JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan persiapan mudik Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi agar perjalanan masyarakat lebih aman dan nyaman. Berbagai kebijakan strategis disepakati, mulai dari penyesuaian libur sekolah, pengaturan fleksibilitas kerja ASN, hingga kesiapan infrastruktur jalan, jembatan, serta mitigasi potensi bencana seperti longsor dan banjir.

Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kamis (12/2/2026), di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

“Persiapan Idulfitri 1447 H meliputi penyiapan rumah ibadah, ketersediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok, serta kesiapan infrastruktur moda transportasi,” jelas Pratikno.

Pratikno menekankan bahwa libur nasional dan cuti bersama harus dipahami dalam konteks perayaan keagamaan yang berdampak pada pergerakan transportasi dan aktivitas pariwisata. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini diprediksi mencapai 144 juta orang, sedikit menurun dibanding tahun 2025 yang mencapai 146 juta orang.

“Penting bagi pemerintah untuk menjamin layanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir secara holistik, dalam perspektif pembangunan manusia dan kebudayaan,” tambah Pratikno.

Ia juga mengapresiasi kesiapan kementerian/lembaga, BUMN, dan pihak terkait dalam mendukung layanan Idulfitri 1447 H, termasuk integrasi data, posko terpadu, dan inklusivitas layanan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menekankan pentingnya koordinasi dan pengaturan yang cermat terkait libur nasional, cuti bersama, dan fleksibilitas kerja ASN.

“Kementerian PANRB telah menerbitkan Surat Edaran No. 2/2026 yang mengatur penyesuaian tugas kedinasan bagi ASN. Kebijakan ini memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel (Flexible Working Arrangement/FWA) sebelum dan sesudah Idulfitri 1447 H,” ujar Purwadi.

Melalui SE tersebut, pimpinan instansi diimbau untuk mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas ASN secara mandiri dan selektif. Tujuannya agar kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap terjaga selama masa libur nasional dan cuti bersama.

“Kami berharap Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi pimpinan instansi dan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat tetap terjamin kualitasnya,” pungkas Purwadi. (CHA/MK/KN)

JAKARTA – Pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisasi dan stimulus ekonomi di tengah dinamika global. Sepanjang 2025, perekonomian nasional tercatat tumbuh 5,11 persen, ditopang permintaan domestik yang kuat, belanja pemerintah sebagai shock absorber, serta meningkatnya mobilitas masyarakat.

Memasuki awal 2026, pemerintah menerbitkan paket kebijakan untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Salah satu kebijakan utama adalah pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Insentif ini berlaku untuk periode penerbangan 14–29 Maret 2026, dengan masa pembelian tiket mulai 10 Februari – 29 Maret 2026.

Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon 30 persen untuk tiket kereta api pada periode 14–29 Maret 2026 dan potongan 30 persen untuk tiket dasar angkutan laut PT Pelni pada 11 Maret–5 April 2026. Tarif jasa kepelabuhanan ASDP dibebaskan pada 12–31 Maret 2026. Untuk angkutan udara domestik kelas ekonomi, diberikan tambahan diskon tarif 17–18 persen pada periode 14–29 Maret 2026.

Berbagai insentif tersebut diharapkan mampu menekan biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga momentum aktivitas ekonomi saat permintaan meningkat.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyatakan paket stimulus ini dirancang sebagai intervensi fiskal yang terukur dan tepat sasaran.

“Melalui insentif transportasi lintas moda dan pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel, pemerintah mendorong aktivitas ekonomi tetap terjaga, khususnya pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa pendukungnya,” ujarnya.

Untuk mendukung kelancaran mobilitas, pemerintah juga menerapkan skema Flexible Working Arrangement (FWA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta selama lima hari, yakni pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.

Kebijakan ini sejalan dengan kinerja sektor transportasi yang tumbuh 8,78 persen sepanjang 2025, mencerminkan peran strategis sektor tersebut dalam menopang aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga.

Selain stimulus transportasi, pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Sebanyak 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng per bulan. Bantuan direncanakan disalurkan sekaligus untuk dua bulan pada awal Ramadan guna menjaga stabilitas konsumsi dan membantu pengendalian inflasi pangan.

Pemerintah menegaskan, seluruh kebijakan akan diimplementasikan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, disertai evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (CHA/MK/KN)

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, hadir di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026), sebagai saksi ahli bagi salah satu tersangka kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni dr Tifauzia Tyassuma dan rekan-rekannya.

