Beranda blog Halaman 173

Survei Adidaya: Prabowo Masih Capres Terkuat, Dedi Mulyadi Ungguli Gibran di Bursa Cawapres

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Presiden Prabowo Subianto. (BPMI Setpres)

JAKARTA — Survei Adidaya Institute menunjukkan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi figur paling dominan dalam peta politik menuju Pemilihan Presiden 2029. Baik dari sisi popularitas maupun elektabilitas, Prabowo berada jauh di atas tokoh-tokoh nasional lainnya.

Dalam survei tersebut, tingkat popularitas Prabowo mencapai 96,6 persen. Angka tersebut mengungguli Gibran Rakabuming Raka dengan 92,7 persen, Anies Baswedan 91,5 persen, Dedi Mulyadi 90,4 persen, dan Ganjar Pranowo.

Dari sisi elektabilitas calon presiden, Prabowo juga menempati posisi teratas dengan dukungan sebesar 32,6 persen. Di bawahnya terdapat Dedi Mulyadi dengan 14,2 persen, Anies Baswedan 10,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,5 persen, dan Ganjar Pranowo 2,8 persen.

“Kita tidak bisa menolak kenyataan ini. Dalam situasi yang mungkin tidak menguntungkan ini, Prabowo Subianto justru masih menjadi Calon Presiden terkuat dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi. Ini tentu karena kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo,” kata Direktur Politik dan Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadhli di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menariknya, pada simulasi calon wakil presiden, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menempati posisi teratas dengan elektabilitas 23,9 persen. Angka tersebut mengungguli AHY yang memperoleh 13,8 persen dan Gibran Rakabuming Raka yang berada di angka 13,7 persen.

“Dengan elektabilitas yang cukup besar, KDM dan AHY bisa menjadi kuda hitam dalam opsi pencalonan Cawapres di Pilpres mendatang. Ini harus jadi early warning bagi mas Gibran,” ujar Fadhli.

Survei juga mencatat Partai Gerindra menjadi partai politik dengan elektabilitas tertinggi apabila pemilu legislatif dilaksanakan saat ini. Gerindra memperoleh dukungan sebesar 30,5 persen, disusul PDIP 11,5 persen dan PKS 9,1 persen.

Menurut Fadhli, tingginya elektabilitas Gerindra tidak bisa dipisahkan dari kuatnya dukungan publik terhadap Presiden Prabowo dan berbagai program unggulan pemerintah.

“Saya kira raihan elektabilitas Gerindra memang tidak dapat dipisahkan dengan elektabilitas Prabowo Subianto. Karena dalam pandangan masyarakat, keberhasilan pemerintahan Prabowo tentu merupakan bagian dari keberhasilan Gerindra. Di level bawah (akar rumput), kader dan kekuatan partai Gerindra menjadi penopang pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

Survei Adidaya Institute dilakukan pada 1-8 Mei 2026 terhadap 1.240 responden yang tersebar di 38 provinsi menggunakan metode probability sampling dengan margin of error 2,78 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Fajri)

Paripurna Hak Angket DPRD Kaltim Gagal Kuorum, Fraksi Terbelah Sikapi Angket

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Massa aksi berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kaltim saat paripurna hak angket gagal kuorum. (Dimas/Media Kaltim)

SAMARINDA – Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang sedianya membahas usulan Hak Angket terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim kembali gagal digelar, Rabu (10/6/2026). Di dalam ruang sidang, banyak kursi anggota dewan masih kosong. Sementara di luar gedung, massa aksi mulai meluapkan kemarahan. Baliho di depan Kantor DPRD Kaltim di Karang Paci pun dirobek sebagai bentuk protes atas gagalnya sidang akibat tak terpenuhinya kuorum.

Situasi di kawasan DPRD Kaltim mulai memanas sejak siang hari. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim (Arak) memadati halaman kantor dewan sambil membawa poster dan spanduk tuntutan.

Kekecewaan mereka memuncak setelah mengetahui rapat paripurna pembahasan Hak Angket kembali ditunda karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi syarat minimal kuorum.

Koordinator lapangan aksi Arak, Faturrahman, menyebut publik kembali hanya disuguhi drama penundaan tanpa hasil yang jelas.

“Hari ini kita melihat dari 55 anggota DPRD yang katanya ada di dalam, faktanya apa? Hanya 32 yang hadir. Ini menandakan banyak sekali ketakutan yang muncul dari dalam. Mereka menghindar dan kabur selayaknya seorang pencuri,” ujarnya dengan nada tinggi.

