JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan keyakinannya bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam perkara yang menjerat dirinya, usai mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/2/2016).

Nadiem menilai persidangan hari itu menjadi momen penting karena menghadirkan tiga pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memberikan kesaksian terkait kewenangan seleksi vendor dalam pengadaan melalui e-katalog.

“Mungkin hari ini hari yang cukup melegakan karena hari ini mungkin salah satu pembuktian yang terpenting dalam kasus saya. Tiga pemimpin LKPP sudah memberikan kesaksian dan menyebut bahwa seleksi vendor itu semuanya kewenangan LKPP,” ujar Nadiem kepada awak media usai sidang.

Ia menjelaskan, kesaksian tersebut sekaligus menegaskan bahwa mekanisme penentuan harga produk dalam e-katalog sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab LKPP, termasuk melalui sistem Satuan Harga Referensi (SRP) yang digunakan untuk memastikan harga tetap di bawah harga pasar.

“Yang kedua yang lebih penting lagi adalah LKPP menjamin bahwa harga daripada setiap produk di katalog itu tidak mungkin lebih tinggi dari harga pasar melalui mekanisme SRT. Jadi itu adalah mekanisme yang menjamin tidak ada kemahalan harga. Secara hukum telah diikuti proses ini,” kata Nadiem.

Menurutnya, jaminan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap dakwaan yang menyebut adanya kerugian negara akibat dugaan kemahalan harga laptop dalam pengadaan.

“Artinya semua produk dalam e-katalog itu tidak bisa kemahalan harga. Semua produk dalam e-katalog itu sebenarnya kewenangan dan keunggulan ketepatan harganya dijamin oleh LKPP. Itulah artinya karena dakwaan saya adalah kerugian negara berdasarkan kemahalan harga laptop,” ujarnya.

Nadiem menegaskan, apabila tidak terbukti adanya kemahalan harga, maka unsur kerugian negara dalam perkara tersebut juga tidak terpenuhi.

“Artinya kalau tidak ada kemahalan harga laptopnya, artinya tidak ada kerugian negara. Jadi ada kemungkinan besar kerugian negaranya perhitungannya tidak valid. Karena yang menjamin harga SRP itu di bawah harga pasar itu adalah LKPP,” katanya.

Ia kembali menekankan bahwa para saksi dari LKPP yang hadir dalam persidangan telah membuktikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.

“LKPP saksinya semua petingginya hadir di hari ini dan membuktikan itu, memberikan kesaksian bahwa mereka yang menseleksi vendor dan mereka yang menjamin harga SRP. Artinya prosedurnya sudah dilalui untuk memastikan tidak ada kemahalan harga, apapun produk dalam e-katalog yang dibeli secara regulasi,” pungkas Nadiem.

Sebagai informasi, pengadaan perangkat Chromebook beserta layanan Chrome Device Management (CDM) pada tahun anggaran 2020–2022 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disebut-sebut menyebabkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp2,1 triliun.

Rincian angka tersebut mencakup dugaan kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun atau sekitar Rp1.567.888.662.716,74. Selain itu, pengadaan CDM yang dinilai tidak memiliki urgensi maupun manfaat diperkirakan merugikan negara sebesar USD44.054.426 atau setara Rp621 miliar, dengan konversi berdasarkan kurs terendah pada rentang Agustus 2020 hingga Desember 2022.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengumumkan susunan Dewan Gubernur terbaru usai Thomas Djiwandono mengambil sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan bahwa Thomas Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026.

“Sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia,” ujar Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya.

Dalam kapasitas tersebut, ia menyebutkan bahwa Thomas juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari lalu.

Thomas menjalani uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI pada 26 Januari bersama calon lainnya, yakni Dicky Kartikoyono.

Sementara satu calon lain, yaitu Solikin M Juhro, sudah terlebih dahulu menjalani tes tersebut pada 23 Januari.

Usai menyelenggarakan fit and proper test, Komisi XI DPR RI memutuskan untuk menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI baru menggantikan Juda Agung.

“Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI bahwa yang diputuskan untuk menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung yg mengundurkan diri adalah Thomas Djiwandono,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Rapat Paripurna DPR RI kemudian menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 27 Januari.

Dengan demikian susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia saat ini yakni Gubernur BI Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, serta Deputi Gubernur BI yang dijabat oleh Aida S Budiman, Filianingsih Hendarta, Ricky Perdana Gozali, dan Thomas A.M. Djiwandono. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan pemutakhiran data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dengan rentang waktu tertentu guna menghindari kejutan di kalangan masyarakat.

