JAKARTA – Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat kepolisian dan TNI untuk menindak tegas pelaku penjarahan rumah pejabat negara.
“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang harus selalu dalam keadaan aman,” ujar dia, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Ia mengatakan arahan tersebut merupakan hasil dari Sidang Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sore. Ini adalah rapat kabinet pertama setelah berbagai demonstrasi terjadi.
Sjamsoeddin menyampaikan, Prabowo menugaskan Kepala Polri, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, dan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, agar tidak ragu mengambil langkah tegas yang berkaitan dengan keamanan fasilitas yang dimiliki pribadi, pejabat, maupun negara.
“Dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan baik yang dimiliki secara individu, pribadi, pejabat, maupun institusi negara, beliau menugaskan kepada kepala Polri dan panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap penegakan hukum,” kata dia.
Presiden, kata dia, juga menekankan pentingnya soliditas dan kerja sama antara kepolisian dan TNI untuk memastikan stabilitas nasional serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Dalam pernyataan pers tersebut, dia didampingi oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Polri, Jenderal Polisi Listyo S Prabowo, Kepala Badan Intelijen Nasional, Herindra, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI M Tonny Harjono.
Diketahui, sejumlah rumah anggota legislator hingga menteri menjadi sasaran penjarahan oleh massa pada Sabtu (30/8), di antaranya rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Massa menjarah berbagai harta benda hingga makanan dari kediaman para tokoh publik tersebut. (ANT/KN)
TIANJIN – Menteri Luar Negeri Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah China yang diwakili Menlu Wang Yi.
“Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden,” kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House, kota Tianjin, China pada Minggu (31/8) malam.
Pertemuan itu berlangsung setelah Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam yang diadakan Presiden Xi Jinping untuk para kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin organisasi internasional maupun menteri luar negeri menjelang pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organization (SCO).
Menlu Wang Yi kemudian menerima surat tersebut kemudian keduanya melakukan pertemuan tertutup. Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun.
Kehadiran Menlu Sugiono menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya terjadwal menghadiri forum itu, tapi pada Sabtu (30/8) malam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo menunda kunjungan ke China karena ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.
Prasetyo mengungkapkan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah China.
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri China pada Jumat (22/8) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT SCO di China bersama dengan 22 pemimpin negara lainnya termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan pemimpin lainnya.
Selain itu, Presiden Prabowo rencananya juga akan menghadiri parade militer peringatan 80 tahun kemenangan dalam Perang Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Dunia Anti-Fasis pada 3 September 2025, tapi rencana tersebut juga kemungkinan dibatalkan.
China menjabat sebagai presiden bergilir kerja sama Shanghai Cooperation Organisation (SCO) periode 2024-2025.
SCO beranggotakan China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan sebagai negara awal. Setelah itu, India serta Pakistan bergabung pada 2017, Iran pada 2023 dan Belarus pada 2024 sehingga total ada 10 negara anggota.
Selain memiliki 10 anggota tetap, SCO juga memiliki dua negara pemantau (observer) yaitu Mongolia dan Afghanistan. Masih ada juga 14 mitra dialog yaitu Sri Lanka, Turki, Kamboja, Azerbaijan, Nepal, Armenia, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Myanmar, Maladewa, dan Uni Emirat Arab.
Namun dalam KTT SCO 2025 di Tianjin, China juga mengundang pemimpin negara dan pemerintahan yang bukan anggota tetap, pemantau maupun mitra dialog yaitu dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.
Recananya, Presiden Xi akan memimpin pertemuan “SCO Plus” yang akan dihadiri seluruh kepala negara dan pemerintahan, termasuk dari Indonesia, Laos, Malaysia, Vietnam.
Tema SCO tahun ini adalah “Tahun Pembangunan Berkelanjutan SCO”. Dalam keketuaannya, China ingin agar SCO meneruskan serangkaian inisiatif dan kerja sama dalam Prakarsa Pembangunan Global yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping yaitu pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pembiayaan pembangunan, perubahan iklim dan pembangunan hijau, industrialisasi, ekonomi digital dan konektivitas. (ANT/KN)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, akan memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.
