Beranda blog Halaman 307

Polda Metro Jaya Tahan Dokter Richard Lee dalam Kasus Produk Kecantikan

0
Tersangka Dokter Richard Lee (baju putih dan memakai masker) saat dilakukan penahan oleh Polda Metro Jaya karena dianggap menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan, Jumat (6/3/2026). ANTARA/Ilham Kausar

JAKARTA – Polda Metro Jaya akhirnya menahan dokter Richard Lee (DRL) karena menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menyebutkan ada dua dasar alasan penahanan pada Jumat (6/3/2026) malam itu.

“Pertama, tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan pada 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut, tersangka ‘live’ pada akun Tiktok,” katanya.

Kedua, tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas.

“Atas dasar hal tersebut, terhadap tersangka DRL dilakukan penahanan pada pukul 21.50 WIB di rutan Polda Metro Jaya,” kata Budi.

Budi menyebutkan sebelum dilakukan penahan DRL telah diperiksa mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan dalam proses pemeriksaan tersebut, terdapat 29 pertanyaan yang diajukan.

Ia juga menambahkan sebelum melaksanakan penahanan, tersangka dilakukan pengecekan kesehatan oleh Biddokes Polda Metro Jaya.

“Meliputi pengecekan tensi, saturasi dan suhu tubuh dengan hasil normal dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Sebelum dilakukan penahanan, barang-barang pribadi tersangka yang tidak terkait proses pembuktian penyidikan telah dititipkan kepada kuasa hukum,” kata Budi.

Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Desember 2025 terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan kecantikan.

Pada laporan polisi yang telah teregister dengan nomor LPB Nomor 7317/XII/2024/SPKT/Polda Metro Jaya tersebut, Richard Lee diduga melanggar sejumlah pasal.

Pertama, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.

Kemudian, Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. (ANT/KN)

Menhub: Puncak Arus Mudik Lebaran Diprediksi 16 dan 18 Maret

0
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam pertemuan bersama awak media di Jakarta, Jumat (6/3/2026). ANTARA/Harianto

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kepadatan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi diperkirakan terjadi pada 16 Maret dan 18 Maret berdasarkan hasil simulasi proyeksi pergerakan masyarakat di momentum tersebut.

“Memang dari hasil simulasi kami, ada dua tanggal yang pada saat mudik itu akan terjadi kepadatan diperkirakan pada tanggal 16 Maret, Hari Senin dan tanggal 18 Maret (Rabu),” kata Menhub di Jakarta, Jumat (6/3) malam.

Dudy menjelaskan pemerintah telah mengusulkan kebijakan work from anywhere (WFA) untuk membantu mengurangi kepadatan arus mudik dan kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari presiden.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah mengusulkan penerapan kebijakan WFA selama lima hari pada masa mudik dan arus balik Lebaran guna mendistribusikan pergerakan masyarakat agar tidak menumpuk pada tanggal tertentu.

Untuk arus mudik, kebijakan WFA direncanakan berlaku pada 16 dan 17 Maret sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas waktu perjalanan sebelum puncak kepadatan lalu lintas terjadi, kata Dudy.

Sementara itu, untuk arus balik Lebaran, pemerintah mengusulkan penerapan WFA pada 25, 26 dan 27 Maret setelah masa cuti bersama Idul Fitri berakhir.

Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendistribusikan kepadatan lalu lintas karena jumlah kendaraan yang digunakan masyarakat saat mudik diperkirakan sangat besar.

Ia menyebut kendaraan pribadi seperti mobil, sepeda motor dan bus masih menjadi moda transportasi dominan yang digunakan masyarakat selama periode perjalanan mudik Lebaran.

Berdasarkan hasil simulasi Kementerian Perhubungan, jumlah pergerakan masyarakat pada 16 Maret secara nasional diperkirakan mencapai sekitar 21,2 juta orang.

Sedangkan pada 18 Maret jumlah pergerakan masyarakat diperkirakan lebih tinggi lagi yaitu sekitar 22 juta orang sehingga menjadi salah satu titik puncak arus mudik Lebaran.

Dengan penerapan kebijakan WFA, pemerintah berharap jumlah pergerakan pada 16 Maret dapat turun menjadi sekitar 18 hingga 18,9 juta orang.

Dan pada 18 Maret jumlah pergerakan masyarakat diharapkan dapat berkurang menjadi sekitar 15,6 juta orang sehingga kepadatan arus mudik dapat lebih terkendali.

Dudy menjelaskan pergerakan masyarakat diperkirakan sudah mulai meningkat sejak Jumat 13 Maret yang semula diproyeksikan sekitar 4,4 juta perjalanan.

