JAKARTA – Gempa susulan berkekuatan magnitudo 3,8 hingga 4,9 masih terus terjadi di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Akun X resmi Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Jakarta, Selasa, sejak pukul 22.00 WIB (8/6), gempa berkekuatan magnitudo 3,8 hingga 4,9 telah mengguncang daerah Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe kurang lebih sebanyak 15 kali.

Terbaru gempa magnitudo 4,1 berpusat di 5.45 Lintang Utara (LU) dan 125.40 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 10 kilometer.
Informasi yang sama menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi terjadinya Tsunami. Sedangkan data yang dikeluarkan mengutamakan kecepatan.

Sehingga sebut BMKG, hasil pengelolaan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Sebelumnya, gempa magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin sekitar pukul 21:53 WIB atau pukul 22.53 WIT dan dipastikan tidak berpotensi Tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa yang mengguncang Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berlokasi di titik koordinat 5.65 lintang utara dan 124.80 Bujur Timur (BT).

Lokasi tersebut, menurut data yang sama yaitu berjarak sekitar 239 kilometer (km) dari Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan kedalaman 10 kilometer. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Trenggono, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Usai pelantikan, Nanik memaparkan pembagian tugas serta fokus kerja yang akan dijalankan kepemimpinan baru BGN.

Nanik mengatakan Agustina Arumsari akan bertanggung jawab mengawasi tata kelola keuangan lembaga, sementara Trenggono akan fokus menangani pengembangan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke,” kata Nanik kepada wartawan.

“Di samping saya ada Pak Trenggono, yang dia juga akan melindungi saya, ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun,” lanjutnya.

Menurut Nanik, prioritas utama BGN saat ini adalah memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi masyarakat.

“Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” ujarnya.

Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru. Kebijakan tersebut dilakukan sambil mengevaluasi kapasitas dan efektivitas dapur yang telah beroperasi.

“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa, Bu Sari? Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877,” katanya.

Selain itu, BGN juga akan melakukan penataan ulang penerima manfaat program MBG agar bantuan gizi lebih terfokus kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.

Nanik menambahkan, BGN akan meningkatkan pengawasan terhadap kualitas operasional dapur MBG melalui inspeksi langsung dan sistem penilaian berdasarkan kapasitas serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang berlaku.

“Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa, kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Misalnya apakah dapur ini bisa 3.000 (penerima), 2.000 atau 1.000 saja itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan,” kata dia.

Kepemimpinan baru BGN dibentuk setelah Presiden Prabowo melakukan pergantian jajaran pimpinan lembaga tersebut pekan lalu. Nanik ditunjuk menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya dan kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Sementara dua wakil sebelumnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga telah diberhentikan dan turut terseret dalam perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. (Fajri/MK/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) akan melakukan likuidasi atau menutup 12–14 anak usahanya.

“Yang dilikuidasi 12 atau 14. Saya lupa, nanti dicek,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dony menjamin bahwa penutupan anak usaha Telkom tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebab para karyawan akan dikonsolidasikan dengan anak usaha Telkom lainnya.

“Misalkan kayak fiber optic, itu nanti terkonsolidasi ada beberapa perusahaan yang jadi satu. Kan, size-nya jadi besar, karyawannya ikut. Kan banyaknya merger,” ujar Dony.

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyepakati pergantian dua jajaran komisaris, sebagai upaya memperkuat fondasi kepemimpinan dalam mengawal dan mengawasi agenda transformasi serta menghadapi dinamika industri digital.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPST mencerminkan komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah.

Telkom juga menyetujui pembagian dividen tunai senilai Rp21,9 triliun untuk tahun buku 2025.

Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui rencana program buyback (pembelian kembali) saham perseroan dengan nilai sebesar-besarnya Rp4 triliun.

Dalam kesempatan lain, BP BUMN bersama Danantara juga menyepakati untuk mempercepat proses streamlining(perampingan) Telkom Group dengan memangkas 67 anak usaha Telkom menjadi 19 entitas pada akhir tahun 2026 guna memperkuat perannya sebagai strategic holding digital nasional.

Sejumlah program prioritas juga terus dipercepat, termasuk konsolidasi FiberCo BUMN, pengembangan Data Center, TowerCo, dan InfraCo, serta penataan lisensi Telkom Group guna mendukung transformasi menuju strategic holding digital yang lebih adaptif dan berdaya saing global.

Melalui transformasi tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola, optimalisasi aset, serta konsolidasi ekosistem digital nasional agar BUMN semakin agile, sehat, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi digital Indonesia ke depan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pelantikan Said Iqbal tersebut digelar sebagaimana ketetapan Presiden dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam acara pelantikan, yang berlangsung tepat pukul 16.30 WIB, Presiden Prabowo memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah sejumlah pejabat baru yang dilantik hari ini, Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan bersama dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn.) Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian sumpah jabatan yang diucapkan oleh Said Iqbal dituntun oleh Presiden Prabowo.