“Semoga yang bersangkutan hadir,” kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu seperti dikutip dari ANTARA dari Jakarta, Senin (1/9/2025) pagi.
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.
Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.
Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)
DALAM satu hari kemarin (30/8), termasuk Minggu (31/8) dini hari tadi, kita menyaksikan betapa cepatnya aksi protes bergeser menjadi amukan massa yang tak terkendali.
Semula, massa turun ke jalan dengan tuntutan menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR, disertai sederet persoalan lain yang membebani publik. Namun dalam perkembangannya, arah protes itu hilang, berganti menjadi kerusuhan, perusakan, bahkan penjarahan.
Di era digital, provokasi menyebar jauh lebih cepat daripada klarifikasi. TikTok, Instagram, Facebook, hingga X (platform yang dulu dikenal sebagai Twitter) dipenuhi potongan video dan narasi yang memanaskan suasana. Permohonan maaf dari publik figur yang semula dianggap sebagai pemicu pun tak lagi mampu meredam gejolak. Kolom komentar justru penuh dengan amarah personal yang kemudian menjelma menjadi tindakan nyata di jalanan.
Massa menjarah rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025). Sejumlah orang tampak membawa tas bermerek hingga televisi saat situasi ricuh berlangsung. Foto: tangkapan layar
Sabtu sore, 30 Agustus 2025, kediaman Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi sasaran pertama. Amarah massa dipicu oleh pernyataannya yang viral di media sosial: “Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia.” Ucapan ini dianggap arogan dan merendahkan, sehingga memantik kemarahan publik.
Unjuk rasa spontan warga pun berubah menjadi anarkis setelah kelompok remaja dari Bahari, Cilincing, dan Kemayoran bergabung. Sekitar pukul 16.00–17.00 WIB, pagar dan jendela dijebol. Massa masuk, menjarah perabot rumah, dokumen pribadi, bahkan patung Iron Man berukuran asli. Mobil mewah Lexus dan Porsche ikut dirusak. Brankas dibobol, uang tunai dalam rupiah dan dolar direbut ramai-ramai. Menjelang malam, massa akhirnya bubar setelah warga turun tangan, tetapi kerusakan yang ditinggalkan sudah terlanjur besar.
Rumah milik anggota DPR RI Eko Patrio di kawasan Jakarta turut jadi sasaran massa. Sejumlah orang terekam memasuki pekarangan rumah dan membawa barang keluar saat situasi ricuh.
Malam harinya, rumah Anggota DPR RI Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan, mengalami hal serupa. Eko menjadi target karena video jogetnya di Sidang Tahunan MPR dianggap tidak pantas dan viral di media sosial, dipelintir seolah merayakan kenaikan tunjangan DPR. Massa yang terprovokasi menerobos masuk, mengangkut kulkas, dispenser, televisi, sepatu, kasur, hingga kucing peliharaan. Pecahan kaca berserakan, kursi dan koper ikut diangkut.
Beberapa warga bahkan bersorak sinis, menyebut penjarahan ini sebagai kesempatan memiliki barang milik orang kaya. Padahal Eko sudah meminta maaf, namun amarah yang terlanjur membuncah tak bisa dibendung.
Kediaman Uya Kuya di Jakarta juga didatangi massa pada Sabtu (30/8/2025) malam. Kerumunan warga memenuhi depan rumah hingga suasana sekitar tampak ricuh.
Di Pondok Bambu, Duren Sawit, rumah Anggota DPR RI Uya Kuya juga digeruduk. Uya yang sebelumnya tampil di DPR dan ikut berjoget dalam sebuah acara, kemudian diviralkan dengan narasi yang menyesatkan. Video itu dipelintir sebagai selebrasi kenaikan tunjangan DPR, sehingga amarah publik tertuju padanya. Massa menjebol pagar, menjarah kursi, dispenser, sepeda, hingga kucing peliharaan. Ada indikasi pembakaran di beberapa ruangan. Uya hanya bisa pasrah, menyatakan ikhlas meski keluarganya dalam kondisi aman.
