JAKARTA – Presiden Republik Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra tiba di Indonesia, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu sore, untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, Senin (11/8).

Sekretariat Presiden dalam siaran langsung ketibaan, di Jakarta, Minggu, melaporkan Presiden Boluarte tiba di Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB.

Ketibaan Boluarte disambut hangat dengan tarian daerah dan sejumlah pejabat, diantaranya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso beserta pejabat daerah setempat.

Dikabarkan, Presiden Boluarte akan menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta (11/8) untuk membahas sejumlah isu penting kedua negara.

Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) M. Yusuf Permana yang dikonfirmasi terkait agenda tersebut belum memberikan jawaban hingga berita ini dilaporkan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo, dalam lawatan ke Peru dalam rangka KTT APEC pada akhir tahun lalu, sempat menyampaikan undangan kepada Presiden Boluarte untuk mengunjungi Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi kenaikan pangkat bintang empat menjadi Jenderal Kehormatan (HOR) kepada lima purnawirawan TNI, yaitu Sjafrie Sjamsoeddin, (Alm) Ali Sadikin, Agus Sutomo, Muhammad Herindra, dan Muhammad Yunus Yosfiah, karena dianggap memiliki jasa besar dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Prosesi penyematan tanda pangkat kehormatan itu berlangsung dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Presiden Prabowo mengawali penyerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan itu kepada Muhammad Yunus Yosfiah, yang diwakili oleh putranya.

Kemudian Presiden Prabowo lanjut menyematkan tanda pangkat bintang empat kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo, yang juga mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Komandan Paspampres.

Dalam prosesi yang sama, Presiden Prabowo juga menyerahkan tanda pangkat kepada Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta tahun 1966–1977, yang juga Sesepuh Marinir (dulu KKO-AL) dan tokoh nasional. Tanda pangkat untuk Ali Sadikin diterima oleh putranya, Boy Sadikin.

Jenderal Kehormatan (Purn) Muhammad Yunus Yosfiah merupakan tokoh militer Indonesia dan veteran Perang Seroja, yang merupakan Menteri Penerangan tahun 1998–1999 pada masa pemerintahan Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie.

Sepanjang mengabdikan diri sebagai prajurit TNI, M. Yunus Yosfiah menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya sebagai Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Pangdam II/Sriwijaya, dan Ketua Fraksi ABRI di MPR. Yunus Yosfiah, yang lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 7 Agustus 1944, juga menjadi salah satu tokoh yang kemudian menghentikan penayangan film G30S/PKI pada 1998, setelah rutin ditayangkan tiap tahun sejak 1984.

Sementara itu, Sjafrie Sjamsoeddin, yang saat ini menjabat menteri pertahanan Kabinet Merah Putih, dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, mengingat keduanya bersahabat sejak masa menjadi taruna di Akademi Militer Magelang.

Sjafrie, yang dikenal sebagai tokoh militer dan birokrat, merupakan lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa saat lulus dari Akademi Militer pada tahun 1974.

Sepanjang mengabdi menjadi prajurit, Sjafrie terlibat berbagai operasi militer penting, termasuk Operasi Flamboyan di Timor-Timor pada tahun 1976, 1984, dan 1990, kemudian Operasi Nanggala XXI di Aceh pada tahun 1977, dan memimpin Tim Maleo di Irian Jaya pada tahun 1987.

Sjafrie juga pernah menjadi Komandan Grup A Paspampres pada masa pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Menhan Sjafrie juga pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya, Kepala Pusat Penerangan TNI, dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan, dan Wakil Menteri Pertahanan.

Kemudian, Jenderal Kehormatan M. Herindra, yang saat ini menjabat Kepala BIN, juga dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo, terutama saat Presiden masih aktif sebagai prajurit TNI dan menjabat Danjen Kopassus. Herindra, sebagaimana Sjafrie, juga merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Magelang pada tahun 1987.

Sepanjang jalan pengabdiannya sebagai prajurit TNI, Herindra menduduki banyak posisi strategis, di antaranya Danjen Kopassus, Pangdam III/Siliwangi, Inspektur Jenderal TNI, Kepala Staf Umum TNI, dan terakhir Wakil Menteri Pertahanan.

