JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengumpulkan rekaman kamera pengawas (Closed-circuit Television/CCTV) untuk mengecek fakta-fakta terkait kematian pengemudi ojek Affan Kurniawan, yang diduga ditabrak dan dilindas kendaraan taktis kepolisian semasa aksi unjuk rasa di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

“Kami menyurati secara resmi berbagai instansi yang ada di sepanjang jalan untuk mendapatkan rekaman CCTV dan untuk memastikan keseluruhan fakta-fakta bisa kami kumpulkan sebelum kejadian, saat kejadian, dan setelah kejadian,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Ia menyampaikan pentingnya pemeriksaan rekaman video dari kamera-kamera pengawas di sekitar lokasi Affan Kurniawan (21) tertabrak dan terlindas kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, untuk memverifikasi fakta.

“Potongan-potongan fakta yang beredar ini mesti kita verifikasi, termasuk misalnya video-video yang tadi katanya ada yang mendorong, itu perlu kita pastikan secara forensik digital apakah peristiwa itu benar karena kita butuh kepastian, apakah itu genuine(asli) atau sudah merupakan pekerjaan editing,” ia menjelaskan.

Komnas HAM juga siap menampung informasi maupun rekaman video dari warga mengenai kejadian yang menimpa Affan.

“Dengan sangat terbuka kami akan menerimanya,” ujar Saurlin.

Selain mengumpulkan rekaman CCTV untuk memeriksa fakta, Komnas HAM ingin mendapatkan informasi mengenai percakapan aparat kepolisian yang ada di dalam kendaraan taktis sebelum, pada saat, dan setelah Affan tertabrak dan terlindas kendaraan taktis kepolisian.

“Saya kira itu penting buat kita untuk mendapatkan keseluruhan fakta-fakta yang dibutuhkan nanti oleh Komnas HAM dalam menyusun laporan pemantauan, penyelidikan, kami yang secara independen dan kemudian melahirkan rekomendasi,” kata Saurlin.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa sampai saat ini tercatat ada sepuluh orang yang meninggal dalam aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan di berbagai daerah untuk memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.

Kesepuluh orang tersebut meliputi Affan Kurniawan (Jakarta), Andika Lutfi Falah (Jakarta), ⁠Rheza Sendy Pratama (Yogyakarta), ⁠Sumari (Solo), Saiful Akbar (Makassar), Muhammad Akbar Basri (Makassar), Sarinawati (Makassar), Rusmadiansyah (Makassar), ⁠Iko Juliant Junior (Semarang), dan ⁠Septinus Sesa (Manokwari).

Anis menyampaikan bahwa Komnas HAM bekerja sama dengan lembaga HAM yang lain dalam menyelidiki penyebab kematian mereka. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas jika ada perilaku anarkis mengarah pada aset-aset bersejarah, termasuk museum di daerah itu.

Hal ini dikatakan Dedi untuk mengantisipasi tindakan perusakan dan penjarahan yang mengarah ke museum seperti yang terjadi di Kediri, Jawa Timur, baru-baru ini.

“Kita jaga habis museum-museum yang ada di Bandung dan hari ini kita akan bersikap tegas untuk menjaga aset-aset sejarah yang dimiliki untuk tidak boleh dilakukan perusakan,” ucap Dedi di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Dedi juga menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan membuka halaman Gedung Sate Bandung dan mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdialog pada Rabu (3/9).

Menurut dia, pihaknya akan memfasilitasi dan melaksanakan berbagai gagasan konstruktif yang terungkap dalam forum tersebut. Pihaknya mengundang perwakilan mahasiswa dan akademisi dari 350 hingga 420 perguruan tinggi di Jawa Barat, utamanya dari kawasan Bandung Raya.

Rektor Universitas Padjadjaran Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menilai positif inisiasi membuka dialog tersebut, apalagi juga diundang DPRD Jabar yang diharapkan menjadi kesempatan untuk penyampaian aspirasi secara langsung pada penyelenggara pemerintahan.

“Mudah-mudahan ini membuka ruang komunikasi dan akan menjadi satu titik balik yang sangat baik untuk kita melakukan suatu penyampaian aspirasi yang lebih konstruktif, lebih bersih, lebih berbobot, lebih aman, dan sesuai dengan aturan,” ucap Arief. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan bahwa gerakan mahasiswa adalah bagian dari gerakan moral dan kompas bangsa yang perlu dihormati. Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, sekaligus wujud kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkumpul.