Menurut Faturrahman, massa juga memantau jalannya sidang melalui siaran langsung. Dari situ mereka melihat rapat beberapa kali ditunda, mulai lima menit hingga 30 menit, namun tetap tidak menghasilkan keputusan.

“Tidak ada hasil yang memuaskan dari dalam tadi, hasilnya bahkan tidak ada sama sekali. Usulan hak angket belum bisa berjalan karena kuorum tidak memenuhi,” katanya.

Massa kemudian meluapkan kemarahan dengan merobek baliho di depan Kantor DPRD Kaltim. Mereka menilai sebagian anggota dewan lebih tunduk terhadap kepentingan partai dibanding kepentingan masyarakat.

“Jawaban yang pasti adalah dewan-dewan ini takut. Mereka tidak benar-benar membawa aspirasi masyarakat, tapi membawa kepentingan partai. Mereka menomor satukan kepentingan partai dan menomor sepuluhkan kepentingan masyarakat luas,” tegas Faturrahman.

Ia juga mengingatkan bahwa kursi anggota dewan diperoleh dari suara rakyat.

“Ingat, kalian dipilih dengan suara rakyat, bukan suara partai. Kepentingan rakyat jauh lebih tinggi,” teriaknya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Kaltim membawa tiga tuntutan utama. Yakni meminta audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta dugaan politik dinasti, hingga mendesak DPRD menggunakan Hak Angket sebagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Massa bahkan mengancam tetap bertahan di kawasan DPRD hingga malam hari apabila tidak ada kepastian mengenai kelanjutan agenda Hak Angket.

“Kami tidak membawa kepentingan organisasi atau golongan mana pun. Hari ini kami membawa kepentingan masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Drama Dua Kali Skorsing

Sementara di dalam ruang sidang, rapat paripurna memang berlangsung alot sejak pagi.

Paripurna yang dijadwalkan dimulai sekitar pukul 10.00 Wita itu langsung menemui kendala sejak awal pembukaan sidang. Pimpinan rapat harus melakukan dua kali skorsing untuk menunggu kehadiran anggota dewan.

Skorsing pertama dilakukan selama 15 menit. Namun setelah rapat kembali dibuka, jumlah anggota yang hadir masih belum memenuhi syarat kuorum.

Pimpinan sidang kemudian kembali menunda rapat selama 30 menit. Hingga batas waktu kedua berakhir, jumlah kehadiran tetap tidak mencapai angka minimal yang dipersyaratkan.

Berdasarkan data yang dihimpun, hanya 32 anggota DPRD yang hadir dari total 55 anggota dewan. Sementara syarat minimal kuorum rapat paripurna DPRD Kaltim harus dihadiri sedikitnya 41 anggota.

Dari komposisi fraksi, Partai Golkar hanya diwakili satu orang yakni Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Fraksi PAN juga memilih tidak hadir.

Adapun anggota yang hadir terdiri dari Gerindra tujuh orang, PDI Perjuangan sembilan orang, PKB enam orang, NasDem dua orang, Demokrat dan PPP tiga orang serta PKS empat orang.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, akhirnya memutuskan rapat ditunda dan pembahasannya dikembalikan ke Badan Musyawarah (Banmus).

“Dengan melihat ketentuan kuorum yang tidak terpenuhi selama dua kali, akhirnya rapat Hak Angket ditunda dan akan dibahas pada Badan Musyawarah,” ujarnya.

Hingga rapat ditutup, tidak ada pembahasan substansi terkait Hak Angket karena seluruh agenda berhenti pada tahapan verifikasi kehadiran anggota dewan.

PAN Sebut Ikuti Instruksi Partai

Di tengah polemik tersebut, Fraksi PAN mulai terbuka menyampaikan alasan di balik ketidakhadiran mereka.

Penasehat Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan keputusan tidak menghadiri rapat merupakan sikap partai yang wajib dipatuhi seluruh kader.

“Namanya kami sebagai kader partai. Ketika ada kebijakan partai, ya kami harus patuh,” ujarnya.

Menurut Darlis, PAN menilai proses menuju Hak Angket masih belum memiliki dasar yang cukup kuat. Berbagai isu yang dijadikan alasan pengajuan Hak Angket disebut masih banyak bertumpu pada asumsi.

“Kalau melihat hasil audit BPK, tidak ada persoalan yang dipermasalahkan,” katanya.

