BERAU – Upaya memperkuat ketahanan pangan daerah kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Berau. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai pemerintah daerah belum benar-benar mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia, padahal Berau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi daerah yang mandiri pangan.

Sumadi menyebut masih banyak area yang sebenarnya bisa dijadikan lahan produktif, namun hingga kini tidak dikelola secara optimal. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar soal lahan tidur, tetapi kurangnya keseriusan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

“Kita sudah sampaikan bahwa banyak lahan yang sebenarnya bisa dikelola. Ini bukan lahan tidur, tapi memang belum digarap secara serius,” ujarnya.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah konkret agar potensi pertanian tidak terus terbengkalai. Menurutnya, penguatan sektor pertanian tidak bisa dilakukan tanpa dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, ia meminta adanya penambahan alokasi anggaran untuk Dinas Pertanian, termasuk dalam penyediaan pupuk, peralatan, hingga dukungan koperasi petani.

Sumadi mengakui adanya perkembangan positif dengan berjalan­nya program penanaman padi di lahan seluas 895 hektare. Selain itu, pemerintah disebut tengah menyiapkan perluasan area tanam baru untuk meningkatkan produksi pangan lokal.

Politikus PKS itu juga mengapresiasi langkah Bulog yang mulai menyerap gabah petani Berau. Namun ia mengingatkan bahwa penyerapan panen tidak akan berkelanjutan tanpa ditopang fasilitas memadai, terutama ketersediaan gudang penyimpanan hasil panen yang mampu menjaga kualitas beras.

Dengan berbagai potensi tersebut, Sumadi berharap Pemkab Berau dapat bergerak lebih cepat agar Berau tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Kita ingin Berau mandiri secara pangan, agar kebutuhan pokok tidak terus bergantung pada pasokan luar daerah,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Menjelang penetapan APBD 2026, DPRD Berau mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi terjebak pada pola pengelolaan anggaran yang konvensional. Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menilai bahwa kondisi fiskal tahun depan mengharuskan pemerintah bergerak lebih efisien dan memastikan setiap belanja benar-benar memberi efek langsung bagi warga.

Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus menempatkan efektivitas sebagai prinsip utama dalam penganggaran. Menurutnya, kebijakan anggaran tidak boleh berhenti pada tataran administratif atau formalitas belaka, tetapi harus diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Fraksi PKS turut menyoroti arah penyusunan APBD 2026. Mereka mendorong agar komposisi belanja diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar warga. Sektor pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, serta penguatan sektor produktif disebut perlu menjadi fokus agar pembangunan daerah tidak sekadar seremonial, tetapi berdampak luas.

Selain memastikan efektivitas belanja publik, Thamrin juga menilai pengendalian belanja operasional menjadi langkah strategis untuk memperluas ruang fiskal daerah. Dengan mengurangi beban belanja rutin, pemerintah akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalokasikan anggaran ke pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat.

“Dengan pengurangan belanja rutin, pemerintah dapat memperbesar porsi anggaran untuk pembangunan, program pemberdayaan, maupun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Thamrin juga mengingatkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi yang tidak membebani masyarakat. Ia menekankan bahwa strategi peningkatan pendapatan tidak boleh berujung pada penambahan biaya baru yang justru menggerus daya beli warga.

“Optimalisasi PAD perlu dilakukan secara kreatif. Jangan sampai memunculkan beban biaya baru yang justru mengganggu daya beli warga,” tuturnya.

Lebih jauh, ia meminta pemerintah memperkuat sistem transparansi dan pengawasan anggaran. Menurutnya, APBD hanya akan berfungsi secara optimal jika tata kelola keuangan dijalankan secara akuntabel dan terbuka.

