Beranda blog Halaman 317

Tujuh Halte Terbakar, Transjakarta Hentikan Seluruh Layanan Sementara

redaksi2
-
0
Tujuh Halte Terbakar, Transjakarta Hentikan Seluruh Layanan Sementara

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menghentikan seluruh layanan dan rute perjalanan imbas pembakaran sejumlah halte, salah satunya Halte Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.

“Mengingat situasi yang tidak kondusif, seluruh layanan Transjakarta hingga saat ini masih tidak dapat melayani pelanggan,” tulis PT Transjakarta melalui sosial media X, Sabtu (30/8/2025).

Transjakarta menyampaikan informasi terkini mengenai layanan dapat diakses melalui Instagram story @infotije, aplikasi TJ: Transjakarta atau X pt_transjakarta.

Sementara itu, berdasarkan pantauan ANTARA, Halte TransJakarta di depan Polda Metro Jaya berubah warna menjadi hitam pekat setelah dihanguskan oleh oknum tak bertanggung jawab pada Jumat (29/8) malam.

Mesin tap in/tap out di halte itu ikut hangus, hanya menyisakan pondasi halte yang masih berdiri utuh sehingga jembatan penyeberangan orang menuju halte masih dapat dilalui.

Transjakarta mencatat total tujuh halte yang dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta pada Jumat (29/8) hingga Sabtu dini hari.

“Hingga Sabtu pagi, ada tujuh halte yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani, Sabtu (30/8/2025).

Ketujuh halte tersebut, yakni Halte Bundaran Senayan, Pemuda Pramuka, Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan, dan Halte Gerbang Pemuda.

Selain dibakar, beberapa halte Transjakarta juga menjadi sasaran tindakan vandalisme dan perusakan fasilitas.  (ANT/KN)

Wapres Gibran Jenguk Korban Bentrok Massa dan Polisi di RSCM dan RS Pelni

redaksi2
-
0
Wapres Gibran Jenguk Korban Bentrok Massa dan Polisi di RSCM dan RS Pelni

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjenguk beberapa warga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan RS Pelni, Jakarta yang menjadi korban luka-luka akibat dampak bentrok massa aksi dan polisi.

Gibran mendatangi dua RS masing-masing di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat itu pada Jumat (29/8/2025) malam, sebagaimana disiarkan oleh rekaman video yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu (30/8/2025) pagi.

Di RS Pelni, Wapres Gibran menjenguk Moh. Umar Amirudin, pengendara ojek online (ojol) yang sempat dikabarkan meninggal dunia, tetapi kemudian diketahui masih hidup, dalam keadaan sadar, dan menjalani perawatan di RS Pelni.

Gibran kemudian bertanya luka-luka yang dialami oleh Umar, dan juga situasi saat dia berada di lokasi kejadian. Gibran juga sempat menanyakan alasan Umar melewati jalan yang rawan itu, dan kemudian dijawab dia terpaksa lewat jalan itu karena banyak akses jalan ditutup saat aksi unjuk rasa berlangsung.

Gibran kemudian meminta Umar untuk beristirahat.

“Istirahat yang cukup tiga hari pulang,” kata Wapres Gibran ke Umar.

Umar pun mengangguk dan mengiyakan saran dari Wapres.

Gibran kemudian menyalami Umar dan anggota keluarga yang mendampingi Umar di RS Pelni. Selepas itu, Gibran lanjut menjenguk seorang pria korban luka-luka, yang dirawat di bilik sebelah Umar.

“Tidur saja, tidur,” kata Wapres Gibran ke salah satu korban yang duduk saat Gibran mendatangi dia.

Gibran kemudian bertanya keluhan yang dia alami. Warga tersebut, yang merupakan seorang pria, menceritakan kondisinya, luka-luka di kepala, dan kondisinya yang merasakan pusing. Pria tersebut juga menceritakan dia menjadi korban bentrok aparat dan massa saat dalam perjalanan pulang dari kantor selepas bekerja.

Aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8) berlanjut hingga Jumat (29/8) yang turut diwarnai dengan bentrok antara demonstran dengan polisi yang berupaya membubarkan massa. Eskalasi bentrok antara massa dan demonstran meningkat pada Kamis malam, setelah kendaraan taktis (rantis) Barracuda Brimob melindas Affan Kurniawan hingga meninggal dunia. Affan, sebagaimana Umar, merupakan pengendara ojol yang sedang bekerja saat bentrok massa dan aparat berlangsung.

