BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel terus memacu pembangunan infrastruktur strategis di wilayah pesisir, yakni Jalan Lintas Tengah Pulau Laut Kabupaten Kotabaru sepanjang 95 kilometer.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib mengatakan pembangunan jalan lintas tersebut merupakan bagian dari visi besar Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) serta upaya membuka keterisolasian wilayah di Pulau Laut.

“Jalan ini menjadi proyek strategis karena selain menunjang konektivitas antarwilayah, juga akan terintegrasi dengan pembangunan Jembatan Pulau Laut,” kata Yasin saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis (28/8/2025).

Yasin mengatakan total panjang jalan tersebut sekitar 95 kilometer yang dikerjakan secara bertahap melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Setelah meninjau proyek, Yasin mengatakan sempat menemui kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas yang menyampaikan progres pekerjaan sesuai jadwal, namun menghadapi tantangan cuaca ekstrem.

“Kita meminta pelaksana proyek tetap antisipatif untuk percepatan target pembangunan, terutama menghadapi kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Salah satunya dengan mengoptimalkan peralatan dan sumber daya manusia,” kata Yasin.

Selain mendukung aksesibilitas masyarakat, Yasin menuturkan keberadaan jalan lintas ini mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri lokal yang berkembang di Kotabaru maupun sekitarnya.

Yasin pun optimis jalan tersebut menjadi urat nadi pertumbuhan masyarakat di Kalsel yang bakal mulai terlihat pada penghujung 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Jendral Polisi (purn) Tito Karnavian meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk menggunakan pola hidup yang sederhana dan tidak “flexing” atau suka pamer agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Mendagri RI Tito Karnavian saat ditemui di Kendari, Rabu malam, mengatakan hal tersebut merespon viralnya Bupati Bombana Burhanuddin yang menggunakan jam tangan mewah merek Rolex senilai hampir Rp1 miliar.

“Harusnya jangan lah,” kata Tito Karnavian.

Dia menyebutkan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik, terlebih lagi seorang bupati agar bersedia memberikan empati kepada masyarakat.

“Sebagai pejabat publik juga harus bersedia berempati dengan pada masyarakat. Ya gunakan pola mulai hidup sederhana,” ujarnya.

Tito Karnavian menyebutkan jika seorang kepala daerah terlihat menggunakan barang-barang mewah yang seperti digunakan oleh Bupati Bombana itu takutnya masyarakat juga tidak akan simpati dengan pemimpinnya.

“Kalau sudah enggak simpati kepada pemimpin, pemimpin membuat kebijakan apapun juga nanti ditanggapi minor sudah, dibully, kehilangan trust (kepercayaan),” sebut Tito Karnavian.

Ia menambahkan jika kunci dari pemimpin adalah mendapat kepercayaan dari masyarakat, kebijakan apapun yang akan dikeluarkan oleh pemimpin itu tidak akan didukung oleh masyarakatnya.

Diketahui, viralnya Bupati Bombana yang menggunakan jam tangan mewah tersebut viral di media sosial saat pengukuhan Anggota Paskibraka di Bombana, pada Jumat (15/8) lalu.

Foto yang diunggah oleh akun Facebook Diskominfo Bombana itu langsung viral di berbagai media sosial yang menyoroti tipe GMT-Master II 126729VTNR terbuat dari emas putih dengan diameter lingkaran 44 milimeter. Jam tangan Rolex itu seharga Rp800 juta lebih.

Menanggapi hal itu, Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan jika jam tangan yang digunakan itu berkualitas imitasi dan dibeli di Mangga Dua Jakarta senilai Rp1,9 juta.

Menurutnya, semua aksesoris dengan merek terkenal pasti punya barang tiruan.
“Saya nggak mampu beli yang asli. KW-lah, (beli di) Mangga Dua. Harganya Rp1,9 juta. (Dibeli) waktu saya pulang umrah. Itu KW semua. Kita kan ini menginginkan kita punya keinginan. Kalau tidak ada kemampuan, kita beli anu-nya (tiruan),” ucap Burhanuddin. (ANT/KN)

JAKARTA – Musisi Ikang Fawzi mengatakan perlu adanya pembaruan sistem Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam penanganan royalti.

“Misalnya kalau dari sisi LMK-nya, organisasinya sudah menerapkan digitalisasi, profesional, transparan harus kapan aja diaudit,” kata Ikang, saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Dengan demikian diharapkan dapat mengatasi permasalahan royalti sehingga bisa terbagi dengan baik dan tepat sasaran.
Pelantun lagu Preman itu menyoroti permasalahan pembagian royalti yang menurutnya belum bisa dikatakan adil karena terlalu banyak ke LMK.

“Belum, karena memang belum bisa (pembagian distribusi royalti) mencapai ke situ. Jadi memang aku sih berharap LMK jangan banyak-banyak, kalau bisa satu, benar-benar kredibel,” imbuh dia.

