Beranda blog Halaman 306

KPK Tahan Dayang Donna, Dalami Praktik Suap Berulang di Kaltim

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kemungkinan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kalimantan Timur Dayang Donna Walfiares Tania (DDW) meminta uang suap di luar kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim tahun anggaran 2013-2018.

“Jadi, kami sedang mendalami ya, apakah ini kejadian pertama, atau ini rangkaian kejadian, atau sudah biasa terjadi,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Asep menjelaskan pendalaman itu dilakukan sebab Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons oleh ayahnya, yakni Awang Faroek Ishak (AFI) selaku Gubernur Kaltim pada saat itu.

“Seharusnya kan, kalau baru pertama ya mungkin langsung ke orang tuanya disampaikan seperti itu, atau langsung ke pejabatnya dulu, tetapi kan kondisi-kondisi ini seperti yang sudah hal lumrah. Ini yang sedang kami dalami,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan permintaan uang suap oleh Dayang Donna sebesar Rp3,5 miliar dalam kasus tersebut merupakan patokan harga suka-suka.

“Uang-uang tersebut ini ilegal. Artinya, tidak ada panduannya atau tidak ada ketentuannya di dalam undang-undang yang masuk ke kas negara. Ya, makanya ini bentuknya suap, penyuapan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan suap pemberian IUP di Kaltim, dan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni berinisial AFI, DDW, dan ROC, yakni pada 19 September 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga tersangka tersebut adalah mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak (AFI), Ketua Umum Kadin Kaltim Dayang Donna Walfiares Tania (DDW), dan pengusaha Rudy Ong Chandra (ROC). Namun, Awang Faroek telah meninggal dunia pada 22 Desember 2024.

KPK kemudian pada 25 Agustus 2025, mengonfirmasi identitas para tersangka tersebut, serta mengumumkan penahanan dan peran Rudy Ong Chandra.

Pada 10 September 2025, KPK mengumumkan telah menahan Dayang Donna sejak 9 September 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur.

Dayang Donna dinilai berperan meminta harga penebusan perpanjangan enam IUP eksplorasi milik perusahaan Rudy Ong Chandra (ROC) sebesar Rp3,5 miliar.

Setelah mendapatkan uang tersebut, Dayang Donna mengutus pramusiwinya berinisial IJ untuk mengirimkan SK enam IUP milik perusahaan Rudy Ong.

Dayang Donna juga kemudian meminta biaya tambahan kepada Rudy Ong melalui perantara, namun tidak ditanggapi. (ANT/KN)

Cegah Penyelundupan, Gibran Tekankan Pentingnya Perpres Satgas Lobster

0

BATAM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mendorong Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal sanksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) segera rampung demi menjaga kekayaan komoditas laut.

“Terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa. Harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025).

Wapres menilai Perpres tersebut yang juga ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto untuk segera difinalkan, sehingga tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan Negara.

Menurut Gibran, pemodelan budidaya lobster di Batam sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi awal 1,7 ton untuk sebagian diekspor ke Singapura.

“Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya sudah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain,” kata Gibran.

Selain lobster, sejumlah komoditas laut lain yang menjadi potensi ekonomi biru, yakni ikan Napoleon, jade perch, bawal bintang dan kerapu macan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Benih Bening Lobster (BBL) Ilegal.

“Perpres Satgas Pemberantasan BBL ilegal sedang dilakukan. Segera diteken. Kemarin saya juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, dan katanya sedang diproses,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan di Batam, Kepri, Rabu (10/9/2025).

Perpres ini menjadi instrumen hukum dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan BBL yang kerap terjadi. Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan sudah tidak berlaku, terutama terkait ekspor luar dengan skema joint venture. (ANT/KN)

Rupiah Menguat 12 Poin, Pasar Tunggu Konsistensi Kebijakan Fiskal Menkeu Baru

0

JAKARTA – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva di Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat (AS).

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore menguat sebesar 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.470 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.482 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.457 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.462 per dolar AS.

