SAMARINDA – Polresta Samarinda berhasil mengungkap 37 kasus kejahatan jalanan sepanjang Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 53 tersangka berhasil diamankan dalam berbagai kasus kriminal konvensional yang meresahkan masyarakat.

Kapolresta Samarinda, Hendri Umar, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk respons cepat kepolisian terhadap meningkatnya keresahan masyarakat terkait maraknya aksi pencurian dan kriminalitas jalanan.

“Kejahatan jalanan ini sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat. Sesuai atensi Bapak Kapolri, kasus-kasus konvensional seperti begal dan pencurian harus menjadi perhatian utama kami untuk diungkap,” tegas Hendri Umar dalam konferensi pers, Selasa (9/6/2026).

Dari total pengungkapan kasus, rincian perkara yang berhasil diproses meliputi 16 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan 14 tersangka, 12 kasus pencurian biasa (cubis) dengan 23 tersangka, enam kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dengan 10 tersangka, serta tiga kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dengan enam tersangka.

Pengungkapan tersebut didominasi hasil kerja Satreskrim Polresta Samarinda bersama sejumlah Polsek jajaran, khususnya wilayah Sungai Pinang, Samarinda Kota, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang.

Polisi juga menemukan fakta bahwa 13 dari 37 kasus dipicu oleh kelalaian korban sendiri. Modus paling dominan yakni menaruh barang berharga secara sembarangan sebanyak tujuh kasus dan meninggalkan kunci kontak motor di kendaraan sebanyak enam kasus.

Selain itu, polisi juga mencatat modus lain seperti merusak properti atau kendaraan, pembobolan rumah kosong, penggunaan kunci palsu, kekerasan, modus meminjam barang, hingga menyamar sebagai kurir palsu.

“Kami mengimbau warga Samarinda untuk meningkatkan kewaspadaan. Seringkali niat pelaku muncul karena ada kesempatan, seperti motor yang kuncinya ditinggal begitu saja,” lanjut Hendri.

Berdasarkan pemetaan kepolisian, Kecamatan Samarinda Ulu menjadi wilayah dengan angka kriminalitas tertinggi selama Mei 2026 dengan 11 kejadian. Disusul Sungai Kunjang dan Samarinda Seberang masing-masing enam kejadian, serta Sungai Pinang empat kejadian.

Menariknya, analisis waktu kejadian menunjukkan pola kriminalitas kini bergeser ke siang hari. Polisi mencatat periode pukul 12.00 hingga 18.00 Wita menjadi waktu paling rawan dengan 13 kejadian, disusul dini hari sebanyak 11 kejadian dan malam hari sembilan kejadian.

Menurut polisi, tingginya kasus pada siang hingga sore hari terjadi karena masyarakat cenderung menurunkan kewaspadaan saat lelah beraktivitas atau pulang kerja.

Dari sisi motif, sekitar 90 persen tersangka mengaku melakukan aksi kriminal karena faktor ekonomi. Sejumlah pelaku diketahui merupakan residivis kambuhan dengan rentang usia produktif 20 hingga 40 tahun.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti bernilai besar, di antaranya 21 unit sepeda motor, uang tunai sekitar Rp71 juta, emas seberat 33,31 gram, satu unit brankas, laptop, handphone, tablet, hingga alat kejahatan seperti obeng dan kunci palsu.

Petugas juga menyita satu pucuk airsoft gun terkait kasus perampokan rumah yang berhasil diungkap di wilayah Samarinda Seberang.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Polresta Samarinda memastikan sepeda motor hasil sitaan akan dipinjam-pakaikan kembali kepada pemilik sahnya tanpa dipungut biaya sambil menunggu proses hukum selesai.

“Kami ingin masyarakat tetap bisa menggunakan kendaraannya untuk bekerja dan aktivitas sehari-hari tanpa harus menunggu putusan pengadilan,” pungkas Hendri. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Polsek Palaran menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan berat yang menyebabkan tewasnya seorang pria di kawasan Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Dalam rekonstruksi yang digelar di Markas Komando Polsek Palaran tersebut, penyidik memperagakan sebanyak 21 adegan guna menyinkronkan keterangan saksi dan tersangka dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Kasus berdarah yang terjadi pada 10 Mei 2026 sekitar pukul 02.30 Wita itu melibatkan Bayu Anggara yang tewas dalam kejadian tersebut dan Ahmad, seorang wakar atau penjaga malam perusahaan yang kini berstatus tersangka.