Setelah kebijakan WFA diterapkan, jumlah pergerakan pada 13 Maret diperkirakan meningkat menjadi sekitar delapan hingga hampir sembilan juta perjalanan atau hampir dua kali lipat dari proyeksi awal.
Adapun proyeksi pergerakan penumpang Lebaran 2026 diperkirakan turun sekitar 1,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari 146,4 juta orang menjadi sekitar 143,9 juta orang.

Data itu diperoleh dari survei yang dilakukan pemerintah sebelum pelaksanaan angkutan Lebaran untuk memetakan potensi pergerakan masyarakat serta menyiapkan sarana dan prasarana transportasi nasional.

Survei dilaksanakan Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (LAPI ITB), Bandan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). (ANT/KN)

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1,4 Ton Sianida dari Filipina

0
Wakil Komandan Kodaeral VIII Laksma TNI Tony Herdijanto saat memeriksa barang bukti sianida ilegal di Markas Kodaeral VIII, Sulawesi Utara, Kamis (5/3/2026) ANTARA/HO-Dispen TNI AL

JAKARTA – Personel TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 1,4 ton sianida dari Filipina ke Indonesia melalui Pelabuhan Ferry ASDP Bitung, Sulawesi Utara.

Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, dijelaskan bahwa penangkapan itu dilakukan Tim Quick Response 8 Satuan Patroli Kodaeral VIII bersama Satgas Intelmar Kerapu-8.26, serta Bea Cukai Kanwil Sulawesi Utara pada Rabu (4/3).

Wakil Komandan Kodaeral VIII Laksamana Pertama TNI Tony Herdijanto mengatakan peristiwa penangkapan bermula ketika petugas memeriksa kendaraan yang turun dari Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Labuhan Haji dengan rute Talaud–Bitung saat sandar di Pelabuhan Ferry ASDP Bitung.

“Dalam pemeriksaan terhadap sebuah truk ekspedisi berwarna hijau, petugas menemukan muatan bahan kimia berbahaya jenis sianida yang dikemas dalam 29 karung,” kata Tony dalam siaran pers itu.

Tony menjelaskan temuan itu sangat mencurigakan karena pengiriman sianida memerlukan penanganan dan pengangkutan secara khusus.

Ia mengatakan muatan bahan kimia seperti itu seharusnya diangkut menggunakan kapal khusus.

“Muatan tersebut juga tidak dilengkapi dokumen resmi sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran maupun para penumpang kapal,” jelasnya.

Dari pemeriksaan terhadap 29 karung, lanjut Tony, masing-masing karung memiliki berat sekitar 50 kilogram sehingga total keseluruhan barang mencapai sekitar 1.450 kilogram atau 1,4 ton.

“Berdasarkan informasi awal, barang ilegal tersebut diduga berasal dari Filipina yang masuk melalui Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebelum diselundupkan menuju Bitung menggunakan truk ekspedisi yang menumpang kapal feri penumpang,” jelasnya.

Temuan sianida tersebut akhirnya disita di markas Kodaeral VIII untuk keperluan penindakan proses hukum lebih lanjut.

Tony menegaskan penangkapan ini membuktikan kuatnya komitmen TNI AL dalam menjaga kawasan laut Indonesia dari ragam aktivitas penyelundupan barang ilegal. (ANT/KN)

JK: Indonesia Harus Tegas Sikapi Konflik yang Libatkan Iran

0
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (ANTARA/HO-Dokumentasi JK)

JAKARTA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya memiliki sikap tegas terhadap konflik yang melibatkan Iran, terutama jika negara tersebut diserang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (7/3/2026), JK menyebut Indonesia perlu menunjukkan keberpihakan terhadap negara yang menjadi korban serangan.

Dia menilai sikap tersebut penting agar Indonesia tetap konsisten dalam mendorong kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia dan dunia Islam.

“Sebagai negara yang diserang dan teraniaya, Indonesia harus punya sikap. Logikanya kita harus berpihak kepada negara yang diserang,” kata JK.
JK menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, diharapkan memiliki posisi yang jelas dalam merespon konflik yang melibatkan negara-negara Islam.

Selain itu, JK menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral tanpa menunjukkan keberpihakan. Dan seharusnya persoalan konflik ini dapat dibahas dan dicarikan solusinya dalam forum internasional seperti Board of Peace.

“Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu. Artinya Indonesia harus menyuarakan sikap secara tegas,” kata JK dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan ini disampaikannya dalam konteks meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, pada kegiatan buka bersama dengan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) saat buka puasa bersama di kawasan Jakarta, Jumat (6/3/2026). (ANT/KN)

Industri Kreatif Paling Ideal Dijalankan Anak Muda

0
FOTO: Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris.

BERAU – Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan industri 4.0 sehingga berimbas pada semakin ketatnya persaingan dunia usaha dan kerja.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris mengajak generasi muda untuk jeli dalam membaca peluang ke depan guna meningkatkan kesejahteraan, diantaranya dengan terjun ke industri kreatif.