Purbaya, dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (9/2/2026), menyoroti tren anomali perubahan data PBI JKN pada Februari 2026.

Umumnya, rerata penonaktifan peserta hanya berkisar satu juta jiwa. Sementara pada Februari 2026, kepesertaan yang dinonaktifkan mencapai 11 juta orang atau hampir 10 persen dari total peserta 98 juta jiwa.

“Jadi, ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini, menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” ujar Purbaya.

Pada prinsipnya, kata Menkeu, perubahan data PBI JKN merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, sehingga mampu melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Maka dari itu, Menkeu menggarisbawahi pemutakhiran data PBI JKN seharusnya tidak menimbulkan keributan.

Bendahara negara menyarankan penonaktifan data PBI JKN dapat diterapkan secara bertahap, misalnya diberikan jangka waktu dua hingga tiga bulan, yang juga disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan begitu, masyarakat bisa menyiapkan langkah mitigasi terlebih dahulu sebelum kepesertaannya dinonaktifkan.

“Jangan sampai yang sudah sakit, begitu mau cek, cuci darah, tiba-tiba nggak eligible (memenuhi syarat), nggak berhak,” jelasnya.

Purbaya berharap penentuan jumlah peserta PBI JKN ke depan dapat dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan keberlanjutan program JKN.

Menurutnya, bila prosedur berjalan dengan jelas, seharusnya tidak ada kendala kepesertaan PBI JKN.
Dia pun mengimbau BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan kendala operasional, manajemen, maupun sosialisasi yang bisa menimbulkan masalah program JKN.

“Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angka drastis seperti ini, diperhalus sedikit. Jangan menimbulkan kejutan seperti itu,” katanya lagi. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pembahasan mengenai rencana penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan tidak harus menunggu terbitnya peraturan presiden (perpres) untuk menjalankan langkah-langkah perbaikan.

“Saya kira, tidak perlu juga formil menunggu perpres ya,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026), merespons progres terkait wacana penghapusan tunggakan peserta BPJS Kesehatan yang bergulir sejak akhir 2025.

Ia mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto bersama jajaran kementerian terkait terus mematangkan solusi penanganan tunggakan peserta BPJS Kesehatan melalui koordinasi lintas sektor.
Menurut Prasetyo, wacana itu telah dibahas dalam rapat bersama DPR RI pada Senin pagi dan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting.

“Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan, kebijakan dapat segera diimplementasikan melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Ia menuturkan, akar persoalan tunggakan berkaitan dengan proses pencatatan dan verifikasi data penerima bantuan iuran agar subsidi tepat sasaran.

Dalam proses pemutakhiran data tersebut, kata Prasetyo, ditemukan sejumlah peserta dari kelompok ekonomi menengah hingga atas, yakni desil 6 sampai desil 10, yang seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan iuran, tapi masih tercatat sebagai penerima.

“Di dalam proses itu, masih ditemukan di desil 6 sampai bahkan desil 10 itu kurang lebih ada 15 ribu sekian yang seharusnya tidak masuk dalam kategori penerima bantuan iuran itu, tapi masih masuk,” katanya.

Karena itu, pemerintah kini fokus menyinkronkan data lintas kementerian dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Prasetyo menilai diskusi bersama DPR RI berlangsung konstruktif dan telah menghasilkan beberapa solusi yang disepakati sebagai kesimpulan rapat, sehingga diharapkan penanganan persoalan tunggakan BPJS Kesehatan dapat segera berjalan efektif.

“Tadi pagi kan alhamdulillah, diskusinya sangat bagus banget, konsutruktif, dan sudah ada beberapa solusi yang kemudian disepakati itu menjadi kesimpulan di dalam rapat dengan DPR,” katanya.

Pemerintah tengah mengkaji kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Wacana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas kembali kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kebijakan yang dibahas sejak November 2025 itu bertujuan meringankan beban peserta yang selama ini terhambat tunggakan iuran.

Dengan penghapusan tersebut, peserta diharapkan dapat kembali melanjutkan kepesertaan dan membayar iuran baru tanpa terkendala persoalan administratif akibat utang masa lalu.

Pemerintah menegaskan penghapusan tunggakan bukan berarti menghilangkan kewajiban iuran secara permanen. Langkah ini diposisikan sebagai kesempatan awal bagi peserta untuk kembali aktif, sekaligus mendorong keberlanjutan sistem jaminan kesehatan melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar iuran ke depan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap menyalurkan dana bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna mendukung wajib belajar  13 tahun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya saat ini tengah dalam proses verifikasi dan validasi data para murid yang akan menjadi penerima PIP PAUD pada tahun ini, baik bagi murid lama maupun murid baru untuk tahun ajaran 2026/2027.