Beberapa jam setelah Affan dinyatakan meninggal dunia di RSCM, Jakarta Pusat, tujuh polisi yang berada di dalam Barracuda Brimob itu ditangkap dan ditahan oleh kepolisian. Tujuh polisi itu pun menjalani pemeriksaan sejak Kamis malam hingga Jumat (29/8), dan mereka pun telah ditetapkan oleh tersangka dan memakai baju tahanan. Pemeriksaan dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. (ANT/KN)

Raih Penghargaan Ketahanan Pangan, Pemkab Kukar Persembahkan untuk Petani Milenial

redaksi2
-
0
Raih Penghargaan Ketahanan Pangan, Pemkab Kukar Persembahkan untuk Petani Milenial

TENGGARONG – Sorot lampu Jakarta malam itu seakan menjadi saksi, lahirnya kebanggaan baru bagi Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam ajang Pimpinan Daerah Award 2025 yang digelar iNews TV, nama Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, disebut sebagai penerima penghargaan bergengsi di bidang ketahanan pangan.

Tepuk tangan bergema ketika Rendi melangkah mantap menerima trofi yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Momen itu bukan hanya penghormatan bagi dirinya, tapi juga penegasan bahwa Kukar serius membangun pertanian sebagai penopang masa depan bangsa.

“Alhamdulillah, ini penghargaan kedua yang diberikan iNews kepada Kutai Kartanegara,” ungkap Rendi usai menerima anugerah tersebut. Tahun lalu, Kukar juga berhasil membawa pulang apresiasi atas inovasi di sektor ekonomi kreatif dan UMKM.

Namun bagi Rendi, penghargaan kali ini memiliki makna lebih dalam. Ia menegaskan bahwa trofi tersebut adalah persembahan untuk ribuan petani di pelosok Kukar yang saban hari bekerja tanpa henti. “Modernisasi pertanian adalah kunci. Kami ingin anak-anak muda tidak lagi malu bertani. Bertani hari ini adalah soal teknologi, inovasi, dan masa depan,” tegasnya.

Rendi sadar, tantangan besar menanti. Mayoritas petani kini berusia lanjut, sementara regenerasi belum sepenuhnya berjalan. Padahal, Kukar memikul peran penting sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menuntut ketersediaan pangan berkelanjutan.

Karena itu, ia bersama Pemkab Kukar terus mendorong lahirnya petani milenial. Beragam teknologi mulai dikenalkan, dari penggunaan drone pertanian, alsintan modern, hingga mekanisasi lahan yang membuat bertani tidak lagi identik dengan lumpur dan becek.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk para petani yang bekerja sunyi setiap hari. Juga untuk anak-anak muda Kukar agar berani menjadikan pertanian sebagai jalan hidup,” ujarnya penuh keyakinan.

Bagi Rendi, ketahanan pangan bukan sekadar jargon politik. Di tangan generasi baru petani, ia yakin sektor ini bisa menjadi benteng strategis sekaligus penopang ekonomi nasional.

Dengan penghargaan ini, Kukar kian meneguhkan posisinya sebagai daerah yang bukan hanya kaya sumber daya alam, tapi juga kuat dalam ketahanan pangan untuk masa depan Indonesia. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Dana Transfer Terpangkas 50 Persen, Pemkab Kukar Fokus Jaga Layanan Publik

redaksi2
-
0
Dana Transfer Terpangkas 50 Persen, Pemkab Kukar Fokus Jaga Layanan Publik

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kini menghadapi tantangan berat, setelah dana transfer dari pusat hanya ditransfer separuh. Namun, di tengah keterbatasan tersebut, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan komitmennya menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Kukar hanya menerima Rp 1,5 triliun dari total Rp 3 triliun yang seharusnya masuk ke kas daerah.

“Dana kita berkurang 50 persen. Karena itu, kita berusaha merasionalkan belanja dengan menunda sebagian kegiatan dan memprioritaskan sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya, Jumat (29/8/2025).

Kondisi ini memaksa Pemkab Kukar mengambil langkah strategis berupa efisiensi belanja. Aulia menegaskan, efisiensi dilakukan secara selektif agar tidak mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap dipertahankan. Tiga sektor ini dianggap krusial dan harus dijaga agar tidak menimbulkan keresahan publik.

“Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak akan kita ganggu. Kita ingin masyarakat Kukar tetap tenang meski ada efisiensi,” tegasnya.

