Pembaca Setia Koran Nusantara!
Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/
Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn6des2025/mobile/
JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI AD mengerahkan alat khusus menjernihkan air kotor atau reverse osmosis water untuk menyajikan air bersih kepada korban banjir di Sumatra.
Upaya tersebut dilakukan TNI guna memenuhi kebutuhan air bersih untuk para korban banjir.
“Jadi TNI Angkatan Darat melalui kekuatan Zeni nya itu mendorong di beberapa titik, di beberapa Kodam juga telah difungsikan mobil reverse osmosis ke mobil penjernih air, pemurni air” kata Freddy saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2025).
Freddy menjelaskan, nantinya air kotor yang ada di lokasi banjir diolah dengan mesin reverse osmosis agar bakteri dan kandungan bahaya lain menghilang.
Setelah proses pengolahan air selesai, barulah air dinyatakan bersih dan layak dikonsumsi.
“Air-air kubangan, kemudian air genangan akibat banjir itu bisa diolah menjadi air siap minum. Jadi bebas dari bakteri, kemudian dari garam, kemudian logam-logam berat dan efek-efek yang sekiranya mengganggu kesehatan,” kata Freddy.
Freddy memastikan mesin tersebut telah ditugaskan di beberapa lokasi banjir. Namun demikian, dia tidak merinci berapa mesin yang dikerahkan dan di mana saja lokasinya.
Sambil mengandalkan mesin tersebut, Freddy memastikan prajuritnya juga akan terus mengirimkan bantuan logistik lain berupa obat-obatan, makanan, pakaian, selimut, tenda hingga perlengkapan bayi demi memenuhi kebutuhan hidup korban banjir. (ANT/KN)
JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai mendalami soal kerusakan hutan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
“Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Anang mengatakan bahwa satgas akan menyelidiki penyebab kerusakan hutan pada tiga provinsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya proyek tambang pada hutan.
“Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu-kayu tambang, nanti didalami. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,” ucapnya.
Apabila nantinya ditemukan unsur pidana, ia memastikan bahwa Satgas PKH akan menindak pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Polri membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait gelondongan kayu yang terbawa banjir saat banjir di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut sebagai tindak lanjut dari MoU (memorandum of understanding) antara Kemenhut dan Polri dalam ruang lingkup sinergi tugas dan fungsi dalam pembangunan kehutanan maka dibentuk tim kerja sama untuk melakukan investigasi asal usul kayu-kayu yang terseret banjir tersebut.
“Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno berserta Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) bergerak. Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut,” kata Menhut.
“Bila ditemukan ada unsur pidana maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” tambahnya.
Dia menyebut jajaran Kemenhut sudah melakukan penyusuran sungai dengan bantuan drone untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) terdampak yang dilewati material kayu tersebut.
Pihaknya juga sudah menggunakan aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk melakukan analisis kayu terbawa banjir. Mulai dari jenis kayu, penampakan fisik kayu dan penampakan tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu. (ANT/KN)
KUPANG – Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah perbatasan RI-Timor Leste menyatakan bahwa situasi keamanan di Kota Atambua, sudah kondusif pascabentrok antara warga dengan aparat kepolisian di daerah itu.
“Saat ini situasi kamtibmas sudah stabil dan sudah aman kembali,” kata Kapolres Belu, AKBP I Gede Eka Putra Astawa dari Belu, Jumat (5/12/2025).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan terakhir bentrok antara warga dengan Polisi yang menjaga eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Belu pada Jumat (5/12) siang hingga sore.
Sebelumnya Upaya aparat dalam mengamankan proses eksekusi dua bidang tanah di Halifehan, Kelurahan Tenukiik, dan Nekafehan, Kelurahan Tulamalae, Kabupaten Belu, Jberlangsung tegang.
Proses hukum yang dipimpin Pengadilan Negeri Atambua itu sempat mendapat penolakan dari pihak termohon hingga menyebabkan dua petugas terluka.
Dia menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan surat resmi Panitera Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1443/PAN.PN.W26-U10/HK2.4/XII/2025, sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Atb yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kapolres Gede mengatakan kondusifnya situasi tersebut berkat kerja sama antara kepolisian dengan pihak terkait sehingga kondisi jadi aman.
Selain itu kondisi keamanan tersebut terjadi juga akibat keputusan dari Pengadilan negeri Atambua untuk menghentikan proses eksekusi lahan di daerah itu.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan Untuk memastikan proses eksekusi lahan berjalan aman, aparat mengerahkan kekuatan besar dari berbagai unsur dengan total 325 personel, terdiri dari, Polres Belu, TNI, Brimob, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Damkar dan instansi lainnya.
Menurut Kabid humas, Kapolres Belu memimpin langsung pelaksanaan pengamanan agar seluruh prosedur berjalan sesuai SOP dan potensi gangguan dapat dicegah sejak awal.
Dari sejumlah video yang beredar, sejumlah orang melakukan aksi memblokade jalan lalu, membakar sejumlah barang di tengah jalan.
