TEGAL – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka minta warga terdampak tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tidak kembali ke rumahnya karena kondisi sangat berbahaya.

“Itu sangat berbahaya. Mohon Jangan kembali ke sana,” kata Gibran saat berkunjung ke lokasi pengungsian warga terdampak tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jumat (6/2/2026).

Wapres meninjau langsung lokasi tanah bergerak dan melihat kondisi rumah warga yang sudah rusak parah, serta aspal jalan yang terbelah.

“Tadi saya lihat langsung rumah-rumahnya, jalannya terbuka. Itu sangat berbahaya,” katanya.

Di tengah kerumunan warga, Wapres didampingi Gubernur Jawa Tengah secara khusus meminta agar kelompok rentan mendapat perhatian utama.

Gibran menyebut anak-anak, warga lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas harus dipastikan aman dan kebutuhannya terpenuhi.

“Kita prioritaskan keselamatan. Makan harus tercukupi, obat-obatan tersedia, dokter, dan bidan standby 24 jam,” katanya.

Wapres juga meminta pendataan warga dilakukan secara detail termasuk warga yang bertani dan beternak agar seluruh hak dan mata pencaharian mereka ikut diperhitungkan dalam proses relokasi.

“Yang bertani, beternak, lahannya berapa, ternaknya apa, semua dicatat. Jangan sampai ada yang tertinggal,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kasus korupsi yang melibatkan dua orang hakim, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta, beserta wakilnya, Bambang Setyawan, terutama setelah Presiden Prabowo menambah besaran tunjangan hakim per awal tahun 2026.

Pras menyatakan dirinya prihatin terhadap kasus tersebut, dan dia meyakini kebijakan menambah besaran tunjangan untuk para hakim tidak serta-merta langsung menghilangkan praktik-praktik korupsi di pengadilan.

“Masih ada (kasus korupsi, red.) yang terjadi, ya tentu kita prihatin ya, tetapi terus-menerus kita imbau kepada institusi (pengadilan, red.) untuk memperbaiki diri. Kalau bicaranya korupsi, ya bagaimana caranya untuk memperbaiki budaya korupsi, kongkalikong seperti itu,” ujar Pras menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

Dalam kesempatan yang sama, Pras menjelaskan kebijakan menambah besaran tunjangan untuk para hakim itu untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Jika hakim sejahtera, harapannya, mereka pun tidak lagi tergiur dengan suap ataupun masuk dalam jerat korupsi.

“Bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik,” kata Pras.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, dan satu orang dari Pengadilan Negeri Depok.

“Kemudian empat orang lainnya, pihak-pihak dari PT KRB, salah satunya direkturnya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat.

Tujuh orang tersebut pun saat ini masih menjalani pemeriksaan di KPK.

Sementara itu, mulai awal tahun 2026, tunjangan untuk hakim naik yang besarannya bervariasi sesuai dengan tingkatannya. Rentang kenaikan tunjangan untuk hakim karier mulai dari Rp46,7 juta per bulan hingga Rp110,5 juta per bulan.

Tidak hanya menambah besaran tunjangan untuk para hakim, Presiden Prabowo Subianto juga telah meneken peraturan presiden (perpres) yang menaikkan gaji para hakim ad hoc setelah besaran gaji hakim ad hoc tidak bertambah selama kurang lebih 13 tahun. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno (RMS) diperiksa mengenai holding BUMN sektor minyak dan gas bumi (migas).

“Dalam pemeriksaan hari ini, saksi RMS dimintai keterangan terkait holding-isasi BUMN migas dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN periode 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Lebih lanjut Budi mengatakan Rini Soemarno memberikan keterangan kepada KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan PT Inti Alasindo Energy (IAE) tahun 2017-2021.

Adapun holding-isasi diketahui adalah pengelompokan usaha baik pada sektor ataupun kesatuan rangkaian usaha yang sama.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi jual beli gas tersebut bermula dari pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT PGN Tahun 2017 pada 19 Desember 2016.

Dalam RKAP itu, tidak terdapat rencana PT PGN untuk membeli gas dari PT IAE. Namun pada tanggal 2 November 2017, terjadi penandatanganan dokumen kerja sama antara kedua perusahaan tersebut setelah melalui beberapa tahapan.