Pemangkasan lebih difokuskan pada belanja teknis, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga pertemuan fisik yang bisa dialihkan ke metode daring. Dengan cara ini, efisiensi bisa tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

“Langkah-langkah ini kita ambil agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengurangi hak masyarakat,” jelasnya.

Bupati Aulia menekankan bahwa kebijakan ini ibarat mengatur ulang kecepatan kendaraan. Jika sebelumnya pengeluaran berjalan kencang, kini harus lebih hati-hati menekan pedal gas.

Ia menilai, strategi ini penting untuk memastikan Pemkab Kukar tetap mampu menggerakkan roda pemerintahan meski dengan fiskal terbatas. Prioritas pelayanan publik harus tetap jadi pegangan utama.

Dengan komitmen tersebut, Pemkab berharap masyarakat Kukar tetap merasa tenang, karena hak-hak dasar mereka tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

DPRD Minta Pemkab Paser Aktif Edukasi Masyarakat Pentingnya Pelestarian Mangrove

redaksi2
-
0
DPRD Minta Pemkab Paser Aktif Edukasi Masyarakat Pentingnya Pelestarian Mangrove

PASER – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Zulkifli Kaharuddin, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat pesisir mengenai pentingnya pelestarian hutan mangrove.

Menurut Zulkifli, kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan program konservasi mangrove di daerah tersebut. Saat ini, terdapat empat desa di Kabupaten Paser yang difokuskan sebagai kawasan pengembangan hutan mangrove, yakni Desa Lori, Sungai Langir, Tajur dan Pasir Mayang.

“Masyarakat pesisir harus memahami betapa besar manfaat hutan mangrove terhadap kelangsungan hidup manusia,” ujar Zulkifli Kaharuddin, Jumat (29/8/2025).

Ia menjelaskan, hutan mangrove berperan penting dalam melindungi wilayah pesisir dari erosi dan gelombang besar, menjadi habitat bagi berbagai biota laut, menyerap emisi karbon, hingga menjadi sumber daya ekonomi dan pangan bagi warga sekitar.

“Potensi hutan mangrove sangat besar. Selain untuk pendidikan dan penelitian, hutan ini juga bisa dikembangkan menjadi objek ekowisata dan menghasilkan berbagai produk olahan seperti makanan, minuman, arang, hingga bahan obat tradisional,” jelasnya.

Zulkifli menegaskan, pelibatan masyarakat sangat penting dalam upaya konservasi. Rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam harus ditumbuhkan sejak dini. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkab Paser untuk aktif memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat.

“Bukan hanya teori, tetapi juga dibarengi dengan aksi nyata di lapangan,” tegasnya.

Dukungan terhadap konservasi mangrove ini semakin menguat setelah ia menghadiri Talkshow Hari Mangrove Sedunia yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan tersebut kata Zulkifli, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memaparkan bahwa luas hutan mangrove di Kaltim pada era 1970-1980 mencapai sekitar 950 ribu hektare. Namun kini, akibat deforestasi, luasannya menyusut drastis menjadi hanya sekitar 174 ribu hektare.

Penurunan ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti kebijakan tata ruang, alih fungsi lahan, pengelolaan kawasan yang kurang optimal, serta meningkatnya aksesibilitas dan infrastruktur di kawasan pesisir. DPRD Kabupaten Paser berharap agar Pemkab Paser segera mengambil langkah nyata.

“Dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Edukasi kepada masyarakat harus menjadi bagian utama dari upaya konservasi ini,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

DPRD Paser Kebut Penyusunan Raperda Kemudahan Berusaha bagi Penanaman Modal

redaksi2
-
0
DPRD Paser Kebut Penyusunan Raperda Kemudahan Berusaha bagi Penanaman Modal

PASER – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha bagi Penanaman Modal tengah dikebut Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Paser dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) inisiatif.

Ketua Pansus III DPRD Paser, Zulfikar Yusliskatin, mengatakan bahwa pembahasan Raperda ini menjadi langkah penting untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, khususnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Paser.

“Kami berupaya memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif,” ujar Zulfikar, Jumat (29/8/2025).

Ia menambahkan, melalui kunjungan tersebut pihaknya mendapatkan berbagai informasi dan masukan, khususnya terkait kepastian hukum dan teknis pelayanan perizinan, yang bisa menjadi rujukan dalam penyusunan Raperda di Kabupaten Paser.

