BERAU – Menjelang penetapan APBD 2026, DPRD Berau mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lagi terjebak pada pola pengelolaan anggaran yang konvensional. Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menilai bahwa kondisi fiskal tahun depan mengharuskan pemerintah bergerak lebih efisien dan memastikan setiap belanja benar-benar memberi efek langsung bagi warga.
Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus menempatkan efektivitas sebagai prinsip utama dalam penganggaran. Menurutnya, kebijakan anggaran tidak boleh berhenti pada tataran administratif atau formalitas belaka, tetapi harus diukur melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKS turut menyoroti arah penyusunan APBD 2026. Mereka mendorong agar komposisi belanja diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar warga. Sektor pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, serta penguatan sektor produktif disebut perlu menjadi fokus agar pembangunan daerah tidak sekadar seremonial, tetapi berdampak luas.
Selain memastikan efektivitas belanja publik, Thamrin juga menilai pengendalian belanja operasional menjadi langkah strategis untuk memperluas ruang fiskal daerah. Dengan mengurangi beban belanja rutin, pemerintah akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalokasikan anggaran ke pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat.
“Dengan pengurangan belanja rutin, pemerintah dapat memperbesar porsi anggaran untuk pembangunan, program pemberdayaan, maupun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Thamrin juga mengingatkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi yang tidak membebani masyarakat. Ia menekankan bahwa strategi peningkatan pendapatan tidak boleh berujung pada penambahan biaya baru yang justru menggerus daya beli warga.
“Optimalisasi PAD perlu dilakukan secara kreatif. Jangan sampai memunculkan beban biaya baru yang justru mengganggu daya beli warga,” tuturnya.
Lebih jauh, ia meminta pemerintah memperkuat sistem transparansi dan pengawasan anggaran. Menurutnya, APBD hanya akan berfungsi secara optimal jika tata kelola keuangan dijalankan secara akuntabel dan terbuka.
“Dengan begitu APBD 2026 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat Berau,” pungkasnya. (adv)
