JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) tidak bertentangan dengan klaim swasembada, karena jumlahnya sangat kecil dan bersifat khusus buat turis-turis asing yang berkunjung ke Indonesia.

“Itu baru akan (diimpor). Itu pun kalau (jadi) diimpor itu adalah beras khusus karena (beras jenis) basmati sesuai dengan (selera) turis-turis yang datang, investor (yang) datang,” kata Amran dikonfirmasi di sela-sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya sebanyak 545 ton senilai Rp18,2 miliar ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Ia menjelaskan beras yang direncanakan diimpor merupakan beras khusus jenis basmati untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu, bukan beras konsumsi umum masyarakat Indonesia.

Beras khusus tersebut diperuntukkan bagi segmen restoran, hotel, serta kebutuhan wisatawan dan investor asing yang memiliki preferensi rasa berbeda dari beras lokal.

“Karena ‘taste’-nya ini untuk turis kita yang datang,” ujar Amran.

Amran pun mencontohkan calon jamaah haji Indonesia di Tanah Suci cenderung memilih beras lokal dibandingkan beras Arab Saudi karena cita rasa lebih sesuai selera masyarakat Indonesia.

“Jadi, sama kita ke mana nih berangkat (haji), senangnya beras yang pulen, yang beras inpari, Cianjur,” jelasnya.

Ia juga menyoroti rencana ekspor beras sebanyak 2.280 ton dalam waktu dekat ke Arab Saudi sebagai indikator kepercayaan diri pemerintah terhadap produksi domestik. Beras itu akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi calon jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Menurutnya, volume ekspor tersebut justru lebih besar dibandingkan rencana impor, sehingga publik diminta melihat neraca perdagangan beras secara utuh dan proporsional.

Beras yang akan diekspor merupakan beras premium produksi dalam negeri dengan kualitas tinggi dan memiliki daya saing di pasar internasional. Beras itu akan dilakukan Perum Bulog.

Oleh karena itu, ia berharap penting bagi publik memahami perbedaan antara beras khusus impor dan beras premium ekspor agar tidak menimbulkan persepsi keliru mengenai kebijakan pangan nasional.

Bahkan menurut Mentan, stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog saat ini melimpah dan mencapai hampir empat juta ton. Jika dibandingkan dengan total cadangan tersebut, rencana impor 1.000 ton itu kecil sehingga tidak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.

Mentan menyebut kondisi stok yang melimpah menjadi bukti Indonesia telah mencapai swasembada beras dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.

“Kita harus rasional. Jangan pakai rasa. Yang baru akan (impor beras 1.000 ton itu) seakan hantu, tetapi yang kita ekspor itu yang kita bahas sekarang,” kata Amran.

Impor beras ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang tarif imbal balik dengan Amerika Serikat. Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) disebutkan bahwa Indonesia akan mengimpor komoditas pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS.

Salah satu komoditas tersebut adalah beras dengan total 1.000 ton beras per tahun. Beras ini meliputi gabah, beras lepas kulit, beras putih dan beras pecah (menir). (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengunjungi Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) untuk memastikan ketahanan energi nasional dalam mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) menyambut Idulfitri 1447 H.

“Kedatangan saya ke sini untuk meninjau seberapa jauh operasional PSN (Proyek Strategis Nasional) RDPM (Refinery Development Master Plan) Balikpapan sebagai bagian dari urat nadi ketahanan energi nasional,” kata Djamari saaat mengunjungi kilang di KPB, dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang diterima di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Djamari, saat ini pemerintah tengah fokus menjaga ketersediaan BBM untuk mengantisipasi kelangkaan pasca terjadinya konflik di Timur Tengah.

Karenanya, dirinya meminta aparat keamanan, badan usaha milik negara (BUMN) hingga pemerintah daerah untuk tetap menjaga pasokan BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Agar PSN RDMP Balikpapan ini benar-benar dijaga sebaik mungkin bersama-sama oleh semua pihak terkait. Pangdam dan Kapolda agar pelihara dan tingkatkan keamanan wilayah. Jalur laut agar dijaga ketertibannya sehingga tidak ada kejadian atau kecelakaan yang merusak jalur pipa minyak,” jelas Djamari.

Dalam kunjungannya, Djamari juga sempat meninjau beberapa fasilitas kilang serta bertemu pemerintah daerah, aparat keamanan setempat hingga Direktur PT KPB Bambang Harimurti.

Bambang pun sempat menyampaikan laporan kinerja PSN RDMP Balikpapan kepada Djamari.

Bambang melaporkan bahwa sampai dengan hari ini progres PSN RDMP sudah mencapai lebih dari 97 persen dan operasional produksi berjalan baik untuk mendukung, kebutuhan energi nasional.

“Kilang Balikpapan tidak secara langsung terpengaruh dengan terganggunya pasokan minyak dari Timur Tengah, karena sumber minyak mentahnya bukan dari sana melainkan dari lokal Indonesia dan seputar Asia Tenggara,” kata Bambang kepada Djamari.

Walau sampai saat persediaan BMM terbilang aman, Bambang memastikan pihaknya akan tetap berupaya memperbanyak pasokan untuk mengantisipasi dampak dari konflik timur tengah.

Djamari pun juga berharap seluruh langkah antisipasi yang dilakukan PT KPB dapat menjaga ketersediaan BBM untuk masyarakat. (ANT/KN)