MEULABOH – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat memastikan akses jalan menuju ke kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, hingga saat ini putus total setelah ruas jalan yang sudah dibangun pemerintah daerah bersama TNI putus akibat tergerus banjir ketika aliran sungai meluap.

“Terdapat dua titik tanggul yang rusak atau jebol akibat banjir pada ruas Jalan Jambak – Sikundo,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronald kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).

Adapun titik pertama tanggul yang jebol yaitu berada di depan Kantor Kepala Desa (Keuchik) Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, namun kondisi badan jalan masih aman dilintasi.

Kemudian di titik kedua, kata dia, yaitu titik penanganan tiga yaitu selain merusak tanggul, bencana banjir juga mengikis badan jalan hingga putus total, sehingga tidak bisa dilintasi oleh masyarakat.

Teuku Ronald mengatakan perbaikan kerusakan tanggul dan badan jalan yang rusak di kawasan tersebut harus menunggu kondisi air surut, karena saat ini di lokasi kejadian air masih belum sepenuhnya surut.

BPBD Aceh Barat menyarankan agar adanya pemanfaatan jalan elak/alternatif pada titik tiga yaitu melalui gunung dan bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki.

“Perbaikan kerusakan ini bisa selesai satu hari jika menggunakan alat berat jenis ekskavator,” kata Plt Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronald. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengevaluasi sistem pengamanan bandara di wilayah Papua pasca terjadinya penembakan pesawat Cessna Grand Caravan PK-SNR beberapa waktu lalu.

Adapun, pesawat milik PT Smart Cakrawala Aviation itu melayani rute Tanah Merah-Danawage/Koroway Batu.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bertema “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” yang digelar di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

“Pemerintah telah mengambil langkah cepat, terukur dan terkoordinir dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua,” seperti dikutip siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diterima ANTARA.

Buntut dari evaluasi tersebut, yakni pemerintah menutup sementara sejumlah bandara di Papua guna memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat.

Penutupan tersebut sekaligus memberi ruang dan waktu bagi penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri.
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono dalam rapat koordinasi tersebut menekankan pemerintah akan selalu hadir dalam melindungi masyarakat dan ragam objek vital, salah satunya bandara.

Pemerintah, kata dia, tidak akan tunduk pada setiap kelompok bersenjata yang mengancam keamanan masyarakat serta akan mengusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di akhir rapat, Purwito menegaskan negara selalu hadir dan bekerja untuk memastikan Papua tetap aman dan kondusif.

“Stabilitas keamanan di Papua menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, dia mengharapkan sistem keamanan wilayah terutama bandara di Papua semakin kuat demi terciptanya stabilitas keamanan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai upaya yang berpotensi menggagalkan proses perdamaian di Gaza.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam wawancara cegat, seusai menghadiri KTT Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza di Donald J. Trump Institute of Peace, Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

“Tentunya, kita harus waspada kelompok-kelompok yang selalu ingin menggagalkan penyelesaian menyeluruh. Pasti ada dari semua pihak,” ujar Presiden Prabowo.

Pertemuan perdana Board of Peace (BoP) resmi digelar di Washington D.C, AS, sebagai langkah awal pembentukan mekanisme internasional untuk mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza.

Forum ini menjadi momentum peluncuran resmi BoP sekaligus ajang konsolidasi komitmen negara-negara anggota dalam mendukung pembangunan kembali wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta menyepakati pentingnya dukungan konkret bagi Gaza, baik melalui kontribusi finansial maupun operasional. Selain itu, forum juga mengesahkan dokumen hasil pertemuan yang akan menjadi kerangka implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), sebagai landasan hukum dan politik bagi langkah-langkah stabilisasi ke depan.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut menegaskan komitmen aktif Indonesia dalam pembentukan dan penguatan BoP. Indonesia memandang BoP sebagai mekanisme internasional transisional yang berbasis mandat Dewan Keamanan PBB untuk memastikan proses stabilisasi berjalan terarah, terukur, dan memiliki legitimasi global.

