JAKARTA — Wakil Ketua KPK periode 2015–2024, Alexander Marwata, menyoroti pentingnya pembuktian unsur niat jahat atau mens rea dalam penanganan perkara pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi dan kebijakan direksi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik “Menakar Batasan Hukum antara Keputusan Bisnis & Tindak Pidana Korupsi” yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

Alexander menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus memenuhi unsur kesengajaan dan niat jahat sebelum dapat diproses dalam tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

“Yang namanya tindak pidana itu kan kejahatan. Kejahatan itu ketika mau diproses sebagai proses penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, pasti kriterianya kan harus ada unsur niat jahat. Kesengajaan, niat jahat, mens rea itu harus ada,” ujarnya.

Ia mengaku mengamati sejumlah perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk yang melibatkan korporasi. Dalam beberapa persidangan, menurutnya, unsur niat jahat tersebut tidak tergambar secara jelas, baik dalam surat dakwaan maupun dalam proses pemeriksaan saksi.

“Nah, dalam beberapa kasus ketika menyangkut Pasal 2, Pasal 3, atau apalagi yang menyangkut korporasi, yang saya amati proses persidangan beberapa kasus terakhir, ini nggak tergambarkan di dalam surat dakwaan dan juga di dalam proses pemeriksaan saksi-saksi di persidangan,” katanya.

Alexander menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai letak kesalahan dan unsur kejahatan yang didakwakan kepada terdakwa.

“Jadi ya tidak heran ketika orang menanyakan, nah terus ini persoalannya ada di mana, kejahatannya di mana, unsur niat jahatnya di mana. Jangan sampai orang itu dihukum, sementara orang yang dihukum masih mempertanyakan salah saya apa,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa putusan hukum yang baik adalah putusan yang membuat terpidana memahami secara jelas letak kesalahannya. Bukan hanya terdakwa, masyarakat pun berhak mengetahui secara terang kesalahan yang menjadi dasar penghukuman.

“Keputusan yang baik itu ketika menjatuhkan pidana kepada seseorang, orang itu tahu di mana letak kesalahannya. Makanya dia dihukum, dia salah, dia dihukum. Itu memang aturannya seperti itu, standarnya seperti itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alexander juga menyoroti praktik di lingkungan korporasi, khususnya ketika seorang direksi menyetujui dan menandatangani suatu keputusan yang telah melalui proses internal.

Ia menjelaskan bahwa dalam organisasi yang sehat, pimpinan tidak mungkin memeriksa seluruh proses teknis dari awal, karena terdapat sistem, staf, dan mekanisme pengawasan yang bekerja.

“Saya pernah jadi pimpinan. Saya tidak tahu seluruh aturan-aturan yang ada di KPK. Organisasi yang baik itu harus asumsinya semua staf punya integritas, punya niat baik. Kalau enggak pasti ditindak,” katanya.

Menurutnya, ketika suatu dokumen telah melalui kajian hukum, manajemen risiko, dan proses administrasi berjenjang sebelum sampai ke pimpinan, maka keputusan yang diambil pada level atas tidak serta-merta bisa dipandang sebagai tindakan melawan hukum hanya karena belakangan muncul persoalan.

“Kalau semua saya harus mulai dari bawah lagi, kenapa saya harus punya staf di bawah? Saya kerjakan saja sendiri semua,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Alexander menekankan pentingnya penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR), yakni perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, serta telah melalui pertimbangan yang wajar dan hati-hati.

“Putusan itu sudah dilakukan dengan itikad baik, saya enggak ada kepentingan, saya enggak ada konflik kepentingan, dan tidak ada itikad tidak baik, dan sudah saya lakukan hati-hati. Nah, ada risiko? Ada. Namanya bisnis kan enggak selamanya,” pungkasnya.

Ia berharap penegakan hukum tetap berpegang pada prinsip pembuktian unsur kesalahan secara utuh agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi para pengambil keputusan di lingkungan korporasi maupun lembaga negara. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada beberapa waktu lalu di lingkungan Ditjen Bea Cukai.

“Para pihak membahas langkah-langkah mitigasi dan pencegahan ke depannya agar persoalan korupsi ini tidak kembali terulang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Sementara itu, Budi mengatakan koordinasi antara KPK dengan pihak Kemenkeu yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat hari ini diharapkan dapat mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal.

Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL).

Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK). (ANT/KN)

BEKASI – Sebanyak 19.408 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terpaksa menjalani bulan puasa di tengah genangan akibat terdampak banjir setelah wilayah itu diguyur hujan seharian sejak Kamis (19/2) malam.

“Tadi siang jumlah KK terdampak mencapai 17 ribu lebih, namun malam ini banjir meluas hingga berdampak pada 19 ribu lebih KK,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, Muchlis di Cikarang, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan genangan air meluas pada 75 titik yang tersebar di sejumlah desa dan kecamatan. Dari 19.408 KK terdampak, 94 KK atau 376 jiwa terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam, termasuk akses lingkungan yang terputus.

“Tim masih melakukan pendataan lanjutan. Evakuasi dan distribusi bantuan logistik sudah dilakukan di sejumlah lokasi terdampak,” katanya.

Wilayah Kecamatan Babelan menjadi salah satu episentrum banjir. Genangan dengan Tinggi Muka Air (TMA) 20-40 centimeter (cm) merendam Desa Hurip Jaya, Babelan Kota, Muarabakti, Kedung Pengawas, dan Buni Bakti.

Di Kelurahan Kebalen, longsor dilaporkan terjadi di dua titik permukiman warga. Sementara itu Kecamatan Tambun Utara mencatat dampak lebih luas. Banjir dengan TMA 30-100 cm menggenangi Desa Satriajaya, Satria Mekar, Srijaya, Srimukti dan Sriamur.

