JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan pimpinan sejumlah organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025), dan mendengarkan langsung kritik dan aspirasi mereka.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka, serta kritik, dan masukan-masukan kepada Presiden Prabowo, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (flexing), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani kepada wartawan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga menekankan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

Walaupun demikian, Said menekankan demonstrasi harus konstitusional dan anti-kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan populer Pendeta Jacklevyn.

Pertemuan itu, yang menjadi momen berdialog dan silaturahim, kemudian ditutup dengan acara doa bersama yang dipanjatkan oleh masing-masing pemuka agama yang hadir. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menepis anggapan adanya kelangkaan BBM yang disebut-sebut terjadi di sejumlah SPBU swasta, karena pihak swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama pada tahun 2024 beserta tambahan 10 persen.

Bahlil, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam, meminta jika ingin ada penambahan kuota, sebaiknya mereka mengajukan kerja sama yang sifatnya business-to-business (B2B) dengan Pertamina karena cadangan BBM nasional saat ini masih ada.

“Gak ada (langka, red.). Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh, 1 juta. Di 2025, kita berikan tambah 10 persen, jadi 1,1. Itu contoh. Jadi, kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan,” kata Bahlil merespons pertanyaan mengenai kelangkaan BBM di SPBU-SPBU swasta.

Walaupun demikian, Bahlil melanjutkan perusahaan-perusahaan swasta itu meminta tambahan kuota impor BBM.

“Mereka meminta tambah. Tetapi, kalau meminta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” kata Bahlil.

Jawaban yang sama telah diberikan oleh Bahlil saat ditanya mengenai kelangkaan BBM minggu (27/8). Bahlil saat itu menyatakan perusahaan-perusahaan swasta pada tahun ini telah mendapatkan kuota impor yang lebih banyak daripada tahun 2024, yaitu kuota pada tahun 2024 sebesar 100 persen dan ada tambahan 10 persen.

Sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, sejak minggu lalu tidak menjual beberapa jenis BBM premium untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell, Vivo, dan BP-AKR.

Di Istana Kepresidenan RI, Senin malam, Bahlil juga merespons pertanyaan mengenai dampak kericuhan yang disertai dengan aksi pembakaran dan penjarahan di Jakarta serta beberapa daerah luar Jawa terhadap stok minyak dan gas bumi (migas) nasional.
“Aman, migas aman, gak ada masalah,” ujar Bahlil. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan sebanyak 4.907 unit bus Transjakarta, mulai dari Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus), non-BRT, bus integrasi, mikrotrans, rusun, hingga Transjabodetabek beroperasi normal pada Selasa (2/9/2025).

“Pagi ini, 4.907 bus beroperasi dan melayani 240 rute Transjakarta dengan normal, baik BRT, Integrasi, Mikrotrans, Rusun, dan Transjabodetabek,” ujar Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Ayu Wardhani di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Seluruh rute layanan Transjakarta dan Transjabodetabek telah beroperasi normal sejak Senin (1/9), setelah sempat terganggu pada pekan lalu karena unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta.

Layanan angkutan malam hari (Amari) bahkan sudah berjalan kondusif sejak Minggu (31/8) di seluruh rute.

Ayu menambahkan Transjakarta siap melayani perjalanan masyarakat dengan tarif Rp1 hingga 7 September 2025, seperti ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kebijakan tarif serupa juga berlaku bagi layanan MRT Jakarta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mencatat 32 halte TransJakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT serta satu pintu tol mengalami kerusakan pascademonstrasi beberapa hari lalu.

Seluruh halte yang rusak itu telah dibersihkan mulai Sabtu (30/8), sementara perbaikannya ditargetkan rampung pada 8 atau 9 September 2025.  (ANT/KN)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi NasDem setelah mencermati dinamika yang terjadi saat ini.

Surat keputusan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach itu diteken Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim. Dengan keputusan itu, Sahroni dan Nafa Urbach sudah tak lagi menjadi anggota DPR RI terhitung mulai Senin, 1 September 2025.

“Bahwa sesungguhnya aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem,” kata Hermawi di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dia menegaskan bahwa Partai NasDem berbelasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya.

Dia juga mengatakan bahwa pernyataan para wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

“Perjuangan Partai NasDem sesungguhnya merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945,” kata Hermawi.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Selain itu, rumah Sahroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, pun dirusak dan dijarah oleh massa. (ANT/KN)

BOGOR – Polres Bogor menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus provokasi penyerangan Markas Brimob Cikeas, setelah sebelumnya mengamankan 17 terduga pelaku dalam operasi pengamanan di Kabupaten Bogor, Sabtu (30/8) malam.

