BALIKPAPAN – Pengendara di Kota Balikpapan kini tidak lagi diwajibkan membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) fisik saat menghadapi pemeriksaan lalu lintas. Dokumen SIM yang telah terdaftar dalam aplikasi Digital Korlantas dapat digunakan sebagai pengganti kartu fisik ketika diperiksa petugas di lapangan.

Kasatlantas Polresta Balikpapan, Kompol M.D. Djauhari, mengatakan penggunaan SIM digital harus memenuhi sejumlah ketentuan. Salah satunya, dokumen SIM tidak cukup hanya difoto dan disimpan di galeri ponsel.

“Tidak boleh. Harus dimasukkan ke dalam aplikasi ini,” ujarnya, Rabu (11/6/2026).

Kasatlantas menjelaskan proses registrasi SIM digital dilakukan melalui aplikasi Digital Korlantas dengan tahapan verifikasi biometrik. Pengguna harus melakukan pemindaian wajah terlebih dahulu, kemudian mengunggah foto SIM ke dalam sistem.

Menurutnya, SIM yang dapat terintegrasi ke aplikasi harus memiliki barcode resmi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mekanisme tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memastikan keaslian dokumen.

“Kalau SIM asli, dia akan terinput. Tapi kalau palsu, tidak bisa,” jelasnya.

Djauhari menambahkan, digitalisasi dokumen kendaraan tidak hanya berlaku untuk SIM. Ke depan, dokumen lain seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga akan terintegrasi dalam satu platform digital.

“Ke depan semuanya akan pakai beginian. Karena BPKB, STNK, semuanya ada,” tambahnya.

Penerapan layanan digital tersebut sejalan dengan pelaksanaan Operasi Patuh Mahakam 2026 yang mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik guna mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas.

Dalam operasi tersebut, penegakan hukum didominasi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan porsi 60 persen. Sementara 30 persen dilakukan melalui penindakan non-ETLE dan 10 persen berupa teguran simpatik kepada pengguna jalan.

Adapun sasaran utama Operasi Patuh Mahakam 2026 mencakup sembilan jenis pelanggaran lalu lintas, yakni melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, tidak memakai sabuk pengaman, mengemudi di bawah pengaruh alkohol, melebihi batas kecepatan, menggunakan telepon genggam saat berkendara, pengemudi di bawah umur, penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan Polri, serta kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Polresta Balikpapan berharap pemanfaatan teknologi digital dan penegakan hukum berbasis elektronik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

PASER – Sebanyak 359 jemaah haji kelompok terbang (kloter) pertama asal Kabupaten Paser yang tergabung dalam Kloter BPN 3 Embarkasi Balikpapan tiba kembali di daerah asal dengan selamat, Kamis (11/6/2026). Seluruh jemaah yang berangkat ke Tanah Suci kembali dalam jumlah lengkap sesuai manifest keberangkatan.

Petugas Haji Daerah Kabupaten Paser, Rusmadi, mengatakan jumlah jemaah yang dipulangkan sama dengan jumlah yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini.

“Jemaah kloter satu asal Paser yang tergabung dalam Kloter BPN 3 Embarkasi Balikpapan. Di manifest kita yang berangkat kemarin 359, pulangnya juga 359,” kata Rusmadi yang juga bertugas sebagai ketua kloter.

Ia menjelaskan proses kepulangan jemaah berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Jadwal penerbangan maupun perjalanan menuju Kabupaten Paser juga berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah, schedule awal dengan schedule yang berlaku sekarang masih sama, karena memang on time,” ujarnya.

Meski seluruh jemaah tiba dengan selamat, terdapat dua jemaah lanjut usia yang harus mendapatkan penanganan khusus menggunakan ambulans saat perjalanan kembali ke Paser.

Menurut Rusmadi, kedua jemaah tersebut berasal dari Kecamatan Kuaro dan Batu Kajang. Kondisi mereka dipengaruhi faktor kelelahan setelah menjalani perjalanan udara yang cukup panjang.

“Ada dua jemaah lansia asal Kuaro dan Batu Kajang tadi dibawa dengan ambulans, penyebabnya mungkin karena kecapean di pesawat 11 jam, ditambah kurang tidur dan penyakit bawaan,” jelasnya.