Pada tanggal 9 November 2017, PT PGN membayar uang muka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat.
Oleh sebab itu, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Komisaris PT IAE pada tahun 2006–2023 Iswan Ibrahim dan Direktur Komersial PT PGN periode 2016-2019 Danny Praditya.

KPK kemudian pada 1 Oktober 2025, mengumumkan mantan Dirut PT PGN Hendi Prio Santoso sebagai tersangka, dan langsung menahannya.

Pada 21 Oktober 2025, KPK mengumumkan status tersangka Komisaris Utama PT IAE Arso Sadewo, dan juga langsung menahan yang bersangkutan.

Sementara berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara dalam tindakan tersebut mencapai 15 juta dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Oki Muraza, memaparkan strategi pengembangan bioetanol nasional dalam Sidang Terbuka Satuan Tugas Debottlenecking di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dalam forum tersebut, Oki hadir bersama Direktur Keuangan PT Pertamina Mega Satria, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Taufik Adityawarman, serta Vice President Government Assignment PT Pertamina Desy Anggia Wulandari.

Oki menegaskan bahwa Pertamina tengah mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional dengan menambah fasilitas yang ada serta mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal.

“Dalam rangka memperkuat kapasitas produksi nasional, kami berupaya menambah kapasitas yang hilang sekaligus mengadopsi penggunaan bahan baku yang dapat diproduksi di dalam negeri. Harapannya, Indonesia mampu menciptakan banyak sentra ekonomi baru yang akan memperkokoh struktur perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurut Oki, salah satu implementasi yang telah terbukti secara global adalah pemanfaatan bioetanol sebagai campuran bensin. Program serupa telah sukses diterapkan di Brasil, India, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, produksi bioetanol mulai dijalankan untuk menekan ketergantungan impor bensin sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Saat ini, bahan baku utama yang digunakan berasal dari molase atau produk samping industri gula. Ke depan, Pertamina juga menyiapkan pengembangan bahan baku alternatif seperti aren, sorgum, dan komoditas lainnya.

Program tersebut disebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketahanan energi serta pengolahan dan industrialisasi.

Sebagai tahap awal, Pertamina meluncurkan produk Pertamax Green 95 yang merupaka produk BBM unggulan dari Pertamina yang mencampurkan Pertamax (RON 92) dengan 5 persen bioetanol (E5) berbasis molase tebu, menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan dengan oktan (RON) 95 pada 2020.

Produk itu kini telah tersedia di 177 SPBU di Pulau Jawa, meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga 2025, volume penjualan E5 tercatat melampaui 65 ribu kiloliter.

Meski demikian, Oki mengakui capaian tersebut masih relatif kecil dibandingkan kebutuhan nasional, mengingat impor bensin Indonesia masih berada di kisaran 20 juta kiloliter per tahun.

Melalui program bioetanol, Pertamina berharap tercipta efek berganda bagi perekonomian, memperkuat ketahanan energi, menekan impor, memperbaiki neraca perdagangan, sekaligus menurunkan emisi dari sektor transportasi darat. Untuk sektor penerbangan, perusahaan juga tengah menyiapkan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Dalam sidang tersebut, Oki juga memaparkan hasil diskusi dengan Kemenkeu terkait tata kelola fiskal, khususnya pembebasan cukai bioetanol. Ia menyebut tarif cukai sebesar Rp20.000 per liter selama ini menjadi tantangan utama bagi keekonomian program.

Pertamina telah mengajukan pembebasan cukai untuk satu lokasi, yakni Terminal BBM Surabaya. Untuk mendukung proses tersebut, perusahaan mengurus Izin Usaha Industri dari Kementerian Perindustrian, termasuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang biasanya memakan waktu dua hingga tiga tahun.

“Alhamdulillah proses itu berhasil kami lalui, sehingga pembebasan cukai di Terminal Surabaya dapat terealisasi setelah sekitar dua tahun,” kata Oki.

Ke depan, Pertamina akan melanjutkan pengembangan kapasitas serta perizinan di terminal-terminal lain. Saat ini, perusahaan mengelola sekitar 120 terminal BBM di seluruh Indonesia.

