BERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Nurung mendorong pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kabupaten Berau hingga ke kampung-kampung terpencil.

Dia mengungkapkan, kesenjangan akses inilah yang harus menjadi fokus utama pembenahan.

“Banyak warga di wilayah pelosok yang belum sepenuhnya memahami pentingnya dokumen kependudukan, mulai dari KTP, KK, hingga akta kelahiran,” terangnya.

Nurung menilai, Kondisi tersebut bukan hanya soal keterbatasan informasi, tetapi juga terkait hambatan teknis seperti jarak, jaringan internet, dan minimnya sarana pelayanan.

“Pelayanan adminduk itu fondasi pembangunan. Semua kebijakan daerah akan berjalan lebih tepat sasaran jika data kependudukannya akurat dan di-update,” tegasnya.

Dirinya juga mengapresiasi Disdukcapil Berau melakukan layanan jemput bola dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, inovasi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan fasilitas serta kapasitas SDM, terutama di kampung dan kecamatan yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.

“Perlu kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif pemerintah kampung untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan,” katanya.

“Dengan demikian, pelayanan tidak hanya bergantung pada kedatangan petugas, tetapi juga kesadaran masyarakat itu sendiri,” sambungnya.

Dengan dorongan legislatif serta komitmen OPD teknis, Nurung optimistis pelayanan kependudukan Berau akan semakin adaptif dan merata, hingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga, dari kota hingga pelosok. (adv)

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah menyoroti potensi yang dimiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berau dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, peran kepala kampung dalam mengembangkan UMKM dinilai sangat penting.

UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian Berau yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki beragam potensi bisnis lokal.

Dalam konteks ini, kepala kampung di Berau diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam memfasilitasi pengembangan UMKM di tingkat lokal.

“Saya mengajak para kepala kampung untuk aktif dalam mengidentifikasi potensi-potensi UMKM yang ada di wilayah mereka dan memberikan dukungan serta bimbingan yang dibutuhkan bagi para pelaku usaha mikro di kampung,” ujarnya.

Dikatakannya, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM juga sangat penting dilakukan.

Dengan demikian, diharapkan UMKM di Bumi Batiwakkal dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan dukungan dan perhatian terhadap UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam upaya membangun ketahanan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

“Saya berharap semua kepala kampjng bisa menangkap peluang untuk meningkatkan UMKM di masing-masing kampung mereka,” tandasnya. (adv)

BERAU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah meminta perusahaan lebih terbuka dalam mempublikasikan penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.

“Perusahaan tidak harus membuka angka anggarannya, tapi kegiatan CSR itu wajib dipublikasikan. Masyarakat berhak tahu apa saja program yang sudah dijalankan,” tegasnya.

Menurut Arman, selama ini penyaluran CSR cenderung tertutup dan jarang disampaikan secara terbuka. Sehingga agar hal tersebut dilakukan perusahaan perlu ada ketegasan.

“Padahal, CSR itu berkontribusi ke berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur hingga program sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi II DPRD Berau akan memanggil perusahaan-perusahaan yang beroperasi. Pemanggilan itu bertujuan menanyakan secara langsung arah penyaluran dana CSR sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

“Kita ingin tahu kemana saja CSR disalurkan dan apakah sudah benar-benar menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Kendati demikian, keterbukaan CSR bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan yang juga diatur dalam regulasi.

“Saya berharap keterbukaan penyaluran CSR dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Kalau semua terbuka, masyarakat tahu kontribusi perusahaan, pemerintah juga terbantu, dan pembangunan bisa berjalan lebih baik,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Beberapa pekan terakhir, kemunculan paus orca di Pulau Maratua ramai dijadikan konten sosial media. Hal itu tentu berdampak positif terhadap sektor pariwisata Kabupaten Berau.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menyebut kemunculan paus orca menjadi sinyal penting tentang kesehatan ekosistem laut.

Selama ini, Maratua dikenal sebagai surga penyelam dengan spot yang paling ikonik adalah barakuda Point.

“Kemunculan paus orca memberikan dimensi baru. Fenomena ini tak boleh hanya dipandang sebagai momen viral semata,” tuturnya.

“Ini harus dikaji secara ilmiah. Apakah mereka hanya melintas atau ada perubahan pola migrasi akibat faktor lingkungan, termasuk perubahan iklim global,” sambungnya.

Menurutnya, keberadaan orca bisa menjadi indikator bahwa ekosistem laut Maratua sedang dalam kondisi tertentu entah karena melimpahnya plankton, ikan atau faktor suhu perairan yang berubah.

“Jika benar rantai makanan di wilayah Pulau Maratua sedang kaya, maka itu kabar baik bagi sektor perikanan dan pariwisata,” imbuhnya.

Rudi menekankan pentingnya kolaborasi antara dinas pariwisata daerah dan instansi kelautan provinsi untuk melakukan riset terpadu.

“Data ilmiah diperlukan agar pemerintah tidak hanya bangga sesaat tetapi mampu merumuskan kebijakan berbasis konservasi,” terangnya.

Kendati demikian, fenomena ini menjadi pengingat bahwa pariwisata masa depan bukan lagi sekadar eksploitasi panorama, melainkan pengelolaan ekologi secara berkelanjutan.

“Maratua kini tidak hanya dikenal sebagai destinasi diving kelas dunia, tetapi juga berpotensi menjadi laboratorium alam untuk memahami dinamika mamalia laut di perairan tropis,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Pengelolaan sampah di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) disorot Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. Dirinya mendorong adanya pembenahan.

Dia menuturkan, pengelolaan sampah di pasar tersebut belum maksimal, sehingga perlu adanya langkah serius dari pemerintah daerah.

“Dari dulu saya lihat pengelolaannya belum maksimal. Kalau kita lewat di belakang pasar, sampah sayur itu terlihat sangat banyak,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, salah satu kendala yang terjadi adalah keterbatasan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah.

“Tetapi kondisi ini tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepada DLHK, apalagi di tengah keterbatasan anggaran daerah,” ungkapnya.

Dia menekankan pentingnya jadwal pengangkutan sampah yang lebih rutin, terutama sisa sayur dari aktivitas pasar, seharusnya tidak dibiarkan menumpuk hingga berhari-hari.

“Kalau bisa pengangkutan dilakukan lebih sering, misalnya pagi, siang, dan sore. Jangan sampai menumpuk sampai tiga hari, karena volumenya sangat besar,” tegasnya.

Dengan sistem yang lebih teratur dan pembagian jadwal pengangkutan yang jelas, Sumadi berharap persoalan sampah di Pasar Sanggam Adji Dilayas dapat teratasi.

“Menjaga kebersihan dan kenyamanan aktivitas perdagangan di pasar harus menjadi perhatian,” pungkasnya. (adv)