JAKARTA – Upaya peningkatan kualitas layanan publik terus diperkuat melalui penyempurnaan kebijakan digitalisasi pemerintahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pemerintah Digital sebagai dasar baru dalam transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa diperlukan persiapan matang dalam masa transisi dari SPBE menuju Pemerintah Digital.

“Karena kita harus menggeser paradigma transformasi digital pemerintah dari penataan prosedural menuju orientasi dampak,” ujar Menteri Rini saat memimpin Rapat Percepatan Penyusunan Rancangan Perpres Pemerintah Digital, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Rancangan Perpres Pemerintah Digital disiapkan untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis data serta teknologi digital. Aturan tersebut akan menjadi payung kebijakan nasional guna mendorong integrasi dan peningkatan kualitas layanan digital di seluruh instansi pemerintah.

Ruang lingkup RPerpres mencakup tata kelola pemerintah digital, ekosistem digital, riset dan inovasi, penyelenggara pemerintah digital, serta evaluasi kinerja. Menteri Rini menekankan perlunya perencanaan terpadu, holistik, dan agile untuk menjawab kebutuhan perubahan.

“Bukan lebih banyak aplikasi, tapi keterpaduan layanan yang memudahkan dan memberdayakan,” imbuhnya.

Pemerintah juga terus mengembangkan pendekatan use case prioritas sebagai strategi percepatan transformasi digital. Sejumlah use case prioritas dalam RPJMN meliputi pengentasan kemiskinan, layanan berusaha, administrasi pemerintahan, penerimaan negara, hingga layanan siklus hidup.

“Transformasi digital pemerintah harus mencakup penyederhanaan proses bisnis tematik yang berorientasi kemudahan layanan. Penentuan fokus inisiatif betul-betul diselaraskan dengan program prioritas presiden dan sektor pendukung strategis,” pungkas Rini.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor terus dilakukan dengan mengedepankan semangat optimisme dan gotong royong.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan perkembangan terbaru langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

“Sejak awal bencana, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama dengan UPT di daerah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat dampak bencana dan kebutuhan di bidang pendidikan,” ucap Mendikdasmen di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 memberikan dampak sangat besar terhadap sektor pendidikan. Hingga 7 Desember 2025, tercatat 2.798 satuan pendidikan terdampak dengan tingkat kerusakan yang beragam. Sebanyak 208 ribu siswa dan 19 ribu guru serta tenaga kependidikan terdampak secara langsung.

Mempertimbangkan skala kerusakan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan tiga kebutuhan utama pemulihan, yaitu penyediaan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar bagi siswa, serta layanan dukungan psikososial untuk mempercepat kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam situasi darurat.

Di tengah tantangan tersebut, Kemendikdasmen menekankan bahwa pemulihan pendidikan bukan kerja satu pihak saja. Gotong royong, atau partisipasi semesta, menjadi landasan utama percepatan penanganan. Koordinasi multipihak dilakukan melalui kerja bersama Pos Pendukung Nasional BNPB di tiga provinsi terdampak, koordinasi dengan Kemenko PMK, serta jejaring klaster penanggulangan bencana lainnya. Di lapangan, UPT Kemendikdasmen maupun satuan kerja pusat juga ditugaskan untuk pendampingan agar langkah pemulihan berjalan baik.

“Kami juga telah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota terdampak, yang menghasilkan beberapa langkah penting, di antaranya validasi data kerusakan, percepatan pemulihan pembelajaran, distribusi bantuan secara berjenjang, penetapan klasifikasi kerusakan sekolah untuk menentukan intervensi prioritas, serta fleksibilitas penjadwalan pembelajaran dan ujian sekolah sesuai kondisi setiap daerah,” urai Mendikdasmen.

Sejumlah bantuan langsung telah disalurkan ke provinsi terdampak. Total bantuan yang tersedia mencakup Rp21,1 miliar dana tanggap darurat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran darurat, penyediaan tenda kelas, pengadaan perlengkapan belajar, kegiatan dukungan psikososial, serta distribusi logistik pendidikan di area terdampak.

