JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti segera membentuk tim untuk mempelajari dan mengevaluasi kembali buku-buku ajar yang saat ini digunakan sekolah-sekolah.

Perintah itu diberikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas selama dua jam lebih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6), yang juga diikuti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas (oleh Presiden) untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden saat jumpa pers bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti setelah rapat di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6) malam.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo dalam rapat menyoroti berbagai masalah terkait dengan pendidikan, mulai dari hal berkaitan dengan infrastruktur dan revitalisasi sekolah-sekolah sampai dengan kesejahteraan para guru.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih, betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan (kesejahteraan dan kualitas) gurunya,” ujarnya.

Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan hal-hal yang dia laporkan kepada Presiden Prabowo, di antaranya terkait perkembangan revitalisasi sekolah, kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru, penyaluran papan tulis pintar (IFP), dan penyelenggaraan sekolah terintegrasi.

Ia menyampaikan untuk tahun 2026 ada 11.744 satuan pendidikan yang dialokasikan untuk direvitalisasi.

“Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70 persen dari alokasi 11.744 itu, dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027,” katanya.

​​​​​​​Menurut dia, revitalisasi itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat mengingat sekian puluh tahun banyak sekolah rusak dan tidak direnovasi.

“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tetapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memprioritaskan pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, sebelum menindaklanjuti puluhan nama yang disebut-sebut terkait dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025–2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penyidik saat ini masih berfokus menggali keterangan dari Sony sebagai tersangka utama dalam pengembangan perkara tersebut.

“Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Fokus ke situ dulu,” kata Syarief di Gedung Kejaksaan Agung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Syarief, informasi mengenai puluhan nama yang telah disampaikan Sony akan didalami setelah penyidik memperoleh penjelasan lengkap dari yang bersangkutan. Ia menegaskan pengembangan perkara tidak hanya bertumpu pada daftar nama yang diberikan, tetapi juga pada informasi dan bukti yang menyertainya.

“Setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja tapi apa informasinya,” ujarnya.

Selain itu, Kejagung juga mengonfirmasi telah menerima permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan Sony Sonjaya. Namun hingga kini, permohonan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan.

“Permohonan itu sedang kami teliti kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapatkan ya. Kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat, ya itu yang kami pelajari saat ini,” tutur Syarief.

Sebelumnya, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengungkapkan bahwa kliennya mengajukan permohonan justice collaborator sebagai bentuk kerja sama untuk membantu mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dalam program prioritas nasional tersebut.

Krisna menyebut Sony telah menyerahkan daftar lebih dari 20 nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara MBG kepada penyidik. Namun identitas pihak-pihak tersebut belum diungkap ke publik.

“Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah,” kata Krisna.

Ia menambahkan, pada pemeriksaan lanjutan nanti Sony juga akan memberikan keterangan tambahan terkait berbagai proses pengadaan yang menjadi sorotan penyidik, mulai dari pengadaan motor listrik, perangkat teknologi informasi hingga pengadaan kaos kaki dalam program MBG. (Fajri)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 dapat mencapai batas atas kisaran proyeksi 5,1-5,9 persen, salah satunya didukung oleh kuatnya permintaan domestik.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu(1/0/6/2026), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung oleh berbagai langkah untuk mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia.

Hal ini seiring dengan membaiknya ekonomi dunia dengan pertumbuhan yang diperkirakan meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.
Perry menyebutkan terdapat tiga faktor utama yang mendasari optimisme tersebut.

Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap prudent dengan defisit yang rendah dan terkendali, disertai realokasi anggaran yang lebih efisien, produktif dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Kedua, pelaksanaan program prioritas nasional yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Ketiga, penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas, BI menyatakan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, BI menyiapkan lima langkah melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran.

Pertama, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna memperkuat koordinasi fiskal dan moneter. Hingga 9 Juni 2026, BI telah membeli SBN senilai Rp156,5 triliun, setelah sepanjang 2025 merealisasikan pembelian sebesar Rp332,14 triliun.

Kedua, peningkatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui penurunan kewajiban giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Hingga minggu pertama Mei 2026, realisasi KLM mencapai Rp424,7 triliun.

“Sektor-sektor prioritas pemerintah, kalau bank-bank menyalurkan kredit ke sana, tentu saja kami akan memberikan insentif likuiditas. Juga kami mendorong bank-bank untuk bagaimana semakin melakukan efisiensi sehingga suku bunga kredit bisa lebih rendah,” kata Perry.