Secara umum, kondisi kesehatan jemaah haji asal Paser yang tergabung dalam kloter pertama terpantau baik dan tidak ditemukan masalah kesehatan serius selama proses kepulangan.

Rusmadi juga mengingatkan seluruh jemaah agar tetap melakukan pemantauan kesehatan secara mandiri selama 21 hari setelah tiba di daerah asal. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini terhadap kemungkinan penyakit menular pasca perjalanan luar negeri.

“Sesuai dengan petunjuk teknis, para jemaah haji tetap memantau kesehatan secara mandiri. Dan pasca pulang haji, wajib melaporkan dirinya ke puskesmas terdekat,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

PASER – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja positif dengan capaian sebesar 3,65 persen secara year on year (yoy). Meski lebih rendah dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 4,77 persen, capaian tersebut dinilai mencerminkan stabilitas ekonomi daerah di tengah berbagai dinamika ekonomi nasional.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser, Bayu Agung Prasetio, mengatakan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini didorong meningkatnya aktivitas ekonomi saat momentum Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional, serta peningkatan aktivitas sektor pertambangan dan pertanian.

“Selain itu, konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga juga tumbuh signifikan masing-masing 10,19 persen dan 4,90 persen,” jelas Bayu, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, momentum Ramadan dan Idulfitri memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi masyarakat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan pengeluaran lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang mencapai 10,51 persen dibandingkan Triwulan I Tahun 2025.

Peningkatan konsumsi pemerintah juga dipengaruhi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur pemerintah yang kemudian mendorong daya beli masyarakat. Dampaknya terlihat pada sektor perdagangan yang tumbuh hingga 15,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional di Kabupaten Paser turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 22,73 persen.

“Hal ini sejalan dengan banyaknya event yang digelar di Kabupaten Paser sehingga turut meningkatkan aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi dan makan minum,” ujarnya.

Meski sejumlah sektor non-tambang menunjukkan pertumbuhan positif, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi motor utama perekonomian Kabupaten Paser. Pada Triwulan I Tahun 2026, kontribusi sektor tersebut mencapai 55,27 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 54 persen.

Bayu menjelaskan peningkatan kontribusi sektor pertambangan dipengaruhi naiknya produksi batu bara dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain pertambangan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mencatat pertumbuhan sebesar 18,41 persen. Sementara sektor industri pengolahan tumbuh 7,86 persen.

“Meningkatnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian salah satunya disebabkan meningkatnya produksi batu bara dibandingkan Triwulan I Tahun 2025. Secara regional, Kabupaten Paser menyumbang sebesar 6,40 persen terhadap perekonomian Kalimantan Timur,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

BERAU – Pulau Maratua yang berada di wilayah terluar Indonesia kini menjadi salah satu contoh keberhasilan transformasi digital di kawasan perbatasan. Jika selama ini laut menjadi satu-satunya jalur penghubung masyarakat dengan dunia luar, kini konektivitas internet telah membuka akses baru bagi pendidikan, layanan publik, kesehatan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Melalui program yang dijalankan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pulau Maratua dan sejumlah wilayah pesisir Kabupaten Berau telah terhubung dengan jaringan BTS 4G, layanan Universal Service Obligation (USO), serta titik akses internet BAKTI AKSI.

Pemanfaatan layanan tersebut tercatat sangat tinggi. Salah satunya terlihat di SD Negeri 001 Payung-Payung yang menjadi lokasi layanan akses internet dengan tingkat penggunaan tertinggi di Berau. Kehadiran internet memungkinkan para siswa mengakses sumber belajar yang lebih luas dan terhubung dengan dunia luar tanpa harus meninggalkan pulau.

Selain sekolah, pemanfaatan internet juga tinggi di Kantor Kampung Payung-Payung dan Pos TNI AL Pulau Maratua. Sementara itu, BTS USO di Kampung Bohesilian secara rutin melayani lebih dari 200 pengguna setiap bulan dengan tingkat keandalan jaringan yang tinggi.

Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur BAKTI Komdigi, Darien Aldiano, mengatakan tingginya pemanfaatan layanan digital menunjukkan masyarakat di wilayah tersebut telah siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Tingginya pemanfaatan ini, terutama di sekolah dan kantor kampung, menunjukkan bahwa masyarakat Berau sudah sangat siap memanfaatkan dunia digital. Tugas kami memastikan akses itu hadir, andal, bermanfaat, dan terus ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Darien, BAKTI juga terus melakukan peningkatan kapasitas jaringan, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat lalu lintas data tinggi dan kebutuhan sektor tertentu yang mendesak.