Oki juga mengapresiasi kesepakatan lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta Kementerian Perhubungan. Dalam kesepakatan tersebut, mekanisme perizinan untuk program bioetanol tidak lagi menggunakan Izin Usaha Industri, melainkan Izin Usaha Niaga dari Kementerian ESDM.

Ia menilai kebijakan tersebut akan menyederhanakan proses birokrasi yang sebelumnya harus ditempuh satu per satu.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang membuat proses perizinan menjadi lebih terpusat dan sederhana,” ujarnya.

Berdasarkan pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait, Pertamina berharap ke depan Izin Usaha Niaga dapat menjadi dasar pemberian pembebasan cukai bioetanol. Meski demikian, Oki mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pasokan bahan baku dari pabrik eksisting serta rencana peningkatan kapasitas produksi.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2025 menunjukkan tren perbaikan, seiring dengan berbagai kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah, termasuk percepatan belanja negara.

Menanggapi pertanyaan mengenai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi, Purbaya mengatakan bahwa indikasi pengaruh memang terlihat, meski kebijakan tersebut bukan satu-satunya faktor pendorong.

“Ada juga kelihatannya seperti itu. Tapi yang jelas, pada triwulan IV 2025 ekonomi kita membaik,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah secara agresif mendorong realisasi belanja untuk menggerakkan roda perekonomian. Menurutnya, langkah tersebut mulai membuahkan hasil nyata.

“Saya genjot semua belanja. Orang mungkin berpikir saya tidak melakukan apa-apa, tapi sekarang bisa dilihat secara jelas pertumbuhan sudah berbalik arah dari 5 persen menjadi 5,4 persen. Ini lumayan, yang tertinggi sejak pandemi,” kata Purbaya.

Ke depan, ia optimistis tren positif tersebut akan terus berlanjut seiring dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah secara keseluruhan.

Purbaya menegaskan bahwa peningkatan kinerja ekonomi tidak hanya ditopang oleh satu program tertentu, melainkan hasil dari kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh di berbagai sektor.

“Ini bukan karena MBG saja, tetapi juga kebijakan secara agregat, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, dan berbagai sektor lainnya,” ujarnya.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap insiden tragis siswa SD yang mengakhiri hidupnya di NTT, sekaligus menyatakan kejadian tersebut telah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait, karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam.

“Oleh karena itulah, Bapak Presiden menaruh atensi, dan melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal semacam ini dapat kita antisipasi,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo mengatakan kementeriannya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian Menteri Sosial Saifullah Yusuf, untuk memperhatikan kondisi keluarga korban, yang diketahui berada dalam kategori miskin ekstrem (desil-1). Pras menambahkan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga, dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” ujar Pras, sapaan akrab Prasetyo.

Terkait dengan adanya informasi keluarga korban tidak mendapatkan bantuan sosial (bansos), karena persoalan administrasi, Pras menyatakan pemerintah menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

“Biarlah kita tunggu dari pihak berwajib, pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Pras kemudian menekankan pentingnya merawat kepedulian sosial di seluruh tingkatan.

“Kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level, tingkatan,” ujar Pras.

“Bagaimana pun selain di faktor keluarga, faktor lingkungan, juga di sekolah menjadi sangat penting, edukasi, dan terutama berkenaan dengan masalah mental adik-adik kita supaya jika mengalami sebuah tekanan, atau mengalami sebuah permasalahan untuk dapat menyampaikan kepada guru-guru mereka di sekolah. Semua upaya kita coba cari supaya kita mengantisipasi, supaya tidak terjadi kembali,” sambung Pras.

Seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, inisial MGT (usia 47 tahun).

Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:
“Surat buat Mama **
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.

Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya karena ibundanya, yang merupakan orangtua tunggal, bekerja sebagai petani dan kerja serabutan. Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak boleh menolak melayani pasien peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mengalami penonaktifan karena masih bisa direaktivasi dengan cepat.

“Saya sudah berkoordinasi bersama Menkes dan Dirut BPJS dan sudah ada solusi. Prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena ini tidak bisa ditunda, apalagi yang darurat,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK. Sejumlah peserta mengalami penonaktifan, dan kepesertaannya dialihkan kepada yang lebih membutuhkan karena adanya pemutakhiran data.

