PASER – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.

Pembahasan dipimpin oleh Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Paser, Rabu (10/9/2025).

“Pembahasan telah memasuki tahap finalisasi dan akan segera dibawa ke tahap harmonisasi. Regulasi ini sangat strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Bumi Daya Taka,” kata Zulfikar.

Namun demikian, Zulfikar juga mengingatkan bahwa secara prinsip, Raperda ini semestinya menjadi bagian integral dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal yang merupakan regulasi induk terkait kebijakan investasi di daerah.

Ia menilai bahwa adanya pemisahan pengaturan antara insentif dan penanaman modal berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya. Namun begitu, ia memastikan bahwa aturan tersebut dapat berjalan seiring walau dipisahkan.

“Dengan begitu, regulasi menjadi lebih terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Zulfikar juga menekankan pentingnya kesiapan dokumen investasi serta kepastian hukum sebagai prasyarat utama dalam menarik investor ke daerah. Ia menyatakan bahwa regulasi yang baik harus dibarengi dengan data sektoral yang lengkap dan pemetaan potensi yang komprehensif.

“Bagaimana kita bisa bicara potensi jika data dasar saja belum tersedia secara lengkap. Sektor-sektor seperti perikanan dan kelautan selama ini belum tergarap maksimal karena tidak ada pemetaan yang memadai,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser selaku koordinator investasi di daerah harus lebih proaktif dalam menjalin koordinasi lintas sektor dengan OPD lainnya.

Tujuannya, menyusun dokumen potensi investasi yang solid dan dapat diandalkan sebagai referensi utama bagi para calon investor. Zulfikar juga mengingatkan agar Pemkab Paser tidak terjebak dalam ketergantungan pada sektor-sektor besar seperti pertambangan dan perkebunan semata.

“Kita punya garis pantai dan potensi laut yang sangat besar. Tapi sampai hari ini, belum ada sistem pelelangan ikan yang terkelola dengan baik. Akibatnya, banyak hasil laut kita langsung dijual ke tengkulak, tanpa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa kebocoran potensi PAD di sektor tersebut harus segera ditangani dengan sistem yang lebih modern dan terstruktur. Salah satu caranya, dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha lokal yang mau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Terkait waktu pengesahan Raperda, Zulfikar mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta agar proses harmonisasi di Kemenkumham bisa segera diselesaikan. Setelah itu, Raperda akan dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD guna disahkan menjadi Perda.

“Kami sudah mengkomunikasikan agar hasil harmonisasi segera dikirimkan ke DPRD. Setelah itu, kami akan mengagendakan pembahasannya di tingkat Badan Musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna pengesahan,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Paser berharap, Raperda ini ke depan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Lebih dari itu, Raperda ini nantinya setelah ditetapkan menjadi Perda diharapkan bisa menjadi pijakan hukum yang kuat bagi Pemkab Paser dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita ingin investasi yang tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Inilah semangat dari Raperda ini,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk segera mencari alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar keuangan daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Dorongan dari Komisi I DPRD Kabupaten Paser ini muncul, setelah adanya rencana pemangkasan DBH yang berdampak langsung pada fiskal daerah. Anggota DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin, menilai ketergantungan pada DBH, terutama dari sektor pertambangan, selama ini masih sangat tinggi.

“Kita masih ketergantungan dengan dana transfer pusat, khususnya DBH yang diperoleh dari sektor pertambangan, karena memang 60-70 persen keuangan daerah diperoleh dari situ,” katanya, Rabu (10/9/2025).

Kendati begitu, Zulfikar menyampaikan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kebijakan pemangkasan oleh pemerintah pusat, apalagi Kabupaten Paser masih bergantung dari dana transfer tersebut. Akibatnya, Pemkab Paser bakal mendapat kendala dalam melancarkan program pembangunan.

“Jika pemangkasan itu lebih dari 50 persen, maka pemda harus putar otak untuk membiayai semua program prioritas ke depan. DPRD akan mendukung keputusan pemda, dalam hal spekulasi pembiayaan untuk mewujudkan program prioritas,” ujarnya.

Untuk melepas ketergantungan terhadap DBH, Zulfikar mendorong Pemkab Paser agar segera melakukan upaya-upaya peralihan, salah satunya ekonomi kerakyaratan yang lebih rasional. Seperti pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Hal ini pun tengah digodok oleh DPRD Kabupaten Paser.

“Kita ciptakan sumber-sumber PAD baru, karena banyak sebenarnya potensi di daerah. Makanya saya dorong raperda itu, tujuannya agar fiskal daerah kita ini sehat dan tidak hanya bergantung pada DBH,” tegasnya.

Sementara solusi lainnya, Zulfikar mengingatkan agar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser memberlakukan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen yang efektif diberlakukan 2027 mendatang.

“Ada mandatory yang efektif diterapkan tahun 2027 itu, sesuai pasal 146 UU HKPD untuk belanja pegawai tidak boleh lebih 30 persen dari APBD,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

PASER – Lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah yang belum sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi jadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi, dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.

Hal itu ia sampaikannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Kota Balikpapan, Rabu (10/9/2025).

