoumas, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA).

Selain ditangani KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

MAKASSAR – Tim SAR Gabungan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK-THT berhasil mengevakuasi tujuh paket kantong korban dari lokasi kejadian wilayah pegunungan Bulusaraung, Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah, cuaca pada hari ini memungkinkan untuk dilaksanakannya evakuasi melalui jalur udara. Hal ini juga didukung oleh kemampuan pesawat yang digunakan serta keahlian dan profesionalisme seluruh crew pesawat yang terlibat dalam operasi,” kata Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii di Makassar, Jumat (23/1/2026)

Tujuh paket kantong korban tersebut, dibawa melalui udara menuju Pangkalan Udara (Lanud) Hasanuddin selanjutnya di bawa jalur darat menggunakan tujuh ambulans ke Posko DVI Biddokes Polda Sulsel, di jalan Kumala Makassar untuk dilaksanakan identifikasi oleh tim DVI gabungan.

” Enam kantong jenazah, dan satu kantong body part (potongan tubuh),” katanya.

Ia menjelaskan, hari ini SRU udara berhasil melaksanakan evakuasi sebanyak tujuh paket dari lokasi operasi, dengan koordinasi yang ketat antarunsur serta pengawasan langsung dari pimpinan guna memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan terkendali.

Dalam operasi udara tersebut, Panglima Komando Operasi (Pangkoops) AU II dan Kepala Basarnas berada di helikopter Caracal TNI AU untuk memantau langsung jalannya evakuasi. Tujuh paket ini diterbangkan ke Lanud Hasanuddin.

Sedangkan Kapolda Sulsel juga turut on board di helikopter Bell 429 melakukan pemantauan, serta untuk dukungan tambahan diberikan melalui pengerahan helikopter Basarnas Dauphin HR 3601.

Mohammad Syafii merinci bahwa helikopter Caracal TNI AU melaksanakan tiga sorti penerbangan, dengan rincian sorti pertama menjemput dua paket, sorti kedua menjemput dua paket, dan sorti ketiga menjemput satu paket dari lokasi evakuasi.

Selain itu, helikopter Basarnas Dauphin HR 3601 melaksanakan dua sorti penerbangan, di mana sorti pertama berhasil menjemput satu paket, dan sorti kedua kembali menjemput satu paket, sehingga total evakuasi udara pada hari ini mencapai tujuh paket.

Dengan penyerahan tujuh paket ditambah empat paket sebelumnya, ke tim DVI, jumlahnya sebanyak 11 paket, 10 kantong jenazah dan satu paket kantong body part (potongan tubuh) disatukan. Tercacat sudah tiga korban terindentifikasi, dan masih ada tujuh korban lainnya belum teridentifikasi.

Pesawat naas ini membawa 10 orang, tujuh kru pesawat dan tiga orang penumpang mengalami kecelakaan di wilayah pegunungan Bulusaraung pada Sabtu, 17 Januari 2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memantau aktivitas rekening pejabat di Kementerian Keuangan untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Menkeu menyatakan dirinya memiliki akses terhadap rekening seluruh pejabat di bawah kepemimpinannya. Namun, pengawasan hanya akan dilakukan terhadap pegawai tingkat eselon I sampai eselon III.

“Saya punya akses (ke rekening) pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon III,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Pemeriksaan harta kekayaan dan aset pejabat Kemenkeu juga mencakup Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) serta data pembanding lain dari tahun ke tahun.

Untuk eselon I, menurut Purbaya, kebanyakan pejabat memiliki jejak transaksi yang cenderung wajar. Dia menduga hal ini dipengaruhi oleh keterampilan mereka di bidang keuangan.

“Sebagian besar eselon I juga saya lihat. Jago-jago mereka. Flat. Mungkin (keterampilan) mereka bagus,” tambahnya.

Purbaya tidak secara spesifik menyampaikan komentar tentang eselon II dan III. Sedangkan untuk pegawai pada tingkat di bawahnya, Purbaya mengatakan baru akan melakukan pemeriksaan harta kekayaan ketika mereka akan naik jabatan.

“Jadi, nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi pejabat kami dari pengawasan. Mudah-mudahan ke depan membaik. Tentu saja nggak akan sempurna, karena mereka cukup canggih,” tuturnya.

Hari ini, Purbaya melantik empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Utara sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan menjaga kesinambungan layanan perpajakan kepada masyarakat.

“Ini kita ada penggantian pejabat-pejabat pajak, (karena) ada yang masih KPK dan lain-lain. Kalau sibuk di KPK kan bisa mengganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan atas dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2016–2019 Arcandra Tahar mengklaim tidak mengetahui adanya optimalisasi hilir tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina (Persero).

Pasalnya saat merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina kala itu, dia mengaku tidak pernah diikutsertakan dalam rapat, perencanaan, pelaksanaan, maupun laporan optimalisasi hilir.

“Jadi saya tidak mengetahui pula proses pergantian Peraturan Menteri ESDM terkait hal tersebut,” ungkap Arcandra saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/1) malam.

Dirinya menuturkan perubahan Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018 menjadi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2021 terjadi saat dirinya tak lagi menjabat di Kementerian ESDM.

