Beranda blog Halaman 171

Bali Makin Macet, DPR Usul Maksimalkan Bus Laut Antar Pantai

0

JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong pengembangan transportasi bus laut sebagai solusi mengatasi kemacetan di Bali, menyusul kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat sebagai dampak pertumbuhan pariwisata di daerah itu.

“Bagaimana efektifkan pelabuhan laut, bus laut ini kita maksimalkan. Menurut saya itu lumayan bisa mengurai, mengurai masyarakat yang berpindah dari satu pantai ke pantai lain,” kata Lasarus pada rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Menurut ia, kondisi lalu lintas di Bali sudah sangat padat sehingga diperlukan alternatif transportasi massal yang mampu memindahkan penumpang melalui jalur laut secara lebih efektif.

Ia menyatakan telah melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau langsung kondisi kepadatan transportasi dan kebutuhan peningkatan konektivitas antarpelabuhan bagi mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Simulasi awal menunjukkan terdapat sejumlah pelabuhan di Bali yang berpotensi dioptimalkan sebagai titik keberangkatan dan kedatangan, sehingga pergerakan penumpang tidak seluruhnya bergantung pada jalur darat yang saat ini kondisinya sangat padat.

Lasarus menambahkan pengembangan transportasi laut relatif lebih cepat direalisasikan dibandingkan pembangunan infrastruktur moda transportasi lainnya seperti kereta api, sehingga dapat menjadi langkah jangka pendek untuk membantu mengurai kemacetan di berbagai kawasan pariwisata Bali.

“Karena Bali itu kita tahu sendiri, Bali itu memberi kontribusi Rp173 triliun setahun, kontribusi devisa dari pariwisata. Sementara kondisi Bali hari ini kita sama-sama tahu ya (macet),” ucapnya.

Ia menekankan pemanfaatan jalur laut memungkinkan pergerakan wisatawan dari satu kawasan pantai ke kawasan lain tanpa menambah beban lalu lintas jalan raya yang saat ini sudah sangat padat.

“Bali ini kan udah crowded banget nih sekarang. Lalu lintas di Bali ini udah crowded,” ujarnya.

Selain mengurangi kemacetan, konsep bus laut juga dinilai dapat meningkatkan daya tarik pariwisata karena perjalanan antarpelabuhan memberi pengalaman baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali serta memperluas pilihan transportasi lokal.

“Wisatawan di Bali ini kan tiap hari datang. Nah pilihan terdekat kita adalah bagaimana mengefektifkan pelabuhan laut yang ada, kemudian ada bus laut nanti. Jadi, orang bergerak dari pelabuhan ke pelabuhan, sebagian lewat darat sambil mereka menikmati pelabuhan-pelabuhan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Lasarus mendorong Kementerian Perhubungan mengambil peran lebih proaktif dalam menyiapkan regulasi, dukungan teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan operator pelabuhan agar rencana tersebut dapat segera berjalan.

Menurutnya, optimalisasi pelabuhan yang sudah beroperasi dinilai menjadi langkah paling realistis dalam waktu dekat, sambil menunggu pengembangan infrastruktur transportasi lain yang memerlukan waktu panjang dan investasi yang besar.

“Kalau nunggu kita bangun bandara baru di utara sana, akses ke utara nggak mudah. Tol aja kita mau lelang-lelang belum lelang-lelang sampai hari ini. Dari Denpasar ke Gilimanuk itu sampai hari ini belum lelang,” kata Lasarus.

“Belum kita bicara ke Bali Utara, kalau kita ke Bali Utara kan bicara Denpasar ke Bali Utara sana, ke atas. Ada bandara, akses bagaimana? Tidak mudah. Yang paling gampang hari ini cepat, bagaimana efektifkan pelabuhan laut, bus laut ini kita maksimalkan,” tambah Lasarus. (ANT/KN)

Tiga Terdakwa Suap Vonis Lepas CPO Dituntut 9–17 Tahun Penjara

0

JAKARTA – Tiga orang terdakwa kasus dugaan suap pengondisian putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2025 dituntut pidana penjara selama 9 tahun hingga 17 tahun.

Ketiga terdakwa tersebut, yakni advokat Junaedi Saibih yang dituntut 9 tahun penjara, Head of Social Security Legal Wilmar Group Muhammad Syafei dituntut 15 tahun penjara, serta advokat Ariyanto dituntut 17 tahun penjara.

“Menuntut agar para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan memberi suap kepada hakim serta TPPU yang dilakukan secara bersama-sama,” kata jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Syamsul Bahri Siregar pada sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026) malam.