Menurutnya, industri kreatif paling ideal dipegang oleh anak muda yang memiliki ide-ide cemerlang yang tertuang pada program yang jelas dan terukur, serta semangat pantang menyerah.

“Hal ini yang akan membuat maju industri kreatif di Berau, terlebih merupakan peluang yang sangat menjanjikan, kalau ragu sendiri maka mulailah secara berkelompok,” ucapnya.

Dia menilai, semua potensi yang ada pada sisi anak muda harus terus dikembangkan agar industri kreatif di Bumi Batiwakkal dapat berkembang pesat.

“Saya yakin anak muda di Berau bisa mengembangkan industri kreatif, dengan catatan asalkan ada kemauan,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini memaparkan, seperti banyaknya komunitas-komunitas yang lahir dari kesamaan hobi seperti fotografi, musik, podcast, hingga kuliner merupakan modal dasar apabila dikembangkan mampu menjadi potensi perekonomian.

“Ekonomi kreatif dengan seluruh sub sektornya akan membantu dalam penyerapan tenaga kerja sehingga efek dominonya mampu menekan jumlah warga miskin dan pengangguran,” tandasnya. (adv)

Nelayan Keluhkan Destructive Fishing, Minta Pamerintah Bertindak Tegas 

0
FOTO: Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah.

BERAU – Pemerintah didesak untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktek destructive fishing yang mengganggu kelompok nelayan tradisional di Kabupaten Berau.

Menyoroti hal itu, Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah mengatakan praktik ini telah merusak sumber daya ikan dan lingkungan, dan perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah.

Dia mengaku telah menerima keluhan terkait hal tersebut dari Kelompok Nelayan. “Mereka mengeluhkan tentang penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, setrum, dan alat tangkap yang merusak lingkungan,” katanya.

Dibeberkan liliansyah, kelompok nelayan tradisional di Berau biasanya menggunakan metode tangkap ikan ramah lingkungan seperti pancing dan rawai. Berbeda dari nelayan kompresor yang menggunakan peralatan yang merusak sumber daya laut.

Aktivitas destructive fishing ini telah menyebabkan kerusakan pada terumbu karang setiap hari. Kelompok nelayan tradisional di Kabupaten Berau merasa terancam, dan jika praktik ini tidak dihentikan, akan berdampak pada ekonomi mereka dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta biaya pendidikan anak-anak.

Liliansyah berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan tegas, bila perlu berkoordinasi dengan pihak keamanan terkait.

“Permintaan ini disampaikan sebagai langkah meminta untuk melindungi lingkungan laut dan mata pencaharian kelompok nelayan tradisional di Berau,” tutup politikus NasDem ini. (adv)

Dorong Pelaku Usaha di Berau Lakukan Branding Produk 

0
FOTO: Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari.

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari mendorong pelaku usaha di daerah untuk segera memperkuat branding produk agar bisa tembus di pasar global.

Menurutnya, branding produk sangat penting untuk menciptakan identitas unik dan citra positif bagi para pelaku usaha di Berau.

Hal tersebut dinilai sebagai kunci dalam memperkenalkan produk kepada pasar. “Branding sangat penting dilaksanakan para pelaku usaha ini agar dagangan mereka memiliki karakter dan berbeda dengan yang lain,” jelasnya.

Kata Sri Kumalasari, untuk meningkatkan peran branding diperlukan keterlibatan dari aspek, seperti perencanaan nama produk, logo, warna, desain, pesan dan komponen lain yang ingin disampaikan kepada konsumen.

“Tujuannya sendiri agar citra positif produk terbangun secara maksimal, konsumen percaya dengan hasil produk yang dihasilkan, serta mudah memperluas jangkauan pasar,” katanya.

Lebih lanjut, politikus Golkar ini mengatakan branding produk merupakan landasan utama bagi pertumbuhan bisnis di era persaingan global yang semakin ketat.

Namun perlu diakui bahwa branding produk bukanlah hal yang mudah, terlebih pada pelaku usaha di berbagai tingkatan.

“Kita harap pelaku usaha di Berau memahami esensi branding produk yang dimaksud. Sebab jika branding produk berhasil maka penjualan UMKM akan meningkat pula,” harapnya.

Terakhir, Sri Kumalasari berpesan kepada seluruh pelaku usaha agar belajar dari para pebisnis besar yang memang telah berhasil membangun brand kuat dan profesional di lingkungan masyarakat. (adv)

Ajak Milenial Kembangkan Wirausaha di Sektor Pertanian

0
FOTO: Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

BERAU – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong mengajak para milenial untuk memanfaatkan potensi besar yang ada di sektor pertanian.

