JAKARTA – Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri yang merupakan kesimpulan Komisi III DPR RI, yang salah satunya menetapkan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden, bukan berbentuk kementerian.

“Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, terhadap laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Percepatan Reformasi Polri, apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026), yang dijawab setuju oleh seluruh Anggota DPR RI dalam rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar 8 poin Percepatan Reformasi Polri itu menjadi keputusan yang mengikat antara DPR RI dengan pemerintah, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berikut delapan poin Percepatan Reformasi Polri, yang juga sudah ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo:

1. Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisi III DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

3. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan undang-undang Polri.

4. Komisi III DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wassidik, Inspektorat, dan Propam

5. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Perencanaan dan Penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip berbasis akar rumput (bottom up), yaitu diawali dari usulan kebutuhan dan masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK No. 62 Tahun 2023 dan PMK No. 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan.

6. Komisi III DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititikberatkan pada reformasi kultural mulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.

7. Komisi III DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan.

8. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah berdasarkan UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta peraturan perundang-undangan terkait. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina memberikan relaksasi terhadap kebijakan pembatasan solar di daerah bencana, demi percepatan proses pemulihan pascabencana di berbagai wilayah di Sumatera.

“Pemerintah atau kontraktor menyewa (alat berat) 24 jam tapi karena solarnya dibatasi 35-40 liter, akhirnya mereka bekerja hanya 8 jam,” kata Tito dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Tito berharap pasokan solar ke daerah bencana bisa terus ditambah dan ada relaksasi pembatasan pembelian solar agar para pihak yang terlibat proses pemulihan pascabencana Sumatera bisa bekerja dengan lebih efisien.

Mendagri juga mengatakan permintaan tambahan pasokan solar tersebut juga untuk menopang operasional alat berat yang semakin banyak masuk ke daerah terdampak bencana.

“Mereka mengharapkan tambah suplai solar, yang kedua tidak menggunakan barcode dulu di masa pemulihan di daerah-daerah tertentu,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Mendagri juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras Kementerian ESDM dan Pertamina yang terus mengawal kelancaran pasokan BBM di SPBU di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Sumatera.

“Terima kasih banyak kepada Pertamina, kemudian Kementerian ESDM karena SPBU semuanya 52 kabupaten/kota lancar. Tinggal kami minta pasokannya, terutama Solar,” kata Mendagri. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/1) bersama beberapa menteri dan pejabat negara untuk mengecek pelaksanaan program strategis nasional.

Rapat itu digelar dalam waktu 1×24 jam setelah Presiden Prabowo tiba di tanah air selepas merampungkan rangkaian lawatan luar negerinya di Inggris, Swiss, dan Prancis sejak awal pekan lalu.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti rapat tersebut, menjelaskan pertemuan itu berlangsung sejak Minggu siang sampai dengan malam hari.

“Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari pejabat terkait,” Teddy Indra Wijaya dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/1/2026) malam.

“Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam tersebut dihadiri oleh Menko Pangan, Menteri ESDM, Mensesneg, Menteri Diktisaintek, Menteri Keuangan, Panglima dan Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Sekretaris Kabinet,” sambung dia.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan pelaksanaan program dan perkembangan informasi terkini dari berbagai sektor strategis, di antaranya pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kemudian perkembangan di sektor energi, minyak dan gas, yang disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kemudian, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kerja sama bidang pendidikan tinggi dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan laporan kepada Presiden mengenai situasi terkini sektor keuangan dan perbankan.

Di bidang pertahanan, Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan laporan ke Presiden mengenai kinerja penertiban kawasan hutan nasional.

Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, rapat terbatas itu berlangsung dalam format meja bundar. Presiden Prabowo duduk di sisi tengah, diapit di sisi kanan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri ESDM Bahlil di sisi kiri.

Di sebelah Bahlil, ada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Seskab Teddy, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, dan Menteri Keuangan Purbaya. Sementara itu, di sebelah Zulhas, ada Menhan Sjafrie, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Tepat di seberang Presiden, ada Kepala Sekretaris Pribadi Presiden RI Rizky Irmansyah, kemudian di sisi belakang kursi Panglima TNI dan Menhan Sjafrie, ada Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari. (ANT/KN)

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dengan santai pernyataan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, yang sempat menyebut adanya informasi “A1” soal potensi Purbaya dijebak hingga ditangkap dengan istilah akan “di-Noel-kan”.

Purbaya ditemui usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Senin (26/1/2026), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta. Saat ditanya apakah sudah mendengar isu tersebut, ia mengaku tidak memahami maksud pernyataan Noel.

Ketika ditanya apakah ia bisa mengalami nasib serupa dengan Noel yang terseret kasus hukum, Purbaya menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang di luar ketentuan.