Hendra Wahyudi menyebut, beberapa hal jadi persoalan krusial dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada sektor pendapatan. Menurutnya, salah satu tantangan serius terhadap pengelolaan itu yakni lemahnya sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah.

“Struktur APBD kita terbagi dalam tiga aspek utama, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kelemahan paling mencolok ada pada sisi pendapatan. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, optimalisasi pendapatan daerah menjadi sangat penting, khususnya dari sektor pajak,” ungkap Hendra Wahyudi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan bahwa lemahnya sistem digitalisasi berdampak langsung pada potensi kebocoran pajak. Pasalnya, masih banyak wajib pajak yang belum menyetorkan atau melaporkan omzet mereka secara riil.

“Ini terjadi karena sistem kita belum mampu mendeteksi secara otomatis dan real time aktivitas ekonomi yang seharusnya menjadi objek pajak. Akibatnya, pendapatan daerah bocor,” tambahnya.

Melihat kondisi tersebut, Hendra meminta adanya pendampingan dari KPK RI, khususnya dalam penguatan sistem digital yang terintegrasi dan transparan. Ia berharap KPK RI dapat memberikan arahan dan supervisi agar sistem pengelolaan pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan.

“Kami sangat berharap adanya pendampingan teknis dari KPK untuk membantu daerah membangun sistem yang lebih kuat. Dengan demikian, potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan, dan kebocoran-kebocoran bisa diminimalkan,” katanya.

Hendra juga menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Paser dalam menjaga integritas lembaga legislatif. Ia menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Paser siap menjadi bagian dari upaya bersama membangun pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pemerintah Kabupaten dan DPRD Paser menegaskan bahwa komitmen antikorupsi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi arah kebijakan nyata demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat,” ujarnya.

Diketahui, Hendra Wahyudi turut menyatakan komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi. Sementara, rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto serta Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudo Wibowo.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Daerah, Pimpinan DPRD seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kaltim. Acara ini menjadi forum strategis dalam menyatukan visi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

“Tujuannya adalah memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, serta efisien,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

PASER – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.

Pembahasan dipimpin oleh Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Paser, Zulfikar Yusliskatin, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Paser, Rabu (10/9/2025).

“Pembahasan telah memasuki tahap finalisasi dan akan segera dibawa ke tahap harmonisasi. Regulasi ini sangat strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di Bumi Daya Taka,” kata Zulfikar.

Namun demikian, Zulfikar juga mengingatkan bahwa secara prinsip, Raperda ini semestinya menjadi bagian integral dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal yang merupakan regulasi induk terkait kebijakan investasi di daerah.

Ia menilai bahwa adanya pemisahan pengaturan antara insentif dan penanaman modal berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya. Namun begitu, ia memastikan bahwa aturan tersebut dapat berjalan seiring walau dipisahkan.

“Dengan begitu, regulasi menjadi lebih terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Zulfikar juga menekankan pentingnya kesiapan dokumen investasi serta kepastian hukum sebagai prasyarat utama dalam menarik investor ke daerah. Ia menyatakan bahwa regulasi yang baik harus dibarengi dengan data sektoral yang lengkap dan pemetaan potensi yang komprehensif.

“Bagaimana kita bisa bicara potensi jika data dasar saja belum tersedia secara lengkap. Sektor-sektor seperti perikanan dan kelautan selama ini belum tergarap maksimal karena tidak ada pemetaan yang memadai,” tegasnya.

Ia menyebut bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser selaku koordinator investasi di daerah harus lebih proaktif dalam menjalin koordinasi lintas sektor dengan OPD lainnya.

Tujuannya, menyusun dokumen potensi investasi yang solid dan dapat diandalkan sebagai referensi utama bagi para calon investor. Zulfikar juga mengingatkan agar Pemkab Paser tidak terjebak dalam ketergantungan pada sektor-sektor besar seperti pertambangan dan perkebunan semata.

“Kita punya garis pantai dan potensi laut yang sangat besar. Tapi sampai hari ini, belum ada sistem pelelangan ikan yang terkelola dengan baik. Akibatnya, banyak hasil laut kita langsung dijual ke tengkulak, tanpa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa kebocoran potensi PAD di sektor tersebut harus segera ditangani dengan sistem yang lebih modern dan terstruktur. Salah satu caranya, dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha lokal yang mau berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Terkait waktu pengesahan Raperda, Zulfikar mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta agar proses harmonisasi di Kemenkumham bisa segera diselesaikan. Setelah itu, Raperda akan dijadwalkan untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD guna disahkan menjadi Perda.

“Kami sudah mengkomunikasikan agar hasil harmonisasi segera dikirimkan ke DPRD. Setelah itu, kami akan mengagendakan pembahasannya di tingkat Badan Musyawarah (Banmus) untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna pengesahan,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Paser berharap, Raperda ini ke depan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Lebih dari itu, Raperda ini nantinya setelah ditetapkan menjadi Perda diharapkan bisa menjadi pijakan hukum yang kuat bagi Pemkab Paser dalam merancang kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita ingin investasi yang tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Inilah semangat dari Raperda ini,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan