JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tidak boleh menolak melayani pasien peserta BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mengalami penonaktifan karena masih bisa direaktivasi dengan cepat.
“Saya sudah berkoordinasi bersama Menkes dan Dirut BPJS dan sudah ada solusi. Prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien karena ini tidak bisa ditunda, apalagi yang darurat,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Dia menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK. Sejumlah peserta mengalami penonaktifan, dan kepesertaannya dialihkan kepada yang lebih membutuhkan karena adanya pemutakhiran data.
Kementerian Sosial mengkonfirmasi bahwa proses penonaktifan dan pengalihan kepesertaan PBI-JK kepada yang lebih membutuhkan itu sudah dimulai sejak tahun lalu, sebagai bagian dari pemutakhiran data untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Dalam hal ini ada 25 ribu peserta yang memenuhi syarat juga telah direaktivasi kembali menjadi peserta PBI-JK.
Namun, jika kemudian ditemukan bahwa peserta yang dinonaktifkan ternyata berhak menerima dan memenuhi syarat dalam hal ini terdaftar dalam Desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka kepesertaannya bisa diaktifkan kembali melalui proses reaktivasi PBI-JK yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial setempat.
“Dalam rangka pembiayaan itu, pemerintah bertanggung jawab, kalau dia memang dari keluarga yang berada di Desil 1 sampai Desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, akan kita bantu prosesnya,” kata dia menegaskan.
Kementerian Sosial memastikan akan secara aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam rangka memastikan proses reaktivasi untuk penerima yang memenuhi syarat bisa berjalan dengan cepat. Pada saat bersamaan, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada semua pasien.
“Saya kira, kita tidak akan membiarkan pasien ini kehilangan harapan, jadi jelas, Kementerian Sosial sangat jelas, Kementerian Kesehatan sangat jelas, BPJS juga sangat jelas. Maka saya sedih kalau ada rumah sakit menolak pasien, jangankan pasien yang BPJS Kesehatan, siapapun pasien wajib dilayani,” katanya. (ANT/KN)
BEKASI – Komisi VII DPR RI menyoroti kesenjangan antara produksi susu dengan kebutuhan untuk memenuhi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Produksi susu masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan susu sebagai salah satu nutrisi bergizi utama bagi peningkatan kecerdasan anak-anak Indonesia,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Cikarang, Kamis (5/2/2026).
Hal tersebut disampaikan Saleh saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT. Frisian Flag Indonesia-Plant Cikarang, kawasan industri GIIC Kabupaten Bekasi. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung sejauh mana kemampuan industri pengolahan susu memenuhi kebutuhan program MBG.
“Dari hasil temuan kami, terlihat masih ada jarak yang cukup besar antara kebutuhan masyarakat dengan kemampuan produksi perusahaan. Kebutuhan susu sangat besar, tetapi kapasitas produksi dalam negeri masih terbatas,” katanya.
Ia menjelaskan kebutuhan susu nasional untuk program MBG saat ini diperkirakan telah mencapai 66 juta orang, sementara kemampuan produksi baru mampu memenuhi 20 juta. Artinya, terdapat selisih sekitar 40 juta yang masih harus dikejar oleh pemerintah.
Kondisi ini berdampak pada distribusi susu dalam program MBG yang belum bisa dilakukan setiap hari dan masih terbatas berkisar tiga kali dalam sepekan. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
“Ini yang akan kita bawa ke DPR nanti, mencari langkah konkret yang akan diambil bersama pemerintah. Apakah dengan mendatangkan investor baru, memperluas kapasitas industri yang ada atau bahkan melakukan impor susu dalam jumlah besar untuk menutup kekurangan,” ujarnya.
Saleh turut menjadikan momentum ini sebagai peluang membuka lapangan kerja lebih luas, khususnya bagi peternak sapi perah mengingat peternakan sapi perah di Indonesia masih belum dikelola secara profesional sehingga kualitas susu yang dihasilkan sering kali belum memenuhi standar spesifikasi industri.