“Rupiah pada perdagangan Rabu, 10 September 2025, dibuka menguat di kisaran Rp16.432–Rp16.463 per dolar AS dan bahkan sempat menjadi mata uang terkuat di Asia pada awal sesi. Penguatan ini terutama dipicu oleh ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat yang menekan dolar global,” ucapnya.

Rupiah juga memperoleh sentimen positif dari harapan penurunan suku bunga The Fed seiring data tenaga kerja AS yang melemah, kendati rilis data inflasi AS malam ini berpotensi mengubah arah sentimen global.

Meninjau sentimen dari dalam negeri, intervensi Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menenangkan volatilitas. Namun, kepercayaan pasar tetap menunggu konsistensi kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan baru Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.

“Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan,” kata Taufan.

Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Menkeu terpilih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang belum sempat dituntaskan pendahulunya.

Dalam jangka panjang, tantangan utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ialah upaya meningkatkan rasio pajak.
Hal itu mengingat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif stagnan, bahkan lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia selama beberapa tahun terakhir.

Jika melihat rekam jejak, ujar Yusuf, Purbaya bukanlah sosok baru dalam dunia kebijakan ekonomi. Namun, apa yang ditunggu oleh pasar adalah sejauh mana pengalaman Purbaya di berbagai posisi selama ini dapat benar-benar diterjemahkan untuk menjawab tantangan konkret dan menyelesaikan masalah Kemenkeu.

Apalagi, kata dia, lingkup tugas di Kemenkeu jelas berbeda karena cenderung lebih luas dan kompleks, serta menuntut kapasitas koordinasi fiskal yang jauh lebih tinggi dibandingkan peran sebelumnya.

Menurut Yusuf, terlalu dini untuk memberikan penilaian terhadap Purbaya. Biasanya, pasar disebut akan menunggu tindak lanjut dan arah kebijakan Menkeu baru melalui proses yang tidak instan.

“Pasar akan menakar apakah kebijakan fiskal tetap dijalankan secara prudent, sekaligus menilai langkah-langkah jangka pendek, misalnya sejauh mana strategi baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi,” ujar Yusuf. (ANT/KN)

Menkeu Purbaya Pastikan Tidak Ada Pemotongan TKD di RAPBN 2026

0

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2026.

Sementara itu, terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI.

“Kita gak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya saat menjawab pertanyaan mengenai dana transfer ke daerah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam.

Dalam sesi jumpa pers itu, Purbaya menekankan kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita akan cenderung memberi, menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu Purbaya.

Dia melanjutkan strategi yang dikedepankan ialah penyerapan anggaran yang lebih baik, dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik.

“Yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi, limitasi sistem keuangan kita,” sambung Purbaya.

Menkeu Purbaya menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI untuk melaporkan hasil rapat kerja perdana Purbaya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9/2025) pagi, kemudian keduanya juga berdiskusi membahas RAPBN 2026.

“Angka-angka masih didiskusikan. Jadi belum putus. Tetapi, kita laporkan progress-nya seperti apa,” kata Purbaya.

Menkeu Purbaya kemudian juga melaporkan usulan pemerintah terkait perubahan beberapa pos anggaran dalam RAPBN 2026. “Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tetapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR,” kata Purbaya.

Dalam rapat di DPR RI di Jakarta, Rabu pagi, Purbaya dan Komisi XI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp52,16 triliun.

Purbaya, dalam paparannya, menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Dari sisi komponen PDB, proyeksi investasi melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan.

Sebaliknya, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,0 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Kemudian, ekspor yang naik dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen. Adapun dari segi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, serta informasi dan komunikasi 8,0 persen pada tahun depan. (ANT/KN)

Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari DPR

0

JAKARTA – Keponakan Presiden Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dinonaktifkan oleh Fraksi Partai Gerindra sebagai anggota DPR RI, setelah sebelumnya menyatakan mengundurkan diri.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan pihaknya menghormati keputusan tersebut. Menurut dia, partainya bakal memproses pengunduran diri Saraswati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Sementara menunggu proses, maka saudari Sara (sapaan akrab Rahayu Saraswati) akan dinonaktifkan dari DPR,” kata Bambang dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Dia menjelaskan proses administratif terkait keputusan Sara tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

“Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang undangan,” kata dia.