Din menyatakan kehadirannya dilandasi kesadaran penuh, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia mengaku memberikan keterangan selama lebih dari tiga jam, kepada penyidik terkait penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

“Saya datang dengan penuh kesadaran untuk menjadi ahli dalam kasus pentersangkaan dr Tifauzia Tyassuma. Saya terdorong atas motivasi menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Menurut Din, penetapan tersangka terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga dr Tifauzia Tyassuma tidak sejalan dengan nilai etika, moral, maupun hukum yang ia pahami. Ia menilai langkah hukum tersebut justru mengabaikan hak konstitusional warga negara.

“Menurut pendapat saya itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa tudingan dugaan pemalsuan ijazah terhadap Joko Widodo, seharusnya diproses dan dibuktikan terlebih dahulu secara hukum. Jika tuduhan tersebut belum diuji secara transparan, maka penetapan tersangka atas pelapornya dinilai tidak tepat.

Din bahkan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kriminalisasi. Dalam pandangannya, tindakan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama yang ia yakini.

“Menjadikan dr Tifauzia Tyassuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Dalam bahasa agama, itu adalah penzaliman,” katanya.

Ia menekankan bahwa perkara dugaan ijazah palsu bukan persoalan kecil karena menyangkut figur yang pernah menduduki jabatan tertinggi di negara ini. Menurutnya, penyelesaian kasus secara terbuka dan imparsial menjadi kunci menjaga moralitas publik.

“Sebenarnya mudah diselesaikan. Tinggal tunjukkan mana ijazah aslinya dan kemudian diteliti oleh para ahli secara independen,” ucap Din.

Din juga mengingatkan bahwa jika ijazah tersebut terbukti asli, maka tudingan dapat masuk dalam ranah pencemaran nama baik dengan ancaman pidana ringan. Namun sebaliknya, jika terbukti palsu, konsekuensi hukumnya jauh lebih berat.

“Nah, mau milih 10 tahun apa 9 bulan?” katanya, merujuk pada perbandingan ancaman pidana dalam KUHP.

Ia menambahkan, selama pemeriksaan dirinya menerima sekitar 18 pertanyaan dari penyidik, meski sebagian besar menyangkut identitas dan latar belakang pribadi. Din menegaskan kesaksiannya diberikan secara sukarela dan ia pertanggungjawabkan secara akademik maupun moral.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan pengamanan infrastruktur digital secara menyeluruh untuk mendukung kelancaran arus mudik Ramadan dan Idulfitri 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengerahkan 386 posko siaga serta sistem pemantauan terpadu guna memastikan kualitas jaringan tetap stabil selama periode puncak mobilitas masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi memegang peran krusial dalam mendukung pergerakan masyarakat saat musim mudik.

“Setiap Ramadan dan Idul Fitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan, terutama di jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, dan area residensial. Karena itu kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik secara keseluruhan,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/02/2026).

Untuk masa siaga 15–29 Maret 2026, Kemkomdigi menyiapkan lima posko utama, dukungan operator seluler dan gerai layanan, serta 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 35 provinsi. Seluruh posko tersebut akan beroperasi 24 jam untuk memantau performa jaringan dan merespons potensi gangguan secara cepat.

Selain itu, pemerintah mengaktifkan dashboard monitoring terpadu yang mampu memantau kepadatan arus fisik serta kualitas sinyal seluler secara real time. Sistem ini memungkinkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendeteksi potensi hambatan di jalur transportasi maupun lonjakan trafik digital.

Meutya menyebut, pada periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026, kualitas layanan internet berhasil dipertahankan pada rata-rata 80 Mbps untuk unduh dan 35–36 Mbps untuk unggah. Angka tersebut meningkat dibandingkan Lebaran 2025 yang mencatat 44,75 Mbps (unduh) dan 24,43 Mbps (unggah).

“Target kami, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan lancar, melakukan video call, mengakses peta digital, hingga transaksi daring tanpa hambatan berarti,” jelasnya.

Di sektor keselamatan transportasi, Kemkomdigi juga memperkuat pengawasan spektrum frekuensi guna memastikan operasional penerbangan dan perkeretaapian, termasuk kereta cepat Whoosh, berjalan aman. Pengalaman gangguan interferensi pada periode libur sebelumnya menjadi evaluasi untuk meningkatkan respons cepat di lapangan.