Transformasi digital yang berlangsung di Maratua tidak hanya mendukung sektor pendidikan, tetapi juga pelayanan publik, pertahanan, serta pengembangan pariwisata.

Administrasi desa kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien melalui layanan digital. Di sisi lain, pelaku usaha pariwisata mulai memanfaatkan platform digital untuk promosi, pemesanan penginapan, pembayaran non-tunai, hingga pemasaran paket wisata berbasis konservasi.

Keberadaan internet juga memperkuat fungsi strategis wilayah perbatasan. Pos TNI AL Maratua memanfaatkan jaringan tersebut untuk mendukung operasional dan komunikasi dalam menjaga kedaulatan negara.

Pulau Maratua sendiri memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Filipina. Selain menjadi titik terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pulau ini juga berkembang sebagai destinasi wisata unggulan Kalimantan Timur dengan potensi ekonomi biru yang besar.

“Data menunjukkan sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Berau terus mengalami pertumbuhan, dari 7,24 persen pada 2021 menjadi 7,78 persen pada 2025,” kata Darien.

Sementara sektor pariwisata juga menunjukkan perkembangan signifikan dengan jumlah kunjungan wisatawan meningkat sekitar 337 persen dibanding masa pandemi, dari 127.396 kunjungan menjadi 557.214 kunjungan.

Peningkatan aktivitas wisata juga terlihat dari data Bandara Maratua yang mencatat jumlah wisatawan mancanegara naik dari 220 orang pada 2020 menjadi 4.294 orang pada 2024.

Selain itu, jumlah usaha akomodasi di pulau-pulau terluar Berau juga cukup tinggi. Maratua memiliki 93 unit penginapan, lebih banyak dibandingkan Tanjung Redeb yang memiliki 52 unit penginapan.

Meski demikian, tingginya pemanfaatan internet menghadirkan tantangan baru. Sejumlah wilayah seperti Teluk Sumbang di Kecamatan Biduk-Biduk dan Long Laai di Kecamatan Segah telah masuk kategori utilisasi jaringan tinggi sehingga menjadi prioritas peningkatan bandwidth.

“Kedepan, penguatan infrastruktur digital perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program literasi digital, pengembangan talenta digital, pendampingan UMKM dan BUMDes, serta dukungan terhadap sektor pariwisata dan kelautan,” tegasnya.

Transformasi digital di Pulau Maratua menunjukkan bahwa konektivitas tidak hanya menghadirkan akses informasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan mendukung kedaulatan negara. Dari pulau terluar Indonesia, internet menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif dan sejahtera bagi masyarakat perbatasan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Suhuk, resmi menutup rangkaian kegiatan budaya Omin Atun Onam Adet yang berlangsung selama empat hari di Kampung Long Bagun Ilir, Kecamatan Long Bagun, Selasa (9/6/2026).

Dalam sambutan Bupati Mahulu yang dibacakannya, Suhuk menyampaikan apresiasi kepada panitia, tokoh adat, perangkat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah bergotong royong menyukseskan kegiatan budaya tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan Omin Atun Onam Adet menjadi bukti bahwa semangat masyarakat Dayak dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya leluhur masih sangat kuat.

“Kegiatan ini bukti nyata nilai kebersamaan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tradisi masih terus hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Suhuk menilai Omin Atun Onam Adet telah menjadi salah satu identitas penting Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan, sejumlah daerah lain mulai melirik dan mencontoh pelaksanaan kegiatan budaya serupa karena melihat kuatnya pelestarian adat yang dilakukan masyarakat Mahulu.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mendukung berbagai upaya pelestarian budaya, termasuk memperjuangkan pembangunan lamin atau balai adat di Kampung Long Bagun Ilir yang selama ini menjadi harapan masyarakat dan tokoh adat setempat.

“Kita akan berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan cita-cita pembangunan lamin Long Bagun Ilir bisa terlaksana dalam masa pemerintahan ini,” ungkapnya.

Pada penutupan kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada kampung yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya, penghargaan bagi pemenang lomba tari solo dan tari berkelompok, serta penyerahan cinderamata.

