Beranda blog Halaman 171

Pemkab Kubar dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi JKN Menuju 2027

0
Foto: Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kubar, Ali Sadikin (tengah), memimpin Forum Komunikasi dan Kemitraan bersama BPJS Kesehatan dan OPD terkait di Ruang Rapat Diklat Kantor Bupati Kubar. (Ichal/Media Kaltim)

SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kutai Barat.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan indikator kesehatan daerah melalui penguatan ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta optimalisasi akses dan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Diklat Lantai III Kantor Bupati Kubar, Rabu (10/6/2026), dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kubar, Ali Sadikin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), manajemen RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS), serta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kutai Barat.

Dalam sambutannya, Ali Sadikin menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan Program JKN di Kubar.

Ia menekankan lima fokus utama yang menjadi prioritas penguatan JKN di Kubar, yakni pemerataan layanan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau, peningkatan mutu fasilitas kesehatan, penguatan data kepesertaan JKN, percepatan digitalisasi layanan, serta pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Melalui forum ini, saya berharap lahir rekomendasi dan komitmen bersama untuk mendukung keberlanjutan program JKN dan penyusunan program pembangunan kesehatan Kubar tahun 2027,” ujarnya.

Menurut Ali, keberhasilan program JKN tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga masyarakat.

Karena itu, forum komunikasi dan kemitraan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kutai Barat.

Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Kubar berharap implementasi Program JKN semakin optimal, kualitas layanan kesehatan meningkat, serta derajat kesehatan masyarakat Kutai Barat terus membaik dari tahun ke tahun. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

Target PAD Parkir Rp200 Miliar, Dishub Optimistis Tren Pendapatan Terus Meningkat

0
Foto: Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, saat memberikan keterangan kepada awak media. (Abdi/Media Kaltim)

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda terus memperkuat penataan sektor perparkiran untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun anggaran murni 2026, Dishub Samarinda dibebani target PAD dari sektor parkir sebesar Rp200 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan target tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui penataan parkir yang lebih baik dan optimalisasi potensi yang ada.

“Kalau target PAD yang ditetapkan di murni 2026 ini Rp200 miliar. Itu dari Dishub saja, dari sisi parkir saja,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Meski target yang diberikan cukup besar, Manalu mengaku optimistis karena realisasi pendapatan sektor parkir dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

“Kalau kita bicara data dari 2022 waktu saya duduk, itu sudah selalu meningkat. Tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 selalu mengalami peningkatan,” katanya.

Untuk memaksimalkan potensi yang ada, Dishub Samarinda saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna memperoleh data kendaraan yang beroperasi di Kota Samarinda.

Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pemetaan potensi parkir berdasarkan jenis kendaraan, mulai dari roda dua hingga kendaraan angkutan berat.

“Kalau terkait potensi parkir, kami juga sedang meminta data ke Bapenda karena data kendaraan ada di sana,” jelas Manalu.

Namun demikian, ia mengakui terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi capaian target tersebut. Salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang mendorong efisiensi penggunaan kendaraan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, perubahan pola mobilitas masyarakat secara langsung berdampak terhadap tingkat aktivitas kendaraan di jalan dan potensi retribusi parkir.

“Sekarang masyarakat melakukan efisiensi. Yang dulu mungkin menggunakan beberapa kendaraan sekaligus, sekarang cukup satu kendaraan saja. Itu tentu menjadi pertimbangan dalam evaluasi target,” ujarnya.

Selain mengejar pendapatan, Dishub Samarinda juga terus melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan dan memanfaatkan badan jalan.

Manalu menegaskan bahwa penyediaan lahan parkir merupakan tanggung jawab pelaku usaha, bukan pemerintah daerah.

“Fungsi utama jalan adalah untuk lalu lintas, bukan untuk tempat parkir. Pelaku usaha wajib menyediakan lahan parkir bagi konsumennya,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak menjadikan badan jalan sebagai area parkir karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan.