Sebelumnya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI karena memahami ada ungkapannya beberapa waktu lalu yang dinilai menyakiti banyak pihak.

Dia pun memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahannya tersebut. Adapun dia menyatakan pengunduran dirinya sebagai anggota DPR RI melalui akun Instagram-nya @rahayusaraswati.

“Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata dia dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (10/9/2025). (ANT/KN)

Pasca Serangan Israel ke Doha, Presiden Prabowo Bicara dengan Emir Qatar

0

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto, Rabu, berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani melalui telepon menanyakan kondisi terkini pascaserangan Israel ke Doha, Qatar, pada Selasa (9/9/2025).

Dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu, Teddy mengatakan serangan Israel ke Doha merupakan pelanggaran keras terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, serta ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan.

“Serangan ini juga berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan,” kata Teddy.

Seskab Teddy mengatakan Indonesia menegaskan kembali solidaritas terhadap pemerintah dan rakyat Qatar serta menekankan komitmen untuk mendukung semua upaya diplomatis dalam rangka mencapai penyelesaian adil, komprehensif, dan perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah Solusi Dua-Negara.

Israel melancarkan serangan ke ibu kota Qatar, Doha, Selasa (9/9), dengan alasan melaksanakan operasi untuk menyingkirkan pimpinan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Qatar.

Israel menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas aksi itu dan menyatakan bahwa aksi tersebut sepenuhnya merupakan operasi independen Israel.

Kementerian Luar Negeri Qatar dalam pernyataan resminya mengecam keras serangan Israel terhadap gedung-gedung permukiman di Doha.

Menurut otoritas Qatar, serangan itu merupakan tindakan pengecut, yang mengancam warga sipil dan warga asing di Qatar. (ANT/KN)

Banjir Terjang Bali, Tim SAR Lanjutkan Pencarian Korban Hilang

0

DENPASAR – Tim SAR gabungan mengevakuasi 142 orang dalam kondisi selamat dan tiga orang meninggal dunia akibat banjir di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Kepala Kantor Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya di Denpasar, Rabu, mengatakan selain masyarakat setempat, tim SAR gabungan juga mengevakuasi wisatawan sejak pagi meski sempat terkendala karena banyak akses jalan tergenang banjir sehingga sulit dilintasi.

Adapun proses evakuasi pertama kali dilakukan tim SAR gabungan pada pukul 07.30 Wita di kawasan Kampung Jawa Jalan Ahmad Yani Denpasar terhadap dua orang dewasa dan satu anak-anak.

“Pukul 08.00 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi 30 orang dewasa dalam keadaan selamat di Lingkungan Wiraraja Ubung Kaja Denpasar,” katanya.

Selanjutnya, pukul 09.30 Wita mereka kembali mengevakuasi lima orang dewasa dan dua balita dalam keadaan selamat di Jalan Pulau Misol, Denpasar.

Pada pukul 10.30 Wita tim SAR gabungan mengevakuasi dalam jumlah besar, yaitu 53 orang dewasa, 17 anak dan 11 orang balita di Jalan Pura Demak Denpasar.

Ia menjelaskan, korban meninggal dunia pertama ditemukan pukul 12.30 Wita di Jalan Hasanudin Denpasar yang langsung dievakuasi bersama dua orang lainnya yang selamat.

Kemudian, pukul 14.00 tim kembali menemukan satu korban meninggal dunia di Pasar Kumbasari, tak jauh dari lokasi sebelumnya bersama satu lainnya yang dievakuasi dalam kondisi selamat.

“Pukul 16.20 Wita tim SAR kembali mengevakuasi satu orang dalam keadaan selamat, satu orang dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Cokroaminoto Gang Anggrek Denpasar,” kata Nyoman Sidakarya.

Pada pukul 16.30 Wita kemudian tim SAR gabungan mulai mengevakuasi wisman di kawasan-kawasan pariwisata di Kabupaten Badung.