Kementerian Sosial mengkonfirmasi bahwa proses penonaktifan dan pengalihan kepesertaan PBI-JK kepada yang lebih membutuhkan itu sudah dimulai sejak tahun lalu, sebagai bagian dari pemutakhiran data untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Dalam hal ini ada 25 ribu peserta yang memenuhi syarat juga telah direaktivasi kembali menjadi peserta PBI-JK.

Namun, jika kemudian ditemukan bahwa peserta yang dinonaktifkan ternyata berhak menerima dan memenuhi syarat dalam hal ini terdaftar dalam Desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka kepesertaannya bisa diaktifkan kembali melalui proses reaktivasi PBI-JK yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial setempat.

“Dalam rangka pembiayaan itu, pemerintah bertanggung jawab, kalau dia memang dari keluarga yang berada di Desil 1 sampai Desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, akan kita bantu prosesnya,” kata dia menegaskan.

Kementerian Sosial memastikan akan secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam rangka memastikan proses reaktivasi untuk penerima yang memenuhi syarat bisa berjalan dengan cepat. Pada saat bersamaan, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada semua pasien.

“Saya kira, kita tidak akan membiarkan pasien ini kehilangan harapan, jadi jelas, Kementerian Sosial sangat jelas, Kementerian Kesehatan sangat jelas, BPJS juga sangat jelas. Maka saya sedih kalau ada rumah sakit menolak pasien, jangankan pasien yang BPJS Kesehatan, siapapun pasien wajib dilayani,” katanya. (ANT/KN)

BEKASI – Komisi VII DPR RI menyoroti kesenjangan antara produksi susu dengan kebutuhan untuk memenuhi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Produksi susu masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan susu sebagai salah satu nutrisi bergizi utama bagi peningkatan kecerdasan anak-anak Indonesia,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Cikarang, Kamis (5/2/2026).

Hal tersebut disampaikan Saleh saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Frisian Flag Indonesia-Plant Cikarang, kawasan industri GIIC Kabupaten Bekasi. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung sejauh mana kemampuan industri pengolahan susu memenuhi kebutuhan program MBG.

“Dari hasil temuan kami, terlihat masih ada jarak yang cukup besar antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan produksi perusahaan. Kebutuhan susu sangat besar, tetapi kapasitas produksi dalam negeri masih terbatas,” katanya.

Ia menjelaskan kebutuhan susu nasional untuk program MBG saat ini diperkirakan telah mencapai 66 juta orang, sementara kemampuan produksi baru mampu memenuhi 20 juta. Artinya, terdapat selisih sekitar 40 juta yang masih harus dikejar oleh pemerintah.

Kondisi ini berdampak pada distribusi susu dalam program MBG yang belum bisa dilakukan setiap hari dan masih terbatas berkisar tiga kali dalam sepekan. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

“Ini yang akan kita bawa ke DPR nanti, mencari langkah konkret yang akan diambil bersama pemerintah. Apakah dengan mendatangkan investor baru, memperluas kapasitas industri yang ada atau bahkan melakukan impor susu dalam jumlah besar untuk menutup kekurangan,” ujarnya.

Saleh turut menjadikan momentum ini sebagai peluang membuka lapangan kerja lebih luas, khususnya bagi peternak sapi perah mengingat peternakan sapi perah di Indonesia masih belum dikelola secara profesional sehingga kualitas susu yang dihasilkan sering kali belum memenuhi standar spesifikasi industri.

“Di sinilah peran pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian untuk memberikan pendidikan dan pendampingan agar peternak kita menjadi lebih profesional hingga mampu memenuhi spesifikasi industri,” katanya.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai tantangan pemenuhan susu nasional turut membuka peluang besar mengingat jumlah permintaan yang terus meningkat.

Namun di sisi lain, produksi susu sapi perah secara ideal dilakukan di wilayah dengan suhu sekitar 15-16 derajat selsius maupun di dataran tinggi, sementara luas dataran tinggi Indonesia berikut peternak lokal wilayah tersebut masih terbatas.

Sebagai solusi, ia menyebut wacana pengembangan budi daya sapi perah di dataran rendah dengan penyesuaian, seperti penggunaan teknologi blower dan peralatan pendukung lain agar produksi susu di dataran rendah tetap optimal.