“Informasi yang kami peroleh akan menjadi bahan penting untuk menyusun regulasi yang mampu menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar daerah,” jelasnya.

Zulfikar optimistis, kehadiran investor akan membuka peluang kerja bagi masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, investasi yang berkembang juga akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pajak dan retribusi dari sektor usaha yang tumbuh.

“Pada intinya, iklim usaha dan investasi di Kabupaten Paser harus kita dorong agar berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan PAD di luar sektor pertambangan,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Saat Affan Tumbang, Baracuda Melaju, dan Spekulasi Kaburkan Demokrasi

redaksi2
-
0
Saat Affan Tumbang, Baracuda Melaju, dan Spekulasi Kaburkan Demokrasi

Innalillahi wa innailaihi rajiun. Demo besar di Jakarta pada Kamis (28/8/2025) menyisakan duka mendalam. Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob jenis Baracuda di kawasan Bendungan Hilir. Peristiwa ini menambah catatan kelam dalam sejarah penanganan aksi unjuk rasa dan meninggalkan luka yang sulit dilupakan.

Kemarin, wartawan Mediakaltim Biro Jakarta, Moh Adi Fajri Syamsu, melaporkan langsung dari lapangan sejak sore. Ia mencatat eskalasi di Senayan, Pejompongan, hingga Benhil. Video yang ia dapat memperlihatkan detik-detik Affan dilindas kendaraan taktis. Dalam rekaman, terdengar histeris warga berteriak “Ya Allah, diinjak…!”, lalu Baracuda kembali melaju meninggalkan lokasi. Video itu kemudian menyebar luas di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik.

Situasi memang sudah panas sejak sore. Massa buruh, mahasiswa, dan pelajar mencoba menerobos barikade DPR. Aparat merespons dengan water cannon, kawat berduri, dan barisan berlapis. Transportasi publik ikut lumpuh. KRL Serpong–Rangkasbitung dihentikan karena jalurnya bersinggungan dengan titik kericuhan. Ada pula korban luka akibat kawat berduri, dan sejumlah pelajar diamankan karena membawa anak panah serta botol berisi cairan berbahaya.

Menjelang malam, tragedi itu pecah. Affan yang hanya melintas, bukan bagian dari massa, justru menjadi korban. Rakyat kecil yang sedang mencari nafkah itu harus kehilangan nyawanya di tengah pusaran konflik antara negara dan warganya sendiri.

Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim segera mengumumkan tujuh anggota Brimob diamankan. Mereka berada dalam kendaraan yang menabrak dan melindas korban. Nama-nama sudah dirilis ke publik: Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu B/D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J. Abdul menegaskan pemeriksaan dilakukan gabungan oleh Propam Mabes dan Propam Brimob dengan pengawasan Kompolnas.

Kondisi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, mulai berangsur lengang setelah pecah kericuhan antara massa aksi dan aparat kepolisian, Kamis (28/8/2025). (Foto : Fajri/ Media Kaltim)

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan permohonan maaf: “Kami sangat berduka kehilangan saudara kita akibat kejadian sore tadi. Atas nama Polda Metro Jaya, saya menyampaikan permohonan maaf mendalam.” Tidak berhenti di situ, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun langsung ke RSCM dini hari. Ia memeluk keluarga korban, menyampaikan duka cita, sekaligus berjanji mengurus pemakaman hingga kebutuhan keluarga.

Namun permintaan maaf saja tidak cukup. Peristiwa ini menunjukkan rapuhnya pengendalian pasukan dan lemahnya SOP pengamanan massa. Aparat di lapangan berjalan di garis tipis antara kemanusiaan dan kekerasan. Tekanan mental yang berat sering menutup ruang empati. Polri perlu memperkuat kesiapan psikologis, keterampilan komunikasi, dan disiplin komando agar tragedi seperti ini tidak terulang.

Akar masalahnya juga jelas. Demo 28 Agustus adalah suara rakyat yang menolak outsourcing, upah murah, kenaikan fasilitas DPR, serta beban pajak daerah yang makin mencekik. Mirisnya, aksi-aksi semacam ini hampir selalu dikaitkan dengan tudingan “ditunggangi”, bahkan disebut ada campur tangan asing. Entah benar atau tidak, narasi seperti itu kerap mengaburkan inti masalah: rakyat menjerit, sementara solusi tak kunjung hadir.