Sebagai langkah penegakan aturan, Dishub Samarinda telah berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Samarinda dan berbagai pihak terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir di sejumlah kawasan usaha dan pergudangan.

“Kalau ada parkir di badan jalan tentu kami tindak. Kami sudah berkoordinasi dengan Satlantas untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar,” katanya.

Menurut Manalu, penertiban tersebut juga menjadi bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak memilih lokasi usaha atau tempat usaha yang memiliki fasilitas parkir memadai.

Dengan langkah penataan, pengawasan, dan penindakan yang terus dilakukan, Dishub Samarinda berharap target PAD sektor parkir dapat tercapai sekaligus menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan lancar di Kota Tepian. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

Daftar 20 Nama dari Sony Sonjaya Masih Dikaji Penyidik Kejagung

0
Foto: Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, saat menjalani proses hukum dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis. (Dok. Kejagung)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memprioritaskan pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, sebelum menindaklanjuti puluhan nama yang disebut-sebut terkait dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025–2026.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik saat ini masih berfokus menggali keterangan dari Sony sebagai tersangka utama dalam pengembangan perkara tersebut.

“Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Fokus ke situ dulu,” kata Syarief di Gedung Kejaksaan Agung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Syarief, informasi mengenai puluhan nama yang telah disampaikan Sony akan didalami setelah penyidik memperoleh penjelasan lengkap dari yang bersangkutan. Ia menegaskan pengembangan perkara tidak hanya bertumpu pada daftar nama yang diberikan, tetapi juga pada informasi dan bukti yang menyertainya.

“Setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja tapi apa informasinya,” ujarnya.

Selain itu, Kejagung juga mengonfirmasi telah menerima permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan Sony Sonjaya. Namun hingga kini, permohonan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan.

“Permohonan itu sedang kami teliti, kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapatkan. Itu yang kami pelajari saat ini,” tutur Syarief.

Sebelumnya, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengungkapkan bahwa kliennya mengajukan permohonan justice collaborator sebagai bentuk kerja sama untuk membantu mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dalam program prioritas nasional tersebut.

Krisna menyebut Sony telah menyerahkan daftar lebih dari 20 nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara MBG kepada penyidik. Namun identitas pihak-pihak tersebut belum diungkap ke publik.

“Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian, karena saat pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah,” kata Krisna.

Ia menambahkan, pada pemeriksaan lanjutan nanti Sony juga akan memberikan keterangan tambahan terkait berbagai proses pengadaan yang menjadi sorotan penyidik, mulai dari pengadaan motor listrik, perangkat teknologi informasi, hingga pengadaan kaos kaki dalam Program MBG.

Penyidik Kejagung memastikan pengembangan perkara akan terus dilakukan berdasarkan keterangan saksi, tersangka, alat bukti, serta informasi yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S.

Kejagung Dalami Korupsi MBG, Peluang Tersangka Baru Masih Terbuka

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn12juni2026/mobile/

Pasukan Israel Dirikan Pos Pemeriksaan di Daraa, Suriah Sebut Langgar Kedaulatan

0
Sejumlah anggota pasukan keamanan internal Suriah terlihat ditempatkan di pintu masuk lingkungan Sheikh Maqsoud di Aleppo, Suriah utara, Sabtu (10/1/2026). ANTARA/Xinhua/Stringer/aa.

BEIRUT – Pasukan Israel menduduki dua desa di Provinsi Daraa di Suriah selatan pada Kamis (11/6), kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan.

Menurut laporan tersebut, pasukan Israel memasuki desa Maariya dan Al-Arida serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat pergerakan warga setempat.

Kepala Desa Maariya Abedin Muwafaq Mahmoud mengatakan sejumlah kendaraan militer Israel memasuki wilayahnya pada dini hari dan ditempatkan di dekat pintu masuk timur Maariya, tidak jauh dari sebuah sumur.

Menurut Mahmoud, tentara Israel memeriksa kendaraan umum dan pribadi yang melintas di kawasan tersebut.

