JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan menilai bahwa kebijakan penarikan royalti musik sebagai kepentingan melindungi pencipta dan pengguna lagu.

“Pemerintah segera dapat menyesuaikan dan melakukan perubahan Undang-undang untuk kepentingan serta melindungi pencipta dan para pelaku-pelaku seperti penyanyi dan sebagainya,” ucap Wamenko Otto di Tangerang, Jumat (8/8/2025).

Ia menegaskan bahwa aturan dalam UU yang mengatur terkait hak cipta perlu dilakukan pembenahan dengan menyesuaikan perkembangan jaman.

Penyesuaian itu, ujar dia, antara lain adalah setiap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) harus bisa menyesuaikan sebagai menemukan solusi atas polemik royalti lagu untuk musisi tersebut.

“Jadi mudah-mudahan, kalau ini perubahan Undang-undang berjalan terkait hak cipta bisa menjadi ketegasan hukum. Karena saya tahu beberapa hasil pengadilan ada yang tidak sesuai harapan masyarakat,” terangnya.

Selain itu, dari beberapa perkara di persidangan mengenai permasalahan hak cipta karya juga saat ini telah menjadi perhatian lebih dari pemerintah, sehingga dengan adanya kebijakan baru bisa menjadi solusi atas jawaban yang selama ini diharapkan masyarakat.

“Kasus di Bali umpamanya dan juga Agnez Mo dan sebagainya. Ini merupakan perhatian pemerintah dan semoga dengan kasus seperti itu pemerintah segera dapat menyesuaikan perubahan Undang-undang sebagai kepentingan masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan, setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial, termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran dan hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum Agung Damarsasongko mengungkapkan hal tersebut berlaku meskipun pelaku usaha telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music atau layanan streaming lainnya.

Ia menjelaskan layanan streaming bersifat personal, tetapi ketika musik diperdengarkan kepada publik di ruang usaha, maka hal itu sudah masuk kategori penggunaan komersial sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah.

Agung mengatakan pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mempersoalkan terminologi operasi tangkap tangan (OTT) dengan menyatakan OTT Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis (ABZ), telah sesuai aturan.

“Tangkap tangan itu sendiri misalkan karena ditemukan pada saat terjadinya tindak pidana orang itu, atau sesaat setelahnya diteriakkan oleh khalayak ramai bahwa dia adalah pelakunya, atau pada saat ditemukan bukti-bukti padanya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

Menurut Asep, KPK mulanya menerbitkan surat perintah penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada awal 2025.

Pada pertengahan Juli 2025 hingga beberapa waktu lalu, kata dia, KPK mendapatkan informasi terjadi peningkatan komunikasi dan terdapat proses penarikan sejumlah uang untuk diberikan kepada sejumlah pihak.

“Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan atau membagi tim menjadi tiga tim,” katanya.

Tiga tim tersebut bertugas untuk melakukan OTT di tiga lokasi, yakni Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan.

“Jakarta disentuh dulu dapat orangnya, kemudian di Kendari disentuh dulu dapat orangnya. Dari situ didapatkan informasi bahwa penyerahan uang maupun barang kemudian juga perintah-perintah yang diberikan itu kepada saudara ABZ juga. Walaupun memang dari informasi awal sudah kami ketahui,” ujarnya.

Ia melanjutkan, “Informasi tambahan dari para terduga yang kami amankan di Jakarta maupun Kendari membuat kami sangat yakin bahwa saudara ABZ ini adalah juga terduga yang harus kami amankan. Untuk itu, tim yang ada di Makassar bergerak untuk melakukan kegiatan tangkap tangan kepada saudara ABZ.”

Sebelumnya, Surya Paloh setelah menghadiri Rakernas NasDem di Makassar, Jumat (8/8), menginstruksikan kadernya di Komisi III DPR RI untuk memanggil KPK dalam rapat dengar pendapat dan memperjelas terminologi OTT.

Menurut dia, OTT semestinya merupakan peristiwa penangkapan yang terjadi di satu tempat, dan ada transaksi antara pemberi dan penerima yang melanggar norma hukum.