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan bahwa empat orang tersebut memiliki peran penting dalam rencana penyerangan yang beredar lewat pamflet provokatif di media sosial sejak siang hingga malam.

“Tersangka M bertindak sebagai provokator sekaligus membawa senjata tajam. Bukti digital dan barang bukti sajam memperkuat perannya dalam kasus ini,” kata Wikha dalam konferensi pers di Mako Polres Bogor, Cibinong, Minggu (31/8/2025) malam.

Tersangka pertama berinisial M, warga Tangerang Selatan berperan sebagai provokator dan kedapatan membawa dua senjata tajam. Dari telepon genggamnya, polisi menemukan pamflet digital ajakan menyerang Markas Brimob Cikeas.

Tersangka kedua, AS asal Bogor menyiapkan poster-poster hasutan yang akan ditempelkan di sekitar lokasi Brimob untuk memancing massa. Poster itu diamankan sebagai barang bukti dugaan penghasutan.

Kemudian, RP asal Bogor, ditangkap setelah membawa sebotol bahan bakar Pertamax yang dipersiapkan untuk aksi pembakaran. Polisi menjeratnya dengan pasal percobaan tindak pidana pembakaran.

Adapun BS, tersangka keempat, terbukti menyebarkan pesan provokatif di grup WhatsApp berisi ajakan menyerang dan membunuh aparat. Ia juga menyebarkan pamflet digital ke sejumlah pihak.

Keempat tersangka dijerat beragam pasal, mulai dari Undang-Undang ITE, pasal penghasutan dalam KUHP, hingga Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, dengan ancaman hukuman bervariasi enam hingga 12 tahun penjara.

Sementara 13 orang lain yang turut diamankan masih menjalani pemeriksaan mendalam. Polisi menyebut mereka ditangkap dalam kelompok kecil, ada yang berdua, bertiga, maupun berempat.

“Proses pemeriksaan masih berjalan. Kami ingin memetakan jaringan provokasi ini lebih jelas, karena mereka tidak berasal dari satu kelompok tunggal,” ujar Kapolres.

Dia menjelaskan pemeriksaan juga mendapat dukungan langsung dari tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turun membantu Polres Bogor dalam pendalaman kasus tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek online (ojol) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025) siang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara, Wapres Gibran melakukan pertemuan dengan setidaknya delapan pengemudi ojol dari berbagai perusahaan transportasi daring, yakni GoJek, Grab, Maxim dan Indrive.

Melalui sejumlah video yang diterima di Jakarta, Minggu, Wapres Gibran yang mengenakan kemeja batik bernuansa cokelat kuning berdialog dengan para pengemudi ojol dalam meja bundar.

Para pengemudi ojol yang mengenakan seragam perusahaan mereka masing-masing pun tampak menikmati kudapan dan minuman di hadapan Wapres sambil berbincang satu per satu.

Gibran pun tampak menganggukkan kepalanya seraya mencermati pembicaraan yang disampaikan oleh para pengemudi ojol yang umumnya berusia setengah baya itu.
Mantan Wali Kota Solo itu juga terlihat membaca secarik kertas yang disampaikan salah satu pengemudi ojol.

Pertemuan itu berlangsung setidaknya lebih dari satu jam. Pertemuan ini diharapkan dapat membantu Presiden Prabowo Subianto dalam mendinginkan situasi terkini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pada hari yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto beserta delapan ketua umum partai politik menyampaikan sikap dan pernyataan bersama atas perkembangan situasi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah.

Dalam pidatonya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025), Kepala Negara menyampaikan sejumlah pandangan bersama mulai dari penjatuhan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat hingga seruan terhadap upaya bersama menjaga keamanan bangsa.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan. Ini sudah saya minta dilakukan dengan cepat dengan transparan dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” katanya.

Dalam pernyataan resminya, Kepala didampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta sejumlah pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 September 2025, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamina Dex dan Dexlite mengalami penurunan harga.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Minggu, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum.

Seperti di Jabodetabek, tercatat harga Pertamina Dex Series di wilayah tersebut mengalami perubahan. Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami penurunan menjadi Rp13.600 per liter dari Rp13.850 per liter.

Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp13.850 per liter, dari sebelumnya Rp14.150 per liter.

Sementara itu, harga BBM jenis Pertamax (RON 92) terpantau stabil di angka Rp12.200 per liter, begitu pula Pertamax Green (RON 95) yang stabil di angka Rp13.000 per liter.

Harga Pertamax Turbo (RON 98) turun menjadi Rp13.100 per liter, dari sebelumnya Rp13.200 per liter.

Sedangkan, sejumlah BBM penugasan dan subsidi tidak mengalami perubahan harga, yaitu Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga tersebut dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. (ANT/KN)