Terakhir, Jenderal Kehormatan (Purn) Ali Sadikin merupakan tokoh nasional yang merupakan Sesepuh Korps Marinir TNI AL (dulu KKO-AL), dan terlibat dalam perang-perang kemerdekaan, juga perang mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.

Di lingkungan TNI AL, Ali Sadikin menempati posisi strategis, di antaranya Wakil Panglima KKO AL, dan Deputi II Panglima Angkatan Laut.

Kemudian, Bang Ali juga pernah menjadi Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja IV, Menteri Koordinator Kompartimen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan, dan Gubernur DKI Jakarta. Bang Ali, begitu nama populernya, wafat di Singapura pada 20 Mei 2008.

Terakhir, Jenderal Kehormatan (Purn) Agus Sutomo merupakan purnawirawan TNI yang sepanjang mengabdi pernah mengisi jabatan-jabatan strategis seperti Danpaspampres, Danjen Kopassus, kemudian Pangdam Jaya, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Darat, Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, kemudian Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

Sepanjang karier militernya, Agus juga banyak menempuh pendidikan di luar negeri, di antaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Thailand. Agus Sutomo saat ini dipercaya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang juga anggota MPR RI mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mendefinisikan kembali anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD harus dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi

“Hal ini akan dibahas dalam revisi UU Sisdiknas. Komisi X akan menindaklanjuti dalam bentuk revisi UU Sisdiknas, yang memang sudah berusia lebih dari dua dekade. Salah satunya mengatur tentang anggaran ini,” kata Hetifah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi “Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

Dia menekankan apabila anggaran pendidikan kedinasan diambil dari anggaran pendidikan 20 persen dan tidak dipisahkan, maka pendidikan dasar, menengah, dan tinggi akan menjadi tidak maksimal.

“Kami juga ingin memastikan bahwa distribusi 20 persen anggaran pendidikan ini transparan dan sesuai peruntukannya, tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat waktu,” ujarnya.

Dia menuturkan alokasi anggaran pendidikan 20 persen itu kini tersebar di puluhan kementerian dan lembaga.

“Sekarang kementerian apa yang benar-benar mengurus pendidikan? Ternyata bukan hanya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, bukan hanya Kementerian Pendidikan Tinggi,” ucapnya.

Dia lantas melanjutkan, “Jadi ada puluhan kementerian lembaga yang ternyata menggunakan dana pendidikan ini, bahkan juga ada pendidikan-pendidikan kedinasan.”

Anggota MPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan pula bahwa alokasi anggaran pendidikan 20 persen semestinya tidak memperuntukkan untuk pendidikan kedinasan, tetapi untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Dia menuturkan besaran anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp724 triliun dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebesar Rp91,4 triliun bagi 64 juta orang, sedangkan untuk anggaran pendidikan kedinasan sebesar Rp104 triliun bagi 13 ribu orang.

“Apa ini adil? 64 juta orang, hanya dikasih Rp91,4 triliun, (sedangkan) 13 ribu orang, anggaran kedinasan Rp104 triliun,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Setara Institute Hendardi menilai tidak adil besaran anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan kedinasan.

“Apalagi menurut undang-undang, pembiayaan pendidikan kedinasan tidak boleh mengambil anggaran pendidikan 20 persen itu,” katanya

Dia lantas mencontohkan TNI dan Polri yang melakukan pembiayaan pendidikan kedinasan secara mandiri karena tidak mengambil anggaran pendidikan 20 persen, tetapi dibiayai dari institusinya.

“Itu yang harus dilakukan. Jadi, jangan seolah-olah ada yang mendapatkan privilege, sudah mendapatkan sekolah, kemudian juga tempat bekerja. Ini tidak adil,” ujarnya.

Dia bahkan memandang biaya pendidikan kedinasan yang diambil dari 20 persen anggaran pendidikan dapat dinilai sebagai sebuah bentuk pelanggaran hukum sehingga ia memandang wajar apabila ada masyarakat yang mengajukan gugatan terkait distribusi anggaran pendidikan. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai rencana evakuasi warga Gaza, Palestina, ke Pulau Galang, Kepulauan Riau, bisa menjadi “bumerang” terhadap perjuangan hak kembali (right of return) warga Palestina, karena Israel berpotensi akan menganggap bahwa evakuasi itu adalah eksodus solusi permanen.