Ketiga, pelonggaran berbagai instrumen kebijakan makroprudensial serta percepatan penyaluran kredit melalui program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, perbankan dan dunia usaha.

Keempat, percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan penggunaan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, pengembangan QRIS antarnegara, implementasi local currency transaction (LCT), serta pengembangan inovasi kewirausahaan digital mikro melalui Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI).

“Kami akan terus perluas QRIS. setelah dengan Jepang, Tiongkok, Korea, kami mohon doa restu untuk kami perluas dengan Saudi Arabia untuk nanti jamaah umrah maupun haji, juga dengan India untuk turis dari India,” kata Perry.

Langkah terakhir atau kelima, memperluas pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan inklusif, baik konvensional maupun syariah, melalui 46 kantor perwakilan BI.

Program tersebut mencakup pengembangan wastra, komoditas kopi, hingga penguatan kemandirian ekonomi di pondok pesantren. (ANT/KN)

BOGOR – VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan mengungkapkan Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax untuk menjaga ketersediaan stok.

“Beberapa waktu kemarin itu masih bisa kami tahan, tetapi kenapa kok hari ini nggak bisa nahan? Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya,” ujar Sigit dalam Sarasehan Energi bertajuk “Transisi Energi dalam Memitigasi Konflik Global” yang digelar di Universitas IPB, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/6/2026).

Sigit menjelaskan, sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, harga BBM yang diimpor oleh Pertamina dari luar negeri lebih tinggi daripada harga BBM yang dijual di dalam negeri.

Saat itu, lanjut dia, Pertamina memahami posisi pemerintah yang sangat berat sebab harus menjaga daya beli masyarakat.
Apabila saat itu Pertamina menyesuaikan harga BBM sesuai dengan fluktuasi harga minyak dunia, maka biaya produksi akan turut meningkat. Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi penghambat pergerakan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau biaya produksinya naik, akan berpengaruh ke harga jual produk yang dihasilkan. Berarti harga di pasar akan naik. Masyarakat konsumen bisa membeli, nggak? Tentu berat,” kata Sigit.

Oleh karena itu, Pertamina sempat menahan harga BBM nonsubsidi dari Maret 2026 hingga awal Juni 2026.
Akan tetapi, langkah tersebut berdampak kepada kemampuan Pertamina untuk membeli BBM.

“Pertamina mengimpor BBM dengan harga tinggi, terus kami jual di domestik harganya rendah. Uang yang kami dapat (dari penjualan domestik) untuk membeli BBM di market (impor) tidak lagi mendapatkan volume yang sama,” ujar Sigit.

Selisih antara pendapatan dan pengeluaran Pertamina menyebabkan perusahaan minyak plat merah tersebut tidak lagi bisa mengimpor BBM dengan volume yang sama. Implikasinya adalah volume BBM yang diimpor oleh Pertamina terus menurun, sehingga berdampak pada stok BBM.

“Kami tidak ingin kondisinya terus-terusan seperti ini, sehingga ketersediaan produk energi di masyarakat akan menurun. Ketika ada puncak permintaan, kondisi ini (penurunan stok energi) akan menjadi masalah,” kata Sigit.

Oleh karena itu, setelah berkonsultasi dan berdiskusi dengan pemerintah, diputuskan Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

“Kami ingin memberikan pesan bahwa ini (harga BBM) memang perlu naik karena kondisinya memang harus kami pastikan terkait dengan ketersediaan suplai di market,” kata Sigit.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina juga menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.
Harga produk bahan bakar nonsubsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman membantah rumor yang menyebutkan dirinya memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dia bahkan menantang yang menyebarkan rumor untuk membuktikan klaimnya dan menawarkan hadiah jika ada siapa pun yang menemukan dirinya memiliki dapur MBG.

“Saya informasikan dan tegaskan, tidak ada sama sekali saya memiliki dapur program tersebut. Kalau memang ada yang mendapati Pak Dudung punya dapur, silakan cek langsung, saya kasih hadiah nanti,” kata Dudung saat jumpa pers di Kantor KSP, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Dudung kemudian menjelaskan dirinya hanya pernah menerima aspirasi dari sejumlah pengurus pesantren, yaitu Abah Junaidi dan Ustaz Iskandar, sekitar 6-7 bulan yang lalu bahwa para pengasuh pesantren itu berharap para santri juga dapat menerima program makan bergizi gratis (MBG).