Selain pidana penjara, ketiga terdakwa juga dituntut agar dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar Rp600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 150 hari.

Khusus Syafei dan Ariyanto, keduanya juga dituntut untuk membayar uang pengganti masing-masing senilai Rp9,33 miliar subsider 5 tahun penjara dan Rp21,6 miliar subsider 8 tahun penjara.

Sementara untuk Junaedi dan Ariyanto, JPU meminta majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk memberhentikan keduanya.

Tak hanya itu, terkhusus Junaedi, dituntut pula agar dipecat dari jabatannya sebagai dosen di Universitas Indonesia secara tidak hormat.

Atas perbuatannya, Junaedi diyakini bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.

Kemudian, JPU meyakini Syafei melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c dan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional.

Sementara, Ariyanto diyakini bersalah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a dan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional.

Sebelum melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal memberatkan yang dilakukan ketiga terdakwa, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Perbuatan ketiganya, yang telah mencederai masyarakat khususnya terhadap institusi lembaga peradilan yudikatif, juga dinilai sebagai keadaan memberatkan tuntutan.

Khusus Junaedi dan Ariyanto, hal memberatkan lainnya yang dipertimbangkan, yaitu perbuatannya telah menjatuhkan harkat dan martabat profesi advokat.

Sementara untuk Syafei dan Ariyanto, keduanya dinilai JPU telah menikmati hasil tindak pidana suap sebagai pemberi suap.

Keadaan memberatkan lainnya khusus Ariyanto, yaitu berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, sedangkan Syafei dinilai mencederai etika profesi hakim yang wajib bertindak jujur, adil, tidak memihak, dan menjaga martabat.

Di sisi lain, terdapat hal meringankan yang ada pada diri Junaedi dan Syafei, yang dipertimbangkan JPU, yakni keduanya belum pernah dihukum dan khusus Syafei bersikap sopan di persidangan.

Dalam kasus tersebut, Ariyanto dan Junaedi didakwa memberikan suap senilai Rp40 miliar bersama-sama dengan advokat Marcella Santoso.

Sementara, tindakan TPPU diduga dilakukan Marcella bersama-sama dengan Ariyanto dan Syafei senilai Rp52,5 miliar.

Suap ditujukan kepada para hakim yang menangani perkara korupsi CPO (minyak sawit mentah), sedangkan TPPU dilakukan dengan menggunakan nama perusahaan dalam kepemilikan aset hingga mencampurkan uang hasil korupsi perkara CPO dengan perolehan yang sah.

Adapun TPPU terdiri dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) setara dengan Rp28 miliar yang dikuasai oleh Marcella, Ariyanto, dan Syafei serta biaya jasa hukum alias legal fee sebanyak Rp24,5 miliar.

Khusus Syafei, disebutkan besaran TPPU yang dilakukan senilai Rp28 miliar, yang dikuasai bersama dengan Marcella dan Ariyanto, serta berupa uang operasional Rp411,69 juta.

Atas perbuatannya, Ariyanto didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara, Junaedi diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kemudian, Syafei didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 jo. Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 56 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (ANT/KN)

Menhub dan Pramono Matangkan Kesiapan Angkutan Lebaran 2026

0

JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas kesiapan angkutan Lebaran 2026 agar pelaksanaannya berjalan aman dan lancar.

“Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan pergerakan masyarakat tertinggi secara nasional,” kata Menhub di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Oleh karena itu, Menhub menyampaikan perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan perjalanan masyarakat selama arus mudik dan balik lebaran berjalan lancar.

“Sebagian besar perjalanan mudik nasional berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, dengan tujuan favorit nasional, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta,” ujarnya.

Dengan potensi pergerakan masyarakat DKI Jakarta yang begitu besar, Menhub meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah dukungan demi kelancaran angkutan Lebaran 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Salah satunya, kata Dudy, adanya Posko Pelayanan dan Monitoring Angkutan Lebaran 2026 guna memastikan kesiapan armada (ramp check) dan simpul transportasi (khususnya terminal tipe A), serta pemeriksaan kesehatan awak kendaraan (pengemudi).

“Serta konsolidasi dan penyiapan mudik gratis,” tambah Menhub.

Selain itu, Menhub juga mendorong Pemprov DKI Jakarta meningkatkan akses dan layanan angkutan feeder bagi pemudik.

“Kami berharap Pemprov DKI dapat menyediakan kemudahan akses bagi pemudik menuju terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara, serta meningkatkan layanan angkutan feeder, terutama menuju ke simpul-simpul mudik gratis,” katanya.