Demokrasi yang mestinya menjadi ruang dialog justru berulang kali berakhir dengan bentrokan. Rakyat datang dengan tuntutan, aparat hadir dengan kendaraan taktis, sementara DPR bersembunyi di balik pagar kawat berduri.

Situasi ini menggambarkan jauhnya jarak antara rakyat, wakil rakyat, dan aparat yang seharusnya melindungi.

Tragedi Affan harus menjadi alarm keras. Polisi wajib berbenah memperbaiki komando dan SOP. DPR jangan tuli, pemerintah jangan abai. Aspirasi buruh, mahasiswa, dan rakyat tak boleh lagi dibayar dengan darah rakyat kecil di jalanan.

Affan Kurniawan adalah bukti bahwa demokrasi tanpa nurani hanya akan terus melahirkan korban. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

IKN Pertegas Batas Wilayah dengan Balikpapan Jelang Pemdasus

redaksi2
-
0
IKN Pertegas Batas Wilayah dengan Balikpapan Jelang Pemdasus

PENAJAM PASER UTARA – Batas administratif Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kota Balikpapan diklarifikasi menjelang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah khusus (pemdasus) oleh Otorita IKN.

“Saat ini sedang dilakukan pematangan persiapan penyelenggaraan Pemdasus IKN,” ujar Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan Otorita IKN Kuswanto ketika ditanya mengenai pemdasus di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis (28/8/2025).

Salah satu yang dilakukan adalah penegasan batas wilayah IKN dengan daerah sekitarnya, lanjut dia, termasuk Kota Balikpapan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 telah menetapkan batas IKN, peta skala 1: 400.000 sehingga perlu pendetailan dengan peta skala besar, serta dilakukan penataan wilayah terhadap desa dan kelurahan yang terdampak adanya IKN.

Penegasan batas wilayah mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Kemudian juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Dan juga Permendagri Nomor 48 Tahun 2012 tentang Batas Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara,” jelasnya.

Regulasi tersebut perlu dilakukan penyesuaian karena terjadi perubahan entitas wilayah, sebelumnya Kota Balikpapan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Dengan adanya IKN, batas wilayah harus ditinjau ulang dan ditegaskan kembali,” ucapnya.

Penegasan batas wilayah melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkab Penajam Paser Utara, Pemkab Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemkot Balikpapan, bahkan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga dilibatkan.

Sebelumnya, Otorita IKN bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah beberapa kali melakukan pembahasan.
Bukan hanya persoalan garis batas, tetapi juga penataan wilayah dan tim batas wilayah dari Kementerian Dalam Negeri turun langsung ke lapangan.

Kendati sudah ada regulasi atau dasar hukum batas wilayah Kota Balikpapan, menurut dia, perlu menyesuaikan kembali karena entitas wilayah berubah.

Penyesuaian garis batas empat kelurahan IKN berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, antara lain Kelurahan Salok Api Laut (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Teritip (Balikpapan Timur), dengan batas alami berupa sungai.

“Seluruh badan sungai masuk wilayah IKN, tetapi pemanfaatan dapat digunakan bersama,” ungkapnya.

Kelurahan Salok Api Darat (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Teritip (Balikpapan Timur), dengan batas berupa jalan dan pilar batas utama (PABU) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2017.

Kelurahan Karya Merdeka (Samboja Barat) berbatasan dengan Kelurahan Karangjoang (Balikpapan Utara), dengan batas berupa jalan yang menyesuaikan Jalan Vico dan PABU sesuai aturan.

“Kelurahan Mentawir (Sepaku) berbatasan dengan Kelurahan Kariangau (Balikpapan Barat), dengan batas jalan dan PABU sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2012,” ujarnya.

Regulasi atau peraturan menetapkan batas wilayah, tetapi pendetailan tetap diperlukan, timpal dia lagi, agar garis batas tidak memotong rumah penduduk, jalan, sungai, bidang tanah, atau fasilitas umum, sehingga kewenangan pengelolaan jelas.

“Penegasan batas wilayah dituangkan dalam Permendagri, penetapan tapak batas penting dalam pelaksanaan fungsi IKN sebagai pemdasus,” tegasnya.