Tim SAR gabungan mengevakuasi tiga orang WNA Arab, lima orang WNA Australia, empat orang WNA Russia, tiga orang WNA Korea Selatan, bersama tiga orang WNI dalam keadaan selamat di Jalan Dewi Sri Kuta, Badung.

“WNA semua terevakuasi ya langsung keluar hotel dan pulang diantar agen perjalanannya untuk ke bandara,” sambungnya.

Dia menyampaikan, hingga malam ini total enam korban masih dalam pencarian dan akan dilanjutkan besok pagi.

Adapun alat yang digunakan untuk evakuasi hari ini adalah sembilan unit perahu karet, dua unit kano, empat unit ambulans, satu unit mobil penyelamatan, satu truk penyelamatan, dua truk angkut personel dan peralatan SAR air. (ANT/KN)

Didesak Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Ekraf, Kejari Kukar Tegaskan Sudah dalam Tahap Penyidikan

TENGGARONG – Desakan penuntasan kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas Pariwisata (Dispar) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menguat. Kali ini datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kukar, yang menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar, pada Rabu (10/9/2025).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta kejelasan dari Kejari Kukar terkait proses hukum dugaan korupsi di bidang ekonomi kreatif Dispar. Kedua, mendesak agar pihak-pihak yang terbukti terlibat segera ditindak sesuai aturan. Ketiga, mendorong Kejari Kukar lebih aktif dalam mengusut kasus-kasus serupa di Kukar.

Koordinator aksi, M Ady, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal perkembangan kasus ini. Ia menyebut, pengawalan tersebut akan dilakukan hingga ada kepastian hukum yang transparan dan jelas.

“Kami dari PMII Kutai Kartanegara akan terus mengawal kasus ini sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani bersama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara,” katanya.

Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kukar, Wasita Triantara, memberikan tanggapan positif atas aksi mahasiswa tersebut. Ia menyebut idealisme mahasiswa adalah bagian penting dalam kontrol sosial.

Wasita juga menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi di Dispar Kukar telah masuk tahap penyidikan. Pihaknya bahkan telah melibatkan auditor untuk menghitung potensi kerugian negara.

Menurutnya, proses audit sepenuhnya menjadi kewenangan auditor. Namun, Kejari Kukar berkomitmen melengkapi seluruh dokumen dan keterangan yang dibutuhkan agar penyelidikan berjalan maksimal.

Wasita mengungkapkan, koordinasi intens dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga sudah dilakukan sejak awal. Seluruh data yang diminta sudah dipindai dan dikirim agar proses audit lebih efisien.

Saat ini, Kejari Kukar masih menunggu hasil perhitungan resmi dari BPKP. Hasil audit inilah yang akan menentukan arah penanganan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Sampai saat ini belum ada permintaan tambahan lagi, tinggal menunggu dari BPKP. Kita sudah bersurat ke BPKP, sekarang posisinya hanya menunggu,” pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

21 Warga Kukar Jalani Sidang Tipiring, Didominasi Penjual Miras Tanpa Izin

TENGGARONG – Sebanyak 21 orang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dari total terdakwa, dua orang merupakan pedagang kaki lima (PKL), sementara 19 lainnya adalah penjual minuman beralkohol tanpa izin.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kukar, Awang Indra, mengatakan pelanggaran PKL ditemukan di Kecamatan Tenggarong. Sedangkan kasus penjualan minuman beralkohol tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kota Bangun, Kembang Janggut, Muara Jawa, Samboja, serta Tenggarong.

“Penindakan ini kelanjutan dari sidak beberapa waktu lalu, termasuk di kawasan sekitar Ibu Kota Negara (IKN) khususnya Samboja dan Muara Jawa. Kegiatan ini dilaksanakan bersama otorita IKN agar pengawasan lebih optimal,” jelasnya, Rabu (10/9/2025).