Indonesia juga menyatakan kesiapan secara prinsip untuk berkontribusi dalam International Stabilization Force (ISF), dengan catatan mandat yang jelas, parameter operasional yang disepakati bersama, serta tetap selaras dengan hukum internasional dan ketentuan nasional (national caveats) Indonesia.

Selain aspek stabilisasi keamanan, Indonesia menegaskan dukungan terhadap rekonstruksi dan pembangunan jangka panjang Gaza. Komitmen tersebut tetap berpijak pada penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta konsisten dengan visi Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa enam terdakwa yang dituntut pidana hukuman mati dalam kasus penyelundupan sabu seberat sekitar dua ton di perairan Kepri, mengetahui membawa narkoba di kapal.

“Mereka menyadari bahwa mereka menerima barang kurang lebih 67 paket atau sekitar dua ton sabu di tengah laut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa terdakwa mengetahui bahwa sebagian sabu disimpan di haluan kapal dan sebagian lainnya disimpan di dekat mesin kapal.

Bahkan, dari fakta persidangan diketahui bahwa salah satu ABK yang bernama Fandi Ramadhan menerima pembayaran sebesar Rp8,2 juta.

“Berdasarkan fakta sidang, sudah terungkap bahwa menurut penuntut bahwa itu dia bekerja di perusahaan, dia menerima pembayaran, dia mengangkut barang, dan mengetahui bahwa barang itu barang haram, barang narkotika,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anang menegaskan bahwa pidana mati yang dituntut jaksa penuntut umum telah melalui berbagai pertimbangan.

“Karena yang penting bagi kami, negara dalam hal ini, komitmen melindungi warga negara dari bahaya narkotika. Ini, ‘kan, hampir dua ton, nggak main-main, dan itu melibatkan lintas negara. Ini, ‘kan, kejahatan internasional sindikatnya,” ucapnya.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Batam di Kepulauan Riau, menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa kasus penyelundupan sabu seberat dua ton yang diangkut menggunakan kapal Sea Dragon Terawa di perairan Kepri.

Enam terdakwa itu terdiri dari, dua warga negara Thailand, yakni Weerepat Phongwan alias Mr Pong dan Teerapong Lekpradube, serta empat terdakwa warga negara Indonesia, yakni Fandi Ramadhan, Richard Halomoan, Leo Candra Samosir, dan Hasiholan Samosir.

Dalam surat tuntutannya, jaksa mengatakan bahwa tuntutan atas diri para terdakwa di dalam persidangan telah diperiksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli.

Telah disita pula barang bukti berupa 67 kardus berwarna cokelat berbungkus plastik bening dengan rincian 66 kardus berisi 30 bungkus plastik teh china warna hijau yang berisi satu bungkus narkotika jenis sabu, dan satu kardus warna cokelat berisi 20 bungkus plastik kemasan teh china warna hijau berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu golongan, berat netto 1.995.139 gram (hampir dua ton).

“Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai mana dalam dakwaan primer JPU,” kata jaksa penuntut, Gutirio Kurniawan.

Adapun yang menjadi pertimbangan JPU menuntut para terdakwa dengan pidana maksimal tersebut karena perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba, merusak generasi bangsa, terlibat dalam jaringan narkotika internasional.

Sidang pembelaan terdakwa dijadwalkan tanggal 26 Februari 2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 20 November 2025.

Perpres ini menjadi dasar hukum pembentukan SMA Unggul Garuda sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan menengah untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul bidang sains dan teknologi.

Sekolah ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik pada bidang unggulan yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

“SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik,” bunyi Perpres dikutip pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (20/2/2026).

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda bertumpu pada tiga pilar utama yang menjadi landasan konseptual sekaligus arah kebijakan pendidikan dalam implementasinya.

Pilar pertama adalah penyeimbang akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik dari berbagai latar belakang daerah dan sosial ekonomi.