Pasukan Israel kemudian bergerak menuju pintu masuk desa Al-Arida. Mereka mendirikan pos pemeriksaan dan melakukan inspeksi.

Mahmoud mengatakan tindakan militer Israel itu menimbulkan kegusaran warga, terutama karena bertepatan dengan jadwal ujian sekolah.

Akibatnya, sejumlah siswa dilaporkan terlambat tiba di lokasi ujian.

SANA melaporkan bahwa Israel terus melanggar Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 dengan melakukan penggerebekan di wilayah selatan Suriah, menahan warga setempat, serta merobohkan bangunan.

Pasukan Israel rutin melakukan operasi di desa-desa perbatasan Suriah, terutama di Provinsi Quneitra dan juga di Provinsi Daraa yang berada di perbatasan.

Pemerintah Suriah di Damaskus menilai operasi militer Israel tersebut melanggar hukum internasional dan mencederai kedaulatan Suriah. (ANT/KN)

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Kejagung Dalami Korupsi MBG, Peluang Tersangka Baru Masih Terbuka

0
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi (tengah) di Kejagung, Kamis (11/6/2026). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

JAKARTA – Kejaksaan Agung masih terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2025–2026 dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah tersangka.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Kejagung, Kamis (11/6/2026), mengatakan setelah menetapkan tersangka keempat, pihaknya masih terus melakukan pendalaman, karena penyidikan yang berlangsung saat ini masih awal.

“Kami masih terus melakukan pendalaman, masih terus melakukan pendalaman karena ini masih di awal ya di awal penyidikan,” kata Syarief.

Total sudah ada empat orang sebagai tersangka yang kini menjalani penahanan. Keempat tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, Sony Sonjaya, serta Asep Yusuf Somantri dari pihak swasta.

Menurut dia, dalam proses pendalaman tersebut apabila ditemukan alat bukti, akan diminta pertanggungjawabannya.

“Kami tetap melakukan pendalaman dan apabila ada orang-orang yang melakukan atau dapat dimintai pertanggungjawaban ya selama ada alat buktinya pasti akan kami proses,” ujarnya.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu mengatakan pihaknya akan memeriksa para tersangka, termasuk mendalami nama-nama yang disebut oleh tersangka Sony Sonjaya (SS) di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Fokus ke situ dulu ya, setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kami apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja tapi apa informasinya,” ungkap Syarief.

Terkait siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan selain tersangka, Syarief mengatakan bahwa semua yang mengetahui kasus tersebut berpotensi untuk dipanggil sebagai saksi.

“Seperti yang saya sampaikan di doorstop yang lalu, semua yang mengetahui itu memang berpotensi untuk dipanggil sebagai saksi ya, tapi tidak semua saksi adalah berperan dalam tindak pidana itu tapi dia yang mengetahui, mengalami dan lain-lain,” katanya menekankan.

Selain itu, kata dia, penyidikan juga mendalami terkait harga motor dalam tender pengadaan yang dilakukan tersangka.

“Itu masih proses, tetap kami dalami. Jadi di sini kami mendalami ada jual beli titik ya, jual beli titik dan proses pengadaan. Dua itu yang kami dalami dalam perkara ini. Nanti kami sampaikan update-nya,” ujarnya.

Terkait sudah ada berapa jumlah afiliasi yayasan yang terkait dengan para tersangka, Syarief menyebut hal itu juga masih pendalaman.

“Masih proses, masih bertambah maksudnya masih berjalan terus. Nanti kami sampaikan,” katanya.

Penyidik segera menjadwalkan pemeriksaan para tersangka. Sedangkan untuk saksi, hingga kini sudah lebih dari 20 orang dimintai keterangan.

Untuk nilai kerugian keuangan negara, masih dalam penghitungan penyidik.
Syarief juga membantah adanya narasi yang menyebut penyidik kebingungan menetapkan status tersangka Sony Sanjaya usai mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Menurut dia, penyidik menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti.
“Enggak bener. Kami selama ada alat bukti itulah kami gunakan untuk menetapkan seorang sebagai tersangka,” ujarnya.