“Noel kan terima (duit)… Iya, terima ya? Terima kan dia? Ya terima, kan gue enggak terima duit, gaji gue gede di sini. Cukup,” katanya.

Purbaya juga merespons anggapan bahwa keberadaannya dianggap mengganggu pihak-pihak tertentu. Menurutnya, hal tersebut bukan masalah selama ia bekerja sesuai aturan.

“Biar aja, yang penting gue enggak terima duit,” ucapnya.

Ia menilai kemungkinan dirinya dijerat kasus hukum sangat kecil, kecuali jika ia melakukan pelanggaran.

“Jadi kansnya kecil dan saya enggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebel sama gue juga, saya enggak tahu. Tapi sepertinya di saya amat kecil kemungkinannya terjadi. Kecuali saya mulai terima uang di luar gaji, ya,” pungkas Purbaya.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kerugian negara telah mencapai tahap finalisasi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023-2024.

“Pemeriksaan oleh BPK dalam rangka untuk penghitungan kerugian negara ini sudah masuk ke tahap akhir finalisasi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat wawancara cegat di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Budi mengharapkan penyidikan BPK segera tuntas untuk mendapatkan nilai akhir terkait kerugian yang dihasilkan pada perkara tersebut.

“Tentu kita semua juga berharap bisa segera tuntas, kita bisa segera mendapatkan nilai akhir dari kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini sehingga berkas penyidikannya juga bisa segera kita lengkapi dan kemudian kita masuk ke proses-proses berikutnya,” ucapnya.

Dalam lanjutan penyidikan kasus kuota haji, Budi menuturkan sejumlah saksi saat ini masih dalam pemeriksaan auditor BPK, dan akan dilanjutkan ke dalam pemeriksaan penyidik KPK.

“Beberapa saksi saat ini masih berlangsung pemeriksaannya karena memang cukup panjang setelah pemeriksaan oleh auditor BPK. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan juga oleh penyidik KPK,” tuturnya.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), dan Ishfah Abidal Aziz (IAA). (ANT/KN)

BANDUNG – Tim SAR gabungan menyebut telah mengevakuasi 38 jenazah korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan menyerahkannya kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian di Bandung, Senin (26/1/2026), mengatakan bahwa dalam operasi pencarian hari ini telah ditemukan 13 jenazah hingga pukul 18.30 WIB.

“Jumlah korban yang berhasil dievakuasi hari ini sebanyak sembilan jenazah hingga 18.30 WIB, sehingga total korban yang diserahkan berjumlah 38 sejak pertama kali operasi SAR dilaksanakan,” katanya.

Pihaknya akan kembali melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban longsor Cisarua dengan mengerahkan personel gabungan serta 12 alat berat pada esok hari di sejumlah titik terdampak.
“Tadi kita sudah mendapatkan tiga bantuan alat berat, sehingga untuk pencarian selanjutnya kita dapat mengerahkan 12 unit alat berat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut ia menjelaskan kondisi cuaca pada pagi hari menjadi salah satu hambatan proses evakuasi korban longsor. Namun pada siang hari cuaca cerah, sehingga tim SAR memaksimalkan dan mempercepat proses pencarian.

“Untuk hambatan sebagaimana kita tahu tadi pagi cuaca kurang baik, tetapi untuk siang hingga sore hari cuaca cukup cerah,” ucapnya.

Ia menambahkan pelaksanaan operasi pencarian akan terus dilakukan hingga 14 hari ke depan sesuai dengan keputusan penetapan status tanggap darurat bencana.

“Sesuai dengan keputusan pemerintah terkait tanggap darurat bencana, operasi SAR direncanakan akan terus dilakukan hingga 14 hari ke depan dan akan dievaluasi pada hari ketujuh,” kata Ade Dian

Sementara itu Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jabar Kombes Pol. La Ode Aries El Fathar menyampaikan sebanyak 20 kantong jenazah telah berhasil diidentifikasi dan proses lainnya masih terus berlangsung oleh aparat kepolisian.

“Kami konfirmasi berdasarkan informasi terbaru yang saya terima, sebanyak 20 korban sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dan diserahkan kepada keluarga masing-masing,” ucapnya.

Ia mengonfirmasi data awal jumlah pelapor korban hilang mencapai 108 orang, tetapi angka total korban hilang tersebut bersifat dinamis dan tidak pasti, sehingga akan terus diperbarui. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Dua layanan medis kategori berat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia Aceh Tamiang kembali berfungsi optimal seiring tahap rekonstruksi dan pemulihan pascabencana banjir bandang di wilayah tersebut.

“Saat ini ada dua layanan berat sudah aktif, yaitu hemodialisis (cuci darah) dan ‘Intensive Care Unit’ (ICU),” kata Direktur RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Andika Putra di Aceh Tamiang, Ahad (25/1/2026) .