“Dengan begitu APBD 2026 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat Berau,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Kekhawatiran terhadap potensi munculnya perilaku menyimpang di kalangan pelajar kembali mengemuka dan menjadi perhatian serius DPRD Berau. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai bahwa pengawasan terhadap perkembangan karakter siswa di sekolah masih jauh dari ideal, terutama di tengah besarnya ruang interaksi yang kini terbuka bagi anak-anak.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan pergaulan sosial memberi ruang baru bagi pelajar untuk menyerap berbagai informasi dan pengaruh, baik positif maupun negatif. Jika hal ini tidak dipantau secara cermat, Sumadi khawatir pola pikir dan sikap anak bisa berkembang ke arah yang berlawanan dengan nilai pendidikan maupun norma sosial.

“Kondisi ini kalau tidak dicermati sejak dini, bisa memicu tindakan yang bertolak belakang dengan norma pendidikan maupun nilai sosial,” ujarnya.

Sumadi mengatakan, sejumlah daerah sudah lebih maju dalam membangun sistem pembinaan khusus bagi siswa yang menunjukkan indikasi perilaku tertentu. Model pembinaan itu dinilai efektif sebagai langkah pencegahan sebelum masalah berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

“Lemahnya pengawasan bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan. Kita harus belajar dari daerah lain yang sudah menerapkan pembinaan khusus,” katanya.

Ia meminta Dinas Pendidikan Berau bergerak lebih proaktif, di antaranya dengan melakukan pendataan terhadap siswa yang memperlihatkan perilaku tidak umum atau kecenderungan yang membutuhkan pengarahan. Pendataan tersebut, menurut Sumadi, bukan bertujuan memberi stigma, tetapi sebagai langkah menyelamatkan masa depan anak sejak dini.

“Dinas Pendidikan bisa menginventaris siswa yang imajinasinya mulai mengarah kepada hal-hal yang tidak wajar, agar mereka mendapat pembinaan sejak awal,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Rencana pelarangan pelajar membawa kendaraan pribadi ke sekolah kembali mencuat dan langsung mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa tanpa memastikan kesiapan transportasi umum yang dapat diandalkan.

Dedy menegaskan, kajian atas kebijakan ini masih berlangsung dan membutuhkan analisis mendalam dari Dinas Perhubungan (Dishub). Ia menyebutkan bahwa keputusan apa pun harus didukung oleh data serta kesiapan fasilitas transportasi yang memadai.

“Kita menunggu hasil kajian Dishub. Mekanisme penerapannya seperti apa juga harus jelas,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu akar persoalan banyaknya pelajar yang berkendara sendiri adalah minimnya pilihan transportasi umum yang aman, terjangkau, dan nyaman. Tanpa penyediaan moda transportasi yang representatif, pelajar akan tetap memilih membawa motor atau mobil ke sekolah.

“Kalau transportasinya tersedia dan layak, tentu pelajar tidak lagi punya alasan membawa kendaraan,” kata pria yang akrab disapa Deded itu.

Ia juga meminta Dishub Berau menggandeng berbagai pihak—mulai dari Pemkab, sekolah, hingga operator transportasi—untuk menyusun pola transportasi pelajar yang efektif. Dedy menilai sosialisasi sejak awal juga penting agar orang tua dan siswa memahami manfaat kebijakan tersebut.

“Tujuan utama aturan ini adalah keselamatan dan kenyamanan anak-anak mereka,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dishub Berau, Andi Marewangeng, memastikan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap kajian menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa penerapan larangan harus sinkron dengan kesiapan sistem transportasi massal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kami masih melakukan kajian komprehensif. Hasilnya nanti menjadi dasar apakah kebijakan ini bisa dijalankan di Berau atau tidak,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, beberapa daerah seperti Kota Samarinda telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa untuk mencegah kecelakaan pelajar sekaligus mereduksi kemacetan. Dedy menilai Berau juga bisa mengikuti langkah tersebut asalkan infrastruktur pendukung tersedia dan mendapat dukungan masyarakat.

“Kalau aturan ini diterapkan di Berau, semua pihak harus berkomitmen mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Dorongan percepatan pembangunan di Kabupaten Berau menuai perhatian dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette, mengingatkan bahwa langkah cepat pemerintah dalam menyelesaikan proyek fisik harus tetap dibarengi ketelitian dan kepatuhan terhadap standar teknis.