“Di sinilah peran pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian untuk memberikan pendidikan dan pendampingan agar peternak kita menjadi lebih profesional hingga mampu memenuhi spesifikasi industri,” katanya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai tantangan pemenuhan susu nasional turut membuka peluang besar mengingat jumlah permintaan yang terus meningkat.
Namun di sisi lain, produksi susu sapi perah secara ideal dilakukan di wilayah dengan suhu sekitar 15-16 derajat selsius maupun di dataran tinggi, sementara luas dataran tinggi Indonesia berikut peternak lokal wilayah tersebut masih terbatas.
Sebagai solusi, ia menyebut wacana pengembangan budi daya sapi perah di dataran rendah dengan penyesuaian, seperti penggunaan teknologi blower dan peralatan pendukung lain agar produksi susu di dataran rendah tetap optimal.
“Kita dengar Presiden akan mendatangkan, kita tunggu. Karena saya lihat di GGPC (Great Giant Pineapple), itu kan kebetulan ada di dapil saya dan lokasinya di tempat rendah. Lampung Tengah itu di tempat rendah. Berarti ada apa penyesuaian. Kita berharap bukan hanya perusahaan yang mampu, tetapi petani dan peternak kita juga dimampukan, termasuk melalui bantuan peralatan,” ujarnya.
Plt. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengaku pemerintah fokus menjaga dan meningkatkan kualitas susu dari peternak maupun koperasi agar sesuai dengan spesifikasi industri pengolahan.
Pemerintah telah menyediakan beragam insentif, mulai dari digitalisasi, bantuan investasi mesin dan peralatan dengan pengembalian hingga 35 persen untuk produk dalam negeri, hingga diskon bunga pinjaman bank sebesar lima persen.
“Kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi nasional. Untuk kebutuhan program sekolah, kami juga mendorong industri agar menyediakan susu dengan kemasan yang sesuai dengan program MBG. Investasinya sudah mulai berjalan,” kata Putu.
Dari sisi industri, Legal and Regulatory Affairs Director PT. Frisian Flag Indonesia Frida Chalid menyampaikan perusahaan selama ini aktif melakukan edukasi gizi kepada anak-anak Indonesia serta berpartisipasi dalam penyediaan produk untuk program MBG.
Frisian Flag dalam waktu dekat juga berencana mengimpor sapi perah guna menambah populasi sapi di Indonesia sehingga produksi susu segar nasional dapat meningkat. Perusahaan juga tengah mengimpor mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi.
“Kami sangat berharap adanya insentif fiskal dari pemerintah, khususnya untuk impor mesin, agar kami bisa meningkatkan kapasitas,” kata dia.(KR-PRA). (ANT/KN)
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara, Kamis (5/2/2026). Juda akan mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengawal kebijakan fiskal pemerintah.
Usai pelantikan, Juda menjelaskan bahwa penunjukannya sebagai Wamenkeu membuatnya harus mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan tidak mungkin merangkap dua posisi strategis tersebut karena berada dalam dua otoritas berbeda.
“Saya ditugaskan menjadi Wakil Menteri Keuangan, sehingga ketika itu saya harus mengundurkan diri dari Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tidak bisa merangkap, karena itu dua otoritas yang berbeda,” ujar Juda kepada wartawan.
Ia menepis anggapan bahwa proses penunjukannya berlangsung mendadak. Menurutnya, komunikasi dengan pemerintah telah dilakukan sebelumnya dan penugasan ini merupakan bagian dari kebutuhan negara untuk memperkuat koordinasi kebijakan.
“Ini bukan mendadak. Ada silaturahmi, betul. Insya Allah besok saya bertemu Pak Menteri Keuangan untuk membahas detail pembagian tugas,” katanya.
Juda menekankan bahwa pesan utama Presiden Prabowo adalah memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, serta sektor riil demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dari Presiden jelas bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil agar upaya pemerintah lebih efektif,” ujarnya.
Meski memiliki latar belakang panjang di Bank Indonesia, Juda memastikan bahwa dalam posisinya sebagai Wamenkeu ia tidak akan masuk ke ranah kebijakan moneter yang menjadi kewenangan BI.
