SAMARINDA – Polresta Samarinda melalui Satuan Lalu Lintas bersiap menggelar Operasi Patuh Mahakam 2026 selama dua pekan, mulai 8 hingga 21 Juni 2026.

Berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, operasi kali ini akan mengombinasikan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan kembali diterapkannya razia stasioner di sejumlah titik di Kota Samarinda.

Kasat Lantas Polresta Samarinda, La Ode Prasetyo, mengatakan fokus utama Operasi Patuh Mahakam tahun ini adalah penegakan hukum lalu lintas secara tegas namun tetap terukur dan humanis.

“Untuk pelaksanaan Operasi Patuh Mahakam 2026, sasaran yang diutamakan adalah kegiatan penegakan hukum,” ujarnya kepada pewarta Mediakaltim.com.

Ia menjelaskan, pola penindakan selama operasi dibagi dalam tiga skema utama. Sebanyak 60 persen penindakan akan mengandalkan ETLE, baik kamera statis maupun ETLE mobile yang dibawa petugas di lapangan.

Sementara itu, 30 persen penindakan dilakukan melalui tilang manual dengan pola razia stasioner yang kembali diterapkan setelah cukup lama tidak dilaksanakan.

Sedangkan 10 persen lainnya berupa teguran simpatik kepada pelanggar ringan sebagai bagian dari edukasi keselamatan berlalu lintas.

Adapun pelanggaran yang menjadi sasaran utama meliputi penggunaan knalpot brong, pelanggaran kasat mata, hingga penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang tidak sesuai spesifikasi.

Selain itu, Satlantas Polresta Samarinda juga memberikan perhatian khusus terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat, terutama truk yang parkir sembarangan di bahu jalan.

Menurut La Ode, pihak kepolisian akan melakukan langkah preemtif dan preventif melalui penyuluhan kepada pengemudi truk, patroli di kawasan rawan kecelakaan, hingga penindakan tegas terhadap pelanggar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

“Kami mengimbau kepada truk-truk yang parkir tidak pada tempatnya, yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, itu akan kami berikan penindakan tegas,” tegasnya.

Melalui Operasi Patuh Mahakam 2026, masyarakat diharapkan semakin disiplin dan sadar pentingnya keselamatan dalam berkendara demi menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di Samarinda. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMASAMARINDA – Atmosfer politik di Samarinda mulai menghangat setelah jajaran Partai Gerindra Kota Samarinda secara terbuka mendorong Ketua DPC Gerindra sekaligus Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, maju sebagai bakal calon Wali Kota Samarinda pada Pilwali 2029 mendatang.

Menanggapi dorongan tersebut, Helmi Abdullah akhirnya buka suara saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda. Dengan nada santai namun tegas, ia menyatakan seluruh proses pencalonan kepala daerah di Partai Gerindra tetap harus mengikuti mekanisme dan keputusan partai.

“Yang jelas kalau urusan pencalonan itu nanti kita tunggu dari partai, kan tentu partai itu nanti punya kebijakan dan aturan,” ujar Helmi kepada wartawan.

Meski namanya mulai ramai didorong maju, Helmi menegaskan bahwa di internal Gerindra Samarinda masih banyak figur lain yang dinilai memiliki kapasitas untuk bertarung pada Pilwali mendatang.

“Nah kalau bicara masalah figur, tentunya di Partai Gerindra ini banyaklah, tidak saya sendirianlah. Masih banyak,” tuturnya.

Namun demikian, Helmi menegaskan loyalitas kepada partai menjadi prinsip utama yang dipegangnya sebagai kader Gerindra. Ia mengibaratkan dirinya sebagai prajurit partai yang siap menjalankan perintah apabila nantinya mendapat mandat resmi untuk maju di Pilwali Samarinda.

“Nah kalau kita ini apa ya, sebagai prajurit kalau diperintah siap aja! Nah itu,” tegasnya.

Kendati demikian, Helmi menilai keputusan pencalonan tetap harus mempertimbangkan faktor kelayakan dan dukungan objektif dari masyarakat.

“Tentu yang diperintah juga harus layak atau tidak, gitu kan,” tambahnya sambil tersenyum.

Saat disinggung mengenai kemungkinan Gerindra mengusung figur eksternal pada Pilwali Samarinda 2029, Helmi memastikan partainya tetap memprioritaskan kader internal.

Menurutnya, tradisi tersebut sudah berjalan dalam beberapa periode terakhir, termasuk saat Gerindra mengusung Andi Harun yang merupakan kader partai.

“Oh iya, pasti. Kan kita selama ini tidak pernah mengusung orang luar. Samarinda itu termasuk tahun kemarin Pak Andi Harun, sudah dua periode dari kader Gerindra. Nah tentunya ke depan DPC juga harus mempersiapkan calonnya juga,” katanya.

Di akhir wawancara, Helmi menyebut jabatan yang saat ini diembannya baik sebagai Ketua DPRD maupun Ketua DPC Gerindra Samarinda menjadi bagian dari modal politik. Namun ia tetap menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat.

“Saya di Gerindra ini hari ini posisi sebagai Ketua DPR, sebagai Ketua DPC. Apakah itu menurut sampean layak saya dicalonkan? Nah itu kembali lagi kepada masyarakat termasuk anda-anda,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi

Editor: Agus SRINDA – Atmosfer politik di Samarinda mulai menghangat setelah jajaran Partai Gerindra Kota Samarinda secara terbuka mendorong Ketua DPC Gerindra sekaligus Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, maju sebagai bakal calon Wali Kota Samarinda pada Pilwali 2029 mendatang.

