JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengembangan dan uji coba teknologi pengolahan sampah skala mikro sebagai bagian dari strategi penanganan sampah nasional. Teknologi tersebut ditargetkan mulai diuji coba di sejumlah kelurahan pada tahun ini.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat di Istana Presiden Republik Indonesia, Rabu (11/2/2026), yang membahas percepatan penanganan sampah nasional.

Menurut Brian, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap persoalan sampah, tidak hanya melalui proyek waste to energy (WTE) yang saat ini berjalan, tetapi juga lewat pemanfaatan teknologi berbasis riset perguruan tinggi.

“Bapak Presiden memberikan arahan, selain waste to energy yang tetap berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang sudah dikembangkan di kampus-kampus agar bisa dipercepat implementasinya,” ujar Brian.

Teknologi skala mikro tersebut dirancang untuk diterapkan di tingkat kelurahan atau desa dengan kapasitas pengolahan sekitar 10 ton sampah per hari. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) sekaligus menekan kebutuhan mobilisasi sampah dalam jarak jauh.

Berbeda dengan konsep waste to energy yang berorientasi pada pembangkitan listrik, teknologi mikro ini tidak difokuskan untuk menghasilkan energi. Hasil pengolahannya berupa material padat menyerupai pasir yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai campuran material konstruksi, seperti trotoar maupun semen.

Brian menegaskan, sebelum diterapkan secara luas, pemerintah akan melakukan asesmen menyeluruh untuk menentukan teknologi yang paling tepat dan aman digunakan.

“Tentu nanti kita juga akan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa teknologi-teknologi yang ada itu bersih dan tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi juga akan dilakukan dengan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan implementasi di lapangan.

“Dalam tahun ini kita berharap sudah bisa diuji coba di beberapa kelurahan,” ungkapnya.

Pemerintah berharap percepatan ini mampu memperluas penanganan sampah hingga ke tingkat komunitas, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi berbasis riset yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah bakal menyalurkan bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun untuk mendukung kebutuhan masyarakat jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,92 triliun dan ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadan atau Februari nanti,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Bantuan pangan yang disalurkan nantinya berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng selama dua bulan.

Stimulus itu ditargetkan dapat menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 atau kelompok berpendapatan rendah hingga menengah bawah.

Pemerintah, kata Airlangga, menyiapkan stimulus ekonomi tersebut untuk memperluas daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sisi permintaan (demand side).

“Pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan,” ujar Airlangga.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan insentif ekonomi berupa diskon tarif transportasi pada periode libur Hari Besar Nasional (HBN) Idulfitri 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp911,16 miliar, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.

Untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif senilai 30 persen dari harga tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Diskon itu berlaku untuk perjalanan periode 14 sampai 29 Maret 2026, dengan target 1,2 juta penumpang.

Kemudian, untuk moda transportasi angkatan laut, diskon diberikan sebesar 30 persen dari tarif dasar tiket oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, yang berlaku untuk periode 11 Maret hingga 5 April dengan target 445 ribu penumpang.

Sementara untuk tiket angkutan penyeberangan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), diskon tarif berlaku sebesar 100 persen untuk komponen jasa kepelabuhanan. Diskon berlaku pada periode 12 sampai 31 Maret dengan target 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang.

Sedangkan untuk angkutan udara, pemerintah menyiapkan diskon tarif sebesar 17 persen hingga 18 persen untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri sepanjang periode 14 sampai 29 Maret 2026. Diskon ini ditargetkan menyasar 3,3 juta penumpang. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan pihaknya siap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,6 persen pada kuartal I-2026, salah satu upayanya dengan mempercepat penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos).

Target pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dibandingkan base line (proyeksi dasar) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 5,5 persen pada kuartal I-2026.

“Gini, kuartal I, base line kita di kementerian keuangan itu sebesar 5,5 persen. Kita akan dorong ke 5,6 persen dengan beberapa pengeluaran yang memang bisa dilakukan di kuartal I ini,” ujar Juda diwawancarai cegat seusai acara Economic Outlook 2026 bertajuk “Consolidating Growth, Accelerating the Transformation” di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Juda menjelaskan, Kemenkeu akan mempercepat belanja-belanja pemerintah pada kuartal pertama ini, yang mana biasanya penyalurannya ​cenderung lambat.

“Ya, ada beberapa pengeluaran yang biasanya lambat, yang kita tolong percepat gitu,” ujar Juda.

Adapun, salah satu belanja yang akan dipercepat adalah penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos), yang ditargetkan segera direalisasikan pada kuartal I-2026.

“Kan ada beberapa program perlinsos ya, yang bisa kita lakukan di kuartal I, ya kita lakukan segera,” ujar Juda.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai 6 persen pada 2026, seiring dengan membaiknya arah perekonomian nasional yang terlihat pada akhir 2025.

“Saya pikir triwulan pertama tahun ini tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung dan nanti akan semakin cepat di triwulan triwulan berikutnya. Kita coba walaupun di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 5,4 persen ya. Kita coba dorong ke arah 6 persen kalau bisa untuk tahun 2026,” kata Purbaya.