Selanjutnya, pengawasan, pengendalian dan pengaturan rekayasa lalu lintas perlu dilakukan secara kondisional, yakni dengan menyediakan petugas keamanan di titik-titik rawan kemacetan dan keramaian (pengawasan melalui CCTV), memastikan kesiapan jalur alternatif, serta memastikan kelancaran perjalanan pemudik.

“Penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan juga penting dilakukan, termasuk sosialisasi keselamatan berkendara bagi pengguna kendaraan pribadi,” lanjut Menhub.

Menhub juga meminta penambahan fasilitas umum di simpul-simpul transportasi terpadat, seperti penyediaan gerai makanan, bengkel kendaraan, hingga toilet portabel untuk menunjang kenyamanan perjalanan masyarakat.

Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, proyeksi lalu lintas keluar Jakarta (GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Cikupa) selama masa angkutan lebaran (H-10 sampai dengan H+11) mencapai 3,67 juta kendaraan. Adapun prediksi puncak arus mudik pada Rabu, 18 Maret 2026 (H-3) yakni sebanyak 259.000 kendaraan.

Sementara proyeksi lalu lintas masuk Jakarta (GT Cikampek Utama, GT Kalihurip, GT Ciawi, GT Cikupa) selama H-10 sampai dengan H+11 lebaran sebanyak 3,54 juta kendaraan, dengan prediksi puncak arus balik pada Senin, 24 Maret 2026 (H+3) yakni 285.000 kendaraan. (ANT/KN)

Kesepakatan Tarif RI–AS Belum Final, Peluang Penurunan Masih Terbuka

0

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hingga saat ini belum ada perubahan resmi terkait kesepakatan besaran tarif dengan Amerika Serikat.

Ia menyebut tidak ada angka pasti dari target penurunan tarif timbal balik dengan Amerika Serikat. Menurut Prasetyo, peluang tersebut masih terbuka, terutama melalui komunikasi antar Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Kita hanya melihat negara-negara lain aja. Kalau ada yang bisa turun, 18 (persen) ya. Mungkin kita pengin turun ke 18. Tapi kan bukan kita yang menentukan hal tersebut, tapi bagian dari upaya untuk bernegosiasi kan terus kita lakukan,” kata Prasetyo di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Mensesneg menyampaikan hingga saat ini belum ada perubahan dengan besaran tarif yang ditetapkan untuk Indonesia, yakni 19 persen.

Terkait kemungkinan adanya tawaran baru dari Indonesia untuk menekan tarif lebih rendah, ia menyebut poin-poin yang selama ini diajukan pada dasarnya sudah menjadi bagian dari pembahasan awal.

Meski begitu, dinamika tetap bisa berkembang dalam komunikasi langsung kedua pemimpin.

“Kalaupun kita ingin ada penurunan lagi, ya kita serahkan kepada dua pemimpin ini, barangkali nanti dalam proses komunikasinya. Tidak menutup kemungkinan, karena hubungan baik kedua pemimpin ini mungkin ada perubahan kebijakan kita tidak tahu,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk menghadiri tiga agenda.

Agenda pertama, yaitu pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat pada Rabu (18/2), kemudian konferensi tingkat tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza pada Kamis (19/2).

Selanjutnya, Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, salah satunya untuk menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025.

Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, mengatasi berbagai hambatan non-tarif, memperkuat kerja sama bidang perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan kerja sama komersial lainnya.

Amerika Serikat berkomitmen memberi pengecualian tarif bagi sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, di antaranya minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan komoditas strategis lainnya. (ANT/KN)

Tito Pastikan Infrastruktur Nasional Sumatera Sudah Pulih Total

0

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menyatakan seluruh jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah kembali fungsional 100 persen.

“Untuk akses darat jalan nasional Aceh, Sumut, Sumbar sudah fungsional semua 100 persen,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Tito menambahkan perbaikan jalan daerah di tiga provinsi tersebut juga mencatatkan kemajuan pesat, ketiganya mencatatkan fungsional di atas 90 persen, dengan rincian jalan daerah di Aceh fungsional 92 persen, Sumatera Utara fungsional 99 persen, dan Sumatera Barat fungsional 90 persen.

Selain jalan nasional, jembatan nasional di tiga provinsi tersebut juga 100 persen sudah berfungsi kembali meskipun sebagian masih bersifat sementara dengan menggunakan jembatan Bailey, Armco, maupun perbaikan teknis lainnya.

Ia menambahkan, perbaikan jembatan daerah masih terus dikebut, khususnya di Aceh yang progresnya mencapai 47 persen, Sumatera Utara 95 persen, dan Sumatera Barat 69 persen.