“Soal kebijakan moneter, itu tetap berada di wilayah Bank Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menyinggung langkah-langkah pembenahan tata kelola yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam beberapa bulan terakhir, termasuk upaya penguatan sistem untuk meminimalkan risiko penyimpangan.
“Apa yang dilakukan Pak Menteri Keuangan dalam empat bulan terakhir ini adalah upaya memperkuat sistem dan mengurangi risiko, termasuk potensi korupsi. Proses hukum tentu tetap harus didorong,” katanya.
Juda optimistis pengalamannya di sektor moneter dan fiskal akan memperkuat koordinasi antarlembaga ke depan. Menurutnya, pertukaran figur antara dua otoritas justru dapat menciptakan sinergi kebijakan yang lebih solid.
“Pengalaman saya di Bank Indonesia dan di otoritas fiskal tentu membuat koordinasi lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang sebelumnya di fiskal lalu ke moneter. Jika masing-masing bekerja di otoritasnya, sinerginya akan semakin kuat,” pungkas Juda.
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengungkap dugaan praktik penggelapan pajak skala besar yang melibatkan tiga perusahaan berafiliasi, yakni PT PSI, PT PSM, dan PT VPM. Potensi kerugian negara ditaksir menembus Rp583,36 miliar.
Kasus ini tengah disidik oleh Kantor Wilayah DJP Banten setelah analisis data dan pengembangan perkara mengindikasikan pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbarui dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Fokus penyidikan diarahkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) periode 2016–2019. DJP menduga ketiga wajib pajak secara sistematis menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap.
Bedasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (5/2/2026), penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga digunakan untuk menutupi omzet dan menghindari pungutan pajak, mulai dari pemanfaatan rekening pribadi karyawan hingga pemegang saham, penghilangan identitas pemasok dalam laporan pajak, sampai manipulasi dokumen penawaran barang dengan atau tanpa PPN.
Skema tersebut dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah fantastis. DJP menegaskan nilai kerugian masih bersifat sementara dan bisa bertambah seiring berjalannya proses penyidikan.
Dalam pengembangan perkara, aparat pajak telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan dan pihak perusahaan, serta mengantongi izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Tindakan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJP pada 28 Januari 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Kami mengimbau seluruh wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar yang terdiri atas uang dan sejumlah bukti transaksi atau pemakaian dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai Rp1 miliar yang diamankan dari MLY dan VNZ serta bukti penggunaan uang,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Asep menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut seperti Rp300 juta oleh Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) untuk DP atau uang muka rumah, Rp180 juta oleh fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD), dan Rp20 juta oleh Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor (VNZ).
Bila dijumlahkan, maka bukti penggunaan uang tersebut mencapai Rp500 juta.
“Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai Rp1,5 miliar,” katanya.
Ia lantas mengatakan ketiga orang tersebut kemudian menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Banjarmasin, Kalsel.
Pada tanggal yang sama, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, seorang aparatur sipil negara (ASN), dan seorang pihak swasta dalam OTT terkait proses restitusi pajak pertambahan nilai sektor perkebunan.
Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan Mulyono (MLY), pegawai pajak KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD), dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor (VNZ) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak. (ANT/KN)
TANGERANG — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke dua perusahaan pengelola baja, PT PSM dan PT PSI, di Kawasan Milenium, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026). Langkah ini dilakukan menyusul dugaan penghindaran kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan potensi nilai mencapai Rp500 miliar.
Di lokasi, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Sidak tersebut, menurutnya, merupakan sinyal keras kepada pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan perpajakan.
“Ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain (perusahaan) itu. Jangan melakukan hal seperti ini lagi, kita tidak bisa disogok, kalau main-main kita hajar terus,” tegas Purbaya kepada wartawan melaksanakan kegiatan sidak PT PSI di Tangerang, Kamis (5/2/2026).
Ia mengungkapkan, kedua perusahaan tersebut memiliki kepemilikan campuran antara investor asing dan pengusaha dalam negeri. Modus yang diduga dilakukan adalah menjual produk langsung kepada klien secara tunai untuk menghindari pemungutan PPN.
Berdasarkan penelusuran awal, Kemenkeu mencium potensi kebocoran penerimaan negara hingga ratusan miliar rupiah dari dua perusahaan itu saja. Angka tersebut, kata Purbaya, bisa lebih besar apabila diperluas ke perusahaan lain dengan pola serupa.
