JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan membebaskan Direktur Eksekutif Lokataru Delpedro Marhaen Rismansyah bersama tiga terdakwa lainnya dalam perkara dugaan penghasutan terkait demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.

Selain Delpedro, tiga terdakwa lain dalam perkara tersebut yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, pengelola akun media sosial @gejayanmemanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau Khariq Anhar.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa satu Delpedro Marhaen Rismansyah, Terdakwa dua Muzaffar Salim, Terdakwa tiga Syahdan Husein, dan Terdakwa empat Khariq Anhar tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga dan alternatif keempat Penuntut Umum,” ujar Hakim Harika dalam persidangan.

Majelis hakim kemudian memutuskan untuk membebaskan seluruh terdakwa dari semua dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

“Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum,” lanjutnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai jaksa penuntut umum tidak mampu menghadirkan bukti yang menunjukkan adanya manipulasi, fabrikasi, maupun rekayasa fakta dalam unggahan yang dibuat para terdakwa di media sosial.

“Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan bukti atau pun satu pun yang menunjukkan adanya upaya manipulasi, fabrikasi, maupun rekayasa fakta yang dilakukan oleh para terdakwa dalam unggahan flyer-flyer di media sosial Instagram terkait kronologis maupun penyebab kematian tersebut,” ujar hakim.

Majelis hakim juga menilai unggahan para terdakwa terkait meninggalnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan merupakan bentuk ekspresi solidaritas serta bagian dari kebebasan berekspresi sebagai aktivis hak asasi manusia.

“Menimbang bahwa postingan pada tanggal 28 Agustus 2024 tepatnya pada malam hari sebagai bentuk respons kemarahan dan solidaritas kemanusiaan sebagai aktivis HAM atas terjadinya peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan, unggahan tersebut merupakan ekspresi simbolik sebagai bentuk kebebasan berekspresi atas kecewa terhadap peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan,” kata hakim.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan tidak terdapat bukti hubungan sebab akibat langsung antara unggahan para terdakwa di media sosial dengan terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi yang berlangsung saat itu.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak terdapat bukti objektif yang membuktikan secara pasti bahwa informasi yang disebarkan adalah kebohongan. Tidak terdapat dokumen resmi pembanding yang diuji secara kontradiktur,” ujar hakim.

Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan pemulihan hak para terdakwa, termasuk kedudukan, harkat, dan martabat mereka sebagaimana sebelum perkara tersebut bergulir.

Pengadilan juga memerintahkan agar para terdakwa yang sebelumnya menjalani tahanan kota segera dibebaskan setelah putusan dibacakan.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi tersebut disiapkan sebagai pedoman teknis untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus mengatur pengawasan terhadap aktivitas anak pada berbagai platform internet.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.

“Hari ini, kami mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari PP TUNAS. Melalui peraturan ini, Pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Ia mengakui bahwa penerapan aturan tersebut kemungkinan membutuhkan proses penyesuaian baik bagi masyarakat maupun penyedia layanan platform digital.

“Kami sadar implementasi peraturan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang perlu diambil pemerintah untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak,” katanya.

Menurut Meutya, kebijakan ini dilatarbelakangi meningkatnya ancaman yang dihadapi anak-anak di dunia internet, mulai dari paparan konten berbahaya hingga berbagai bentuk kejahatan digital.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata: paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ujarnya.

Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan implementasi kebijakan tersebut. Tahap awal penerapan akan dimulai pada 28 Maret 2026 dengan penonaktifan akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun pada sejumlah platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi.

Beberapa platform yang masuk dalam tahap awal penerapan aturan ini antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, serta Roblox.

Meutya menilai langkah tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

“Kita patut berbangga, karena Indonesia menjadi salah satu pelopor negara non-Barat yang mengambil langkah tegas dalam pelindungan anak di ruang digital. Langkah ini kita ambil untuk memastikan masa depan anak-anak kita tumbuh sehat di era teknologi. Kita ingin teknologi memanusiakan manusia dan mendukung perkembangan generasi muda secara utuh,” ujarnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penggunaan teknologi digital dapat berlangsung secara lebih aman, sekaligus memastikan perkembangan ekosistem digital tetap berjalan sejalan dengan upaya perlindungan anak-anak Indonesia.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang akhirnya dibatalkan menjadi contoh pentingnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Seira Tamara, menyebut kritik masyarakat yang muncul melalui media dan ruang publik sering kali menjadi faktor yang mendorong pejabat pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan yang menuai kontroversi.

“Ya di satu sisi tentu kontrol publiknya harus kita perkuat dalam hal ini karena betul seperti tadi ketika tidak diramaikan atau tidak diviralkan rasanya pejabat publik merasa itu tindakan yang oke-oke saja atau sah saja untuk dilakukan,” kata Seira dalam diskusi yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, kasus pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai proses perencanaan kebijakan sejak awal di lingkungan pemerintah daerah.

“Tapi argumentasi sebaliknya adalah ketika dengan mudah itu pengadaannya dibatalkan kan pertanyaannya adalah berarti sejak awal jangan-jangan memang kebutuhannya tidak jelas dan kemudian perencanaannya belum benar-benar matang,” ujarnya.

Seira menilai jika sejak awal pengadaan kendaraan dinas tersebut disusun melalui kajian kebutuhan yang jelas, pemerintah daerah seharusnya dapat menjelaskan kepada publik dasar kebijakan tersebut secara terbuka.

Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta perencanaan yang matang.

“Ini juga mudah-mudahan menjadi satu pengingat juga bagi pejabat publik lain bahwa anggaran yang mereka gunakan itu bukan anggaran milik pribadi,” tegasnya.

Seira juga mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dana publik yang bersumber dari pajak masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada publik.

Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya melalui proses perencanaan yang matang agar tidak memicu polemik maupun potensi pemborosan anggaran negara.

Menurut ICW, penguatan pengawasan publik serta transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S