“Kalau untuk tahun ini tentu saja sekitar bulan Mei, Juni itu sudah mulai pencairan. Sekarang proses verifikasi dan validasi, sekarang lagi proses verval ya,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti usai membuka kegiatan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin (9/2/2026).

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen Suharti mengatakan mekanisme penyaluran PIP PAUD sama dengan mekanisme PIP pada jenjang sekolah lainnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pengusulan nama penerima PIP PAUD dimulai dari basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari kelompok miskin hingga usulan dari sekolah.

“PIP sama dengan yang lain, kami mulai dari seleksi dulu penerima, kami lihat menggunakan DTSEN yang anak-anak dari kelompok miskin, termasuk usulan dari sekolah. Dan yang lainnya mengikuti sama dengan SD, SMP, dan SMA, SMK,” ujar Suharti.

Para murid PAUD yang dinyatakan layak menjadi penerima PIP akan menerima dana bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun yang akan disalurkan sekaligus ke akun rekening yang telah terdaftar.

Untuk tahun ini Suharti menyebutkan pihaknya menargetkan sebanyak 888 ribu murid PAUD akan menjadi penerima bantuan pendidikan PIP, dengan total alokasi anggaran sekitar Rp400 miliar pada tahun ini.

Selain itu pihaknya juga siap memastikan pelaksanaan pembangunan satuan pendidikan TK melalui program “Satu Desa, Satu TK” guna mendukung wajib belajar 13 tahun melalui peningkatan jumlah infrastruktur PAUD. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Menteri PU, Dody Hanggodo menyampaikan pentingnya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar agar hunian benar-benar siap dihuni oleh masyarakat.

“Hunian harus siap secara menyeluruh. Air bersih tidak boleh menjadi persoalan ketika masyarakat mulai menempati. Sanitasi, termasuk listrik, harus dipastikan berfungsi sebelum hunian dihuni,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Pembangunan hunian sementara ini merupakan bagian dari penanganan darurat pasca bencana untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar.

Di lokasi tersebut, Kementerian PU membangun sebanyak 252 unit hunian yang terdiri atas 21 blok modular, dengan setiap blok berisi 12 unit hunian.

Hunian ini diperuntukkan bagi sekitar 245 kepala keluarga terdampak atau kurang lebih 1.800 jiwa, dengan pengaturan calon penghuni sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Pembangunan hunian sementara ini dilaksanakan di atas lahan seluas sekitar 2,6 hektare dari total lahan yang tersedia kurang lebih 16,8 hektare. Sementara itu, sisa lahan akan dikembangkan lebih lanjut untuk pembangunan hunian tetap yang rencananya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Secara teknis, hunian dibangun menggunakan sistem konstruksi modular untuk mempercepat waktu pengerjaan. Struktur bangunan menggunakan rangka baja ringan dan baja CNP, dengan dinding sandwich panel, penutup atap metal, serta lantai GRC dengan finishing vinyl.

Setiap unit dirancang memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai guna mendukung kenyamanan penghuni selama masa tinggal sementara.

Setiap blok modular dilengkapi dengan fasilitas sanitasi komunal berupa 6 unit toilet dan 6 unit shower, yang terdiri atas 3 toilet dan shower perempuan serta 3 toilet dan shower laki-laki.

Secara keseluruhan, kawasan ini memiliki 126 unit toilet dan 126 unit shower. Selain itu, setiap blok juga dilengkapi dapur bersama untuk mendukung aktivitas harian penghuni.

Kawasan rumah hunian ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, antara lain masjid, gedung serbaguna, dapur umum, area cuci, ruang komunal, pos jaga, tempat penampungan sementara (TPS), area hijau, taman bermain anak, lapangan olahraga, serta area parkir, guna menunjang kebutuhan sosial dan aktivitas warga.

Pembangunan rumah hunian Tapanuli Selatan ini ditargetkan selesai sebelum bulan Ramadhan, sehingga masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian sementara tersebut sambil menunggu penyelesaian pembangunan hunian tetap.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN Karya, serta didukung oleh PLN sebagai penyedia listrik dan unit-unit teknis lainnya di Kementerian PU untuk penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung.

Kementerian PU berkomitmen memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai standar, sehingga rumah hunian ini dapat memberikan rasa aman dan layak bagi masyarakat terdampak bencana di Tapanuli Selatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mendorong Indonesia memperluas swasembada pangan tidak hanya beras dan jagung, tetapi juga komoditas strategis lain, seperti bawang putih hingga kedelai.