Di Sumatra Barat, bantuan operasional tanggap darurat senilai Rp5,7 miliar dan Rp293 juta santunan bagi GTK serta peserta didik korban meninggal dan luka berat telah disalurkan. Di Aceh, bantuan Rp560 juta diberikan kepada tiga kabupaten yang terdampak yaitu Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun. Sementara itu, di Sumatra Utara, Rp220 juta telah disalurkan untuk mendukung pemulihan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Bantuan logistik seperti tenda kelas darurat, paket perlengkapan belajar, paket kebutuhan dasar keluarga, sembako, dan bingkisan anak juga terus didistribusikan.

Lebih lanjut, dari sisi kebijakan penyelenggaraan pembelajaran, Mendikdasmen menyampaikan, “Mulai 8 Desember 2025, kami mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat melalui berbagai pendekatan, termasuk pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak, pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel, kegiatan dukungan psikososial dengan serta penggunaan modul pembelajaran kedaruratan.”

Untuk jangka menengah dan panjang, Kemendikdasmen kembali menegaskan pentingnya penguatan program SPAB sebagai fondasi kesiapsiagaan satuan pendidikan di daerah rawan bencana. Penguatan dilakukan melalui pelatihan mitigasi, penyusunan rencana aksi kedaruratan, peningkatan kapasitas sekolah, serta penguatan mekanisme kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti langkah Kemendikdasmen dalam memastikan keberlangsungan pendidikan–bukan saja layanan pembelajaran tidak terhenti, namun juga memastikan berbagai sarana prasarana termasuk bahan-bahan pembelajaran tetap tersedia.

“Pak Menteri juga mengatakan bahwa sudah berkolaborasi dengan berbagai institusi lain untuk memperkuat upaya yang sedang dilakukan, sehingga pendidikan bukan sekadar ruang untuk akademik, tapi menjadi ruang pelindungan dan pemulihan bagi  mereka yang saat ini terdampak,” ucap Hetifah.

Fraksi Partai PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, mengapresiasi Kemendikdasmen atas seluruh kebijakan dan tindakan darurat yang telah diambil untuk memastikan bahwa proses pembelajaran pasca kebencanaan bisa tertangani. “Pada waktunya kita semua bisa bekerja gotong-royong untuk memastikan dari sektor pendidikan kita bekerja keras untuk ikut menanggulangi seluruh seluruh proses pendidikan pasca penanggulangan bencana ini,” ujarnya.

Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terputus, sekalipun dalam kondisi bencana. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, penyaluran bantuan darurat, penguatan program SPAB, dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah terus bekerja agar layanan pendidikan dapat pulih dengan lebih cepat dan lebih tangguh di masa mendatang. (MK/KN)

TAPANULI TENGAH – Banjir susulan yang turut serta membawa balok-balok kayu besar menghentikan sementara upaya distribusi bantuan logistik dan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban hilang di Kelurahan Huta Nabolon, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (7/12/2025).

Kelurahan Huta Nabolon merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak bencana banjir disertai tanah longsor di Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah baik jumlah korban jiwa maupun kerusakan permukiman dan infrastruktur sejak 25 November.

Berdasarkan pantauan ANTARA di Lingkungan IV, Huta Nabolon, tampak air berwarna coklat pekat mulai mengalir dari perbukitan di arah utara setelah hujan deras mengguyur wilayah itu siang sekitar pukul 11.00 WIB.

Hujan sempat mereda, tapi selang dua jam hujan kembali deras dan kabut menutupi pandangan hingga jarak pandangan kurang dari 100 meter.

Air tidak lagi mengikuti alur sungai yang ada namun sudah tumpah ruah dari segala sisi. Arus yang paling deras tentu mengikuti alur banjir sebelumnya, yang mana itu adalah jalan raya penghubung utama Huta Nabolon – Tukka.

Di saat yang bersamaan juga sedang dilangsungkan penyaluran bantuan logistik kebutuhan pokok berupa sembako, selimut hingga peralatan dapur yang memang sangat dibutuhkan oleh warga Huta Nabolon.