Dini hari, Minggu 31 Agustus 2025, giliran rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan. Sri Mulyani diposisikan sebagai simbol kebijakan fiskal yang dianggap mencekik rakyat. Isu pajak, tunjangan, dan fasilitas DPR menjadi bahan bakar sentimen negatif yang menyulut penjarahan. Ratusan orang menyerbu sekitar pukul 01.40 WIB. Televisi, perhiasan, peralatan memasak, hingga ring basket diangkut keluar rumah.
Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta ikut jadi sasaran massa. Rekaman memperlihatkan rumah dilempari, isi bangunan berantakan, hingga sejumlah barang pribadi ikut dijarah.
Rangkaian ini menunjukkan wajah baru dari protes yang kehilangan arah. Barang-barang yang dijarah bukan lagi simbol perlawanan, melainkan kebutuhan rumah tangga: kulkas, kasur, hingga kucing peliharaan. Di beberapa daerah, amarah bahkan berubah menjadi kobaran api dengan pembakaran gedung DPRD dan perusakan fasilitas umum. Pada akhirnya, kerugian ditanggung rakyat, karena perbaikan gedung dan infrastruktur tetap menggunakan uang negara.
Situasi ini telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengevaluasi keamanan nasional. Presiden menegaskan bahwa aksi pembakaran fasilitas umum dan penyerangan markas militer maupun polisi telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan masuk ranah pidana.
Kapolri menyatakan TNI-Polri akan bertindak tegas namun tetap terukur sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan hukum yang berlaku. Panglima TNI menambahkan ajakan agar masyarakat tak mudah terprovokasi, serta mengutamakan penyelesaian masalah lewat musyawarah dan jalur hukum.
Dukungan juga datang dari masyarakat sipil. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendukung penuh langkah Kapolri untuk menindak pelaku anarkis demi stabilitas keamanan dan ekonomi publik. Tokoh agama seperti KH Muhammad Soni Suharsono menyerukan agar masyarakat bersabar, tidak terprovokasi, dan mempercayakan penegakan hukum kepada aparat.
Peristiwa ini menunjukkan betapa tipis batas antara protes dan anarki. Ketika tuntutan berubah jadi penjarahan, perjuangan kehilangan arah. Saat ini yang terpenting adalah bertindak cepat, mengembalikan rasa aman, dan menolak terjebak provokasi. Jika tidak segera dikendalikan, yang hancur bukan hanya rumah Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, atau Sri Mulyani, melainkan rumah besar kita bersama: Indonesia. (*)
KONGRES PWI 2025 di Cikarang menjadi titik balik penting. Setelah berbulan-bulan organisasi ini diguncang dualisme kepemimpinan, Sabtu (30/8) malam ini, tarik-ulur itu akhirnya berakhir di ruang sidang pleno.
Dengan 52 suara, Akhmad Munir ditetapkan sebagai ketua umum PWI Pusat, mengalahkan Hendry Chairudin Bangun yang meraih 35 suara. Pada saat yang sama, kursi ketua dewan kehormatan dimenangkan Atal S. Depari dengan 44 suara, hanya unggul tipis dari Sihono HT yang memperoleh 42 suara, sementara satu suara dinyatakan rusak.
Kongres kali ini bukan sekadar memilih ketua baru, melainkan juga menutup babak dualisme yang sejak 2024 memecah PWI ke dalam dua kubu. Hendry Chairudin Bangun lewat Kongres Bandung dan Zulmansyah Sekedang melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta. Perpecahan itu bahkan sempat membuat Hari Pers Nasional (HPN) 2025 digelar di dua tempat berbeda.
Karena itu, pencalonan kembali Hendry Chairudin Bangun menjadi pusat perhatian. Kehadirannya dipandang bukan hanya untuk mempertahankan kursi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menutup konflik dengan cara demokratis. Namun hasil voting memperlihatkan arah berbeda. Mayoritas memilih Akhmad Munir sebagai wajah baru untuk membawa PWI ke jalan rekonsiliasi dan konsolidasi.
Namun demikian, jalan menuju keputusan itu tidak mudah. Pleno Tata Tertib sempat panas akibat klaim mandat di PWI Kepulauan Riau dan tarik-menarik suara di PWI Kalimantan Utara. Lebih dari dua jam forum terhenti, sebelum pimpinan sidang menegaskan suara sah hanya ada di tangan ketua definitif, bukan mandat tertulis.