Selain itu, PAN juga menilai hasil evaluasi Panitia Khusus LKPJ Gubernur Kaltim belum menunjukkan adanya persoalan serius yang membutuhkan penggunaan Hak Angket.

“Atas dasar pertimbangan itu, partai kami berkesimpulan belum sampai pada kebutuhan untuk menggunakan hak angket,” ujarnya.

Meski demikian, Darlis mengaku memahami adanya dorongan dari sebagian masyarakat yang menginginkan Hak Angket tetap berjalan.

“Kami siap menjelaskan kepada publik alasan dan pertimbangan kami. Kami menghargai pihak yang mendorong angket, tetapi kami juga berharap argumen dan temuan-temuan kami bisa dihargai,” tegasnya.

Golkar Nilai Hak Angket Belum Tepat

Sikap serupa juga disampaikan Fraksi Golkar.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin, menegaskan Golkar memang sengaja tidak menghadiri rapat paripurna karena menilai Hak Angket masih terlalu prematur.

“Posisi Fraksi Golkar melihat bahwa pelaksanaan hak angket itu kurang tepat. Kita membaca usulan kawan-kawan yang mengusulkan hak angket terlalu prematur dan tidak komprehensif,” ujarnya.

Menurut Husni, sejumlah isu yang dijadikan dasar pengajuan Hak Angket, seperti pengadaan kendaraan dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar maupun renovasi rumah jabatan, sejauh ini sudah memiliki penjelasan administratif.

Karena itu, Golkar menilai langkah yang lebih tepat adalah menggunakan hak interpelasi atau rapat dengar pendapat untuk meminta klarifikasi dari pemerintah daerah.

“Kalau hanya untuk mengetahui, mengklarifikasi dan memverifikasi, itu sebenarnya ruangnya ada di hak interpelasi. Hak angket digunakan ketika sudah ada data yang lebih spesifik dan mendalam,” katanya.

Husni juga menegaskan ketidakhadiran Golkar dalam rapat paripurna merupakan bentuk sikap politik yang sah dalam demokrasi.

“Ketidaksetujuan kami juga bagian dari demokrasi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu sama-sama demokrasi,” ujarnya.

Ia memastikan Golkar tidak menolak fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun menurutnya, pengawasan sebaiknya dilakukan melalui forum lain yang dianggap lebih produktif.

“Kita ingin mengupas semua persoalan itu dengan ruang dan cara yang lain. Kita akan meminta rapat dengar pendapat gabungan komisi agar semuanya bisa dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.

PDIP Tetap Konsisten Dorong Hak Angket

Berbeda dengan PAN dan Golkar, Fraksi PDI Perjuangan tetap menjadi salah satu pihak yang paling konsisten mendorong penggunaan Hak Angket.

Anggota DPRD Kaltim Fraksi PDIP, Didik Agung Eko Wahono, menegaskan Hak Angket bukan instrumen pidana, melainkan hak konstitusional DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah.

“Melalui ini kami sampaikan bahwa hak angket sebenarnya adalah salah satu hak untuk menyelidiki kebijakan dan program. Ini harus ditegaskan, bukan kasus,” ujarnya.

Menurut Didik, banyak pihak keliru memahami Hak Angket seolah harus didahului proses hukum.

“Kalau kasus ada tahapan berjenjang seperti penyelidikan, penyidikan hingga penetapan. Hak angket tidak seperti itu,” katanya.

Ia menegaskan penggunaan Hak Angket tidak harus menunggu tahapan tertentu karena hak tersebut merupakan kewenangan politik DPRD.

“Ini hak, bukan proses berjenjang. Jadi tidak bisa diinterpretasikan harus ada tahapan tertentu terlebih dahulu,” tegasnya.

Didik juga memastikan PDIP tetap konsisten mengawal agenda tersebut.

“PDIP Perjuangan jelas, tegas dan tuntas. Sampai hari ini, insyaallah sampai kapan pun kami tetap konsisten,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengakui PDIP memiliki keterbatasan jumlah kursi di DPRD Kaltim sehingga tidak dapat memengaruhi keputusan seluruh fraksi.

“Teman-teman juga harus tahu, kekuatan kami hanya sembilan kursi. Kalau kami punya kekuatan besar mungkin bisa memengaruhi yang lain, tapi faktanya tidak demikian,” katanya.

