JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan transformasi kesehatan nasional melalui perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Kebijakan tersebut diputuskan Presiden Prabowo usai menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick winserta sejumlah program unggulan kesehatan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6).

“Tidak hanya berhenti pada deteksi dini, program CKG mulai tahun ini memprioritaskan upaya pengobatan dan penyembuhan oleh petugas Puskesmas dengan pemberian obat dan monitoring secara gratis kepada masyarakat yang mengalami hipertensi dan diabetes,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Teddy, program CKG telah mencatat pemeriksaan kesehatan terhadap lebih dari 70 juta penduduk sepanjang 2025. Sementara pada 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 42,3 juta peserta yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Selain memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga memperkuat upaya pengobatan penyakit tidak menular yang banyak ditemukan melalui program CKG, terutama hipertensi dan diabetes, dengan layanan pengobatan serta pemantauan gratis melalui fasilitas puskesmas.

Terkait PHTC, Teddy menjelaskan program penanggulangan TBC terus diperkuat melalui deteksi kasus yang lebih agresif.
Ia mengatakan jumlah kasus TBC yang teridentifikasi pada tahun ini sekitar 1,08 juta kasus seiring meningkatnya upaya pelacakan dan pemeriksaan di masyarakat.

“Semakin banyak yang terdeteksi maka semakin mudah dan cepat pula untuk diobati. Inovasi penanggulangan TBC tahun ini terdiri dari integrasi deteksi dengan CKG, layanan one stop service atau OSS di mana pelayanan skrining, diagnosis, dan pengobatan TBC dilakukan di satu Puskesmas pada hari yang sama,” kata Teddy.

Pada sektor layanan kesehatan daerah, pemerintah juga menjalankan program peningkatan kualitas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Pada 2025, sebanyak 20 dari 22 RSUD yang direncanakan telah selesai dibangun dan 10 di antaranya telah beroperasi.

“Pada tahun 2026, 14 dari 20 RSUD sudah mulai dibangun dan pada tahun 2027, masih ada 24 RSUD dalam perencanaan,” lanjut Teddy.

Selain program quick win, Menkes Budi juga melaporkan pendistribusian 905 alat kesehatan utama ke 258 kabupaten dan kota.

Alat kesehatan tersebut terdiri atas cathlab, CT scan, mamografi, MRI, dan linear accelerator (Linac) untuk memperkuat layanan diagnosis dan pengobatan di daerah.

Seskab menambahkan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua telah selesai dan siap diresmikan Presiden Prabowo.

Rumah sakit tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan rujukan bagi kawasan timur Indonesia sekaligus kawasan Pasifik dan Oseania.

Sementara itu, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau telah mencapai 85 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Rumah sakit tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya untuk berobat ke luar negeri.

Ke depan, pemerintah juga menyiapkan program revitalisasi RSUD di 514 kabupaten dan kota serta revitalisasi 10.000 puskesmas, puskesmas pembantu, dan laboratorium kesehatan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. (ANT/KN)

JAKARTA – Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6/2026), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Menurut perusahaan, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Roberth menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” ia menjelaskan.

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina,” katanya.

Perusahaan menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

“Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” kata Roberth. (ANT/KN)

JAKARTA – Ekonom Chatib Basri membantah dirinya ditawari posisi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Kepala Negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore.

Usai pertemuan tersebut, Chatib menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan bersama Presiden Prabowo berkaitan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi.

“Nggak ada (tawaran jadi Menteri Keuangan). Ini kita bahas soal ekonomi kok,” ujar Chatib menjawab pertanyaan awak media.

Chatib juga membantah dirinya berada dalam forum yang sama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat bertemu Presiden.

Chatib menegaskan bahwa dirinya bertemu Presiden Prabowo bersama dengan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN), termasuk Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

“Pak Menkes? Oh nggak ada. Saya sama DEN saja,” katanya.

Chatib Basri, yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, santer diisukan menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain Chatib, muncul pula nama Menkes Budi Gunadi Sadikin yang santer diisukan akan digeser posisinya menjadi Menkeu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memanggil sejumlah tokoh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore, termasuk Chatib Basri dan Budi Gunadi Sadikin di tengah maraknya isu perombakan Kabinet Merah Putih, khususnya mengenai posisi menteri keuangan yang saat ini diisi Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tetap melanjutkan jabatannya sebagai bendahara negara sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ikut perintah Bapak Presiden. Jadi, komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita,” kelakar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Purbaya mempertanyakan asal muasal rumor yang menyebutkan pengunduran dirinya dari kursi Menteri Keuangan.
Ia berasumsi isu tersebut disebarkan untuk memengaruhi sentimen pasar. Namun, ia menegaskan masih menjalankan tugas dan tanggung jawab otoritas fiskal seperti biasa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan di tengah isu yang beredar mengenai kemungkinan pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa.

Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima hasil survei Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang secara khusus mengkaji dampak program Makan Bergizi Gratis atau MBG terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026) sore.

Jajaran DEN yang menghadap Presiden Prabowo dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian ada Septian Hario Seto selaku anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN, Mochammad Firman Hidayat selaku anggota DEN, dan ada pula ekonom senior sekaligus eks menteri keuangan Chatib Basri.

“Kami dipanggil oleh Presiden. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi (MBG, red.) yang telah dilakukan di 800 titik, (survei, red.) betul-betul dengan profesional,” kata Luhut saat jumpa pers selepas pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Selasa malam.

Luhut kemudian meminta anggotanya, Septian Hario Seto, untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi sorotan dari hasil survei DEN mengenai MBG.

Hasil survei DEN menyasar pada 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih secara acak menggunakan perangkat komputer.

“Ada 800 titik yang kami pilih secara random, sampling. Jadi, ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi, ada yang di Nias Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua segala macam. Jadi, ini bisa digambarkan, merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada,” kata Seto dalam jumpa pers yang sama.

Seto kemudian mengungkap dampak positif pertama dari MBG yang terlihat dari hasil survei, yaitu sebanyak 86,9 persen SPPG yang menjadi sasaran survei paling tidak melibatkan satu UMKM sebagai pemasok bahan baku (supplier).

“Ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata, ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi, ini membuktikan bahwa program SPPG MBG ini, selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru,” ujarnya.

Seto melanjutkan dampak positif kedua sebanyak 64–65 persen sektor UMKM yang masuk ekosistem supply chain MBG itu berada di lokasi yang sama dengan SPPG-nya.

Artinya, jelas Seto, para pemasok bahan baku itu bukan perusahaan-perusahaan besar, melainkan UMKM lokal yang lokasinya sama dengan daerah SPPG-nya.

Dampak positif ketiga, Seto menyampaikan, hasil survei DEN menunjukkan 99 persen tenaga kerja yang diserap oleh SPPG merupakan warga sekitar lokasi berdirinya SPPG.

Walaupun demikian, ada beberapa saran yang diberikan oleh DEN setelah mengkaji hasil survei, yaitu perlunya ada bantuan permodalan untuk UMKM yang nantinya berpotensi masuk rantai ekosistem supply chain SPPG.

“Jadi, mereka bisa mempunyai modal kerja yang lebih bagus, akhirnya bisa melayani SPPG-nya lebih banyak, komoditasnya juga lebih beraneka ragam,” ujar Seto. (ANT/KN)

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan revisi regulasi tersebut. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang kemudian meminta persetujuan seluruh peserta sidang.

“Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco.

Peserta rapat secara serempak menjawab, “Setuju.”

Dasco kemudian kembali meminta persetujuan forum sebelum mengetok palu pengesahan.

“Apakah rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat sebelum pengesahan resmi dilakukan.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan seluruh pembahasan substansi revisi UU Polri. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan tersebut, sementara pemerintah diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyampaikan pendapat akhir pemerintah.

Salah satu poin utama dalam undang-undang baru tersebut adalah perubahan batas usia pensiun anggota Polri. Dalam ketentuan terbaru, tamtama dan bintara dapat bertugas hingga usia maksimal 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun hingga 60 tahun.

Khusus bagi perwira tinggi bintang empat, termasuk Kapolri, masa pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun atau sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan keputusan presiden.

Ketentuan baru ini menggantikan aturan sebelumnya dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan batas usia pensiun seluruh anggota Polri pada usia 58 tahun. Dalam aturan lama, pengecualian hanya diberikan kepada personel yang memiliki keahlian khusus dan masih dibutuhkan institusi, yang dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun. (Fajri)

JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat sebanyak 175 Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) dari berbagai platform digital telah menyerahkan hasil penilaian mandiri atau self-assessment sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan hingga 9 Juni 2026 terdapat 175 PLF yang berada di bawah naungan 64 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah melaporkan hasil evaluasi internal mereka kepada Kemkomdigi untuk ditelaah lebih lanjut.