Di wilayah ini,angin puting beliung juga dilaporkan menerjang Desa Srimukti, sementara longsor terjadi di Desa Karangsatria. Di Kecamatan Cikarang Utara, banjir tercatat paling parah dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 170 cm.

Genangan merendam Desa Tanjungsari dan Karangraharja hingga memutus akses jalan lingkungan dan memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Di Kecamatan Cabangbungin, banjir merendam Desa Jayalaksana dengan TMA 20-40 cm, sementara Desa Setialaksana dilaporkan terdampak angin puting beliung.

Banjir juga meluas ke Kecamatan Cibitung, merendam Kelurahan Wanasari, Desa Wanajaya dan Desa Sarimukti. Di wilayah pesisir Kecamatan Muaragembong, banjir menggenangi Desa Pantai Harapan Jaya dan Bojongsari.

“Di wilayah selatan, Desa Sukamekar dilaporkan terendam dengan TMA 30-100 cm. Kejadian longsor di beberapa desa, diantaranya Sukabungah, Sukamukti, Sukaragam dan Jayasampurna,” katanya.

Longsor terjadi di beberapa titik tebing dan lereng permukiman, meski belum ada laporan korban jiwa. Hingga Jumat malam, BPBD mencatat ada tiga lokasi pengungsian yakni di Kantor Kecamatan Tambun Utara serta dua titik di Desa Karangraharja.

“Total pengungsi mencapai 376 jiwa. Selain permukiman, 1.026 hektare lahan pertanian dilaporkan terdampak banjir, berpotensi mengganggu produksi pangan lokal,” ucapnya.

Pihaknya bersama BPBD Provinsi Jawa Barat (Jabar), TNI-Polri, Tagana, PMI, relawan kebencanaan, BBWS dan PJT II melakukan pendataan, evakuasi, pendirian tenda pengungsian hingga distribusi bantuan logistik.

Muchlis menegaskan fokus utama penanganan adalah keselamatan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, warga lanjut usia serta penyandang disabilitas.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriadi mengatakan pihaknya terus melakukan asesmen cepat di lapangan karena potensi genangan masih bertambah.

“Debit air di beberapa titik masih fluktuatif. Kami menyiagakan personel 24 jam untuk memantau perkembangan, terutama di wilayah yang berdekatan dengan aliran sungai dan tanggul,” ujarnya.

Pihaknya juga telah melakukan distribusi logistik yang difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak, mencakup makanan siap saji untuk sahur dan berbuka, air bersih, selimut serta kebutuhan bayi dan lansia.

“Selama Ramadhan, kami pastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi. Dapur umum sudah diaktifkan di titik pengungsian, dan kami berkoordinasi dengan lintas sektor agar suplai logistik tidak terputus,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup menguat tipis pada perdagangan Jumat (20/2/2026), di tengah penguatan dolar Amerika Serikat dan sentimen global yang cenderung hati-hati.

Rupiah tercatat naik 6 poin ke level Rp16.888 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat menguat hingga 25 poin dari posisi pembukaan. Pada penutupan perdagangan sebelumnya, mata uang Garuda berada di level Rp16.894 per dolar AS, menunjukkan pergerakan yang relatif stabil.

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, mengatakan penguatan dolar AS dipicu oleh risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Januari.

“Risalah FOMC memperkuat pandangan bahwa pemotongan suku bunga jangka pendek tidak mungkin terjadi. Hal itu membuat dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah tetap stabil,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/2/2026).

Ia menjelaskan nada risalah tersebut cenderung hawkish meski tetap berhati-hati dalam merespons dinamika ekonomi global.

Kondisi itu membuat pelaku pasar kembali menahan ekspektasi terhadap peluang penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Selain itu, data ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan turut menopang penguatan dolar AS.

Klaim pengangguran awal tercatat turun menjadi 206 ribu, untuk pekan yang berakhir 14 Februari. Angka tersebut jauh di bawah proyeksi pasar sebesar 225 ribu dan lebih rendah dibandingkan realisasi sebelumnya di angka 229 ribu.

Survei Manufaktur The Fed Philadelphia juga meningkat menjadi 16,3 pada Februari dari sebelumnya 12,6. Capaian itu melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan angka 8,5.

“Data ekonomi AS yang optimis semakin menguatkan dolar AS dan menambah tekanan pada harga emas,” katanya.

Dari sisi eksternal lainnya, pasar juga mencermati peningkatan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Laporan media internasional menyebut militer AS tengah mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap Iran.

Langkah itu terjadi setelah peningkatan signifikan kekuatan militer AS di kawasan Timur Tengah dalam beberapa hari terakhir. Presiden AS, Donald Trump, bahkan memberi tenggat waktu 10-15 hari untuk tercapainya kesepakatan nuklir dengan Iran.

“Risiko geopolitik terkait ketegangan AS-Iran tetap tinggi, apalagi Presiden Donald Trump memberi batas waktu 10 hingga 15 hari untuk tercapainya kesepakatan nuklir,” jelas Ibrahim.

Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah kedua negara menandatangani dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance di Washington DC.

Kesepakatan tersebut mencakup 11 nota kesepahaman, pembentukan dewan ekonomi permanen, serta penurunan tarif ribuan produk. Selain itu, terdapat komitmen pembelian energi dan pesawat dalam kerja sama tersebut.

“Perjanjian ini bisa menjadi katalis positif bagi ekonomi Indonesia karena mencakup penurunan tarif, pembentukan dewan ekonomi permanen, serta komitmen pembelian energi dan pesawat,” ujarnya.

Untuk perdagangan Senin mendatang, rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif. Ia memperkirakan mata uang rupiah berpotensi ditutup melemah di kisaran Rp16.880 hingga Rp16.910 per dolar AS.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i