Tito, menegaskan Satgas PRR telah memberikan perhatian khusus untuk pemulihan akses jalan nasional, lantaran akses jalan menjadi fondasi utama percepatan distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Pemerintah juga telah mengerahkan dukungan TNI dan Polri dalam pembangunan jembatan darurat. TNI membangun 62 unit jembatan Bailey, 74 unit Armco, serta 37 jembatan perintis, sedangkan Polri membangun 41 unit jembatan di berbagai wilayah terdampak. (ANT/KN)

Menkeu: THR ASN Cair Pekan Pertama Ramadan

0

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri akan mulai disalurkan pada pekan pertama bulan Ramadhan.

“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Dia tidak merinci lebih lanjut terkait tanggal pasti pencairan THR bagi ASN dan TNI/Polri. Hanya saja, dia menyebut penyaluran tunjangan lebaran itu bakal dimulai dalam waktu dekat.

“Bentar lagi,” ujarnya menambahkan.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp55 triliun untuk THR ASN dan TNI/Polri.
Nilai itu terungkap dalam paparan Menkeu Purbaya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Purbaya.

Adapun proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp809 triliun, dimana anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri termasuk diantaranya.

Secara rinci, pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp6 triliun, serta paket stimulus Rp13 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa belanja pemerintah pada triwulan I 2026, dijalankan secara tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 diperkirakan terus berlanjut hingga 2026.

“Prediksi kita di triwulan pertama, ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5 persen sampai 6 persen,” kata dia.

Menurutnya, target pertumbuhan ini merupakan angka yang luar biasa. Apabila hal ini tercapai, ujar Purbaya, Indonesia berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen.

Pemerintah juga terus mendorong konsumsi rumah tangga yang diyakini semakin menguat pada triwulan I 2026, terutama didukung momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri serta kebijakan Work From Anywhere (WFA). (ANT/KN)

BI Kaltim Siapkan Rp2,18 Triliun Uang Tunai Sambut Ramadan dan Idulfitri

Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur menyiapkan uang tunai sebesar Rp2,18 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan likuiditas di seluruh wilayah Kaltim tetap aman dan mencukupi.

Penyediaan uang tunai tersebut disertai dengan layanan penukaran di berbagai titik strategis, termasuk kerja sama dengan perbankan dan layanan kas keliling. BI berharap distribusi berjalan lancar sehingga aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Lebaran tetap terjaga.

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 https://koran.koranusantara.com
📱 https://digital.koranusantara.com/kn18feb2026/mobile/

Rabu Dini Hari, Gempa M4,8 Guncang Barat Daya Pangandaran

0

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Rabu pukul 01.00.51 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut pada koordinat 8,46 Lintang Selatan dan 108,11 Bujur Timur, atau sekitar 94 kilometer barat daya Pangandaran, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa tersebut dirasakan dengan intensitas III MMI di Pangandaran dan Tasikmalaya.
Getaran juga dirasakan dengan skala II-III MMI di Garut, serta II MMI di Ciamis dan Kabupaten Bandung.

Intensitas III MMI menunjukkan gempa dirasakan nyata di dalam rumah oleh banyak orang, terutama dalam kondisi diam, dengan getaran yang terasa seperti truk besar melintas atau benda berat jatuh, serta menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Namun, umumnya belum menimbulkan kerusakan bangunan.

Sementara itu, intensitas II MMI menandakan getaran yang lebih lemah, hanya dirasakan oleh sebagian orang di dalam ruangan, dengan sensasi getaran ringan tanpa dampak kerusakan. (ANT/KN)

Tiba di Washington DC, Presiden Prabowo Disambut Diaspora dan Mahasiswa Indonesia

WASHINGTON – Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk menyalami dan menyapa sejumlah diaspora dan mahasiswa Indonesia yang menyambut kedatangan Presiden RI di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (17/2/2026) siang waktu setempat.

Setibanya di hotel tempatnya bermalam, Presiden Prabowo diberikan buket bunga oleh seorang anak perempuan yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia.

Kemudian, di area lobi hingga menuju lift, puluhan diaspora dan mahasiswa Indonesia, serta sejumlah staf dan pejabat KBRI Washington DC beserta keluarga mereka, juga ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo dengan mengucapkan: “Selamat datang di Washington DC Bapak Presiden”.

Diaspora dan mahasiswa memanfaatkan momen penyambutan itu dengan mengenakan pakaian adat dari beberapa daerah serta atasan batik.

Mereka juga membawa bendera Merah Putih berukuran kecil untuk dikibarkan saat Presiden Prabowo berjalan.