Hasil penghitungan suara Kongres PWI 2025: Munir unggul 52–35, Atal menang tipis 44–42.Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.
Saya memang tidak berada langsung di arena kongres. Namun lewat percakapan di grup WhatsApp Pengurus PWI Kaltim, saya mengikuti jalannya pemilihan. PWI Kaltim hadir lengkap, dipimpin Abdurrahman Amin sebagai ketua, didampingi Achmad Shahab sebagai sekretaris, serta pengurus Munanto dan Wiwid Marhaendra Wijaya. Dalam forum ini, PWI Kaltim membawa hak suara resmi yang dijalankan oleh ketua Abdurrahman Amin.
Dari laporan itu tergambar suasana panas berubah lega ketika hasil diumumkan: Munir menang meyakinkan, Atal unggul tipis.
Terpilihnya Munir dan Atal menandai berakhirnya dualisme yang memalukan. Sejarah pernah mencatat perpecahan serupa di awal 1970-an yang baru selesai tiga tahun kemudian lewat “Kongres Integrasi”. Kini, cukup satu kongres persatuan untuk mengubur konflik. Bedanya, publik mengawasi, Dewan Pers memberi tekanan, dan organisasi tak bisa lagi larut dalam krisis.
Tantangan berikutnya sudah menanti. Dalam 30 hari, Munir harus menyusun kepengurusan lengkap dan membuktikan bahwa PWI adalah rumah besar wartawan, bukan sekadar arena tarik-menarik kepentingan. Dualisme sudah merusak wibawa organisasi. Kini saatnya kerja nyata. Memperkuat profesionalisme, melindungi jurnalis, dan menjaga kemerdekaan pers di tengah gempuran disrupsi digital.
Kongres ini menyiratkan pesan penting: wartawan melalui PWI hanya akan dihormati bila mampu menjaga independensi, integritas, dan soliditas. Tanpa itu, organisasi akan mudah terpecah, rawan intervensi, dan kehilangan relevansinya.
Periode 2025–2030 akan menjadi ujian sebenarnya. Apakah PWI bangkit sebagai organisasi yang bersatu dan berwibawa, atau hanya menutup satu konflik untuk membuka konflik baru? Jawabannya kini ada di pundak Akhmad Munir dan kepengurusannya. (*)
TENGGARONG – Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 yang digelar di Kutai Kartanegara (Kukar), tak sekadar seremonial. Acara yang dipusatkan di Taman Eks Tanjong, Tenggarong, Sabtu (30/8/2025), menjadi ruang untuk menegaskan pentingnya keluarga sebagai fondasi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr Nurizky Permanajati, menegaskan Harganas bukan hanya tentang memperingati hari keluarga, tetapi juga wadah penguatan ekonomi keluarga. Melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), BKKBN mendorong masyarakat agar mandiri secara ekonomi sehingga keluarga bisa sejahtera dan anak-anak tumbuh sehat serta cerdas menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau ekonominya kuat, keluarga bisa lebih sejahtera, bisa memberikan makanan bergizi, dan anak-anak akan tumbuh sehat, cerdas, serta menjadi generasi kuat menuju Indonesia Emas 2045,” terang Nurizky.
Gelar dagang menjadi salah satu rangkaian utama, menampilkan produk-produk pemberdayaan keluarga dari berbagai daerah. Booth yang diisi kader menampilkan hasil kreatifitas warga, memperlihatkan bahwa keluarga yang berdaya ekonomi mampu menopang kesejahteraan generasi berikutnya.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menyebut agenda Harganas berlangsung dua hari. Selain gelar dagang, hari pertama diramaikan lomba yel-yel, penyuluhan, dan cerdas cermat yang melibatkan masyarakat secara aktif. Hari kedua menjadi puncak acara dengan rangkaian layanan sosial bagi warga.
“Kebetulan tahun ini gilirannya Kukar menjadi tuan rumah pelaksanaan Harganas ke-32. Maka kita mulai dengan gelar dagang dan empat cabang lomba. Besok merupakan puncak acara yang juga dirangkai dengan berbagai kegiatan layanan untuk masyarakat,” jelas Dafip.