“Saya mendorong untuk swasembada bawang putih sama kedelai,” kata Titiek saat ditemui setelah menghadiri Talkshow Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Ia menyampaikan harapan agar ke depan Indonesia mampu mencapai swasembada gula, garam, kedelai, bawang putih, serta berbagai jenis bawang yang selama ini masih dipenuhi dari pasokan luar negeri.

Menurutnya, penguatan produksi dalam negeri menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor pangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian nasional secara berkelanjutan dan merata.

Ia menekankan upaya mengurangi impor kedelai harus dimulai dari peningkatan penanaman di dalam negeri, sehingga pasokan bahan baku pangan seperti tempe dapat dipenuhi dari produksi petani Indonesia.

Dia menegaskan pengalaman kegagalan dalam budi daya kedelai tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti, melainkan harus menjadi pelajaran agar penanaman terus diulang dan diperbaiki melalui pendampingan serta penelitian.

“(Jika) pernah gagal, jangan gagal terus berhenti, harus diulang lagi. Kita banyak akademisi dari universitas yang bisa menemukan. Enggak perlu kita bibit impor, yang lokal aja, karena sesuai dengan iklim Indonesia,” ujarnya.

Titiek menyebut banyak akademisi dari berbagai universitas telah meneliti dan menemukan bibit kedelai unggul yang sesuai dengan kondisi iklim Indonesia, sehingga tidak selalu bergantung pada bibit impor.

Ia menilai penelitian sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan budi daya, termasuk perbedaan karakteristik tanah di berbagai daerah, sehingga produksi kedelai nasional dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.

Terkait target waktu swasembada komoditas selain beras itu, Titiek berharap pencapaiannya dapat dilakukan secepat mungkin, terutama untuk bawang putih dan kedelai yang tingkat impornya tergolong tinggi.

Ia menegaskan upaya mempercepat swasembada pangan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat, melalui peningkatan produksi dalam negeri, penguatan penelitian, serta kerja bersama antara pemerintah, petani, dan akademisi.

“Terutama bawang putih ya, impornya banyaki, yang menikmati impor-impor tuh kemarin udah kebanyakan. Jadi, udah sekarang kita bener-bener kerja untuk rakyat,” kata Titiek.

Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025, yang diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1). Di tahun 2025, Indonesia mampu memasok kebutuhan dalam negeri tanpa ada importasi. (ANT/KN)

MAKASSAR – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mencatat sebanyak 102 pohon tumbang sejak Januari 2026 akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sulawesi Selatan.

Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman di Makassar, Minggu (8/2/2026), mengatakan sejak 1 hingga akhir Januari 2026 telah mencapai 102 pohon yang tumbang.

“Akibat cuaca buruk, banyak pohon tumbang dan genangan terjadi. Semua sudah diatasi dan kami pun selalu mengingatkan warga untuk tetap berhati-hati,” ujarnya.

Dia menjelaskan angka tersebut mencerminkan tingginya risiko yang ditimbulkan akibat hujan lebat disertai angin kencang, sekaligus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar, dalam memperkuat upaya mitigasi, penanganan cepat di lapangan.

Kondisi itu pun menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait keselamatan warga dan pengguna jalan, sehingga permintaan penebangan pohon di kawasan permukiman dan ruas jalan pun semakin meningkat.

Menurut dia, penanganan pohon di tengah permukiman warga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan penebangan atau pemangkasan harus melalui kajian teknis yang matang serta pengawasan ketat guna mencegah munculnya risiko bencana baru.

“Proses ini mempertimbangkan berbagai aspek keselamatan, mulai dari arah rebahan batang pohon, keberadaan kabel listrik dan jaringan internet, hingga potensi kerusakan bangunan di sekitarnya,” ujarnya.

Helmy menjelaskan pemangkasan pohon wajib diawali dengan survei lapangan dan supervisi teknis oleh petugas berwenang. Langkah ini menjadi krusial agar penanganan dilakukan secara aman, terukur, dan bertanggung jawab.

“Oleh karena itu, seluruh rencana pembersihan ataupun penanganan pohon besar harus mengikuti prosedur administrasi resmi melalui DLH Kota Makassar,” jelasnya.

Selain itu, data pemangkasan pohon atas laporan warga untuk ditindak lanjut sebanyak 296 pohon. Sedangkan penebangan pohon sebanyak 56 titik lokasi. (ANT/KN)