Hingga sore hari, massa aksi masih bertahan di kawasan Karang Paci. Polemik Hak Angket pun kini berubah menjadi pertarungan politik terbuka di DPRD Kaltim. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Pulau Perancis Dikembangkan Jadi Wisata Edukasi Perikanan Berbasis Pesisir

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Herlang Mappatiti saat melepas benih ikan kakap untuk kembangkan sektor perikanan. (Ramlah/Media Kaltim)

SANGATTA – Pengembangan kawasan wisata berbasis ekonomi pesisir terus dilakukan di Kutai Timur. Penggagas Pulau Perancis, Herlang Mappatiti, menebar 50 ribu benih ikan kakap yang didatangkan dari Bali di kawasan Tambak Muara Gabus.

Langkah tersebut menjadi bagian dari konsep besar yang tengah dikembangkan Herlang, yakni mengintegrasikan sektor perikanan budidaya dengan pariwisata berbasis edukasi. Penebaran benih kakap itu diharapkan mampu menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat daya tarik wisata Pulau Perancis yang selama ini terus dipromosikan.

Menurut Herlang, budidaya ikan kakap bukan sekadar kegiatan perikanan, melainkan investasi jangka panjang yang nantinya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Harapan kami, hasil budidaya ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,” ujarnya kepada awak media, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, konsep pengembangan kawasan tersebut tetap berpijak pada pelestarian lingkungan dan pemanfaatan potensi alam secara berkelanjutan. Keindahan pantai, hamparan pesisir, dan suasana alami Pulau Perancis menjadi modal utama untuk menarik kunjungan wisatawan. Kawasan itu sendiri telah lama dipromosikan sebagai salah satu destinasi wisata potensial di Kutai Timur.

Tak hanya mengembangkan tambak, mantan anggota DPRD Kutim itu juga membangun fasilitas pendukung berupa Dermaga Nederland. Keberadaan dermaga tersebut diproyeksikan menjadi akses utama bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Perancis maupun melihat langsung aktivitas budidaya ikan di Tambak Muara Gabus.

“Pengunjung nantinya tidak hanya menikmati panorama alam, tetapi juga bisa menyaksikan langsung proses budidaya ikan yang kami kembangkan,” katanya.

Konsep wisata edukasi itu menjadi pembeda dibanding destinasi pesisir lainnya. Pengunjung akan diajak mengenal proses budidaya perikanan, mulai dari penebaran benih hingga masa panen, sehingga wisata tidak hanya berorientasi pada rekreasi semata.

Seluruh benih ikan kakap yang ditebar dibeli secara mandiri sebagai bentuk keseriusan dalam mengembangkan kawasan tersebut. Herlang menilai sinergi antara sektor wisata dan perikanan memiliki peluang besar untuk menciptakan perputaran ekonomi baru bagi masyarakat pesisir Kutai Timur.

“Kami terus membaca peluang dan beradaptasi dengan berbagai tantangan. Harapannya, Pulau Perancis, Dermaga Nederland, dan Tambak Muara Gabus bisa menjadi destinasi unggulan yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Empat Perguruan Tinggi Siap Dukung Pengembangan IKN Berbasis Riset

Penulis
redaksi2
-
0
Otorita IKN menandatangani Nota Kesepahaman dengan empat perguruan tinggi di Kantor Otorita IKN, Selasa (10/6/2026). Foto: Dok. Otorita IKN

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama empat perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadikan IKN sebagai laboratorium hidup atau living laboratory bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi.

Kerja sama tersebut dilakukan bersama Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Balai Kota Otorita IKN, Selasa (10/6/2026).

Selain pemanfaatan IKN sebagai ruang pembelajaran dan penelitian, kerja sama juga mencakup pengembangan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, mengatakan pembangunan IKN membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam menyiapkan talenta masa depan dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

“Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi perguruan tinggi, khususnya fakultas-fakultas teknik dan bidang ilmu lainnya, untuk terlibat langsung dalam pembangunan IKN. Nusantara dapat menjadi tempat belajar yang nyata bagi mahasiswa sekaligus ruang kolaborasi dalam pengembangan berbagai solusi pembangunan,” ujarnya.

Menurut Bimo, pembangunan IKN juga harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal menjadi salah satu fokus yang terus didorong agar masyarakat mampu mengambil peran dalam perkembangan Nusantara.

“Kami ingin masyarakat sekitar menjadi bagian dari transformasi Nusantara. Karena itu, penguatan kapasitas SDM lokal menjadi salah satu fokus penting yang terus kami dorong bersama berbagai mitra, termasuk perguruan tinggi,” katanya.