Vitalis menyampaikan penghargaan kepada DPUPR Berau yang dinilainya cukup sigap dalam menuntaskan berbagai pekerjaan infrastruktur. Respons cepat tersebut, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk mengejar target pembangunan di Bumi Batiwakkal.

Namun, ia menekankan bahwa percepatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan aspek kualitas. Administrasi yang rapi, ujar Vitalis, tidak cukup apabila di lapangan justru terjadi pengabaian terhadap spesifikasi pekerjaan.

“Kita boleh mempercepat pekerjaan, tapi prinsip presisi tetap harus nomor satu. Jangan sampai administrasi beres, tapi kualitas fisik malah kedodoran,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pengalaman di berbagai proyek menunjukkan bahwa tekanan batas waktu kontrak sering kali membuat sebagian kontraktor menyelesaikan pekerjaan secara terburu-buru. Upaya mengejar tenggat waktu tersebut berpotensi mengorbankan standar teknis yang sudah ditetapkan.

Menurut Vitalis, kondisi itu dapat membuka ruang munculnya berbagai penyimpangan. Mulai dari pemakaian material yang tidak sesuai, pekerjaan yang tidak mengikuti spesifikasi, hingga pengawasan yang tidak berjalan optimal.

“Kalau kualitas dikesampingkan, risiko jangka panjangnya jelas. Durabilitas bangunan menurun, bahkan bisa mengancam keselamatan masyarakat pengguna,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama tim pengawas benar-benar memastikan setiap pekerjaan fisik berjalan sesuai aturan, tanpa kompromi terhadap kualitas.

“Saya minta DPUPR dan pengawas lapangan tetap mengedepankan mutu. Kejar target boleh, tapi hasilnya harus kuat dan bertahan lama. Itu yang paling penting bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap suplai beras dari luar daerah kembali menjadi sorotan tajam wakil rakyat. DPRD menilai kondisi ini menempatkan Berau dalam posisi rentan, karena kebutuhan pangan masyarakat belum dapat dipenuhi secara mandiri oleh produksi lokal.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, menyampaikan bahwa hingga hari ini sebagian besar kebutuhan beras masyarakat masih dipasok dari Surabaya, Sulawesi, dan sejumlah wilayah lainnya. Situasi ini, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian Berau belum beranjak pada tahap yang mampu menopang kebutuhan sendiri secara berkelanjutan.

Sri menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan distribusi dan suplai. Ketergantungan pada pasokan luar daerah membuat Berau sangat mudah terdampak oleh faktor eksternal—mulai dari gangguan cuaca, kebijakan transportasi, hingga naik-turunnya distribusi dari daerah pemasok.

Ia menilai skenario terburuk dapat terjadi apabila pasokan dari luar mendadak tersendat. Situasi itu dapat memicu lonjakan harga, ketidakstabilan pasokan di pasar, hingga menekan daya beli masyarakat.

“Kalau pasokan luar terganggu, masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Pemerintah daerah pun kehilangan ruang gerak untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras,” ujarnya.

Untuk itu, Sri menegaskan bahwa penguatan sektor produksi pangan lokal harus segera menjadi prioritas. Ia mendorong pemerintah daerah menyusun strategi yang lebih menyeluruh—mulai dari peningkatan produktivitas petani, pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, hingga membangun infrastruktur pendukung agar distribusi dalam daerah dapat berjalan lebih efisien.

Menurutnya, percepatan langkah-langkah konkret akan sangat menentukan kemampuan Berau dalam membangun kemandirian pangan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman fluktuasi harga dan potensi kelangkaan.

“Kemandirian pangan bukan hanya soal memperbesar produksi, tetapi memastikan masyarakat kita tidak lagi bergantung pada kondisi yang berada di luar kendali daerah,” pungkasnya. (adv)