“Suara mahasiswa adalah pengingat bagi semua pihak untuk menjalankan pemerintahan dengan kepekaan, empati terhadap persoalan rakyat, serta kemauan melakukan koreksi atas kebijakan yang belum sejalan dengan pemajuan kesejahteraan rakyat,” ujar Brian dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Sejak 25 Agustus 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) disebutnya memberi perhatian penuh pada kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, baik terkait dinamika di DPR RI maupun tuntutan keadilan bagi korban demonstrasi.

“Kami berada dalam satu tarikan nafas dengan gerakan mahasiswa yang konsisten memperjuangkan keadilan,” tambahnya.

Namun, Mendiktisaintek juga mengutuk keras aksi penjarahan dan provokasi destruktif yang muncul di tengah aksi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa keselamatan mahasiswa harus menjadi prioritas, dan penyampaian aspirasi sebaiknya berlangsung di ruang aman, khususnya di lingkungan kampus, agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Brian menyayangkan insiden penyemprotan gas air mata ke arah kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada 1 September 2025.

“Hal itu dapat dimaknai sebagai serangan terhadap ruang aman kampus,” ujarnya.

Sebelumnya, Rektor UNISBA Harits Nu’man menyampaikan bahwa aparat keamanan telah berupaya mengeluarkan pihak luar yang tidak bertanggung jawab dari area kampus.

Sebagai tindak lanjut, Kemdiktisaintek mengirim tim untuk berkoordinasi langsung dengan pimpinan perguruan tinggi, menilai dampak yang dialami mahasiswa, staf, maupun fasilitas kampus, serta menyiapkan pendampingan medis dan psikologis. Kementerian juga berkomitmen menjaga kampus tetap menjadi ruang akademik yang bebas dari tindakan represif, menyediakan kanal pengaduan cepat, dan memastikan protokol koordinasi dengan aparat keamanan berjalan baik.

“Demonstrasi mahasiswa adalah gerakan damai untuk mengawal jalannya pemerintahan. Anarki bukan DNA mahasiswa. Ruang akademik harus terlindungi dari tindakan represif maupun penyusupan pihak luar,” tegas Brian.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada para pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi mahasiswa secara langsung, dan menjadikan kampus sebagai contoh terbaik dalam merawat demokrasi yang sehat dan bermartabat. (MK/KN)

JAKARTA – Dua pimpinan konfederasi serikat buruh di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai ada “penumpang gelap” yang menyusupi aksi unjuk rasa di Jakarta minggu lalu hingga berujung rusuh.

“Ada terasa benar (penumpang gelap, red.), dan teman-teman buruh sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Saya minta, saya perintahkan, ikut bersama pemerintah daerah untuk mengamankan aset negara. Itu kan yang dibakar-bakar itu aset negara, uang publik juga,” kata Presiden KSPI Said Iqbal menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Said menyebut dirinya menerima informasi kelompok perusuh yang membakar sejumlah fasilitas umum itu terdiri atas 100 orang. “Kira-kira itu yang harus kita deteksi,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, terkait aksi penjarahan ke rumah pribadi anggota DPR, Said menilai aksi tersebut sebagai ekses dari kemarahan warga terhadap pernyataan dan sikap anggota DPR tersebut.

“Kalau rumah pribadi, itu ekses ya, karena sikapnya mungkin melukai rakyat. Di kala upah buruh murah, di kala banyak PHK, di kala ojek bolak-balik DPR tentang penurunan diskon 10 persen, nggak pernah ditanggepin oleh DPR. Tiba-tiba mereka joget-joget, mereka minta naik ada tunjangan perumahan Rp50 juta, dan mereka ketika dikasih tahu joget-joget lagi. Ini hanya tentang nilai rasa, nggak ada sensitivitas terhadap penderitaan rakyat,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga menilai ada yang menunggangi aksi massa sehingga berujung rusuh.

“Kelihatannya seperti itu, karena sangat sporadis. Tadi malam, hampir saja masuk kawasan industri di Bekasi, dan sekarang jutaan buruh bersiap siaga. Kami pastikan, kami tidak akan tinggal diam, kalau wilayah industri dan buruh diganggu oleh para perusuh,” kata Andi Gani.

Walaupun demikian, di tengah pengamanan ketat yang diberlakukan oleh aparat keamanan, Andi Gani mengingatkan demonstrasi yang damai tidak boleh dilarang.

“Demonstrasi adalah hak asasi ya, tetap taat hukum. Hanya memang teman-teman buruh saat ini bersiaga di Karawang, Bekasi, Purwarkarta, dan semua kawasan industri dalam posisi siaga satu,” sambung Andi Gani. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana merealokasi anggaran beberapa pos, salah satunya perjalanan dinas anggota DPRD Jabar, guna pemulihan pasca demonstrasi berakhir ricuh di Bandung.

Realokasi anggaran termasuk pengurangan perjalanan dinas luar provinsi dan luar negeri dari anggota DPRD Jabar ini, kata Dedi, untuk membantu perbaikan beberapa fasilitas yang dirusak massa, hingga pemulihan ekonomi pasca aksi tersebut.

“Kita bantu. (Pakai dana Pemprov) Iya, kita bantu. Karena DPRD-nya nih lagi ngasih ke kita peluang untuk perbaikan-perbaikan. Banyak katanya mau digeserin,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Senin (1/9/2025).

Pengalokasian ulang, kata Dedi, dilakukan karena menurutnya dampak ekonomi akibat aksi tersebut bakal lebih lama berlangsung ketimbang dampak ekskalasi aksi demonstrasi dalam konteks politis yang diduganya bakal surut pada pekan ini.

“Jadi yang di pikiran saya itu kalau politiknya mungkin dalam pekan ini sudah selesai. Tetapi ekonomi yang ditimbulkan itu akan panjang. Nah, kita ini bagaimana agar tidak panjang,” katanya.

Pengurangan anggaran perjalanan dinas, dibenarkan Ketua DPRD Jabar Bucky Wibawa, khususnya perampingan anggaran dinas ke luar negeri. Adapun untuk dinas ke luar provinsi, dikatakannya masih dalam proses pembahasan.

“Ya kalo keluar negeri iya, dan kalau kemudian dinas di luar provinsi, kan baru sekarang dibicarakan untuk tidak mengadakan perjalanan ke luar provinsi, lalu kita anggarkan dimasukkan ke kebutuhan-kebutuhan yang juga dikerjasamakan dengan Pemprov,” ucap Buky.

Demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh.

Di Bandung akibat demo tanggal 29-30 Agustus 2025, sedikitnya bangunan yang terdiri atas aset MPR RI di Jalan Diponegoro, rumah makan Sambara, satu rumah warga di Jalan Gempol, serta dua kantor bank di Jalan Ir H Djuanda, Gedung DPRD Jabar, 10 motor, warung makan lainnya, dan infrastruktur di bawah jembatan Pasupati mengalami kerusakan. (ANT/KN)

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur menaksir kerugian akibat aksi anarkis di Surabaya mencapai sekitar Rp124 miliar lebih, termasuk kerusakan bangunan cagar budaya.

“Kalau total kerugian sementara ditaksir kurang lebih Rp124 miliar. Itu mencakup pembakaran, penjarahan, hingga kerusakan pada sejumlah fasilitas publik,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Surabaya, Senin (1/9/2025) malam.

Ia menegaskan penghitungan kerugian masih sementara karena petugas masih mendata aset-aset terdampak, termasuk Polsek Tegalsari yang merupakan bangunan cagar budaya, pos lalu lintas, pos laka, hingga fasilitas kepolisian lain.

Abast menambahkan pihaknya saat ini masih mendalami peran para pelaku yang terlibat dalam pembakaran maupun pengrusakan fasilitas kepolisian. Polisi telah menetapkan sejumlah pasal bagi para tersangka.

“Di antaranya Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951,” ujarnya.

Selain itu, pasal lain yang diterapkan yakni Pasal 212 KUHP tentang melawan petugas, Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 53 KUHP tentang percobaan kejahatan, serta Pasal 406 KUHP tentang perusakan.

Menurut dia, polisi juga menindaklanjuti berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pelaku pembakaran maupun provokator dalam aksi anarkis tersebut.

“Kami pastikan setiap informasi sekecil apapun baik dari masyarakat maupun media sosial tetap kami dalami untuk mengungkap pelaku sesungguhnya,” katanya. (ANT/KN)