BERAU – Arus investasi di Kabupaten Berau terus meningkat, akan tetapi belum berdampak penuh terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris menilai hal tersebut masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Berau sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar seharusnya mampu memberikan ruang kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda,” tegasnya.

Namun, kata dia, masih banyak tenaga kerja daerah yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

“Jangan sampai masyarakat kita justru hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Anak-anak muda harus punya akses kerja yang layak dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” tuturnya.

Dirinya menilai pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas SDM. Namun, program pelatihan yang disusun benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga peserta pelatihan memiliki kompetensi yang relevan dan siap bersaing.

“Kalau pelatihannya tepat sasaran, tenaga kerja lokal pasti mampu bersaing dengan pekerja dari luar daerah,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan perusahaan melalui kolaborasi aktif, mulai dari penyusunan kurikulum pelatihan hingga proses perekrutan tenaga kerja lokal.

Sebab, kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menekan angka pengangguran.

Ia juga menekankan pentingnya implementasi maksimal Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal agar tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita ingin investasi di Berau tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja bagi warga lokal,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami mendorong adanya evaluasi guna memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya hal itu berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dia mengatakan, jika kinerja BUMD tidak maksimal, maka PAD yang dihasilkan tidak memberikan manfaat maksimal terhadap roda perekonomian daerah.

Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Namun realitasnya, hingga kini sejumlah BUMD masih belum memberikan hasil sesuai mandat pendirian.

“BUMD jangan hanya menjadi pelengkap agar terlihat ada. Keberadaannya harus mampu memberi manfaat nyata,” tegasnya.

Dibeberkannya, banyak potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal melalui BUMD, baik di sektor pariwisata, perdagangan, energi maupun layanan publik.

“Kalau terus berjalan tanpa target dan tanpa capaian yang jelas, maka BUMD hanya menjadi beban anggaran. Seharusnya mereka bisa bersaing seperti perusahaan profesional lainnya,” katanya.

Sutami menekankan bahwa setiap BUMD wajib memiliki rencana bisnis yang realistis dan indikator kinerja yang terukur. Evaluasi berkala juga harus dilakukan secara transparan agar arah perkembangan perusahaan daerah jelas dan tidak stagnan.

“Kami ingin melihat strategi bisnisnya, apa inovasinya, bagaimana tata kelola manajemennya. Anggaran sudah dialokasikan, tetapi apakah ada perkembangan nyata? Itu yang harus dijawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD. Jika ditemukan entitas usaha yang tidak menunjukkan prospek dalam jangka waktu tertentu, maka langkah reformasi struktural perlu dilakukan.

“Evaluasi itu wajib, kalau ada BUMD yang tidak berkembang, pemerintah harus mempertimbangkan opsi penataan ulang, penggabungan, revitalisasi, atau bahkan penutupan,” tandasnya. (adv)

BERAU – Belakangan ini kasus kekerasan seksual terhadap peserta didik sangat mengkhawatirkan. Terlebih pelaku merupakan orang terdekat korban, hal itu menjadi sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto.

Dia menilai, untuk mencegah terjadinya kekerasan, pengawasan tidak cukup jika hanya oleh orang tua. Pelajar juga perku dibekali dengan pembinaan dan edukasi secara rutin.

“Dinas Pendidikan (Disdik) harus menyusun program khusus sebagai pencegahan penyimpangan seksual di lingkungan sekolah,” ujarnya.

‎Subroto menilai, perkembangan teknologi dan era digital membuat peserta didik semakin mudah terpapar konten negatif. Rasa ingin tahu yang besar dan kurangnya pendampingan membuat risiko penyimpangan semakin tinggi.

‎“Penggunaan ponsel menjadi salah satu faktor. Ada siswa yang mungkin sudah mengakses konten dewasa dan muncul keinginan mencoba,” jelasnya.

‎Dirinya menegaskan bahwa moralitas pelajar akan menentukan kualitas generasi Berau di masa depan. Karena itu edukasi, pengawasan, dan langkah pencegahan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

‎“Para siswa kita harapkan lebih fokus belajar dan mengembangkan diri, bukan justru melakukan tindakan yang melanggar norma moral,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Angka kebutuhan beras di Kabupaten Berau melonjak, ditambah adanya dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetapi hal itu tidak dibarengi dengan produksi yang mumpuni.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari menuturkan, untuk memenuhi permintaan produksi lokal harus lebih digenjot lagi.

“Banyak dapur MBG yang sudah aktif, permintaan beras otomatis naik. Tapi produksi lokal kita masih minim, hal itu tentu tidak seimbang,” ungkapnya.

Ia menyebut kondisi ini sebagai alarm bagi Pemkab Berau bahwa daerah belum memiliki kemandirian pangan yang kuat.

Selama ini, kata dia, ketergantungan terhadap suplai dari luar daerah, seperti Surabaya dan Sulawesi serta sejumlah daerah produsen beras lainnya, masih sangat besar.