Tak berhenti pada kegiatan seremonial, Harganas juga menghadirkan sentuhan nyata melalui agenda sosial. Program bedah rumah di Loa Janan digelar sebagai bentuk kolaborasi pemerintah dengan pihak ketiga, memperlihatkan kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, kegiatan temu lansia menjadi perhatian khusus. Menurut Dafip, lansia perlu terus diberdayakan agar tetap produktif, bukan sekadar bergantung pada keluarga maupun negara. Dengan demikian, keberadaan mereka justru bisa menjadi kekuatan sosial yang memberi teladan bagi generasi muda.
Momentum Harganas ini sekaligus menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Program-program yang cepat dirasakan manfaatnya diharapkan bisa segera menyentuh warga, sehingga dampak kesejahteraan keluarga lebih nyata.
Lebih jauh, peringatan Harganas ke-32 di Kukar menjadi simbol penting bahwa pembangunan daerah harus berawal dari penguatan keluarga. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan manusia.
Dafip menekankan, keluarga yang sejahtera akan melahirkan masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat menjadi fondasi kokoh bagi bangsa. Dengan begitu, keberlangsungan pembangunan bisa terjaga hingga generasi mendatang.
“Keluarga adalah fondasi utama bangsa. Kalau keluarga sejahtera, maka masyarakat dan daerah juga akan maju,” pungkasnya.
YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mendatangi Markas Polda DIY, Jumat (29/8/2025) malam, di tengah aksi demonstrasi yang masih berlangsung.
Sultan memasuki gedung Polda DIY didampingi Kepala Pelaksana BPBD DIY Noviar Rahmad, Penjabat Sekda DIY Aria Nugrahadi, serta dua putrinya, GKR Hayu dan GKR Condrokorono.
Pantauan ANTARA, sekitar pukul 22.40 WIB, mobil yang ditumpangi Sultan melintas di Jalan Ring Road arah barat menuju timur hingga masuk ke area Mapolda DIY. Kendaraan itu melaju perlahan di jalanan yang masih dipenuhi massa.
Petugas berupaya memukul mundur peserta aksi dengan beberapa kali tembakan gas air mata, namun mereka tetap bertahan di sekitar markas. Hingga pukul 23.00 WIB, aksi massa masih berlangsung.
Unjuk rasa yang dimulai sejak sore memanas sekitar pukul 18.00 WIB setelah dua mobil yang terparkir di halaman Mapolda DIY dibakar.
Sejumlah fasilitas juga mengalami kerusakan, di antaranya ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), mesin ATM, dan pagar markas.
Selain itu, pos polisi di simpang empat Condongcatur, Sleman yang tidak jauh dari Mapolda DIY turut dirusak massa. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi baik dari pihak pemerintah daerah maupun aparat kepolisian terkait peristiwa tersebut. (ANT/KN)
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menegakkan keadilan atas insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan hingga korban meninggal dunia saat pembubaran aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8) malam.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo kepada orang tua Affan saat dirinya bertakziah ke rumah duka di Jalan Tayu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam, untuk menyampaikan bela sungkawa.
Selama sekitar 20 menit, Presiden menyampaikan duka cita mendalam secara langsung kepada keluarga Affan.
“Saya turut bela sungkawa. Baik-baik ya,” ujar Prabowo kepada ayah almarhum Affan.
“Kita percaya sama Bapak,” sahut ayah almarhum.
Prabowo juga mengutarakan belasungkawa kepada ibunda Affan dan mengucapkan dirinya menyayangkan peristiwa yang terjadi.
“Saya turut berbela sungkawa, saya juga sangat menyesali,” tutur Prabowo sembari menggenggam tangan ibunda almarhum.
“Nggak nyangka Bapak bisa ke sini,” sahut ayah almarhum kemudian ke Prabowo.
Dengan haru Prabowo kemudian memeluk ibunda almarhum dan adik-adik almarhum.
Pihak keluarga juga menyampaikan kepada Prabowo harapan agar kasus ini dapat diusut tuntas.
“Ini sudah takdir, tapi keadilan, kita keluarga, mohon ditegakkan,” ujar pihak keluarga almarhum.