Berdasarkan hasil undian yang telah ditetapkan dalam rangkaian kegiatan adat, pelaksanaan Omin Atun Onam Adet tahun 2027 direncanakan berlangsung di Kampung Long Kerioq, Kecamatan Long Apari.

Pemkab Mahulu berharap kegiatan budaya ini terus menjadi wadah memperkuat persatuan masyarakat, menjaga warisan leluhur, serta memperkenalkan kekayaan budaya Mahakam Ulu kepada generasi muda. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahulu, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Suhuk.

Forum ini menjadi wadah koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Mahulu.

Dalam sambutannya, Suhuk menegaskan bahwa Program JKN bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, melainkan program strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Program JKN merupakan wujud nyata komitmen negara memberikan jaminan perlindungan kesehatan sebagai hak dasar warga negara. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya.

Suhuk juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Mahulu meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Utama Tahun 2026.

“Penghargaan UHC Kategori Utama yang diraih Mahulu merupakan bukti komitmen kuat pemerintah daerah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Ini hasil kerja keras bersama,” terangnya.

Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak.

Untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, Pemkab Mahulu pada tahun 2026 mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,8 miliar guna menjamin kepesertaan JKN bagi seluruh masyarakat Mahulu.

Selain pembiayaan, pemerintah daerah juga terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Salah satunya melalui peningkatan status Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu (RSGSM) dari Rumah Sakit Tipe D Pratama menjadi Rumah Sakit Tipe D Umum pada 2025.

Hingga April 2026, RSGSM telah menambah layanan spesialis penyakit dalam dan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Rumah sakit tersebut juga direncanakan masuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kementerian Kesehatan Tahun 2026.

Di sisi lain, seluruh puskesmas di Mahulu sejak tahun 2026 telah ditetapkan dan dioptimalkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian pelayanan kesehatan primer.

Suhuk juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turut berperan aktif mempertahankan capaian UHC Kategori Utama dengan memastikan seluruh aparatur, baik PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, maupun aparat kampung telah terdaftar sebagai peserta JKN aktif.

Selain itu, Disdukcapil Mahulu diminta memperkuat pendataan dan sinkronisasi data kependudukan dengan data kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Disdukcapil membantu memastikan validitas data masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pelayanan bisa maksimal, tepat sasaran, dan tidak ada warga yang terlewat dari haknya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha dan tenaga kerja sektor swasta di Mahulu agar memenuhi kewajiban mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta JKN.

“Mempertahankan UHC bukan hanya tugas pemerintah daerah atau BPJS Kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama. Saya mengajak OPD, dunia usaha, dan masyarakat terus mendukung JKN demi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh warga Mahulu,” pungkasnya.

Forum tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan Program JKN sekaligus mempertahankan status UHC Kategori Utama di Kabupaten Mahakam Ulu. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.

SENDAWAR – Pemerintah Kampung Empakuq, Kecamatan Melak, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026 kepada warga penerima manfaat. Penyaluran berlangsung di Kantor Petinggi Kampung Empakuq, Kamis (11/6/2026).

Sebanyak 26 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan untuk periode April hingga Juni 2026. Masing-masing KPM memperoleh Rp300 ribu per bulan atau Rp900 ribu untuk tiga bulan, dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp23,4 juta.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Camat Melak, Martoyosan, dan Petinggi Kampung Empakuq, Bernadus.

Bernadus mengatakan penyaluran BLT DD dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan berdasarkan hasil musyawarah kampung. Seluruh penerima merupakan warga kurang mampu yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

“BLT DD ini bentuk kepedulian pemerintah kampung untuk membantu meringankan beban ekonomi warga. Saya minta bantuan ini digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok keluarga, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,” ujarnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga ketahanan ekonomi keluarga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi warga.

Sementara itu, Sekcam Melak Martoyosan mengapresiasi Pemerintah Kampung Empakuq yang dinilai konsisten menyalurkan BLT DD secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan secara bijak agar benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga penerima.

“Manfaatkan bantuan ini dengan baik untuk kebutuhan yang prioritas sehingga bisa membantu ketahanan ekonomi keluarga,” pesannya.

Pemerintah Kampung Empakuq menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan BLT DD Tahun 2026 agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.