Ikang menyoroti kelemahan dalam sistem LMK di Indonesia yang terlalu mudah untuk mendirikan lembaga tersebut. Sehingga semakin banyak celah yang dikhawatirkan berujung pembagian royalti tidak transparan maupun tidak tepat sasaran.

Dia menekankan pentingnya LMK yang dibangun dengan landasan manajemen kuat, pengalaman memadai, dan kesiapan dana agar bisa mendistribusikan royalti.

“Digitalisasi itu investasinya besar banget, enggak semua LMK bisa membiayai itu. Jadi kalau makin banyak, makin orang yang jadi oportunis aja untuk cari-cari persennya jadi pembagiannya tidak transparan tidak tepat sasaran,” kata dia.

Dalam bisnis, lanjut dia, ada istilah barrier to entry, yang mana jika semakin sulit barrier to entry maka semakin tidak bisa disaingin.  (ANT/KN)

JAKARTA – Bupati Pati, Sudewo, menjalani pemeriksaan sekitar enam jam sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (27/8/2025) sebelum akhirnya memberikan keterangan pers.

Ia keluar dari gedung KPK pukul 16.29 WIB dan langsung menyinggung soal pemeriksaan serta desakan publik agar dirinya mundur dari jabatan.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait materi pemeriksaan, Sudewo menegaskan bahwa ia sudah menyampaikan seluruh keterangannya kepada penyidik.

“Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga membenarkan bahwa salah satu hal yang digali penyidik adalah mengenai uang yang sebelumnya sempat disita KPK.

“Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” tambahnya.

Saat disinggung jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik, Sudewo mengaku tidak lagi mengingatnya.

“Berapa jumlah pertanyaannya, enggak ingat,” katanya singkat.

Terkait tekanan masyarakat yang mendesaknya mundur dari jabatan Bupati, Sudewo menyampaikan bahwa ia tetap teguh menjalankan amanah yang diemban.

“Saya akan istikamah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati untuk sebaik-baiknya. Saya mendukung masyarakat untuk tetap solid,” ucapnya sebelum meninggalkan awak media.

Sikap Sudewo kali ini terbilang lebih terbuka dibandingkan saat kedatangannya pada pagi hari. Ia tiba di KPK pukul 09.44 WIB, namun kala itu hanya melontarkan kalimat pendek.

“Ya, memenuhi panggilan,” ucapnya sambil berlalu.

Pemeriksaan ini sendiri merupakan penjadwalan ulang setelah Sudewo absen pada panggilan Jumat (22/8/2025). Ia diperiksa sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dalam dakwaan, namanya disebut menerima aliran dana sebesar Rp720 juta. Sebelumnya, KPK juga telah menyita uang tunai sekitar Rp3 miliar dari kediamannya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku selalu mengecek perkembangan penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) tiap hari dari jajarannya, dan jumlah penerima makan bergizi saat ini telah melewati angka 21 juta orang.

Presiden mengatakan dirinya sengaja mengawasi langsung tiap harinya pelaksanaan makan bergizi gratis agar dapat langsung menerima laporan manakala ada kendala di lapangan.

“Tadi malam (25/8), saya mendapat laporan (penerima MBG) sudah melewati 21 juta. Jadi, saya monitor setiap hari, hari ini berapa, hari ini berapa, di mana ada masalah. Jadi, saudara-saudara we can do it,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya saat peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Presiden menyinggung MBG saat acara peresmian di RS PON Mahar Mardjono, karena ingin menunjukkan Indonesia mampu mewujudkan berbagai program yang ambisius, meskipun dalam prosesnya banyak yang ragu.

“Masalah Bangsa Indonesia adalah tadi itu, masalah tidak percaya diri. Waktu saya canangkan makan bergizi untuk semua anak-anak kita, banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak setuju, dan kalau pun setuju mereka mengira ini akan mengambil waktu 5 sampai 10 tahun, dan beberapa negara membutuhkan waktu, 5—10 tahun,” kata Prabowo.

“Tetapi saya kemarin punya kebanggaan, saya bisa berdiri di depan wakil-wakil rakyat tanggal 15 Agustus, saya melaporkan makan bergizi sampai waktu itu ke 20.400.000 penerima manfaat,” kata Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden yakin Indonesia dapat mewujudkan berbagai program lainnya, seperti memenuhi jumlah dokter umum dan jumlah dokter spesialis yang saat ini masih kurang. Angka kekurangannya, Presiden menyebut 140.000 untuk dokter umum, dan 70.000 untuk dokter spesialis.

Demi memenuhi kekurangan itu, Presiden menargetkan pada tahun ini membuka 148 program studi spesialis dan subspesialis di 57 fakultas kedokteran, serta membuka 30 fakultas kedokteran baru di sejumlah kampus di Indonesia.

“Pertama will (kehendak, red.) dulu, harus! Di hati kita, kalau kita punya niat, Insya Allah kita akan mencapai itu. We have the resources, we have to manage our resources. Kita nanti, kita lihat,” ujar Presiden. (ANT/KN)