“Informasi awal yang kami terima menunjukkan potensi sekitar Rp500 miliar dari dua perusahaan ini. Dan masih ada puluhan perusahaan lain yang tengah kami dalami,” katanya.
Dalam sidak itu, Purbaya juga menyoroti kondisi fisik pabrik yang terlihat sederhana dan kurang terawat, yang dinilai tidak sebanding dengan kapasitas produksi mereka.
“Dari luar terlihat biasa saja, bahkan kumuh. Tapi setelah kami lihat, nilai produksinya besar. Ini mengindikasikan potensi omzet tinggi yang tidak diimbangi kepatuhan pajak,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang positif, perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya meningkatkan kontribusi kepada negara, bukan justru menghindari kewajiban.
“Ketika ekonomi tumbuh, usaha juga ikut naik. Harusnya pajak dibayar sesuai aturan agar tidak menimbulkan distorsi pasar,” tegasnya.
Kemenkeu, lanjut Purbaya, kini tengah membidik sekitar 40 perusahaan lain yang diduga melakukan praktik serupa. Dari keseluruhan perusahaan itu, potensi penerimaan negara yang terancam hilang diperkirakan mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun per tahun.
“Kalau satu perusahaan saja omzetnya bisa Rp4 triliun sampai Rp5 triliun setahun, bayangkan kalau puluhan perusahaan tidak patuh. Ini giliran mereka memenuhi kewajiban kepada negara,” pungkasnya.
DI tengah ekonomi yang tidak selalu memberi kepastian, kita bisa belajar dari pameran otomotif terbesar di Jakarta, Indonesia International Motor Show (IIMS). Lebih dari satu dekade lalu, saya sempat datang ke ajang ini. Skalanya waktu itu belum seramai sekarang, tetapi suasananya sudah terasa hidup.
Orang datang dengan tujuan berbeda-beda. Ada yang sekadar melihat-lihat, ada pula yang benar-benar serius mencari kendaraan. Dari pengalaman itu saya menangkap bahwa event seperti ini tidak berdiri di atas euforia sesaat, tetapi tumbuh dari konsistensi yang dirawat dari tahun ke tahun.
Kesan itu kembali muncul ketika IIMS 2026 resmi dibuka pada Kamis, 5 Februari 2026, di JIExpo Kemayoran. Bahkan terasa lebih kuat. Pameran ini digelar selama 11 hari, 5–15 Februari 2026. Jam bukanya disesuaikan dengan waktu luang pengunjung. Premium Day pada 5 Februari dibuka pukul 13.00–21.00 WIB, hari kerja 11.00–21.00 WIB, dan akhir pekan 10.00–21.00 WIB. Pengaturan waktu yang detail ini menunjukkan bahwa penyelenggara sangat paham dengan ritme orang untuk datang.
Pendekatan serupa terlihat dari skema tiket. Tiket Exhibition Only dipatok Rp150 ribu untuk Premium Day, Rp50 ribu untuk weekdays, dan Rp90 ribu untuk weekend. Di luar itu, pengunjung diberi pilihan pengalaman tambahan melalui Infinite Live dan Infinite Show, konser musik, atraksi otomotif, dan hiburan—yang bisa diakses lewat sistem bundling atau top-up.
Bahkan tersedia kategori VIP Hospitality, mulai dari Silver Pass, Gold Pass, hingga Premium Pass dengan harga mencapai Rp1.999.999. Dari sini terlihat bahwa penyelenggara memahami kebiasaan pengunjung yang beragam. Ada yang datang untuk melihat tren, ada yang benar-benar ingin membeli, ada yang mengejar hiburan, dan ada pula yang mencari pengalaman eksklusif.
Hal lain yang patut dicatat, IIMS 2026 tidak lagi bergantung pada satu atau dua merek besar. Lebih dari 180 brand otomotif dan industri pendukung hadir. Angka ini menunjukkan bahwa industri otomotif Indonesia sedang tumbuh ke arah yang lebih ramai, lebih kompetitif, dan lebih terbuka.