“Pasti. Pasti,” jawab Prabowo.
Presiden tiba di rumah duka pada Jumat malam sekitar pukul 21.50 WIB, mengenakan setelan safari krem dan peci hitam.
Turut mendampingi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tanpa memberi keterangan kepada awak media, Presiden langsung meninggalkan lokasi setelah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
Terkait penindakan hukum terhadap aparat yang terlibat, Prabowo sebelumnya telah angkat suara soal insiden ini melalui pernyataan resmi. Ia menyatakan kecewa dan terkejut atas tindakan aparat yang dianggap berlebihan.
“Sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya telah memerintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab,” kata Prabowo dalam rekaman video yang diunggah melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Jumat (29/8/2025). (ANT/KN)
JAKARTA – Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025), masih ditutup imbas berlangsungnya aksi demonstrasi di depan Markas Brimob, Kwitang.
Dari pantauan Antara di Lokasi pukul 08.49 WIB, terlihat jalan dari arah Salemba menuju Kwitang arah Monas ditutup warga. Para pengendera pun dialihkan untuk naik flyover melewati Atrium Senen menuju Mangga Dua, Jakarta Utara.
Di sepanjang Jalan Kwitang, terlihat banyak warga berkerumun. Jalanan dipenuhi bebatuan, puing separator dan beberapa titik api. Terlihat pula beberapa bagian aspal di sepanjang jalan berwarna hitam lantaran ditutup arang, bekas aksi pembakaran yang dilakukan massa semalam.
Di ujung jalan, terlihat barisan Satuan Brimob masih berjaga menggunakan tameng hitam. Mereka berbaris rapih membentang jalanan dengan posisi bertahan di depan Mako Brimob.
Kondisi ini membuat lalu lintas di atas jalan layang Senen tersendat karena banyak warga melintas ingin melihat pemandangan tersebut dari atas.
Hingga saat ini, kondisi tersebut masih berlangsung di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Untuk diketahui, aksi demonstrasi ini buntut dari tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan karena ditabrak kendaraan taktis (rantis) milik Brimob. Peristiwa ini terjadi saat massa sedang melakukan aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Affan yang diketahui berada di kerumunan massa ditabrak mobil Brimob yang ingin melarikan diri dari kerumunan demonstran. (ANT/KN)
JAKARTA – Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Mohammad Fadjar datang ke lokasi demo di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025), untuk mendengarkan tuntutan massa.
Hal tersebut dilakukan Fadjar di sela sela kunjungannya ke Mako Brimob untuk memeriksa kondisi keamanan usai jadi sasaran aksi masa dua hari berturut-turut.
“Mereka cuma minta kawannya dibebaskan, tapi sudah kita bebaskan,” kata Fadjar kepada awak media di depan Mako Brimob Kwitang.
Fadjar pun tidak menjelaskan secara rinci berapa orang dari massa itu yang ditahan, berapa yang dibebaskan dan di mana para demonstran itu sebelumnya ditahan.
Selain itu, Fadjar juga sempat memeriksa kondisi pasukan Brimob yang berjaga di lokasi. Dia menilai seluruh pasukan dalam keadaan baik.
“Ya lihat kondisi kawan-kawan Brimob. Sudah dua hari (demo) capek juga dia,” kata Fadjar.
Kini, Fadjar hanya fokus memastikan demonstrasi berjalan dengan kondusif dan aman. Juga meminta massa menggelar unjuk rasa dengan tertib, tanpa harus merusak fasilitas umum.
Hingga saat ini kondisi di kawasan Jalan Kramat Kwitang masih belum sepenuhnya kondusif. Personel Brimob masih terus berjaga di depan markas, sedangkan sejumlah orang masih berkumpul di ujung jalan mengarah ke Pasar Senen.
Untuk diketahui, aksi demonstrasi ini buntut dari tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan karena ditabrak kendaraan taktis (rantis) milik Brimob. Peristiwa ini terjadi saat massa sedang melakukan aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Affan yang diketahui berada di kerumunan massa ditabrak mobil Brimob yang ingin melarikan diri dari kerumunan demonstran. (ANT/KN)