Terkait permohonan JC tersangka Sony Sonjaya, Syarief mengatakan pihaknya sedang meneliti dan mempelajari permohonan tersebut terutama apa keterangan dan alat bukti yang akan diberikan oleh tersangka.

“Permohonan tersebut sedang kami teliti kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat ya itu yang kami pelajari saat ini,” katanya.

Dia melanjutkan, “Sehingga nanti akan menentukan apakah permohonan JC ini bisa diterima atau tidak ya, karena JC itu diberikan kepada pelaku ya, pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membongkar peranan yang lebih besar,” lanjut dia.

Dari keterangan itu, ujarnya lagi, penyidik dapat menentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar, atau kewenangan untuk melaksanakan tindakan yang dilakukan tersangka berada di mana.

“Nah di sini akan kami tentukan apakah ada peranan lain yang lebih besar atau kewenangannya itu ada di mana ya untuk melaksanakan. Itu sedang kami pelajari,” ujar Syarief. (ANT/KN)

KPK Sita Rp200 Juta dan Mobil dalam Kasus Suap Audit BPK Muara Enim

0
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Achmad Taufik Husein (kiri) mempersilakan dua petugas menampilkan barang bukti kasus dugaan suap untuk pengondisian audit BPK pada Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti dengan total nilai Rp200 juta dan satu unit mobil dari kasus dugaan suap untuk pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan, tahun anggaran 2025.

“Tim KPK dalam kegiatan penyelidikan tertutup kemarin juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai sebesar Rp100 juta dari AGG, uang tunai Rp100 juta dari MYN, dan kendaraan roda empat, serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut Taufik menjelaskan AGG merupakan pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut, yakni Augusz Dewanggara.
Sementara MYN, kata dia, merupakan pihak swasta yang menjadi perantara pada kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 7-8 Juni 2026. Lima orang ditangkap di Jakarta, dan lima lainnya di Sumatera Selatan.

Dalam OTT ke-12 KPK sepanjang 2026 tersebut, Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu pihak yang ditangkap.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025-2026.
Keempat tersangka itu yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, dan Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.

KPK kemudian melakukan OTT lanjutan pada 10 Juni 2026, dan menangkap lima aparatur sipil negara (ASN) BPK RI. Operasi tersebut menjadi OTT ke-13 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Pada 11 Juni 2026, KPK mengumumkan menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika, Augusz Dewanggara selaku pihak swasta, serta ASN BPK RI yang sempat menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari. (ANT/KN)

Pangdam Mandala Trikora Bantah TNI Terlibat Dugaan Penculikan Mama Sinta

0
Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta saat menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026) (ANTARA/Ilham Kausar)

JAKARTA – Panglima Komando XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menegaskan bahwa TNI tidak terlibat dalam isu penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta yang belakangan ramai diperbincangkan.

“Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan,” kata Mayjen Frits dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, tuduhan tersebut jelas terbantahkan lantaran Mama Yasinta sendiri mengaku tidak pernah merasa diculik ataupun diintimidasi pihak manapun.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat,” kata Frits menerangkan.

Menurut Frits, isu ini berkembang begitu cepat lantaran tidak ada pihak yang mencoba mengkonfirmasi langsung ke TNI.
Dengan demikian, isu yang terkesan menyudutkan TNI ini membuat masyarakat berspekulasi tanpa mau mencari tahu informasi yang berimbang.

“Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Karenanya, dia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi.

Dengan penegasan ini, Frits berharap polemik terkait Mama Sinta tidak berkembang menjadi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas, khususnya di wilayah Papua Selatan. (ANT/KN)

Tiga Gunung Api di Indonesia Timur Meletus Hampir Bersamaan

0
Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT meletus Jumat (12/6/2026) pagi pukul 07.04 WITA. ANTARA/HO-Badan Geologi.