“Akan tetapi, kalau yang satu melanggar normanya di Sulawesi Utara, katakanlah si pemberi, dan yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus?,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah dua badan baru di struktur organisasi Kementerian Pertahanan, yaitu Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta Badan Cadangan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025.

Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan ditandatangani Presiden Prabowo di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2025, yang salinannya diterima ANTARA di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dalam Perpres itu, Presiden Prabowo juga mengubah nomenklatur beberapa nama organisasi di internal Kementerian Pertahanan, di antaranya Badan Logistik Pertahanan (Baloghan) yang semula Badan Sarana Pertahanan (Baranahan), kemudian ada Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan) yang semula bernama Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) yang semula bernama Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), kemudian terakhir ada Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (IKIP), yang semula bernama Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan).

Aturan mengenai struktur baru Kementerian Pertahanan, yaitu Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan ditemukan dalam Bagian Kedelapan A, Pasal 35A ayat (1) dan ayat (2), kemudian Pasal 35B, Pasal 35C, dan Pasal 35D.

Pasal 35A ayat (1) Perpres Nomor 85 Tahun 2025 mengatur: “Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri”.
Kemudian pada ayat (2), Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan dipimpin oleh seorang kepala Badan.

Kemudian, Pasal 35B Perpres Nomor 85 Tahun 2025 mengatur: “Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 35C Perpres No. 85/2025 mengatur fungsi Badan Pemeliharaan dan Perawatan, yaitu menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, dan koordinasi kegiatan farmasi pertahanan; melaksanakan pemeliharaan dan perawatan alat peralatan pertahanan dan keamanan, serta sarana pertahanan; dan melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan farmasi pertahanan.
Tiga fungsi lainnya, memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, dan koordinasi kegiatan farmasi pertahanan, selanjutnya melaksanakan administrasi badan, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Terakhir, Pasal 35D mengatur soal struktur organisasi Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan, yang terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak lima pusat.

Sementara itu, aturan mengenai Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan ditemukan dalam Bagian Kedelapan B, Pasal 35E ayat (1) dan ayat (2), kemudian Pasal 35F, Pasal 35G, dan Pasal 35H ayat (1) sampai dengan ayat (10). (ANT/KN)

BANDUNG – Inovasi otomotif karya anak bangsa hadir di ajang Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025. Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama mitra industri memamerkan prototipe kendaraan otonom listrik bernama AVA, Kamis (7/8), yang menjadi ikon baru transformasi digital sektor otomotif nasional.

AVA (Autonomous Vehicle) dikembangkan sebagai solusi mobilitas cerdas berbiaya rendah untuk mendukung sektor logistik, industri, dan pariwisata di Indonesia. Berbeda dari kebanyakan kendaraan otonom yang mengandalkan sensor mahal seperti LiDAR atau GPS, AVA menggunakan teknologi computer vision berbasis kamera dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk bernavigasi, bahkan dalam berbagai kondisi cuaca dan pencahayaan.

“Mobil ini bergerak dengan mengikuti marka jalan. Jadi, infrastruktur pertama yang perlu dibangun adalah jalan dengan marka khusus,” jelas Luqman Ardiseno, mahasiswa S2 Teknik Manufaktur ITB sekaligus asisten dosen yang terlibat dalam pengembangan AVA.

Pengembangan AVA dimulai sejak 2017 dan prototipe awal berskala besar telah diuji di Pelabuhan Teluk Lamong, Jawa Timur, dengan hasil positif. Kendaraan ini dirancang untuk beroperasi di area terbatas seperti bandara atau pelabuhan.

Secara teknis, AVA menggunakan motor BLDC 3 kW, baterai LiFePO₄ 72 V 9 kWh, dan sistem penggerak rear drive. Tenaga listriknya mampu menempuh jarak hingga 100 kilometer dalam sekali pengisian selama delapan jam. Bobotnya hanya sekitar 500 kilogram, berkapasitas 4–7 penumpang, dan dikendalikan melalui sistem drive-by-wire dengan antarmuka layar sentuh.

Keamanan tetap menjadi prioritas. Sensor kamera membaca marka jalan dan mengirim data ke komputer pusat untuk mengarahkan kendaraan, sementara sensor jarak akan menghentikan mobil jika ada objek dalam radius 40 sentimeter.