Purbaya menilai kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 menunjukkan perbaikan yang cukup jelas dibandingkan periode sebelumnya, yang mana berada di kisaran 5,39 persen year-on-year (yoy), meskipun masih berada di bawah target yang dipatok yakni di atas 5,5 persen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di jalur yang sesuai dengan program pemerintah, meski belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Airlangga menilai pertumbuhan pada kuartal IV-2025 dan sepanjang tahun 2025 didorong oleh berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, terutama melalui penguatan belanja fiskal.

“Saya pikir itu sesuai dengan program pemerintah, di mana pemerintah menggelontorkan fiskal ya, bantuan sosial dan terlihat konsumsi juga meningkat,” ujar Airlangga. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan lebih dari 106 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan sudah direaktivasi oleh pemerintah, khususnya mereka yang mengidap penyakit katastropik.

Dalam konferensi selepas rapat terbatas dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar di Jakarta, Selasa (10/2/2026), Saifullah menjelaskan bahwa reaktivasi kepesertaan PBI JKN bagi kelompok tersebut berlaku sementara, selama tiga bulan ke depan, sambil menunggu hasil verifikasi lapangan atau ground check untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.

Adapun ground check tersebut dilakukan untuk memastikan posisi sosial ekonomi penerima manfaat sesuai kriteria penerima bantuan, yakni berada pada desil 1 – 5 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), atau justru berada pada desil 6 – 10 yang dinilai telah mampu membayar iuran secara mandiri.

“Hasil verifikasi akan menentukan apakah peserta tetap memenuhi kriteria sebagai penerima PBI JKN atau direkomendasikan menjadi peserta mandiri,” cetusnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya penyesuaian data PBI JKN ini sudah dilakukan sejak 2025, seiring pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan integrasi data bantuan sosial berbasis pemeringkatan kesejahteraan oleh BPS.

Kementerian Sosial mengonfirmasi pada tahun 2025 sudah menonaktifkan lebih dari 13 juta peserta PBI JKN, dengan sekitar 87 ribu peserta mengajukan reaktivasi.

Sementara itu, sebagian lainnya beralih menjadi peserta mandiri atau ditanggung pemerintah daerah, khususnya di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“Total alokasi nasional penerima PBI JKN tetap sebesar 96,8 juta jiwa, tanpa pengurangan kuota. Penyesuaian dilakukan melalui pengalihan dari penerima yang tidak memenuhi kriteria kepada keluarga yang lebih berhak berdasarkan data terbaru, itu prinsipnya,” kata Saifullah.

Saifullah juga mengingatkan masyarakat yang merasa masih membutuhkan bantuan agar mengajukan reaktivasi melalui pemerintah daerah dan dinas sosial setempat, mengingat data penerima PBI JKN bersifat dinamis dan terus diperbarui sesuai kondisi sosial ekonomi terkini. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang digelar di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Informasi yang beredar di lingkungan wartawan, tetapi tidak terkonfirmasi oleh pihak Istana, Presiden Prabowo kemungkinan akan merombak beberapa menterinya pada pekan ini.

“Gak ada reshuffle,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana perombakan Kabinet saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026), selepas menghadiri acara peluncuran stimulus ekonomi untuk periode triwulan I tahun 2026.

Prasetyo juga membantah saat ditanya kemungkinan Presiden akan melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat.

“Enggak ada (reshuffle, red.). Kita menjelang Bulan Suci Ramadhan, menjelang Lebaran kan sebagaimana yang tadi baru saja diumumkan (stimulus ekonomi, red.), ini kan bagaimana pemerintah bekerja keras untuk supaya seluruh masyarakat dapat menjalani Bulan Suci Ramadhan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya. Kita berpikir terus-menerus bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita, terutama di desil-1 (miskin ekstrem, red.) hingga desil-4,” kata Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI.

Pada kesempatan sama, Prasetyo menekankan pemerintahan Presiden Prabowo saat ini fokus untuk meringankan kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, berbagai jenis stimulus pun diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pada periode Triwulan I 2026.

“Semua semata-mata untuk kita membantu meringankan semua (kesulitan, red.) masyarakat dan harapan kita dengan seperti itu maka ekonomi akan tumbuh, ekonomi akan bergerak di triwulan pertama. Itu yang selalu menjadi dasar,” ujar Pras, sapaan akrabnya.

Pras juga menyoroti masalah jalanan berlubang yang kemudian menimbulkan korban di beberapa daerah.

Terkait hal itu, ia menyatakan Kementerian Perhubungan langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut, terutama di tengah musim hujan.

“Kita terus-menerus berkoordinasi untuk memastikan kelayakan jalan-jalan yang sekarang dengan musim hujan ini banyak juga yang terjadi lubang, bahkan di beberapa tempat sempat jatuh korban. Kami, mewakili pemerintah tentu sangat prihatin dan saya terus hampir setiap hari mengingatkan untuk kita, pada seluruh jajaran, untuk memperhatikan hal-hal kecil seperti ini, tetapi berisiko fatal,” kata Mensesneg.