Pengamanan digital juga difokuskan pada pencegahan kejahatan siber, termasuk praktik penipuan melalui fake BTS yang kerap muncul di titik kemacetan. Modus ini memanfaatkan perangkat pemancar ilegal untuk mengirim pesan penipuan yang menyerupai notifikasi resmi.

“Fake BTS biasanya beroperasi secara mobile, menggunakan kendaraan box dengan perangkat pemancar dan baterai besar. Mereka menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan. Masyarakat perlu waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi,” tegas Meutya.

Sebagai bagian dari perlindungan publik, layanan darurat 112 tetap diaktifkan selama periode mudik. Pemerintah juga melakukan optimalisasi kapasitas jaringan dan rekayasa trafik data di wilayah yang diprediksi mengalami lonjakan penggunaan internet tertinggi.

Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan arus mudik 2026 tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga terjamin dari sisi konektivitas digital dan perlindungan masyarakat di ruang siber.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menyatakan akan ada penandatangan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Amerika Serikat berbarengan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP).

“Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 (Februari), dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Airlangga mengatakan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, dibahas terkait pembaruan perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Hingga saat ini Indonesia masih mendapat tarif resiprokal sebesar 19 persen.

Menurut Airlangga, tim perunding resiprokal telah melakukan upaya terbaik untuk mendapat kesepakatan.

Ia mengatakan, pemerintah masih menunggu keputusan akhir sebelum terjadinya penandatangan tarif resiprokal.

“Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 persen ke 19 persen, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto siap menandatangani dokumen final kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) bersama Presiden AS Donald Trump, setelah penyusunan draf perjanjian (legal drafting) rampung.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa negosiasi dan perundingan tarif AS saat ini memasuki tahap akhir pengecekan dan penyusunan draf perjanjian yang dilakukan tim negosiasi dari kedua negara pada 12-19 Januari 2026 di Washington D.C., Amerika Serikat.

Dalam pertemuan berikutnya, tim negosiasi dari dua negara akan membahas poin-poin perjanjian yang lebih detail dalam penyusunan draf perjanjian itu.

Pras berharap dokumen final kesepakatan tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Tariff/ART) dapat ditandatangani oleh kedua kepala negara pada akhir Januari.

Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, mengatasi berbagai hambatan non-tarif, memperkuat kerja sama bidang perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan kerja sama komersial lainnya.

Amerika Serikat berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, di antaranya minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas strategis lainnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari “telur busuk” yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Kabar itu dikemukakan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam, diikuti dalam jaringan (daring).

“Sekarang, tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” kata Hashim menjawab pertanyaan moderator seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI), baru-baru ini.

Adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal hingga perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Dalam kesempatan diskusi panel itu, Hashim mengungkapkan bahwa momentum “pembersihan” di lingkup birokrasi ini sudah dimulai.

Hashim melempar sinyal akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.

Ia mencontohkan, ketegasan di sektor lingkungan ditempuh Presiden Prabowo saat kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena terindikasi kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang.

“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” ujar Hashim.

Ia menambahkan, meskipun ada proses peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utamanya adalah keadilan yang presisi, bukan pencabutan izin serampangan, hanya karena tekanan dari kelompok massa tertentu.

Dikatakan Hashim, tindakan tegas ini juga akan menyasar pelaku manipulasi di pasar modal. Hashim menyoroti bagaimana investor ritel dan masyarakat kecil menjadi korban dari praktik “goreng saham” yang tidak wajar.

“Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum, red) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi fenomena fase Bulan Baru pada 17 Februari 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut maksimum yang dapat memicu banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah Indonesia.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Rabu (11/2/2026), mengatakan bahwa hasil pemantauan data ketinggian muka air atau water level dan prediksi pasang surut menunjukkan adanya potensi pasang maksimum yang perlu diwaspadai masyarakat pesisir.

“Kondisi tersebut dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan permukiman pesisir, termasuk kegiatan bongkar muat, transportasi laut, perikanan darat, serta tambak garam,” kata dia.

BMKG melaporkan wilayah yang berpotensi terdampak antara lain pesisir Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Potensi serupa juga terpantau di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Di pesisir utara Jawa, potensi rob diperkirakan terjadi pada 12-19 Februari 2026, termasuk di wilayah Jakarta, Semarang, Demak, Pekalongan, Kendal, Jepara, Tegal, Brebes, dan sekitarnya. Sementara di wilayah Sumatera dan Kepulauan Riau berpotensi terjadi pada pertengahan hingga akhir Februari 2026.