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Hartono, menilai kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kontribusi akademik dalam pembangunan nasional.

“Ruang lingkup kerja sama tersebut akan mempertemukan perguruan tinggi dan pembangunan nasional dalam menghadirkan solusi berbasis riset,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Ahmad, menyebut kerja sama tersebut membuka peluang besar implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mendukung pembangunan IKN.

“Ke depan akan terlaksana kolaborasi antara IKN dan perguruan tinggi terutama dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan riset, belajar mengajar, praktik kerja lapangan atau magang, serta pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kontribusi terbaik bagi IKN sebagai pusat peradaban bangsa di masa depan,” katanya.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Peta Jalan Pendidikan IKN 2025–2045 yang menempatkan perguruan tinggi sebagai salah satu pilar utama penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), guna mendorong inovasi dan daya saing nasional. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

WTP Diraih, Pemkab Kukar Dikejar Tenggat 60 Hari Tindak Lanjuti Temuan BPK

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Suasana rapat untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK RI. (Ady/MKN)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski mempertahankan opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Kukar tetap harus menyelesaikan sejumlah temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan dalam rapat khusus guna membahas langkah-langkah penyelesaian rekomendasi yang diberikan BPK.

Pemerintah daerah diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut. Tenggat waktu ini menjadi perhatian serius agar seluruh catatan pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Kami melakukan rapat untuk menindaklanjuti hasil temuan dari BPK RI kemarin. Kemarin kita sudah diserahkan opini dan opini kita WTP, wajar tanpa pengecualian,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, opini WTP bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan berjalan tanpa catatan. Dalam setiap pemeriksaan, BPK tetap menemukan sejumlah hal yang harus diperbaiki oleh perangkat daerah.

Karena itu, rapat yang digelar tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga memperkuat komitmen seluruh OPD dalam menyelesaikan rekomendasi auditor negara.

Dalam pemeriksaan tahun ini, Pemkab Kukar menilai jumlah temuan yang disampaikan BPK relatif tidak banyak dibandingkan berbagai aspek yang diperiksa.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah optimistis seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah Kutai Kartanegara di pemeriksaan kali ini temuan yang tidak terlalu banyak dan kami yakin bisa menyelesaikan ini karena kita diberi batas waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan temuan-temuan yang sudah disampaikan oleh BPK,” katanya.

Optimisme tersebut juga didasarkan pada pengalaman OPD dalam menangani temuan serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar catatan yang muncul dinilai masih berada dalam pola yang sama sehingga mekanisme penyelesaiannya telah dipahami.

Saat ditanya mengenai temuan yang paling banyak mendapat perhatian, ia mengungkapkan bahwa catatan BPK masih berkisar pada persoalan administrasi pengadaan barang dan jasa serta pembayaran honorarium.

Menurutnya, jenis temuan tersebut bukan hal baru karena hampir selalu muncul dalam setiap pemeriksaan tahunan.

Meski demikian, seluruh perangkat daerah tetap diminta serius melakukan perbaikan agar rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tidak kembali terulang pada masa mendatang.

“Temuan-temuannya tetap seputar pengadaan barang dan jasa, terkait dengan honor. Sebenarnya ini sesuatu yang pattern-nya sudah seperti ini tiap tahun dan saya yakin teman-teman bisa menyelesaikan ini,” tutupnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S.

Operasional SPPG di Kukar Tetap Berjalan, Unit Baru Tunggu Arahan BGN

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Sekkab Kukar, Sunggono. (Ady/MKN)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan isu penghentian operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah belum berdampak terhadap layanan yang berjalan di wilayahnya.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, mengatakan hingga saat ini belum ada SPPG di Kukar yang dihentikan operasionalnya akibat kebijakan terbaru yang tengah menjadi perhatian publik.

Menurutnya, seluruh SPPG yang telah beroperasi masih menjalankan tugas melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jumlah SPPG di Kukar sendiri terus bertambah dalam beberapa waktu terakhir. Dari sebelumnya 74 unit, kini telah mencapai 129 unit, termasuk yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kalau di Kukar itu kemarin awal itu 74, sekarang sudah 129 termasuk yang di wilayah 3T,” kata Sunggono.

Meski demikian, perkembangan program tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Pemkab Kukar mencatat masih ada sejumlah SPPG yang sebenarnya telah siap beroperasi namun belum dapat melayani masyarakat.