Presiden Prabowo, saat menyusuri area lobi, menyalami satu per satu diaspora dan mahasiswa yang menyambut dirinya seraya mengucapkan: “Terima kasih ya, terima kasih”.

Selepas itu, Presiden menghampiri sejumlah mahasiswa dan kembali mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada dirinya. Presiden juga sempat menyalami beberapa perwira TNI yang tengah bersekolah di AS.

Di belakang Presiden Prabowo, ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang juga menyapa dan menyalami diaspora dan mahasiswa Indonesia.

Beberapa diaspora dan mahasiswa pun memanfaatkan momen penyambutan itu untuk ikut menyapa Seskab Teddy.
Presiden Prabowo tiba di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa siang, setelah pesawat Garuda Indonesia PK-GIF yang membawa Presiden dan rombongan terbatas mendarat di Pangkalan Militer (Joint Base) Andrews, Prince George’s County, Maryland, Selasa, sekitar pukul 12.00 waktu setempat.

Kedatangan Presiden di Joint Base Andrews disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo, Atase Pertahanan KBRI Washington D. C. Marsekal Pertama TNI E Wisoko Aribowo, dan Komandan Grup Pemeliharaan Pesawat VVIP/VIP Angkatan Udara AS di Joint Base Andrews Kolonel Gary Charland.

Dalam penerbangan dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang telah tiba lebih dulu di AS, juga mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan resminya di Washington DC.

Di Amerika Serikat, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri tiga agenda, yaitu pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat pada Rabu (18/2), konferensi tingkat tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza pada Kamis (19/2), dan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk salah satunya menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART), yang negosiasinya telah berjalan sejak 2025. (ANT/KN)

Menhub Siapkan Lima Jalur Penyeberangan Jawa–Sumatera untuk Lebaran 2026

0

BANDAR LAMPUNG – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait telah menyiapkan lima jalur penyeberangan laut untuk memperlancar lintas Jawa-Sumatera saat pelaksanaan angkutan Lebaran 2026.

Menurut Dudy, di Bandarlampung, Lampung, Selasa (17/2/2026), kelima jalur penyeberangan laut itu adalah lintas Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton, dan Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan Bakauheni.

“Lalu, Pelabuhan BBJ Bojonegoro menuju BBJ Muara Pilu, serta dari Pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera menuju Pelabuhan Panjang,” katanya.

Dia pun mengimbau kepada semua operator dapat mempersiapkan layanan seperti yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya, yakni periode Natal dan tahun baru serta angkutan Lebaran.

“Dengan pengaturan ini diharapkan bisa melayani dengan baik masyarakat dan kami sudah minta Pelabuhan BBJ untuk mempersiapkan 12 unit kapal yang akan mengangkut kendaraan besar, di Pelabuhan Ciwandan juga sudah menyiapkan 12 unit kapal yang akan mengangkut masyarakat yang hendak menyeberang,” ucap dia.

Ia menjelaskan untuk meningkatkan kelancaran arus mudik selama angkutan Lebaran 2026, akan diterapkan pula sistem tunda di Pelabuhan Bakauheni yang tersebar di 10 titik jalan tol dan jalan arteri di sekitarnya.

“Kami menyiapkan untuk membantu semua kesiapan agar penyeberangan ini lancar. Untuk Pelabuhan BBJ Bojonegara nanti akan melayani truk golongan besar VIII dan IX, Pelabuhan Bakauheni disiapkan tanpa pengalihan kendaraan, dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera disiapkan sebagai langkah kontingensi,” tambahnya.

Secara keseluruhan, untuk angkutan laut Lebaran 2026,  tersedia sarana sebanyak 829 unit kapal dengan kapasitas 3,26 juta penumpang dan prasarana yang tersedia adalah 636 pelabuhan laut.

Untuk transportasi darat, sarana yang tersedia 31.345 unit bus dengan kapasitas 1,2 juta tempat duduk dan prasarananya 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B.

Transportasi penyeberangan tersedia 255 unit kapal dengan kapasitas 6,1 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan, serta prasarana yang tersedia adalah 15 lintas penyeberangan serta 29 pelabuhan.

Transportasi udara tersedia 392 unit pesawat dengan kapasitas 8,2 juta penumpang dan prasarananya sebanyak 257 bandar udara, kemudian transportasi kereta api tersedia sebanyak 3.821 unit sarana dengan kapasitas antarkota sebanyak 3,58 juta penumpang, regional 2,9 juta penumpang, dan komuter 51,5 juta penumpang dengan prasarana sebanyak 668 stasiun KA. (ANT/KN)