“Sudah tepat tiga bulan sejak PP TUNAS diimplementasikan pada akhir Maret 2026. Saat ini ada sekitar 175 PLF yang dinaungi oleh 64 PSE yang sudah melakukan self-assessment dan menyerahkannya kepada Kemkomdigi,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, mekanisme self-assessment dilakukan dengan cara masing-masing platform menilai tingkat risiko produk, fitur, maupun layanan yang mereka miliki terhadap pengguna anak, kemudian melaporkan hasilnya kepada pemerintah sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam proses tersebut, platform diwajibkan mengevaluasi sejumlah aspek, mulai dari tingkat risiko bagi anak di bawah usia 16 tahun, potensi paparan konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi dan perundungan, efektivitas sistem verifikasi usia, hingga keberadaan fitur pengawasan orang tua atau parental control.

Setelah laporan diterima, Kemkomdigi akan melakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan antrean dokumen yang masuk. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan tingkat risiko sebuah platform dan kesesuaiannya bagi kelompok usia tertentu.

“Karena menggunakan pendekatan berbasis risiko, setiap risiko harus ditelaah satu per satu, prosesnya memang memerlukan waktu. Kita mengukur setiap risiko. Di antaranya risiko terkait konten, risiko kontak dengan orang yang tidak dikenal, risiko kecanduan, risiko kesehatan, dan berbagai risiko lainnya,” sambung Meutya.

Ia menegaskan pendekatan yang dipilih Indonesia tidak hanya berorientasi pada pembatasan akses anak, tetapi juga mendorong penyelenggara platform melakukan perbaikan sistem dan fitur agar lebih aman digunakan oleh anak-anak.

“Pendekatan ini berbeda dengan sejumlah negara yang menerapkan pembatasan secara menyeluruh terhadap akses anak ke media sosial, platform juga harus mau berubah menjadi lebih baik. Karena itu kami mengukur perubahan-perubahan yang mereka lakukan, termasuk fitur-fitur yang dibuat agar lebih aman bagi anak-anak,” ucap Meutya.

Meutya juga mengingatkan platform digital yang belum menyampaikan hasil self-assessment agar segera memenuhi kewajiban tersebut. Menurutnya, keterlambatan pelaporan dapat berpengaruh terhadap penilaian risiko yang dilakukan pemerintah.

Sejumlah platform yang telah melaporkan hasil penilaian mandiri antara lain layanan streaming Netflix, Vidio, HBO Max, dan Disney. Pada kategori gim terdapat Roblox, PUBG Online, Crossfire, Age of Empire Mobile, Valorant, Free Fire, dan Mobile Legends.

Sementara untuk kategori perdagangan elektronik tercatat Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Adapun pada layanan keuangan digital dan kategori lainnya terdapat Dana, GoPay, Flip.id, ChatGPT, serta Grab. (Fajri)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk menjadi aktivis setelah pensiun dari jabatannya guna mengisi kekosongan aktivis yang kini banyak mengampu jabatan di pemerintahan.

Keinginan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026).

“Jadi, karena aktivis-aktivis akhirnya kosong, ya saya mohon izin kepada teman-teman selesai jadi Kapolri, saya gantian jadi aktivis. Boleh enggak?” kata Sigit disambut tepuk tangan para buruh peserta kongres.

Pembukaan kongres itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, dan Presiden KSPSI Andi Gani.

Sigit awalnya menyoroti banyak aktivis-aktivis yang kini menduduki jabatan di pemerintahan, salah satunya Jumhur Hidayat dan Said Iqbal yang rencananya dilantik menjadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Ia pun menyelamati Said Iqbal yang dilantik pada Senin (8/6).

“Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau-beliau. Memang terjadi perubahan dari aktivis-aktivis saat ini rata-rata kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di kabinet. Selamat ya pak,” ucapnya.

Lalu, Sigit berseloroh bahwa selama lima tahun menjabat sebagai Kapolri kerap didemo oleh massa dan ingin gantian demo setelah jadi aktivis.

“Karena terus terang, saya tadi sangat senang dengar yel-yelnya tadi. Kayaknya cocok buat saya. Karena hampir lima tahun saya ini didemo terus. Jadi, gantian nanti saya mau demo Pak Jumhur,” ucap Sigit berseloroh.

Usai menyampaikan keinginannya, Sigit memaparkan dukungannya pada perjuangan para buruh.

Sigit mengatakan dirinya salah satu orang yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan mendukung upaya buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan dirinya beserta jajarannya siap mengawal perjuangan buruh dalam memperoleh hak-haknya.

Saat ditodong pertanyaan usai pembukaan kongres, apakah keinginannya tersebut serius atau bercanda, Sigit balik bertanya apakah tidak boleh dirinya jadi aktivis.

“Emangnya enggak boleh yaa,” jawab Sigit tersenyum. (ANT/KN)