Meski begitu, menurut dia, Permen ESDM 42/2018 tidak ada hubungannya dengan optimalisasi hilir, tetapi terkait minyak mentah hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang selama ini diekspor, namun diharapkan bisa diserap oleh kilang Pertamina.

Arcandra menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023, yang menyeret anak tersangka Riza Khalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, sebagai terdakwa.

Pada kasus itu, Kerry didakwa memperkaya diri sebesar Rp3,07 triliun, sehingga merugikan negara sebesar Rp285,18 triliun.

Selain Kerry, terdapat pula Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) tahun 2023–2024 Agus Purwono, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) tahun 2022–2024 Yoki Firnandi, Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA) Gading Ramadhan Juedo, serta Komisaris PT JMN Dimas Werhaspati, yang menjadi terdakwa dalam sidang yang sama.

Terdapat pula terdakwa lainnya dalam persidangan, yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Riva Siahaan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Maya Kusuma, Vice President Trading Produk Pertamina Patra Niaga Edward Corne periode 2023-2025, serta Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) periode 2022-2025 Sani Dinar Saifudin.

Kesembilan terdakwa diduga telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan negara senilai Rp285,18 triliun.

Kerugian negara dimaksud meliputi kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar AS dan Rp25,44 triliun, kerugian perekonomian negara Rp171,99 triliun, serta keuntungan ilegal 2,62 miliar dolar AS.

Disebutkan bahwa perhitungan kerugian perekonomian negara dan keuntungan ilegal terjadi karena sistem tata kelola dan rantai pasok minyak mentah dan BBM belum optimal dan efisien, serta tidak adanya integrasi dan optimalisasi dalam rantai pasok dari hulu ke hilir.

Dalam kondisi lifting minyak bumi yang rendah, seharusnya produksi minyak mentah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan kilang di dalam negeri, sebagaimana PermenESDM 42/2018 juncto Permen ESDM 18/2021 yang mengatur optimalisasi pemanfaatan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri.

Namun demikian, pelaksanaan tata kelola minyak oleh Pertamina dan anak usahanya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diduga berdampak pada suplai minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri yang tidak maksimal, di mana minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri justru diekspor.

Sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah di kilang dalam negeri, dilakukan impor minyak mentah. Hal tersebut menyebabkan inefisiensi dalam produksi BBM di kilang dan berdampak pada biaya produksi yang mahal oleh kilang dalam memproduksi BBM.

Atas perbuatannya, kesembilan terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di atas panggung Annual Meeting Davos, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) sore waktu setempat, menegaskan Indonesia tegas memilih jalan menuju perdamaian dan stabilitas global daripada kekacauan.

Sikap politik Indonesia itu disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan sejumlah pemimpin negara, ekonom-ekonom ternama dunia, kelompok investor global, para pengusaha dunia, akademisi dan praktisi yang seluruhnya berkumpul di Congress Hall untuk menyimak pidato khusus dari Prabowo.

“Jika anda ingin mengambil satu hal dari pidato saya hari ini, inilah pesannya: Indonesia memilih perdamaian daripada kekacauan,” kata Presiden Prabowo.

“Kami ingin menjadi sahabat bagi semua. Tidak menjadi musuh bagi siapa pun. 1.000 sahabat terlalu sedikit bagi kami, satu musuh terlalu banyak,” sambung Presiden.

Prabowo kemudian menegaskan sikap tersebut menjadi dasar dari arah dan kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persahabatan, tanggung jawab, perdamaian, stabilitas, dan keberlanjutan.

“Kami ingin menjadi tetangga yang baik, warga dunia yang baik dan bertanggung jawab, melindungi lingkungan, serta menjaga alam. Kita tidak boleh merusak alam. Kita harus dapat hidup berdampingan dengan alam, dan menjadi bagian dari masa depan yang penuh harapan,” ujar Presiden.

Komitmen tersebut, Presiden menyampaikan, pun dibangun di atas fondasi pemerintahan yang kokoh, yaitu kebijakan publik yang sehat dan kredibel.

“Harapan harus berdasarkan kredibilitas, tata kelola kebijakan publik yang sehat, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Presiden.

Di bagian penghujung pidatonya, Presiden Prabowo kemudian mengajak pemimpin negara-negara dunia dan para pemangku kepentingan global untuk bersama-sama membangun masa depan yang damai dan inklusif.

“Mari kita membangun dunia yang ingin kita tinggali bersama. Mari kita melanjutkan perjalanan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua, hidup dalam damai, kebebasan, persahabatan, toleransi, hidup berdampingan, dan kerja sama bagi semua ras, semua etnis, dan semua agama,” kata Presiden.

Presiden Prabowo memberikan pidato khususnya di Congress Hall, yang merupakan lokasi utama acara World Economic Forum 2026. Di panggung yang sama, pemimpin-pemimpin negara lainnya juga memberikan pidato khusus, di antaranya seperti Presiden Amerika Serikat Donald J Trump, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Di atas panggung Davos, Presiden Prabowo memaparkan visinya, capaian-capaian pemerintah, dan strategi ekonominya — yang kemudian disebut sebagai “Prabowonomics” oleh sejumlah kalangan.

Sejumlah menteri dan pejabat negara turut menyimak pidato khusus Presiden Prabowo di Congress Hall, di antaranya Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Selanjutnya, ada Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, dan ada pula Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (ANT/KN)