Ia menambahkan, hingga kini izin resmi untuk usaha kafe maupun tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol belum tersedia di Kukar. “Setiap aktivitas penjualan minuman beralkohol tanpa izin dinyatakan melanggar aturan dan diharapkan penindakan ini memberikan efek jera,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara PN Tenggarong, Budi Susilo, menjelaskan sidang tipiring dilaksanakan berdasarkan pelimpahan perkara dari Satpol PP selaku Penyidik PPNS atas kuasa Penuntut Umum.

“Satpol PP memiliki kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dalam pemeriksaan perda, termasuk pelanggaran penjualan minuman keras. Persidangan tersebut dilakukan dalam satu hari dan diputus di hari itu juga, dimana seluruh terdakwa dijatuhi pidana denda bagi yang tidak hadir. Sedangkan yang hadir dijatuhi pidana bersyarat dengan semangat restoratif justice sesuai Perma 1 Tahun 2024,” terangnya.

Budi menambahkan, terdakwa yang dijatuhi denda tetapi tidak mampu membayar akan diganti dengan pidana kurungan. Putusan hakim didasarkan pada KUHAP, KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan Perma 1 Tahun 2024.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Kukar Kokohkan Posisi Lumbung Pangan Kaltim, Panen Raya Padi di Mangkurawang Jadi Bukti

TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menegaskan perannya sebagai lumbung pangan Kalimantan Timur (Kaltim), melalui panen raya padi sawah milik Gapoktan Sidodadi, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong. Kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, pada Senin (8/9/2025).

Dalam sambutan bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang dibacakan oleh Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, mengatakan panen ini menjadi bukti nyata ketahanan pangan daerah meski para petani kerap menghadapi tantangan cuaca ekstrem hingga ancaman gagal panen.

“Profesi petani adalah profesi mulia. Mereka menyediakan pangan bagi masyarakat luas, meskipun sering harus berjuang menghadapi cuaca tak menentu hingga serangan hama,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pisat Statistik (BPS) Kaltim 2024, luas panen padi di provinsi ini mencapai 57.143 hektare, dan Kukar menyumbang 26.744 hektare atau 46,80 persen. Dari sisi produksi, Kukar bahkan menyumbang 115,10 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 50,71 persen dari total produksi Kaltim.

Dengan kontribusi sebesar itu, Kukar diyakini bakal memegang peran strategis lebih besar saat Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi beroperasi. Diperkirakan, 4–5 juta penduduk akan bermigrasi ke wilayah IKN dan sekitarnya sehingga kebutuhan pangan akan meningkat drastis.

“Ini peluang sekaligus tantangan bagi Kukar. Kami dituntut menjadi penyangga utama pangan IKN,” jelas Ahyani.

Untuk memperkuat sektor pertanian, Pemkab Kukar menetapkan lima kawasan pertanian berbasis padi sawah dengan total luas 8.093 hektare, mulai dari Sebulu, Muara Kaman, Loa Kulu, Tenggarong, hingga Marangkayu.

Selain itu, pembangunan infrastruktur pertanian terus dipacu, terutama irigasi, jalan usaha tani, hingga dukungan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pemkab juga menggandeng TNI melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) untuk percepatan pembangunan.

“Modernisasi pertanian terus kami dorong. Ada juga dukungan tenaga penyuluh pertanian swadaya dan akses modal tanpa agunan melalui Kredit Kukar Idaman (KKI),” kata Ahyani.

Namun ia mengakui, sejumlah kendala masih dihadapi, khususnya sistem pengairan. Sebagian besar sawah Kukar masih bergantung pada tadah hujan sehingga rawan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.

“Kalau irigasi kita kuat, produktivitas bisa naik. Petani bisa menanam tiga kali setahun, dari yang sebelumnya hanya dua kali,” jelasnya.

Sebagai contoh, di Kelurahan Mangkurawang terdapat 239 hektar sawah fungsional dan 200 hektar lahan potensial dengan anggota kelompok tani lebih dari 300 orang. Potensi ini akan optimal bila sistem irigasi diperbaiki.

“Jika ini tercapai, kesejahteraan petani akan meningkat. Apalagi pemerintah pusat kini sudah membuat kebijakan serapan gabah dengan harga yang lebih layak bagi petani,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i