“Kita dengar Presiden akan mendatangkan, kita tunggu. Karena saya lihat di GGPC (Great Giant Pineapple), itu kan kebetulan ada di dapil saya dan lokasinya di tempat rendah. Lampung Tengah itu di tempat rendah. Berarti ada apa penyesuaian. Kita berharap bukan hanya perusahaan yang mampu, tetapi petani dan peternak kita juga dimampukan, termasuk melalui bantuan peralatan,” ujarnya.

Plt. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengaku pemerintah fokus menjaga dan meningkatkan kualitas susu dari peternak maupun koperasi agar sesuai dengan spesifikasi industri pengolahan.

Pemerintah telah menyediakan beragam insentif, mulai dari digitalisasi, bantuan investasi mesin dan peralatan dengan pengembalian hingga 35 persen untuk produk dalam negeri, hingga diskon bunga pinjaman bank sebesar lima persen.

“Kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi nasional. Untuk kebutuhan program sekolah, kami juga mendorong industri agar menyediakan susu dengan kemasan yang sesuai dengan program MBG. Investasinya sudah mulai berjalan,” kata Putu.

Dari sisi industri, Legal and Regulatory Affairs Director PT. Frisian Flag Indonesia Frida Chalid menyampaikan perusahaan selama ini aktif melakukan edukasi gizi kepada anak-anak Indonesia serta berpartisipasi dalam penyediaan produk untuk program MBG.

Frisian Flag dalam waktu dekat juga berencana mengimpor sapi perah guna menambah populasi sapi di Indonesia sehingga produksi susu segar nasional dapat meningkat. Perusahaan juga tengah mengimpor mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi.

“Kami sangat berharap adanya insentif fiskal dari pemerintah, khususnya untuk impor mesin, agar kami bisa meningkatkan kapasitas,” kata dia.(KR-PRA). (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Kamis (5/2/2026). Juda akan mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengawal kebijakan fiskal pemerintah.

Usai pelantikan, Juda menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai Wamenkeu membuatnya harus mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan tidak mungkin merangkap dua posisi strategis tersebut karena berada dalam dua otoritas berbeda.

“Saya ditugaskan menjadi Wakil Menteri Keuangan, sehingga ketika itu saya harus mengundurkan diri dari Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tidak bisa merangkap, karena itu dua otoritas yang berbeda,” ujar Juda kepada wartawan.

Ia menepis anggapan bahwa proses penunjukannya berlangsung mendadak. Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah telah dilakukan sebelumnya dan penugasan ini merupakan bagian dari kebutuhan negara untuk memperkuat koordinasi kebijakan.

“Ini bukan mendadak. Ada silaturahmi, betul. Insya Allah besok saya bertemu Pak Menteri Keuangan untuk membahas detail pembagian tugas,” katanya.

Juda menekankan bahwa pesan utama Presiden Prabowo adalah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, serta sektor riil demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dari Presiden jelas bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil agar upaya pemerintah lebih efektif,” ujarnya.

Meski memiliki latar belakang panjang di Bank Indonesia, Juda memastikan bahwa dalam posisinya sebagai Wamenkeu ia tidak akan masuk ke ranah kebijakan moneter yang menjadi kewenangan BI.

“Soal kebijakan moneter, itu tetap berada di wilayah Bank Indonesia,” tegasnya.

Ia juga menyinggung langkah-langkah pembenahan tata kelola yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam beberapa bulan terakhir, termasuk upaya penguatan sistem untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

“Apa yang dilakukan Pak Menteri Keuangan dalam empat bulan terakhir ini adalah upaya memperkuat sistem dan mengurangi risiko, termasuk potensi korupsi. Proses hukum tentu tetap harus didorong,” katanya.

Juda optimistis pengalamannya di sektor moneter dan fiskal akan memperkuat koordinasi antarlembaga ke depan. Menurutnya, pertukaran figur antara dua otoritas justru dapat menciptakan sinergi kebijakan yang lebih solid.

“Pengalaman saya di Bank Indonesia dan di otoritas fiskal tentu membuat koordinasi lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang sebelumnya di fiskal lalu ke moneter. Jika masing-masing bekerja di otoritasnya, sinerginya akan semakin kuat,” pungkas Juda.

Pewarta/ Editor : Nicha R