JAKARTA – Tiga gunung api aktif di wilayah Indonesia Timur, yakni Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, serta Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT) meletus pada Jumat (12/6/2026) pagi, sebagaimana dilaporkan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria di Jakarta, Jumat, mengatakan, aktivitas vulkanik ketiga gunung api tersebut terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan melontarkan kolom abu vulkanik berkisar antara 400 hingga 500 meter di atas puncak kawah masing-masing.

Erupsi pertama pada Jumat (12/6/2026) pagi terjadi di Gunung Dukono, Halmahera Utara, pada pukul 06.15 WIT, disusul Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur pukul 07.04 WITA, dan terakhir Gunung Ibu di Halmahera Barat pada pukul 07.45 WIT.

Lana menjelaskan untuk Gunung Dukono, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu tebal setinggi 500 meter condong ke arah barat laut, dengan amplitudo maksimum seismogram 12 milimeter, di mana proses erupsi dilaporkan masih terus berlangsung.

Sementara itu, Gunung Lewotobi Laki-laki melontarkan kolom abu kelabu setinggi 400 meter yang mengarah ke barat dan barat laut, dengan rekaman instrumen menunjukkan amplitudo maksimum yang cukup besar mencapai 47,3 milimeter selama 46 detik.

Adapun Gunung Ibu mencatatkan tinggi kolom abu setinggi 400 meter berwarna kelabu tebal yang mengarah ke barat, dengan amplitudo maksimum terekam pada seismogram sebesar 28 milimeter dan durasi dentuman selama kurang lebih 45 detik.

Terkait status aktivitas, Badan Geologi menetapkan tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Level III (Siaga), sedangkan untuk Gunung Ibu dan Gunung Dukono saat ini sama-sama berada pada tingkat aktivitas Level II (Waspada).

Seiring status Siaga pada Gunung Lewotobi Laki-laki, Lana mengimbau masyarakat maupun wisatawan untuk mematuhi rekomendasi jarak aman dengan tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius lima kilometer dari pusat semburan kawah.

Badan Geologi memperingatkan warga di kaki Gunung Lewotobi Laki-laki, terutama di wilayah Dulipali, Klatanlo, hingga Hokeng Jaya, untuk mewaspadai potensi ancaman banjir lahar hujan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak gunung saat hujan lebat.

Bagi kawasan Gunung Ibu dan Gunung Dukono, masyarakat diminta menjauhi radius aman masing-masing sejauh dua hingga empat kilometer, serta selalu menyiapkan pelindung mata dan masker penutup mulut guna mengantisipasi sebaran paparan abu vulkanik. (ANT/KN)

Polda Metro Jaya Kerahkan 4.151 Personel Kawal Aksi Mahasiswa di Jakarta

0
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan sebanyak 4.151 personel gabungan untuk mengawal dan mengamankan aksi penyampaian pendapat oleh sejumlah elemen mahasiswa di Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026), mengatakan bahwa pengerahan personel tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan aman dan tertib.

“Polda Metro Jaya menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel di lapangan adalah untuk memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan aman, tertib, serta tidak mengganggu masyarakat lainnya,” kata Budi.

Budi merinci, ribuan personel gabungan tersebut terdiri atas 3.651 personel unsur Polri dan didukung oleh 500 personel dari unsur TNI. Selain menyiagakan personel, pihak kepolisian juga telah memetakan sejumlah langkah antisipasi terhadap dinamika situasi di lapangan.

“Antisipasi tersebut meliputi potensi kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, gangguan fasilitas umum, hingga potensi tindak kriminalitas,” kata Budi.

Terkait arus lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan dan Monas, Budi menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa arus kendaraan yang bersifat situasional.

“Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan,” ujarnya.

Pihak Polda Metro Jaya turut mengimbau kepada seluruh massa aksi agar dapat menyampaikan aspirasinya secara damai dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” tutur Budi. (ANT/KN)