Sunggono menjelaskan sedikitnya empat hingga lima SPPG saat ini telah menyelesaikan proses persiapan dan berada pada tahap verifikasi akhir. Beberapa unit tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, termasuk Tenggarong dan Muara Badak.

Namun hingga kini operasionalnya masih tertahan karena pemerintah daerah belum menerima arahan resmi terkait kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, Pemkab Kukar juga belum memperoleh informasi resmi mengenai kriteria maupun mekanisme yang akan diterapkan terhadap SPPG yang siap beroperasi tersebut.

“Karena kita belum tahu kriteria yang ditetapkan oleh BGN yang disampaikan secara resmi kepada kami,” ujarnya.

Ia mengatakan laporan mengenai kesiapan operasional SPPG baru terus disampaikan kepada pemerintah daerah. Bahkan sejumlah pengelola telah mempertanyakan kepastian waktu beroperasi setelah seluruh persyaratan dinyatakan hampir rampung.

Pemerintah daerah pun memilih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sunggono menegaskan, saat ini yang menjadi perhatian bukan penghentian operasional SPPG yang telah berjalan, melainkan kepastian bagi unit-unit baru yang sudah siap namun belum mendapatkan izin beroperasi.

Menurutnya, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil penilaian dan rekomendasi dari pihak yang berwenang. Karena itu, Pemkab Kukar masih menunggu proses verifikasi dan arahan resmi sebelum SPPG tersebut mulai melayani sasaran program MBG.

“Memang ada beberapa yang sudah menyatakan siap. Tapi kita tunggu hasil review itu apakah masih direkomendasikan bisa beroperasi atau belum,” tutup Sunggono. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S.

Joni Tegaskan Pembahasan RTRW Tak Boleh Buru-Buru, Dipastikan Tuntas Sebelum Masuk Substansi

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Ketua Pansus, Joni Ala Padang saat memimpin rapat di Ruang Rapat II Bonles. (ist). 

BONTANG – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan RTRW harus dipastikan tuntas sebelum memasuki pembahasan substansi.

Menurut Joni, DPRD tidak ingin proses pembahasan RTRW berjalan terburu-buru tanpa didukung kelengkapan administrasi, maupun kesiapan materi yang memadai. Hal tersebut dinilai penting, agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Bontang di masa mendatang.

“Jangan sampai kita membahas sesuatu yang ternyata belum tuntas, secara administrasi maupun substansi. Itu hanya akan menghabiskan waktu dan energi,” tegasnya, Selasa (9/6/2026).

Joni juga turut menjelaskan, RTRW bukan sekadar dokumen perencanaan biasa, melainkan landasan utama yang akan mengatur arah pemanfaatan ruang, pengembangan kawasan, hingga berbagai program pembangunan strategis di Kota Bontang.

Melalui proses yang matang dan sesuai regulasi, DPRD berharap RTRW yang disusun nantinya dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu, mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. (al/Adv)

Editor: Yusva Alam

Beberapa Isu Strategis saat Pembahasan RTRW

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota DPRD Bontang, Muhammad Sahib (tengah) saat menghadiri rapat terkait pembahasan RTRW. (ist). 

BONTANG – Saat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang di Kantor DPRD Selasa (9/6/2026) lalu, terdapat beberapa isu strategis yang turut jadi perhatian.

Anggota DPRD Bontang, M. Sahib membeberkan, salah satunya terkait rencana pengembangan kawasan industri, yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara juga menjadi salah satu topik yang dibahas. Infrastruktur tersebut dipandang sebagai kebutuhan jangka panjang, untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas industri maupun investasi di Bontang,” jelasnya.

Selain itu, dalam rapat kali ini juga mencakup pengaturan izin galian C yang perlu disesuaikan dengan arah pembangunan daerah dan ketentuan tata ruang yang berlaku. Pihak DPRD menilai, pengelolaan sektor tersebut harus dilakukan secara terencana, agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun konflik pemanfaatan ruang.

Tak kalah penting, rencana perluasan kawasan industri turut menjadi perhatian dalam penyusunan RTRW. Kawasan tersebut diproyeksikan berkembang hingga sekitar 1.000 sampai 1.200 hektar, sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi dan investasi di masa mendatang.