Eko menegaskan bahwa potensi rob ini berbeda di setiap wilayah, bergantung pada kondisi topografi pesisir, pasang surut setempat, dan faktor meteorologis lainnya seperti angin dan tekanan udara.

Dengan begitu BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang maksimum, serta secara berkala memantau informasi resmi melalui kanal komunikasi pemerintah guna mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. (ANT/KN)

BOGOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mengevakuasi satu mobil terbawa banjir bandang di Jalan Bali Raya Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyatakan BPBD telah bergerak sejak awal kejadian untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Sejak laporan diterima, kami sudah bergerak. Saat ini tinggal pembersihan material agar akses jalan kembali normal,” katanya.

Banjir bandang terjadi sekitar pukul 16.06 WIB akibat hujan dengan intensitas tinggi berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan aliran anak kali di kawasan perumahan meluap dan membawa material lumpur serta bebatuan ke badan jalan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani mengatakan satu kendaraan roda empat terseret arus banjir dan mengalami kerusakan, namun telah berhasil dievakuasi oleh petugas dari lokasi.

“Tidak ada korban jiwa maupun warga terdampak. Banjir berangsur surut dan penanganan saat ini difokuskan pada pembersihan material lumpur dan bebatuan di akses jalan,” ujarnya.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bogor langsung melakukan kaji cepat, analisis di tempat kejadian perkara, serta berkoordinasi dengan aparatur setempat dan unsur Muspika Babakan Madang.

Petugas juga memberikan edukasi kebencanaan dan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan masih cukup tinggi.

BPBD Kabupaten Bogor mencatat akses jalan lingkungan di lokasi kejadian sempat tertutup material lumpur dan bebatuan. Pembersihan lokasi dari sisa banjir dilakukan bersama pihak pengembang kawasan dan masyarakat setempat.

Hingga Rabu malam, situasi di Desa Bojongkoneng dilaporkan aman dan terkendali, dengan kondisi jalan secara bertahap mulai dapat dilalui kembali. (ANT/KN)

DEPOK – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menjelaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang sudah bertahun-tahun tidak layak digunakan, terutama di wilayah terdampak bencana serta bangunan dengan kategori rusak berat.

“Yang sudah bertahun-tahun tidak bisa digunakan itu diprioritaskan. Apalagi sekarang ada prioritas pertama untuk daerah bencana dan kedua untuk yang rusak berat,” jelasnya kepada wartawan usai menutup Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026, di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Rabu (11/2/2026).

Ia juga menyinggung keberlanjutan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menurutnya telah berjalan cukup lama dan efektif dalam membantu peserta didik. Terlebih, tahun ini akan ada tambahan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Oh iya, tambahan untuk PAUD. Jadi ini sudah lengkap,” ujar Atip.

Selain itu, pemerintah pada 2026 juga menambah dukungan bagi wilayah dengan kondisi geografis khusus.

“PIP itu sudah berjalan lama dan cukup efektif. Tahun ini juga ada tambahan untuk daerah dengan kondisi tertentu,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen Suharti mengatakan mekanisme penyaluran PIP PAUD sama dengan mekanisme PIP pada jenjang sekolah lainnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pengusulan nama penerima PIP PAUD dimulai dari basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari kelompok miskin hingga usulan dari sekolah.

“PIP sama dengan yang lain, kami mulai dari seleksi dulu penerima, kami lihat menggunakan DTSEN yang anak-anak dari kelompok miskin, termasuk usulan dari sekolah. Dan yang lainnya mengikuti sama dengan SD, SMP, dan SMA, SMK,” ujar Suharti.

Para murid PAUD yang dinyatakan layak menjadi penerima PIP akan menerima dana bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun yang akan disalurkan sekaligus ke akun rekening yang telah terdaftar.

Untuk tahun ini Suharti menyebutkan pihaknya menargetkan sebanyak 888 ribu murid PAUD akan menjadi penerima bantuan pendidikan PIP, dengan total alokasi anggaran sekitar Rp400 miliar pada tahun ini.

Selain itu pihaknya juga siap memastikan pelaksanaan pembangunan satuan pendidikan TK melalui program “Satu Desa, Satu TK” guna mendukung wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan jumlah infrastruktur PAUD.

Pewarta/ Editor: Nicha R