Perbuatan tersebut mengakibatkan arus transportasi yang melintasi lokasi kejadian terpaksa memutar balik arah. Beberapa massa justru melemparkan bom molotov ke aparat kepolisian sehingga dua anggota polisi terpaksa dilarikan ke rumah sakit. (ANT/KN)
DENPASAR – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menangani dampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana,” kata Menkeu Purbaya di sela-sela meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkeu, di Denpasar, Bali, Jumat (5/12/2025).
Menkeu mengaku sudah menyiapkan dana tambahan untuk BNPB guna mengatasi dampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi itu. Namun, ia belum memberikan detail nominalnya karena masih mencermati anggaran.
Hingga saat ini, kata dia lagi, pihaknya belum menerima pengajuan tambahan dana dari BNPB. Ia memperkirakan BNPB saat ini juga masih menghitung opsi tambahan anggaran untuk penanganan bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Nanti kalau kurang, kan masih dihitung. Dananya sudah siap,” katanya pula.
Meski begitu, Purbaya memastikan BNPB masih memiliki anggaran sebesar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang bisa digunakan untuk kebutuhan darurat penanganan bencana alam. Seperti diketahui, BNPB mendapat alokasi anggaran APBN 2025 mencapai Rp2,01 triliun.
Jumlah anggaran tersebut mendapat pemangkasan dibandingkan pada 2024, BNPB mendapat anggaran Rp4,92 triliun.
Berdasarkan data BNPB, hingga Kamis (4/12) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 836 jiwa berdasarkan data yang telah dimutakhirkan pada pukul 16.00 WIB.
Selain itu, bencana alam itu membuat puluhan ribu orang terpaksa harus mengungsi karena rumah mereka hanyut hingga rusak.
Saat ini tim gabungan terus melakukan evakuasi dan pencarian terhadap korban banjir dan tanah longsor serta mempercepat pembukaan akses jalan dan distribusi bantuan kepada korban di tiga provinsi di Sumatera itu. (ANT/KN)
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengemukakan bahwa pemerintah mendatangkan hingga 200 unit helikopter ke Indonesia mulai awal 2026 untuk memperkuat kemampuan alutsista hingga mendukung operasi kemanusiaan dalam kesiapsiagaan penanganan bencana, mengingat Indonesia memang berada di “ring of fire” yang rentan musibah.
Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya pada Puncak HUT Ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2205), ketika menyinggung respons cepat pemerintah terhadap bencana banjir besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan sekitarnya.
“Minggu ini, helikopter baru datang 5 buah minggu ini, dan terus berdatangan dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya, kita akan datangkan 200 helikopter,” katanya mengawali pidato.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan empati mendalam kepada warga yang tengah terdampak bencana.
Ia menegaskan bahwa meski Indonesia kerap diuji oleh musibah, bangsa ini selalu mampu bangkit berkat kekuatan kolektif dan kerja cepat seluruh komponen negara.
Ia menyoroti bahwa dalam peristiwa banjir kali ini, negara bergerak sigap dengan pengerahan 50 helikopter yang sudah beroperasi di kawasan terdampak.
Presiden Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa lima helikopter tambahan baru tiba pekan ini dan penguatan armada akan terus berlangsung.
Menurut Presiden Prabowo, pengadaan alutsista bukan semata untuk pertahanan, tetapi juga kebutuhan mendesak dalam menghadapi realitas geografis Indonesia yang berada di kawasan ring of fire, sehingga rentan bencana.
Ia menanggapi kritik sebagian pihak yang mempertanyakan pembelian alutsista dalam jumlah besar. Presiden menegaskan bahwa pemimpin harus mampu melihat jauh ke depan dan mempersiapkan negara menghadapi skenario terburuk.
“Kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter, tidak ada,” kata Presiden.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengerahkan seluruh kapasitas, termasuk pesawat angkut Hercules C-130J dan Airbus A400 yang baru tiba, demi percepatan pemulihan korban bencana di seluruh penjuru Tanah Air. (ANT/KN)
BERAU — Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Ia menegaskan bahwa penataan PKL bukan sekadar urusan ketertiban, tetapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat luas.
“Penataan dan aturan itu penting, apalagi kalau sudah mengganggu badan jalan. Keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan harus menjadi skala prioritas kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Agus menilai keberadaan PKL di area terlarang kerap menimbulkan masalah, mulai dari penyempitan badan jalan hingga lingkungan yang tidak tertata. Ia menegaskan bahwa penertiban harus dilakukan untuk mencegah pelanggaran ketertiban umum dan gangguan terhadap aktivitas publik.
Meski begitu, ia menekankan bahwa PKL tetap memiliki peran penting dalam ekosistem ekonomi daerah dan menjadi bagian dari penggerak UMKM. Namun dukungan terhadap aktivitas ekonomi, katanya, tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan.
“Tentu kami mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Tapi kalau aktivitas PKL sudah berpotensi mengganggu ketertiban dan membahayakan, memang harus dilarang,” jelasnya.