Seharusnya, kata dia, Indonesia mendorong negara-negara Arab yang secara geografis dan historis lebih dekat terhadap Gaza. Negara-negara seperti Mesir, Yordania, Qatar, atau Uni Emirat Arab memiliki kapasitas dan peran yang lebih besar dalam penyediaan layanan medis.

“Ketimbang Indonesia, justru mengambil langkah ekstrem dengan membawa korban konflik ke luar wilayah Timur Tengah,” kata Amelia di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Dia mengatakan Indonesia harus tetap berhati-hati dalam upaya solidaritas kemanusiaan tersebut. Jangan sampai evakuasi itu justru tidak menguntungkan Indonesia secara diplomasi.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk membuka ruang konsultasi dengan DPR guna menyampaikan rencana kebijakan itu secara terbuka, dan memastikan langkah ini tidak berdampak negatif terhadap perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.

Di sisi lain, dia meminta agar rencana evakuasi itu perlu ada kejelasan diplomatik, kesiapan teknis, dan pendekatan strategis dalam kebijakan kemanusiaan ini. Hal itu penting agar tidak ada multitafsir atas langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Dia pun memahami bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap Palestina. Namun komitmen tersebut harus dibarengi dengan kalkulasi rasional, termasuk soal kesiapan fasilitas, akomodasi, transportasi, dan pengawasan keamanan.

“Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik kita sendiri karena persoalan logistik yang belum matang,” kata legislator yang membidangi urusan hubungan internasional, komunikasi, dan pertahanan itu.

Penanganan medis, kata dia, seharusnya bersifat sementara dengan waktu yang terukur dan koordinasi yang jelas bersama PBB, UNRWA, dan lembaga kemanusiaan internasional lainnya.

Bila nantinya evakuasi itu terlalu lama, dia menilai Indonesia justru bisa terseret pada krisis sosial domestik, terutama jika terjadi tekanan fasilitas, konflik budaya, atau kebocoran pengawasan.

“Kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap independen, bebas aktif, dan berorientasi pada kemanusiaan,” kata dia. (ANT/KN)

BANDUNG BARAT – Markas Besar TNI masih merahasiakan nama Wakil Panglima TNI yang rencananya dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, pada 10 Agustus 2025.

“Untuk siapa yang akan jadi (Wakil Panglima TNI), kita tunggu tanggal 10 (Agustus), dilantik langsung oleh Presiden,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi kepada awak media di Batujajar, Bandung Barat, Jumat (8/8/2025).

Kristomei menjelaskan bahwa kepastian siapa pejabat Wakil Panglima TNI akan diketahui saat pelantikan berlangsung dan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025, yang menggantikan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Perpres itu mengatur struktur dan jenjang kepangkatan di tubuh TNI secara lebih rinci, termasuk pengisian posisi Wakil Panglima TNI yang kini wajib dijabat perwira tinggi bintang empat.

“Jabatan Wakil Panglima itu akan diisi sesuai dengan Perpres Nomor 84 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, jabatan ini harus diisi oleh perwira tinggi bintang empat,” kata Kristomei.

Perpres terbaru ini juga membawa sejumlah perubahan dalam struktur organisasi TNI, termasuk peningkatan kepangkatan di beberapa posisi strategis. Misalnya, jabatan Asisten Operasi Panglima TNI yang sebelumnya berpangkat bintang dua, kini menjadi bintang tiga.

“Di Perpres itu, misalnya disebutkan Asisten Operasi Panglima TNI kini membawahi kepala biro dan wakil asisten operasi, yang semuanya menyesuaikan kepangkatannya,” tambah Kapuspen.

Selain pelantikan Wakil Panglima TNI, agenda Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 10 Agustus 2025 juga diisi dengan penyematan pangkat kehormatan dan bintang sakti kepada para prajurit TNI atau purnawirawan yang dinilai berdedikasi tinggi ketika melaksanakan tugas. (ANT/KN)