“Itu semangat yang ingin kita bangun,” katanya menambahkan. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyatakan bahwa partainya belum membahas soal dukungan untuk Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029.

Dia mengatakan sejauh ini PKS berkomitmen mendukung penuh keberhasilan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029. Hal itu, kata dia, adalah mandat dari Majelis Syuro yang memiliki tugas, memiliki wewenang untuk menentukan tersebut.

“Mengenai Pilpres 2029, di PKS belum ada pembahasan. DPP PKS tentu akan mengikuti keputusan dari Musyawarah Majelis Syuro,” kata Kholid di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut dia, PKS menghormati partai lain yang sudah menyatakan sikap terkait Pilpres 2029 dengan mekanisme internal organisasinya masing-masing.

“Dan kami juga memiliki proses di dalam juga. Jadi kami akan melakukan Syuro melalui mekanisme Musyawarah Majelis Syuro,” kata dia.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa PKS senang dengan hasil survei tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang cukup tinggi.

Meski begitu, ada atau tidaknya hasil survei itu, menurut dia, PKS tetap berkomitmen bersama-sama dengan pemerintahan demi menyukseskan program Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerukan Prabowo Subianto menjadi presiden dua periode saat menutup pidatonya dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-18 Partai Gerindra di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/2).

Selain itu, ketua umum beberapa partai politik, misalnya dari PAN dan PKB, telah secara terbuka mengumumkan dukungan mereka untuk Presiden Prabowo mencalonkan diri pada tahun 2029. PAN dan PKB saat ini masuk dalam barisan koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Sugiono menyebut ada cita-cita yang sama dari beberapa partai politik yang mendukung Presiden Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri untuk periode kedua pada Pilpres tahun 2029. (ANT/KN)

JAKARTA – Kuasa Hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, menilai persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop seharusnya tidak perlu dilanjutkan. Hal itu disampaikannya usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Ari menegaskan, seluruh dakwaan yang diajukan jaksa telah terpatahkan melalui rangkaian persidangan. Terutama dengan kehadiran saksi-saksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

“Hari ini kita harusnya sudah bisa bawa pulang Nadiem. Harusnya sidang sudah enggak usah lanjut lagi, karena sudah selesai seharusnya sidangnya. Ada dua dakwaan yang dimaksudkan oleh jaksa,” ujar Ari kepada wartawan.

Ia menjelaskan, dakwaan pertama berkaitan dengan kebijakan pengadaan perangkat berbasis Chrome OS. Namun, dalam perjalanan persidangan, tuduhan tersebut tidak terbukti menimbulkan kerugian negara.

“Satu di awalnya itu tentang kebijakan pengadaan Chrome OS. Di situ dalam perjalanan terbukti bahwa tidak ada kerugian dalam hal itu,” katanya.

Sementara dakwaan kedua, lanjut Ari, berfokus pada pengadaan laptop yang sebelumnya disebut bermasalah karena dugaan kemahalan harga berdasarkan hasil audit BPKP.

“Nah hari ini terbukti, hari ini empat saksi dari LKPP semua mengatakan tidak ada kemahalan harga. Semua sudah sesuai prosedur dan itu harga yang termurah yang dijual,” ucapnya.

Menurut Ari, kesaksian para pejabat LKPP disampaikan secara tegas dan konsisten karena didasarkan pada fakta serta proses yang dijalankan sesuai ketentuan.

“LKPP yang mengatakan itu. Dan LKPP ini kenapa berani ngomongnya jelas, tegas, karena tidak terima uang. Kalau kemarin yang ngomongnya belok-belok itu kan karena terima uang,” katanya.

Ia bahkan menilai, sikap tegas para saksi dari LKPP terlihat membuat jaksa tidak nyaman dalam persidangan. “Tadi jaksa juga kelihatan agak kesel, marah sama mereka. Tapi mereka konsisten, tidak ada kemahalan harga. Dan itu jaminan mereka,” ujarnya.

Dengan gugurnya kedua pokok dakwaan tersebut, Ari mempertanyakan kelanjutan proses persidangan. “Di awal tentang Chrome OS tidak ada masalah. Tentang pengadaan barangnya, laptopnya ini sudah selesai, tidak kemahalan. Jadi apalagi ini mau sidang? Saya juga bingung, kita mesti sidang apalagi?” katanya.

Ari menilai, persidangan tersebut seharusnya menjadi titik terang sekaligus momentum untuk menghentikan pembentukan opini tanpa dasar fakta.

“Kita sudah menemukan titik terangnya dalam persidangan ini. Dan semoga ini menjadi kesadaran kita bersama bahwa stop membangun narasi-narasi tanpa fakta,” ujarnya.

Ia juga berharap, proses hukum ini tidak mematahkan semangat generasi muda untuk berkontribusi membangun bangsa.

“Supaya keadilan bisa muncul. Orang-orang, anak-anak muda seperti Nadiem, yang punya semangat, punya kemampuan, mau membangun dan kembali ke negara ini untuk membangun bangsa ini,” pungkas Ari.

Penulis : Fajri
Editor: Muhammad Rafi’i