“Kami berharap seluruh pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga RTRW yang dihasilkan mampu menjadi pedoman pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pertumbuhan Kota Bontang di masa depan,” pungkasnya. (al/Adv)

Editor: Yusva Alam

OPD Diminta Tugaskan Personel Tetap di Rapat Bersama Dewan

Penulis
redaksi2
-
0
DPRD Bontang menggelar rapat bersama dengan sejumlah OPD di Ruang Rapat. Foto: MKN

BONTANG – Dewan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menugaskan personel tetap dalam setiap tahapan pembahasan regulasi, maupun agenda rapat bersama legislatif.

Anggota DPRD Kota Bontang, M. Sahib, mengatakan, pergantian peserta rapat dari OPD dapat menghambat jalannya pembahasan, karena materi yang sebelumnya telah didiskusikan harus dijelaskan kembali kepada peserta yang baru hadir. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat proses pembahasan menjadi tidak efektif, dan memunculkan penundaan, pada sejumlah poin penting.

“Saya meminta kepada seluruh OPD, bahwa setiap pembahasan yang akan datang, orang yang dikirim betul-betul orang yang sudah ditentukan dan tidak berubah-ubah,” ucapnya, Selasa (9/6/2026).

Konsistensi kehadiran personel yang ditunjuk, akan membantu menjaga kesinambungan pembahasan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memastikan setiap masukan dan hasil rapat terdokumentasi dengan baik.

Ia menegaskan, bahwa keberlanjutan informasi dalam setiap rapat menjadi kunci, agar pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa harus mengulang pembahasan yang telah dilakukan, pada pertemuan sebelumnya. (Al/Adv).

Editor: Yusva Alam

Darlis Sebut PAN Ikuti Arahan DPP Soal Hak Angket DPRD Kaltim

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: M. Darlis Pattalongi selaku Penasehat Fraksi PAN-NasDem saat diwawancarai di Gedung E Komplek DPRD, (K. Irul Umam/Media Kaltim).

SAMARINDA – Fraksi PAN DPRD Kalimantan Timur menegaskan sikapnya untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna terkait usulan Hak Angket DPRD Kaltim terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sikap tersebut ditegaskan Penasehat Fraksi PAN-NasDem DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, saat ditemui di sela penundaan Rapat Paripurna Hak Angket DPRD Kaltim, Rabu (10/6/2026).

“Namanya kami sebagai kader partai. Ketika ada kebijakan partai, ya kami harus patuh,” ujar Darlis.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan sikap personal anggota dewan, melainkan tindak lanjut arahan partai yang wajib dipatuhi seluruh kader di daerah.

Darlis menyebut, meskipun dirinya tengah menjalani masa reses usai menunaikan ibadah haji, sikap PAN tetap tidak berubah. Bahkan jika tidak sedang reses sekalipun, dirinya memastikan tetap mengikuti arahan partai untuk tidak menghadiri rapat paripurna tersebut.

Ia menjelaskan, PAN memiliki sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan tidak mendukung kelanjutan hak angket.

Salah satunya terkait proses pengajuan hak angket yang dinilai belum memenuhi prosedur secara utuh dan masih bertumpu pada asumsi.

“Kalau melihat hasil audit BPK, tidak ada persoalan yang dipermasalahkan. Kemudian proses menuju hak angket juga harus jelas, mulai dari jumlah pengusul hingga tahapan-tahapan yang harus dilalui,” katanya.

Selain itu, PAN juga mencermati hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim yang menurutnya tidak menemukan persoalan krusial yang memerlukan penggunaan hak angket.

“Atas dasar pertimbangan itu, partai kami berkesimpulan belum sampai pada kebutuhan untuk menggunakan hak angket,” ujarnya.

Meski demikian, Darlis mengaku memahami adanya dorongan sebagian masyarakat yang menginginkan hak angket tetap dilanjutkan.

Karena itu, PAN merasa perlu menyampaikan alasan dan argumentasi politik di balik keputusan tersebut kepada publik.

“Kami siap menjelaskan kepada publik alasan dan pertimbangan kami. Kami menghargai pihak yang mendorong angket, tetapi kami juga berharap argumen dan temuan-temuan kami bisa dihargai,” tegasnya.

Penundaan rapat paripurna yang sedianya membahas usulan hak angket itu kembali memperlihatkan dinamika politik di DPRD Kaltim.

Ketidakhadiran sejumlah anggota dewan dari beberapa fraksi disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelanjutan agenda paripurna tersebut. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

1...172173174...1,253Halaman 173 dari 1,253