Dia menceritakan bahwa alasannya yaitu populasi santri di lingkungan pesantren tersebut mencapai kurang lebih 4.000 orang sampai dengan 5.000 orang.
Oleh karena itu, para pengasuh pesantren meyakini dapur MBG layak dibangun di lingkungan pesantren.

Selepas menerima aspirasi tersebut, Dudung pun mengenalkan para pengasuh pesantren tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang saat itu masih dijabat Dadan Hindayana.

Dudung kemudian menegaskan setelah pertemuan untuk komunikasi awal para pengasuh pesantren dengan Dadan itu, dirinya tidak lagi ikut campur dalam kelanjutan prosesnya.

Walaupun demikian, Dudung menyampaikan dirinya, beberapa pekan lalu, sempat bertanya kepada Dadan mengenai kelanjutan proses tersebut.
Namun, saat itu jawabannya pengurusan administrasinya belum selesai sehingga sampai hari ini belum ada pembangunan fisik dapur MBG di lingkungan pesantren tersebut.

“Cuma karena saya yang meminta tolong kepada Pak Dadan untuk memfasilitasi pesantren itulah akhirnya muncul isu seakan-akan Pak Dudung yang punya dapur. Sekali lagi, saya tegaskan, secara riil dapurnya pun belum terbangun, dan saya sama sekali tidak terlibat di dalamnya,” ujar Dudung.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot jabatan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan terkait program MBG.

Presiden kemudian menunjuk Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat wakil kepala BGN, sebagai Kepala BGN.
Presiden Prabowo juga mencopot dua wakil kepala BGN, yaitu Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya dari jabatannya, kemudian menetapkan Agustina Arumsari beserta Mayjen TNI Trenggono wakil kepala BGN yang baru. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha Heri Setiyono alias Heri Black dan Sri Pangestuti sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Keduanya sudah tiba sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut Budi mengatakan kedua saksi langsung diperiksa oleh KPK setelah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

Sehari kemudian, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan atau KW di lingkungan Bea Cukai.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024-Januari 2026 dan sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan (ORL).

Selain itu, KPK juga menetapkan pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK) sebagai tersangka.

Pada 26 Februari 2026, KPK kembali menetapkan tersangka baru, yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo (BBP).

Selanjutnya, pada 27 Februari 2026 KPK mengungkapkan tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai, antara lain setelah penyitaan uang tunai Rp5,19 miliar dalam lima koper dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Pada 6 Mei 2026, John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan menjalani sidang perdana sebagai terdakwa. Kemudian nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama muncul dalam dakwaan untuk tiga terdakwa tersebut.

Dalam dakwaan itu, Djaka Budi bersama Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, disebut bertemu dengan pengusaha-pengusaha kargo di salah satu hotel di Jakarta pada Juli 2025. Adapun salah satu pengusaha yang hadir adalah John Field.

Kemudian pada 20 Mei 2026, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan Djaka Budi Utama diduga menerima uang suap hingga 213.600 dolar Singapura. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak masyarakat yang menyimpan mata uang dolar AS untuk menukarkannya ke rupiah agar nilai tukar Rupiah bisa semakin menguat kembali.

Dia pun mengatakan Pemerintah telah menyiapkan beragam strategi untuk membuat rupiah kembali menguat. Dengan begitu, dia mengimbau agar masyarakat menukarkan dolar AS saat ini sebelum nilainya turun di waktu mendatang.

“Karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu imbauan saya sih demikian,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, kondisi rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kembali menguat dikarenakan kepercayaan kepada pemerintah saat ini juga semakin menguat. Hal itu, kata dia, berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah.

“Dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan, dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat,” kata dia.

Adapun nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak menguat tiga poin atau 0,02 persen menjadi Rp17.941 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.944 per dolar AS, bahkan dibandingkan sebelumnya dolar AS pun sudah mencapai level Rp18.000 lebih.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah seiring kekhawatiran terhadap prospek fiskal Indonesia mereda.

“Kekhawatiran terhadap prospek fiskal Indonesia mereda seiring pelemahan harga minyak global, sementara keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak) Pertamax turut mengurangi tekanan terhadap keseimbangan fiskal,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Perkembangan tersebut dinilai memperkuat ekspektasi defisit fiskal akan lebih terkendali, sehingga memberikan dukungan bagi rupiah maupun pasar obligasi domestik. (ANT/KN)