Andika mengatakan, layanan hemodialisis atau cuci darah termasuk rusak total saat peristiwa bencana banjir bandang pada 27 November 2025. Kini seluruh peralatan sudah dipulihkan dan mulai beroperasi sejak 24 Desember 2025.

“Total pasien kami itu ada 47 orang yang terdaftar untuk cuci darah rutin dengan 10 alat. Pas kami sudah aktif separuh dari pasien 23 orang sudah kembali cuci darah ke rumah sakit ini,” ujarnya.

Ia menceritakan, ketika banjir semua pasien cuci darah (47 orang) menjalani perawatan keluar wilayah tersebut, yaitu ke rumah sakit Langsa hingga Medan (Sumatera Utara).

Sekitar 24 pasien yang belum kembali mungkin dikarenakan belum bisa pulang karena rumahnya rusak berat.

“Mungkin kalau rumah mereka di sini sudah pulih, pasien akan kembali ke sini. Ini merupa salah satu prioritas layanan yang dibuka setelah UGD, rawat inap dan alat-alat, maka cuci darah,” katanya.

Fasilitas cuci darah harus steril menggunakan instalasi RO. Saat ini kondisi mesin dan instalasi cuci darah di RSUD semuanya telah diganti baru sehingga dalam sehari bisa melayani sekitar lima sampai enam pasien dan aktif pada Senin-Sabtu.

“Biasanya pasien cuci darah itu kan, minimal seminggu dua kali. Kalau hari Sabtu layanan dilakukan setengah hari, tapi sejauh ini cuci darah ini sudah layanan optimal 100 persen,” ujar Andika.

Selain itu, saat ini RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang juga menerima bantuan pengadaan inkubator bayi dari alumni Ikatan Kedokteran Universitas Indonesia (IKUI) dan bantuan tempat tidur pasien dari pihak ketiga.

Dari total 243 tempat tidur (bed) di rumah sakit tinggal tersisa 60 bed akibat banjir. Padahal, dalam kondisi normal RSUD Aceh Tamiang masih kekurangan bed.

“Sekarang sudah banyak bantuan, mungkin ada sekitar 80 bed tempat tidur. Tapi masih butuh banyak lagi karena 243 bed saja itu kurang,” katanya.

Pihaknya masih menerima rawat inap di IGD karena di ruangan lain belum ada tempat tidur. (ANT/KN)

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas praktik alih fungsi lahan di wilayah hutan Perhutani, yang diduga kuat menjadi pemicu longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Di sela peninjauan lokasi terdampak pada Minggu (25/1/2026) , Erwan menyoroti penggunaan lahan hutan sebagai area pertanian yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga memperlemah struktur tanah di kawasan Cisarua tersebut.

“(Karena) ini lahan hutan, bukan lahan pertanian. Kita akan kembalikan hijau, kita kembalikan sesuai fungsinya, yaitu hutan,” ujar Erwan.

Menyikapi risiko longsor susulan, Pemprov Jabar memastikan warga terdampak tidak akan kembali ke titik semula. Erwan menjamin pemerintah segera menyiapkan skema relokasi berdasarkan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang aman, namun tetap dekat dengan lingkungan sosial warga.

“Relokasi tidak boleh ke tempat yang berisiko lagi. Kami akan menentukan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari lingkungan hidup warga. Keselamatan menjadi prioritas utama,” katanya.

Meski fokus pada pemulihan jangka panjang, Erwan memastikan operasi pencarian korban yang masih hilang tetap menjadi prioritas utama tim gabungan dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI-Polri, hingga relawan.

“Saat ini kami terus bekerja. Semua unsur turun ke lapangan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Insyaallah, dengan cuaca yang mendukung, pencarian bisa dilanjutkan secara maksimal,” ucapnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno yang turut hadir, menekankan bahwa penanganan bencana ini harus menjadi momentum transformasi wilayah menjadi lebih tangguh.

Pratikno mendorong percepatan penyediaan hunian tetap (huntap) agar warga tidak terkatung-katung di pengungsian.

Menurutnya, stabilitas hunian sangat krusial untuk memulihkan tekanan psikologis warga.

“Bencana ini harus menjadi pelajaran. Kita tidak hanya membangun kembali, tetapi membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman,” kata Pratikno.

Hingga saat ini, selain upaya evakuasi fisik, pemerintah juga telah menerjunkan tim pemulihan trauma (trauma healing) untuk mendampingi warga, terutama anak-anak yang terdampak secara psikologis akibat musibah tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mengungkapkan hingga saat ini, akibat kejadian longsor pada Sabtu (24/1) dini hari, terdata 19 orang dinyatakan meninggal dunia, 73 jiwa masih dinyatakan hilang, 666 orang mengungsi, dan 51 unit rumah mengalami rusak berat. (ANT/KN)