Merek Jepang masih kuat. Ada Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, Nissan, dan Subaru. Brand Eropa dan Korea juga tetap konsisten hadir, seperti BMW, Mercedes-Benz, MINI, dan Hyundai. Namun yang paling terasa adalah menguatnya kendaraan listrik dan merek-merek baru, terutama dari Tiongkok, yakni BYD, Wuling, Chery, MG, GAC Aion, Geely, Zeekr, Xpeng, iCar, Jaecoo, dan lainnya. Ini semakin menegaskan bahwa elektrifikasi bukan lagi wacana, melainkan sudah menjadi arus utama.
Segmen roda dua pun tidak kalah hidup. Selain Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki, hadir pula merek premium seperti Harley-Davidson, Ducati, Triumph, dan BMW Motorrad. Motor listrik seperti Alva dan Polytron juga mendapat ruang tersendiri.
Program yang ditawarkan pun beragam. Ada test drive dan test ride, atraksi otomotif, hiburan, hingga area gaya hidup seperti boating gathering di kawasan danau JIExpo. Inilah salah satu alasan mengapa event semacam ini bisa bertahan dan terus membesar. Pengunjung tidak dipaksa membeli, tetapi diajak merasakan.
Pengunjung memadati area pameran kendaraan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Foto: Istimewa
Lantas, mengapa event seperti ini bisa konsisten digelar di Jakarta? Apakah tidak bisa digelar di Kaltim?
Kaltim kini berada di fase yang berbeda, terlebih sejak hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Komunitas otomotif berkembang, sektor aftermarket bergerak, minat terhadap kendaraan listrik mulai menguat, dan daya beli masih terjaga. Di saat yang sama, Kaltim menjadi bagian penting dari perhatian nasional dan arah pembangunan.
Karena itulah, memasuki HUT ke-6 Media Kaltim pada 14 Juli 2026, kami ingin meninggalkan sesuatu yang berjejak, khususnya bagi industri otomotif di daerah. Dari sanalah gagasan Auto Borneo kami siapkan, sebuah ajang otomotif regional dalam rangka memeriahkan HUT ke-6 Media Kaltim.
Auto Borneo lahir dari keinginan untuk menghadirkan ajang yang benar-benar relevan dengan Kaltim. Bukan meniru IIMS, tetapi memetik pelajaran tentang pentingnya konsistensi. Kami ingin fokus pada kebutuhan daerah, memberi ruang bagi brand nasional dan lokal, komunitas otomotif, UMKM otomotif, bengkel, pelaku aksesori dan suku cadang, serta konten kreatif dan diskusi publik.
Kami membayangkan Auto Borneo bukan sekadar pameran. Ajang ini menjadi tempat orang Kaltim merasa punya ruang sendiri—datang, melihat, mencoba, berdiskusi, lalu pulang dengan pengalaman. Ada display kendaraan, produk baru dan suku cadang, test drive terbatas, talkshow otomotif, aktivasi media, hingga kolaborasi komunitas.
Di tengah situasi ekonomi yang membuat orang berhitung lebih ketat, event seperti ini justru bisa menjadi pemantik. Mal bergerak. Usaha kecil hidup. Promosi tumbuh. Jaringan komunitas menguat. Dan yang sering luput disadari, event ini menghadirkan suasana optimistis, bahwa ekonomi daerah tidak selalu harus dibicarakan dengan nada murung.
Jika Jakarta punya IIMS, maka Kaltim seharusnya juga bisa—dengan ukuran kita, karakter kita, dan kebutuhan kita. Bukan untuk menyaingi siapa pun, melainkan untuk membuktikan bahwa daerah juga mampu menggerakkan industri, komunitas, dan optimisme.
Bukan soal besar atau kecil. Tapi soal keberanian untuk mulai, dan kesediaan untuk bertahan.
Semua itu tentu tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pelaku industri otomotif dan pemerintah daerah. Kami berharap, dukungan itu bisa terbangun bersama demi Auto Borneo 2026 sebagai bagian dari perayaan 6 Tahun Media Kaltim. (*)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (4/2/2026) sore ditutup naik didorong oleh penguatan harga emas dan perak, yang mempengaruhi saham emiten-emiten berbasis komoditas tersebut.