Kanit Reskrim Polsek Palaran, Bambang Subagio, menjelaskan korban datang bersama tiga rekannya menggunakan perahu dan diduga hendak melakukan aksi pencurian di lokasi kejadian.

Namun aksi tersebut gagal setelah mereka dipergoki petugas keamanan yang sedang berpatroli.

“Dari hasil rekonstruksi, korban datang bersama rekan-rekannya diduga untuk mencuri tapi belum terlaksana karena kepergok oleh dua wakar utama dan satu pengawas,” ujar Bambang.

Saat dipergoki, tiga rekan korban langsung melarikan diri. Sementara Bayu yang berada di atas perahu disebut mencoba melawan dengan menyerang Ahmad menggunakan parang.

Dalam rekonstruksi itu, polisi memperagakan adegan saling serang antara korban dan tersangka. Ahmad disebut berhasil menghindari sabetan parang sebelum akhirnya membalas dan mengenai lengan kanan korban hingga mengalami luka robek cukup parah.

Akibat luka tersebut, korban mengalami pendarahan hebat dan akhirnya meninggal dunia saat proses evakuasi menuju daratan.

Polisi menegaskan Ahmad tetap ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai telah mempersenjatai diri sejak awal sebelum kejadian berlangsung.

“Status hukum tersangka ditetapkan karena yang bersangkutan dinilai sudah mempersenjatai diri, bukan spontan merebut senjata korban,” jelas Bambang.

Proses evakuasi korban disebut berlangsung cukup lama karena lokasi kejadian berada jauh dari pusat kota. Setelah duel terjadi sekitar pukul 02.30 Wita, pengawas perusahaan menghubungi manajemen untuk meminta bantuan evakuasi.

Sekitar 30 menit kemudian speedboat tiba, namun hanya bisa mencapai anak sungai. Korban kemudian dipindahkan menggunakan kapal ketinting menuju daratan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia setibanya di wilayah Bukuan.

Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan salah satu rekan korban berinisial E untuk dimintai keterangan. Namun hingga kini mereka belum ditahan karena dugaan pencurian masih sebatas upaya dan belum ditemukan barang bukti hasil curian.

“Kami tidak melakukan penahanan kepada rekan korban karena belum ada barang bukti yang menguatkan tindakan pencurian tersebut. Status mereka saat ini wajib lapor,” ungkap Bambang.

Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua bilah parang, perahu yang digunakan kelompok korban, serta sejumlah alat yang diduga akan dipakai untuk membobol lokasi pencurian.

Sementara itu, pihak perusahaan tempat Ahmad bekerja dikabarkan telah menyiapkan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Eskalasi politik di Kalimantan Timur diprediksi memanas hari ini. Aliansi Rakyat Kalimantan Timur bersama sejumlah elemen mahasiswa dipastikan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (10/6/2026).

Aksi turun ke jalan ini dilakukan untuk mengawal jalannya Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang mengagendakan pembahasan hak angket.

Koordinator Lapangan Aksi, Erly Nopiansyah, menegaskan fokus massa diarahkan untuk mengawasi keputusan para wakil rakyat dalam rapat paripurna tersebut.

“Jadwalnya hari ini ada paripurna, jadi kami bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa turun untuk mengawal itu,” kata Erly saat memberikan keterangan, Selasa (9/6/2026).

Berbeda dengan aksi sebelumnya, massa disebut hanya akan dipusatkan di Gedung DPRD Kaltim. Sementara agenda aksi ke Kejaksaan Tinggi Kaltim dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026.

“Aksi dipusatkan di DPRD. Kalau ke Kejati tanggal 11 nanti, kami melakukan audiensi,” ujarnya.

Aliansi juga sengaja tidak membuka estimasi jumlah peserta aksi. Langkah itu dilakukan sebagai evaluasi dari aksi sebelumnya yang dinilai tidak sesuai dengan target massa yang diumumkan.