“Kami memangkas penggunaan sensor mahal, tapi tetap menjaga keamanan,” tambah Luqman.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto yang turut menguji coba AVA pada Sabtu (9/8/2025) pagi, di KSTI 2025, menilai AVA memiliki prospek penerapan yang luas. Ia bahkan mengusulkan uji coba kendaraan ini di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

“Luas, cocok untuk keliling dari satu anjungan ke anjungan lain. Karena ini autonomous, mungkin kalau di luar lebih besar akan baik,” ujarnya.

Brian juga menilai harga AVA yang sekitar Rp250 juta per unit bisa bersaing dengan produk serupa di pasaran.

“Nanti kita dorong supaya bisa uji coba dan diimplementasikan di beberapa lokasi,” tambahnya.

Sekadar diketahui, AVA dirancang sesuai karakteristik infrastruktur lokal Indonesia, menjawab tantangan yang sering dihadapi kendaraan otonom impor. Prototipe ini telah mencapai Technology Readiness Level (TRL) 7–8, artinya siap demonstrasi di lingkungan nyata dan menuju tahap komersialisasi.

Pengembangan ini melibatkan kolaborasi ITB dengan PT Inovasi, EPS, dan Tessa. Keberhasilan AVA sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong transformasi ekonomi dari ekstraktif menuju industri bernilai tambah tinggi berbasis teknologi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menilai AVA sebagai bukti nyata kolaborasi riset dan inovasi anak bangsa yang berdampak. Dengan proyeksi pasar global kendaraan otonom mencapai USD 300–400 miliar pada 2035, AVA dinilai memiliki potensi menembus pasar internasional.

Pewarta : Nicha R

BANDUNG – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memastikan dana beasiswa tetap aman dan digunakan sesuai peruntukannya, meskipun sempat dilakukan penyesuaian kuota penerima.

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, Mohammad Lukmanul Hakim menanggapi pertanyaan wartawan terkait evaluasi efektivitas program dan perbandingan dengan temuan di program bantuan pendidikan lain.

Pertanyaan tersebut mengacu pada pengalaman masa lalu ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengeluhkan penggunaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dinilai tidak efektif, serta temuan evaluasi dan beberapa skema beasiswa.

Menanggapi hal itu, Lukmanul menegaskan bahwa LPDP mengelola dana secara terpisah sesuai mandat yang diberikan.

“Ketika Rp154 triliun itu dikelola, investasinya tidak nyebar ke mana-mana, tidak blended dengan dana lain. Dana beasiswa tetap untuk beasiswa, dana kebudayaan hanya untuk kebudayaan,” ujarnya dalam konferensi pers hari ke-3 Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di ITB Bandung, Sabtu (9/8/2025).

Ia menjelaskan, meskipun pernah diberitakan ada pengurangan kuota beasiswa, dana tersebut tidak hilang atau dialihkan.

“Kalaupun dikurangi sekarang, dana itu tetap ada di rekening LPDP untuk membiayai tahun berikutnya. Kami menjaga agar tidak habis-habisan di tahun ini lalu tahun depan bingung,” kata Lukmanul.

Menurutnya, perubahan jumlah penerima beasiswa lebih disebabkan penyesuaian kebutuhan dan perencanaan jangka panjang. LPDP, lanjutnya, perlu mempertimbangkan keberlanjutan program agar manfaatnya bisa dirasakan secara konsisten di tahun-tahun mendatang.

Lukmanul juga menegaskan LPDP secara rutin melakukan evaluasi program.

“Sampai saat ini program yang sudah dijalankan efektif dan banyak memberi manfaat bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia. Memang ada catatan di sana-sini yang berkembang di media sosial, tetapi secara umum kami melihat tren positif,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya penyimpangan, ia mengakui hal itu bisa terjadi dalam skala kecil. “Penyimpangan pasti ada dalam pengelolaan program, tetapi jumlahnya sangat minor dan manageable,” kata Lukmanul.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen LPDP menjaga efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan program agar dana yang dikelola negara dapat memberi kontribusi maksimal bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pewarta : Nicha R