IHSG ditutup menguat 24,12 poin atau 0,30 persen ke posisi 8.146,72. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 9,06 poin atau 1,10 persen ke posisi 832,79.
“IHSG sempat dibuka dan bergerak melemah, sebelum akhirnya ditutup menguat. Berlanjutnya rebound harga emas dan perak menjadi salah satu faktor yang mendorong penguatan indeks,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025, yang mana konsensus memperkirakan sebesar 5 persen year on year (yoy) dari sebelumnya 5,3 persen (yoy) sepanjang tahun 2024.
Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 diperkirakan sebesar 5.2 persen (yoy) dan 1,9 persen quartal on quaratl (qoq) dari sebelumnya 5,04 persen (yoy) dan 1,43 persen (qoq) pada kuartal III-2025.
Dari mancanegara, Ratna mengatakan pelaku pasar akan mencermati data retail sales kawasan Eropa periode Desember 2025, yang diperkirakan tumbuh 2.3 persen (yoy) dari sebelumnya 2 persen pada November 2025.
Selain itu, pelaku pasar juga menantikan pertemuan Europan Central Bank (ECB), yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan di level 2,15 persen dan deposit facility rate di 2 persen. Sementara itu, pertemuan Bank of England (BoE) diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya tetap di level 3,75 persen.
“Kami memperkirakan IHSG berpotensi uji level 8.200 pada perdagangan Kamis,” ujar Ratna.
Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG bergerak kembali ke zona hijau hingga penutupan perdagangan saham
Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang baku yang menguat sebesar 2,97 persen, diikuti oleh sektor industri dan sektor keuangan yang naik masing-masing sebesar 1,13 persen dan 0,97 persen.
Sedangkan, tujuh sektor menurun yaitu sektor barang konsumen non primer yang turun paling dalam minus sebesar 4,16 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang konsumen primer yang turun sebesar 2,33 persen dan 1,46 persen.
Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu MBTO, NZIA, NASI, LAJU dan SURI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BIPI, TRUE, UNIQ, MORA dan BUVA.
Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.890.404 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 45,43 miliar lembar saham senilai Rp25,74 triliun. Sebanyak 301 saham naik 391 saham menurun, dan 125 tidak bergerak nilainya.
Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei melemah 427,30 poin atau 0,78 persen ke 54,293,39, indeks Shanghai menguat 34,46 poin atau 0,85 persen ke 4.102,20, indeks Hang Seng menguat 12,55 poin atau 0,05 persen ke 26.847,32, dan indeks Strait Times menguat 21,41 poin atau 0,54 persen ke 4.965,50. (ANT/KN)
JAKARTA – Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menekankan pentingnya memastikan kepentingan nasional untuk menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan politik luar negeri, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Marty menyampaikan apresiasi atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait konteks keputusan Indonesia bergabung dengan BoP. Dia mengatakan Presiden telah menegaskan bahwa kepentingan nasional akan menjadi landasan utama dalam keanggotaan Indonesia di BoP.
“Tentunya ditegaskan kembali berulang kali bahwa kepentingan nasional lah yang akan menjadi pedoman kita dalam keanggotaan ini. Dan kami berkeyakinan bahwasanya Bapak Presiden akan senantiasa memperhatikan hal itu,” ujar Marty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia menilai kondisi dunia yang saat ini penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan bukanlah hal yang baru bagi Indonesia.
Menurutnya, Indonesia telah puluhan tahun menghadapi situasi global serupa dan tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, kata Marty, Indonesia memandang BoP sebagai bagian dari tindak lanjut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya yang berkaitan dengan Gaza.
Lebih lanjut, Marty menegaskan, evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar keanggotaan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional.
“Pandangan Indonesia adalah jelas yang tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa ini bagian dari pelaksanaan resolusi PBB mengenai Gaza dan juga Indonesia akan terus-menerus mengevaluasi, akan terus-menerus mengedepankan kepentingan nasional kita,” jelasnya. (ANT/KN)
E-Paper Lengkap
Versi Mobile