Agus juga menyoroti kawasan Bandara Kalimarau sebagai titik rawan yang harus segera ditertibkan. Menurutnya, area tersebut sama sekali tidak layak dijadikan tempat berjualan karena terkait keselamatan penerbangan.
“Bandara itu area landing pesawat. Ada hembusan angin, ada risiko teknis yang bisa membahayakan pedagang. Pertimbangannya bukan karena pemerintah tidak mendukung, tetapi memang harus mengutamakan keselamatan,” tegasnya.
Ia berharap penertiban dibarengi solusi yang berpihak kepada PKL, seperti penyediaan lokasi alternatif yang aman dan tertata, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban umum. (adv)
BERAU – Kaya destinasi kelas dunia seperti Derawan, Maratua, Kakaban, hingga Sangalaki, Kabupaten Berau masih dinilai gagal mengelola potensi wisata baharinya secara maksimal. Kritik tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan pariwisata.
Saga, yang berasal dari wilayah pesisir, menegaskan bahwa promosi wisata Berau tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. Ia bahkan menyebut Tarakan lebih agresif dan efektif menjual paket wisata Derawan ketimbang Berau sebagai tuan rumah destinasi.
“Kalau kita lihat di sana, travel-travel sudah menjual Derawan lebih bagus daripada kita. Mereka menyediakan jasa transportasi lengkap dengan gambaran destinasi, sedangkan kita hanya sebatas foto-foto dan promosi dasar,” ujarnya.
Ia menyebut persoalan utama bukan hanya promosi yang lemah, tetapi juga minimnya layanan transportasi reguler menuju Derawan. Wisatawan yang berangkat dari Berau harus menggunakan sistem carter dengan tarif tinggi, sehingga memberatkan pengunjung.
“Di Berau mau ke Derawan saja harus carter, dan pasti harganya selangit. Sementara di Tarakan sudah ada transportasi reguler tanpa carter. Ini yang harusnya jadi perhatian agar destinasi wisata kita bisa berkembang,” tegasnya.
Politisi PPP itu mendorong Pemkab Berau membangun komitmen serius dalam penyediaan fasilitas transportasi wisata sekaligus menjalin kolaborasi dengan agen perjalanan agar promosi dilakukan secara profesional dan terjangkau.
Saga menilai Berau hingga kini belum memiliki biro perjalanan yang mampu menawarkan paket wisata lengkap—mulai dari informasi destinasi, layanan transportasi, hingga jaminan kenyamanan. Akibatnya, banyak platform perjalanan justru merekomendasikan jalur Tarakan sebagai akses utama menuju Derawan karena lebih murah.
Ia berharap pemerintah melakukan pembenahan sistemik agar wisata bahari benar-benar menjadi sektor andalan yang memberi dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.
“Kalau kita tidak bergerak cepat, kita hanya akan jadi tuan rumah di daerah sendiri tapi kalah bersaing,” pungkasnya. (adv)
BERAU – Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, mengeluarkan peringatan tegas mengenai pentingnya imunisasi lengkap bagi anak. Ia menilai ancaman penyakit menular masih nyata dan imunisasi adalah benteng utama yang tidak boleh ditunda oleh para orang tua.
“Imunisasi merupakan satu upaya preventif yang efektif dalam pencegahan penyebaran penyakit. Dengan imunisasi lengkap, anak-anak akan memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik,” ujarnya.
Elita menegaskan bahwa imunisasi dapat melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti polio, difteri, tetanus, campak, dan berbagai infeksi lain yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak ragu membawa anak ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal imunisasi.
Ia menyebut program imunisasi pemerintah selama ini telah menunjukkan dampak signifikan dalam menekan penularan penyakit pada anak. Namun keberhasilan itu, katanya, sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat—terutama para orang tua.
“Kami mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan anak melalui imunisasi. Partisipasi orang tua sangat diperlukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap dan tepat waktu,” jelasnya.
Elita berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga risiko munculnya wabah penyakit di Berau dapat ditekan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk menyiapkan generasi Berau yang sehat dan berkualitas.
“Upaya ini juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas,” tandasnya. (adv)
NUSANTARA — Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap krusial. Otorita IKN resmi menandatangani delapan paket kontrak pembangunan pada Kamis (4/12/2025) di Kantor Kemenko 4 IKN. Penandatanganan ini menjadi bagian dari akselerasi Pembangunan Tahap 2 yang menargetkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hingga Desember 2025, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025–2029) telah ditandatangani. Paket tersebut terdiri dari 14 pekerjaan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi, menandai kesiapan IKN memasuki fase pembangunan konstruksi yang lebih intensif.
Adapun delapan kontrak yang diteken pada kesempatan tersebut mencakup:
– 5 Paket Pe
kerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha
– 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha
– 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan.
“Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” ujarnya.
Penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. (ADV)
Editor : Nicha R
KORANUSANTARA.com, dipayungi PT DIGITAL KORAN NUSANTARA. Adalah Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya.
REDAKSI: [email protected]
MARKETING: [email protected]
© Koranusantara @2022