Kemudian, prosesi selanjutnya, para pejabat baru itu menandatangani berita acara pelantikan.

Selepas upacara, Presiden Prabowo, diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran anggota Kabinet Merah Putih lainnya pun mengucapkan selamat kepada para pejabat baru tersebut.

Said Iqbal sendiri merupakan salah satu tokoh pergerakan buruh lewat KSPI sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR lewat Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2009. Dia kemudian terpilih menjadi Presiden Partai Buruh pada 2021.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan kunjungan ke gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia untuk memastikan kembali beroperasinya gerai tersebut setelah sebelumnya tersangkut pelanggaran di bidang kepabeanan.

Kunjungan tersebut dilakukan menyusul penyelesaian proses penegakan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap perusahaan perhiasan mewah tersebut. Sebelumnya, Tiffany & Co diketahui melakukan pelanggaran berupa impor barang yang belum diberitahukan serta belum menyelesaikan kewajiban kepabeanannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Pabean senilai Rp97,49 miliar. Nilai tersebut mencakup sanksi administratif berupa denda sebesar Rp78,50 miliar.

Menkeu mengatakan pihak Tiffany & Co telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan pemerintah, termasuk pembayaran sanksi administrasi.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menegaskan pemerintah terus mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian dan keberlangsungan usaha bagi para pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menkeu juga mengimbau seluruh pelaku usaha agar senantiasa memenuhi kewajiban dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Kepatuhan merupakan fondasi penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang transparan dan berdaya saing,” katanya.

Pemerintah, lanjut Menkeu, akan terus melaksanakan pengawasan secara konsisten sekaligus mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola perdagangan dan kepabeanan nasional, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pengangkatan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 58/T Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan Buruh.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo.

“Demi Allah saya bersumpah, saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo yang kemudian diikuti Said Iqbal.

Usai pengucapan sumpah jabatan, Said Iqbal menandatangani berita acara pelantikan sebagai tanda resmi dimulainya tugas di lingkungan Istana Kepresidenan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Ketiganya menggantikan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya.

Masuknya Said Iqbal ke lingkungan Istana menandai babak baru perjalanan politik dan aktivisme tokoh buruh nasional tersebut. Selama lebih dari dua dekade, Said dikenal sebagai salah satu figur paling vokal dalam memperjuangkan hak-hak pekerja melalui aksi demonstrasi, mogok nasional, hingga advokasi kebijakan ketenagakerjaan.

Namanya kerap berada di garis depan gerakan buruh dalam memperjuangkan kenaikan upah, perlindungan pekerja, jaminan sosial, serta perbaikan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Trenggono, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan, Nanik memaparkan fokus kerja dan pembagian tugas dalam kepemimpinan baru BGN.

Menurutnya, Agustina Arumsari akan bertanggung jawab mengawasi tata kelola keuangan lembaga, sedangkan Trenggono akan menangani pengembangan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apa pun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke,” kata Nanik kepada wartawan.

Sementara Trenggono disebut akan fokus mengawal pengembangan dapur MBG di kawasan 3T yang belum terjangkau layanan optimal.

Nanik menegaskan, prioritas utama kepemimpinannya saat ini adalah memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.

“Langkah kami pertama-tama konsen pada efisiensi anggaran agar tidak membebani anggaran negara, tetapi tanpa mengubah target pemberian gizi,” ujarnya.

Salah satu kebijakan awal yang akan dilakukan yakni moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru MBG sambil mengevaluasi efektivitas dapur yang sudah berjalan.

“Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Per hari ini jumlah titik dapur operasional berdasarkan virtual account ada 27.877,” jelasnya.

Selain efisiensi, BGN juga akan melakukan penataan ulang penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.

“Kalau sekolah-sekolah kaya, rasanya tidak perlu ya. Karena gizinya di rumah pasti lebih bagus. Jadi nanti kita lebih arahkan pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

BGN juga akan memperketat pengawasan kualitas dapur MBG melalui inspeksi langsung dan sistem penilaian berdasarkan kapasitas serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis.

“Kami tidak mengejar kuantitas, tapi kualitas. Nanti dapur-dapur akan kami grading apakah mampu melayani 3.000, 2.000 atau 1.000 penerima manfaat,” tegas Nanik.

Pergantian pimpinan BGN dilakukan setelah Presiden Prabowo mencopot pimpinan sebelumnya menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang kini ditangani Kejaksaan Agung.

Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang kini berstatus tersangka. Sementara dua wakil sebelumnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, juga telah diberhentikan karena turut terseret dalam perkara tersebut. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S