Menurutnya, pertanian dapat menjadi pilihan yang menarik bagi generasi muda yang ingin mengembangkan wirausaha modern di era saat ini.

Dirinya menyebut milenial memiliki ide-ide inovatif yang dapat mendorong perubahan dalam sektor pertanian jika digeluti dengan serius.

“Sektor pertanian ini sangat hebat, hanya saja anak muda tidak sadar akan hal tersebut karena banyak wirausaha lain yang mulai berkembang,” jelasnya.

Sektor pertanian, kata dia, memiliki potensi yang besar dalam membantu perekonomian, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan.

“Jadi tugas kita sekarang adalah menumbuhkan minat anak muda terhadap pertanian. Ini adalah sektor jangka panjang dengan hasil produksi yang tidak terbatas,” tegasnya.

Di era modern ini, penting untuk tidak hanya fokus pada produksi saja, tetapi juga pada promosi produk pertanian.

“Kalau sekedar bertani mungkin tidak cukup, tapi jika dibarengi dengan promosi yang terus-menerus, pasti hasilnya akan meningkat secara signifikan,” imbuhnya.

Politikus PDIP ini pun menutup dengan pesan kepada generasi milenial agar tidak menyia-nyiakan peluang besar untuk menjadi wirausahawan muda di sektor pertanian.

“Peluang usaha di sektor ini sangat besar. Milenial harus bisa melihat dan memanfaatkan peluang tersebut,” pungkasnya.

Terakhir, Rudi berharap generasi muda Kaltim semakin tertarik untuk terjun ke sektor pertanian yang memiliki potensi besar bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. (adv)

Wacana Sirkuit Balap Dinilai Mampu Tingkatkan Jumlah Wisatawan 

0
FOTO: Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman.

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk membangun sirkuit permanen sebagai upaya untuk menarik jumlah wisatawan.

Menurutnya, kehadiran sirkuit di Berau tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, melainkan akan menambah komunitas di bidang otomotif serta mendukung minat bakat anak muda.

“Dengan adanya Inisiatif ini maka membantu Pemkab Berau mengurangi jumlah aksi balap liar yang sering menjadi bencana dan berbahaya bagi warga Berau,” tuturnya.

Dirinya mengapresiasi langkah tersebut, karena juga dinilai mampu mengasah keterampilan para pecinta balap secara resmi di mata pemerintah daerah.

“Dalam proses pembangunannya memang tidaklah muda, pasti membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Termasuk masyarakat, jangan sampai malah menjadi bumerang bagi daerah sendiri,” tegasnya.

Kendati demikian, politikus PKS ini berharap pembangunan tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Semoga rencana ini nantinya tidak hanya menguntungkan satu golongan saja, tapi bisa menjadi daya tarik yang membangun semua sektor,” katanya.

“Sirkuit ini diharapkan mampu menarik pengunjung dari luar daerah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.

Sakirman berkomitmen untuk mendukung penuh proyek ini. Dia optimis sirkuit tersebut dapat menjadi ikon baru yang membanggakan bagi Kabupaten Berau dan Provinsi Kaltim.

“Sebagai wakil rakyat kita siap perjuangkan dari segi anggarannya nanti, tinggal disesuaikan saja dalam merealisasikan impian warga Berau,” tutupnya. (adv)

Soroti Pentingnya Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pendidikan

0
FOTO: Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi.

BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi menegaskan komitmennya untuk memajukan sektor kesehatan dan pendidikan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Politisi PKS ini melihat kebutuhan untuk memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di wilayah perkampungan dan perbatasan.

“Kita bicara tentang Berau secara keseluruhan, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga daerah perkampungan yang selama ini sering terabaikan,” tegasnya.

Menurutnya, layanan kesehatan dan pendidikan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Dirinya juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan yang berkualitas, dan memastikan akses kesehatan yang merata.

Masyarakat di daerah terpencil, menurutnya, kerap menghadapi kendala jarak untuk memperoleh layanan kesehatan, sebuah kesenjangan yang perlu segera diatasi.

“Dengan akses kesehatan yang lebih cepat, sistem rujukan yang lebih efisien, dan pelayanan yang merata, kita bisa memastikan semua masyarakat mendapatkan hak kesehatan mereka,” jelasnya

Selain itu, dirinya menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif, dengan fokus pada sanitasi, rumah layak huni, serta program kesehatan lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan warga.

Dengan dukungan masyarakat, Sumadi berharap dapat menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat dengan integritas, sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan secara nyata untuk masa depan yang lebih baik. (adv)