Menanggapi dorongan tersebut, Helmi Abdullah akhirnya buka suara saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda. Dengan nada santai namun tegas, ia menyatakan seluruh proses pencalonan kepala daerah di Partai Gerindra tetap harus mengikuti mekanisme dan keputusan partai.

“Yang jelas kalau urusan pencalonan itu nanti kita tunggu dari partai, kan tentu partai itu nanti punya kebijakan dan aturan,” ujar Helmi kepada wartawan.

Meski namanya mulai ramai didorong maju, Helmi menegaskan bahwa di internal Gerindra Samarinda masih banyak figur lain yang dinilai memiliki kapasitas untuk bertarung pada Pilwali mendatang.

“Nah kalau bicara masalah figur, tentunya di Partai Gerindra ini banyaklah, tidak saya sendirianlah. Masih banyak,” tuturnya.

Namun demikian, Helmi menegaskan loyalitas kepada partai menjadi prinsip utama yang dipegangnya sebagai kader Gerindra. Ia mengibaratkan dirinya sebagai prajurit partai yang siap menjalankan perintah apabila nantinya mendapat mandat resmi untuk maju di Pilwali Samarinda.

“Nah kalau kita ini apa ya, sebagai prajurit kalau diperintah siap aja! Nah itu,” tegasnya.

Kendati demikian, Helmi menilai keputusan pencalonan tetap harus mempertimbangkan faktor kelayakan dan dukungan objektif dari masyarakat.

“Tentu yang diperintah juga harus layak atau tidak, gitu kan,” tambahnya sambil tersenyum.

Saat disinggung mengenai kemungkinan Gerindra mengusung figur eksternal pada Pilwali Samarinda 2029, Helmi memastikan partainya tetap memprioritaskan kader internal.

Menurutnya, tradisi tersebut sudah berjalan dalam beberapa periode terakhir, termasuk saat Gerindra mengusung Andi Harun yang merupakan kader partai.

“Oh iya, pasti. Kan kita selama ini tidak pernah mengusung orang luar. Samarinda itu termasuk tahun kemarin Pak Andi Harun, sudah dua periode dari kader Gerindra. Nah tentunya ke depan DPC juga harus mempersiapkan calonnya juga,” katanya.

Di akhir wawancara, Helmi menyebut jabatan yang saat ini diembannya baik sebagai Ketua DPRD maupun Ketua DPC Gerindra Samarinda menjadi bagian dari modal politik. Namun ia tetap menyerahkan penilaian akhir kepada masyarakat.

“Saya di Gerindra ini hari ini posisi sebagai Ketua DPR, sebagai Ketua DPC. Apakah itu menurut sampean layak saya dicalonkan? Nah itu kembali lagi kepada masyarakat termasuk anda-anda,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Gerakan pelestarian lingkungan berbasis kepemudaan terus berkembang di Kalimantan Timur. Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, menghadiri kegiatan ESG Climate Action di Desa Budaya Pampang, Minggu (7/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Tiar melakukan penanaman pohon secara simbolis sebagai bagian dari program kolaborasi penanaman 2.000 pohon di Kalimantan Timur.

Kehadiran utusan Istana itu dinilai menjadi dukungan nyata terhadap gerakan lingkungan yang digerakkan generasi muda, komunitas lokal, dan sektor dunia usaha.

Tiar mengaku terkesan dengan semangat anak muda di Kalimantan Timur yang aktif mendorong aksi pelestarian lingkungan secara konkret.

“Ini agenda yang sangat keren dan sangat bagus. Yang membuat saya terkesan adalah kegiatan ini dimotori oleh anak-anak muda. Mereka menjadi inovator, katalisator, sekaligus penggerak agar program-program yang bermanfaat bagi masyarakat bisa berjalan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah di tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi agar memberikan ruang kolaborasi dan dialog yang lebih luas bagi generasi muda.

Sebagai Stafsus Presiden yang membidangi UMKM dan teknologi digital, Tiar menilai transformasi digital memiliki hubungan erat dengan upaya pelestarian lingkungan.

Menurutnya, digitalisasi UMKM mampu membantu mengurangi produksi limbah, mulai dari pengurangan media promosi berbasis cetak hingga penggunaan transaksi non-tunai seperti QRIS yang mengurangi penggunaan kertas.

“Dengan adanya digitalisasi, UMKM menjadi lebih mudah berkembang dan pada saat yang sama dapat membantu mengurangi produksi sampah. Ini salah satu manfaat yang bisa dirasakan langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, menjelaskan program ESG Climate Action bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan program jangka panjang selama satu tahun yang akan berjalan di lima wilayah di Kalimantan Timur.

Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Untuk menjaga keberlanjutan program, Gerbangtara menggandeng komunitas lokal dalam proses perawatan pohon serta menerapkan sistem monitoring berkala.

“Kami akan melaporkan perkembangan tanaman setiap kuartal dan di akhir program akan ada laporan dampak atau impact report. Jadi tidak hanya mengukur pertumbuhan pohon, tetapi juga dampak sosial serta ekonomi bagi masyarakat,” jelas Aie.

Sebagai tahap awal di Samarinda, sebanyak 100 pohon produktif ditanam di kawasan Desa Budaya Pampang.

Jenis tanaman yang dipilih meliputi rambutan, rambai, jambu, hingga petai yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

Gerbangtara menegaskan jumlah penanaman pohon akan terus bertambah di sejumlah titik lain di Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya mewujudkan daerah yang lebih hijau dan berkelanjutan. (MK)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S