Penyaluran bantuan berjalan kondusif, warga mengantre di sebuah truk barang untuk mendapatkan paket bantuan yang porsinya sudah ditetapkan oleh petugas dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah itu.

Namun bagi sejumlah warga yang tinggal di perbukitan meliputi Desa Sigiring-giring, Saurmanggita dan Tapianauli belum bisa mengakses bantuan itu karena jalur satu-satunya yang bisa mereka lewati sedang tergenang banjir hingga setinggi pinggang orang dewasa.

Sementara itu, tim petugas gabungan dari Basarnas, TNI, Polri dan segenap unsur pemerintah daerah juga terpaksa menghentikan operasi SAR. Padahal mereka baru saja menemukan beberapa titik gundukan tanah yang diduga menimbun jasad warga.

Karena alasan keselamatan menghindari banjir susulan dan kondisi jaringan telekomunikasi yang belum stabil maka tim SAR memutuskan kembali ke Posko Gabungan di GOR Pandan.

Setidaknya hingga pukul 17.50 WIB hujan masih terus mengguyur, dan warga hanya bisa berharap banjir tidak semakin meninggi hingga mengakibatkan kerusakan kambali atau bahkan korban jiwa.

Harapan tersebut tidaklah sederhana, mengingat batang kayu dan bebatuan berukuran sebesar empat- enam meter masih berserakan.

Material yang dibawa banjir dua pekan yang lalu itu telah menghancurkan rumah bagi sedikitnya 150-200 kepala keluarga di kawasan Lingkungan IV.

Kawasan itu pula yang saat peristiwa banjir pertama kali videonya viral diberbagai kanal media sosial.

Margembira Gultom (41), warga Lingkungan IV, Kelurahan Huta Nabolon saat ditemui di rumahnya mengapresiasi kepedulian dari pemerintah maupun berbagai kalangan masyarakat yang telah memberikan bantuan dasar bagi warga setempat.

Ia meminta jangan karena keterbatasan akses telekomunikasi dan jalan utama terputus, maka bantuan yang sangat dibutuhkan ikut juga terhenti.

“Sudah ada yang masuk. Tapi untuk kami dan beberapa desa yang dekat dengan perbukitan bantuan itu baru bisa diterima, warga ya sepekan setelah bencana. Kenapa? Tidak terinfokan ke kami ini,” cetusnya.

Namun selain bantuan pokok, menurut dia, pengerahan alat berat seperti ekskavator menjadi yang paling di harapkan warga saat ini, karena selain untuk membersihkan material, juga perlu untuk menormalisasi tiga aliran sungai yang mengelilingi wilayah itu dan juga untuk mencari korban hilang yang masih tertimbun.

“Masih banyak sekali saudara kami yang tertimbun pak, sudah dua Minggu ini masa tidak bisa kirim alat berat apalagi Lingkungan IV ini, hancur sudah semua rumah-rumah kami rata dengan tanah. Tolong cari mereka para orang tua kami yang hilang sampai bisa ditemukan,” ungkapnya. (ANT/KN)

ACEH BESAR – Presiden Prabowo Subianto setuju menganggarkan Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak ataupun hancur karena longsor dan banjir bandang.

Dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat.

Suharyanto melanjutkan data tersebut belum final, karena pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB kemudian mengusulkan hunian sementara yang diperuntukkan kepada pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana, sementara hunian tetap untuk mereka, pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden dalam rapat yang sama.
Terkait anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per rumah kepada Presiden Prabowo.

“Ini hunian tetap anggaran Rp60 juta cukup?” tanya Presiden ke Suharyanto.

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” kata Kepala BNPB.

“Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” kata Kepala BNPB.

“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujar Presiden memberikan instruksi kepada Kepala BNPB soal pembangunan hunian tetap untuk para pengungsi.

Sementara itu, untuk hunian sementara, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp30 juta per rumah. Rumah yang dibangun berukuran 36 meter persegi lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya. (ANT/KN)