“Kami belajar dari aksi sebelumnya. Kami tidak mau membuka jumlah massa dulu. Kemarin yang sudah menyatakan positif datang sekitar 3.800 orang, ternyata yang hadir sekitar 500 sampai 600 orang,” ungkap Erly.

Selain mengawal pembahasan hak angket, massa aksi juga tetap membawa tuntutan agar Gubernur Kalimantan Timur mundur dari jabatannya.

“Tuntutannya sama, kami minta gubernur mundur. Karena menurut kami berbagai kebijakan yang diambil selama ini sudah terlihat bermasalah,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar memastikan pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal untuk mengantisipasi jalannya aksi.

“Pengamanan hari ini sudah kami persiapkan, yang dilakukan oleh teman-teman dari Aliansi Rakyat Kaltim, di depan Gedung Kantor DPRD Kaltim,” ujarnya.

Pengamanan dilakukan dengan dua metode sekaligus, yakni pengamanan terbuka di lokasi aksi serta pengamanan tertutup di sejumlah titik strategis berdasarkan analisa intelijen.

Meski aksi dipusatkan di DPRD Kaltim, aparat tetap menyiagakan personel di sejumlah objek vital seperti Kantor Gubernur Kaltim, kantor fraksi partai politik, hingga titik-titik yang dinilai rawan terdampak mobilitas massa.

Sebanyak 750 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan aksi. Personel terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, hingga Dinas Kesehatan.

“Harapannya aksi unjuk rasa ini berlangsung aman dan kondusif, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan,” pungkas Kombes Pol Hendri Umar. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV menegaskan bahwa penetapan garis sempadan sungai di Kota Samarinda bertujuan utama melindungi masyarakat dari potensi bencana dan risiko kerusakan kawasan bantaran sungai.

Kepala BWS Kalimantan IV, Dr. Andri Rachmanto Wibowo, mengatakan penataan kawasan sempadan sungai bukan sekadar aturan administratif, melainkan bagian dari langkah mitigasi agar masyarakat tidak terdampak bahaya akibat perubahan aliran sungai maupun gerusan tebing.

“Sebenarnya sempadan dibuat itu normanya adalah untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai masyarakat membangun rumah terlalu dekat sungai. Sungai itu dinamis, bisa berubah-ubah, ada aliran, banjir, dan gerusan,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Selasa (9/6/2026).

Menurut Andri, jika kawasan sempadan tidak diatur dengan baik, risiko kerusakan rumah hingga korban jiwa dapat terjadi ketika banjir atau longsoran bantaran sungai muncul sewaktu-waktu.

“Kalau suatu saat tergerus dan rumah terdampak, yang rugi masyarakat juga. Makanya perlu diatur. Sama seperti sempadan jalan, jangan sampai bangunan terlalu dekat dan membahayakan warga,” tambahnya.

Terkait keberadaan rumah warga yang saat ini telah berdiri di area sempadan sungai, Andri memastikan pemerintah akan menggunakan pendekatan berbasis hukum dan kemanusiaan melalui mekanisme kompensasi atau “ganti untung”.

“Tadi disampaikan dalam Perda, beberapa rumah yang terlalu dekat dengan sungai dan memiliki bukti kepemilikan nantinya akan ada kompensasi. Istilahnya ganti untung,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan proses pemberian kompensasi tidak dilakukan sembarangan. Seluruh data kepemilikan akan diverifikasi secara detail agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Pemerintah tentu harus punya dasar. Tidak bisa semua mengaku-ngaku lalu dibayar. Jadi harus diverifikasi dan dicek satu per satu,” tegasnya.

Andri juga memastikan proses penataan kawasan sempadan sungai tidak dilakukan sekaligus secara masif, tetapi melalui tahapan bertahap sesuai kondisi lapangan.

“Kita tidak semuanya langsung. Bertahap. Di Sungai Karangmumus misalnya, sebagian sudah ada yang dibebaskan dan tebingnya diperkuat. Nanti dilihat case by case,” katanya.

Menurutnya, prinsip utama dalam kebijakan tersebut adalah perlindungan masyarakat tanpa membebani warga secara berlebihan.

“Intinya tujuan utamanya perlindungan masyarakat. Kita tidak mau membebani masyarakat,” tutup Andri. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S