Setelah mencapai kesepakatan penegasan batas wilayah, ditandatangani bersama Kepala Otorita IKN, Wali Kota Balikpapan, Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara, kemudian diajukan kepada Kemendagri untuk ditetapkan secara resmi, jelas Kuswanto. (ANT/KN)

Presiden Prabowo Tegur Direksi BUMN yang ‘Bertingkah Bak Raja’

redaksi2
-
0
Presiden Prabowo Tegur Direksi BUMN yang ‘Bertingkah Bak Raja’

TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menyatakan heran ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang berlaku bak raja dalam memimpin perusahaan yang sejatinya milik negara.

Prabowo kemudian memperingatkan direksi-direksi BUMN yang bertingkah demikian untuk merenungkan kembali posisi mereka itu dapat diganti oleh siapa saja dan kapan saja.

“Di Indonesia ini, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak bener, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis (28/822025).

Pada kesempatan sama, Prabowo langsung memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut dan memeriksa manakala ada direksi-direksi BUMN yang dicurigai melanggar aturan.
“Jaksa Agung, ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” ujar Presiden.

Presiden kembali menyebut dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Investasi (BPI) Danantara, yang merupakan sovereign wealth fund-nya Indonesia, aset-aset milik negara yang semula tercecer saat ini terkumpul menjadi satu.

“Seribu miliar dolar (AS) sovereign wealth fund kita, sekarang, mungkin ke-5 ya, ke-5 di dunia. Norway, China — China itu sebetulnya punya tiga–, Abu Dhabi, baru kita. Tidak main-main, selama ini tercecer nggak jelas dan banyak yang tidak baik manajemennya,” kata Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden menegaskan dirinya tegas ingin membereskan tata kelola BUMN dan manajemen BUMN yang ternyata tidak sesuai aturan serta boros.

“Kemarin saya hilangkan tantiem. Tantiem pun saya enggak jelas apa arti tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda, bahasa Belanda, tantiem itu artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana, bonus gitu loh. Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya. Enak di lo, nggak enak di rakyat, no! coret! Yang nggak mau, alhamdulillah. You nggak mau, out! Get out! Banyak anak muda yang mau masuk (memimpin BUMN, red.),” ujar Presiden Prabowo. (ANT/KN)

Istana Minta Polisi Usut Insiden Rantis Brimob Tabrak Ojol di Jakarta

redaksi2
-
0
Istana Minta Polisi Usut Insiden Rantis Brimob Tabrak Ojol di Jakarta

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, meminta kepolisian segera mengusut kejadian kendaraan taktis (rantis) Barracuda yang diduga kuat milik Brimob melindas pengendara ojek online hingga dikabarkan korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit.

Insiden tersebut terjadi saat kepolisian berupaya membubarkan massa aksi demonstrasi di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.

“Kami secara khusus meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap sabar, dan melakukan tindakan pengamanan dengan penuh kehati-hatian, termasuk kami meminta atensi khusus terhadap kejadian tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Pras, sapaan populer Prasetyo, menyebut Istana terus-menerus berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk dengan kepolisian agar dapat menjaga situasi tetap kondusif.

“Sekecil apapun jika ada kejadian, tentunya kita semua pasti menyayangkan, dan tidak ingin hal itu terjadi,” sambung Pras.

Prasetyo lanjut memohon maaf atas kejadian yang tidak diinginkan tersebut.

Kejadian rantis Brimob melindas pengendara ojek online tersebar di berbagai akun media sosial warga yang merekam insiden tersebut. Kendaraan taktis tersebut, setelah melindas korban, lanjut memacu kecepatan dan meninggalkan lokasi kejadian. Sejumlah warga dan pengendara yang geram pun mengejar kendaraan tersebut hingga ke Jalan Layang Non-Tol Casablanca.

Korban, yang diketahui seorang laki-laki, dikabarkan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan Jakarta Pusat. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto dikabarkan akan menggelar jumpa pers di RSCM, Jakarta Pusat, pada pukul 23.00 WIB.

Aksi unjuk rasa yang semula terpusat di depan Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, sejak siang hari, kemudian berlanjut sampai sore hari berujung ricuh.

Massa yang menolak dibubarkan paksa oleh polisi melawan balik tembakan gas air mata dan water cannon polisi dengan lemparan batu, petasan, dan botol-botol.

Beberapa lokasi di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, pun menjadi tempat massa bentrok dengan aparat. Titik-titik terjadinya bentrok itu antara lain di Jalan Penjernihan, Jalan Penjompongan, Bendungan Hilir, KS Tubun Petamburan, dan Palmerah. (ANT/KN)

1...316317318...1,105Halaman 317 dari 1,105