Pilar kedua menempatkan sekolah sebagai inkubator pemimpin melalui pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi masa depan Indonesia.

Pilar ketiga menekankan prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan intensif serta pendidikan berkualitas tinggi berbasis sains dan teknologi.

Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan dua model, yakni SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi.

SMA Unggul Garuda Baru merupakan sekolah yang dibangun dari awal dan dikelola langsung pemerintah pusat dengan kriteria khusus.

“Kurikulum SMA Unggul Garuda baru mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan,” disebutkan pada Pasal 10 ayat (1).

Penerimaan peserta didik terbuka bagi calon siswa dari seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, latar belakang ekonomi, asal geografis, dan daya tampung sekolah.

“Seleksi penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda baru sebagaimana dimaksud meliputi jalur beasiswa dan jalur reguler,” bunyi Pasal 16.

Sementara itu, SMA Unggul Garuda Transformasi merupakan penguatan terhadap SMA atau MA yang telah ada dan memenuhi kriteria tertentu.

“SMA Unggul Garuda Transformasi dipilih dari SMA/MA yang memenuhi kriteria paling sedikit berlokasi di Indonesia, memiliki akreditasi A, dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional,” ketentuan Pasal 18 ayat (1).

Sekolah transformasi memperoleh pengayaan berupa pelatihan manajemen, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, serta pembinaan khusus bagi peserta didik.

Perpres juga mengatur mekanisme pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sekolah yang dilakukan secara berkala oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda paling sedikit enam bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan,” ketentuan Pasal 20 ayat (1).

Terkait pembiayaan, penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan tersebut diharapkan memastikan keberlanjutan program sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pendidikan unggulan nasional tersebut.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati Perjanjian Perdagangan Timbal Balik yang memberikan fasilitas tarif nol persen bagi 1.819 produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.

Kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance itu ditandatangani di Washington DC, Kamis (19/2/2026), oleh perwakilan kedua negara sebagai bagian dari penguatan kemitraan ekonomi strategis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ribuan pos tarif tersebut mencakup sektor pertanian dan industri strategis, mulai dari minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, hingga komponen elektronik termasuk semikonduktor dan komponen pesawat terbang.

“Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri. Antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah nol persen,” ujarnya.

Produk tekstil dan apparel juga memperoleh fasilitas serupa melalui skema tariff rate quota (TRQ), yang memungkinkan ekspor dengan tarif nol persen dalam batas kuota tertentu.

“Tentunya ini memberikan manfaat bagi empat juta pekerja di sektor ini. Dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Sebagai prinsip timbal balik, Indonesia membuka tarif nol persen untuk sejumlah komoditas utama asal Amerika Serikat, khususnya gandum dan kedelai sebagai bahan baku pangan. Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menambah beban masyarakat.

“Masyarakat Indonesia membayar nol persen untuk barang yang diproduksi dari soyabean ataupun wheat dalam hal ini, noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita impor dari Amerika Serikat,” jelas Airlangga.

Dalam konteks multilateral, kedua negara juga sepakat tidak mengenakan bea masuk atas transaksi elektronik sesuai komitmen di forum WTO. Pengaturan transfer data lintas batas akan dilakukan terbatas dan tetap mengikuti regulasi nasional, termasuk perlindungan data konsumen.

Pemerintah Indonesia turut menerapkan strategic trade management guna menjaga keamanan perdagangan dan mencegah penyalahgunaan kerja sama untuk kepentingan di luar tujuan damai.

Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum domestik diselesaikan, termasuk konsultasi dengan DPR RI. Kesepakatan juga dapat disesuaikan melalui persetujuan tertulis kedua negara.

“Dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai new golden age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri,” katanya.

Ia menegaskan, perjanjian tersebut murni berfokus pada kerja sama perdagangan dan tidak mencakup isu non-ekonomi seperti pertahanan, keamanan, maupun geopolitik kawasan.

“Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerja sama ekonomi, antara lain terkait pengembangan reaktor nuklir, kebijakan Laut Cina Selatan, serta pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S