“Ini memperlihatkan kita belum siap memenuhi kebutuhan sendiri. Selama ini kita mengandalkan suplai dari Surabaya dan daerah luar lainnya,” ujarnya.

Mala menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan terukur untuk memperkuat pondasi ketahanan pangan daerah.

Ia menyebut, salah satunya melalui percepatan pembukaan lahan pertanian produktif, modernisasi alat pertanian, serta pendampingan intensif kepada petani lokal.

“Kalau ingin ketahanan pangan, kita harus mulai dari produksi. Tidak bisa terus mengandalkan pasokan luar,” ungkapnya.

Selain sektor tanaman pangan, ia juga menilai subsektor peternakan harus mendapatkan perhatian yang sama.

Menurutnya juga peningkatan produksi protein hewani seperti telur, daging ayam, dan sapi penting untuk mendukung gizi anak dalam program MBG.

“Jadi bukan hanya padi. Peternakan kita juga harus diperkuat supaya seluruh bahan pangan untuk MBG dapat dipenuhi dari daerah sendiri,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera menyusun strategi komprehensif dan roadmap jangka panjang untuk memutus ketergantungan Berau pada pasokan luar daerah.

“Ini momentum kita memperbaiki dari hulu. Karena MBG bukan program jangka pendek, jadi kebutuhan pangannya juga harus disiapkan dari sekarang,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman menyoroti kondisi kesejahteraan petani yang jauh dari kata layak. Hal tersebut menurutnya harus mendapat perhatian.

Dia menuturkan, kondisi ekonomi para petani tidak sebanding dengan kerja keras yang sudah dilakukan. Sehingga, perlu adanya langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup petani.

“Petani itu juga menjadi salah satu sektor penting bagi daerah. Makanya saya berharap pemerintah harus memberikan perhatian serius terkait kesejahteraan mereka,” tegasnya.

‎Sakirman menegaskan bahwa pertanian merupakan sektor strategis yang menopang ketahanan pangan daerah. Karena itu, ia menilai sudah semestinya petani mendapatkan perhatian lebih melalui program bantuan dan dukungan pemerintah.

‎“Selama ini, mereka hanya bergantung dari hasil bertani. Untuk itu perlu adanya pemberian bantuan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujarnya.

‎Selain persoalan kesejahteraan, ia juga menyoroti minimnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Banyak di antaranya lebih memilih bekerja di sektor lain karena menilai profesi petani belum menjanjikan secara ekonomi.

‎Untuk menjawab tantangan itu, Sakirman menilai penting adanya pendampingan, pelatihan, dan penguatan SDM agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatannya. Pemanfaatan teknologi modern juga disebut menjadi salah satu solusi yang tidak bisa ditunda.

‎“Perlu ada langkah nyata bagaimana kita mensupport petani yang kondisi ekonominya semakin menurun. Tentunya bantuan peralatan modern diperlukan, karena ada beberapa faktor yang memengaruhi kemerosotan produktivitas,” tambahnya.

‎Ia mencontohkan program pengadaan alat pertanian di Kampung Buyung-buyung sebagai langkah yang mulai memberikan harapan bagi petani. Dirinya berharap program serupa dapat diperluas ke kampung lain agar manfaatnya lebih merata.

‎Selain itu, pemerintah juga disebut rutin melakukan studi banding bagi kelompok petani sebagai langkah peningkatan pengetahuan dan motivasi. “Ini dilakukan agar para petani terus berkembang dan mampu meningkatkan hasil produksi,” pungkasnya. (adv)

BERAU – Penataan destinasi wisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berjalan maksimal. Akan tetapi fasilitas dasar masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ratna Kalalembang menyebut mengenai fasilitas dasar harus mendapat perhatian serius. Pasalnya, hal tersebut bersangkutan dengan kenyamanan.

“Ketersediaan toilet ini bukan sekadar kebutuhan tambahan, tetapi fasilitas dasar. Di beberapa kawasan wisata, termasuk tepian kota, masih belum tersedia, dan ini harus segera dibenahi,” ungkapnya.

Ratna menyebut, keluhan masyarakat tidak hanya dari kawasan perkotaan, tetapi juga dari sejumlah destinasi unggulan.

“Wisata kita terus berkembang, tapi fasilitas dasarnya belum sepenuhnya mengikuti. Ini bisa berdampak pada kenyamanan pengunjung dan citra pariwisata Berau,” ujarnya.

Selain mendorong pengadaan toilet portabel di ruang publik kota, Ratna meminta pemerintah daerah melibatkan lebih banyak OPD teknis dalam penanganannya.

“Tidak hanya DLHK dan Disbudpar yang harus turun, DPUPR juga perlu mengambil peran dalam pembangunan fasilitas dasar di kawasan wisata. Mulai dari toilet, tempat bilas, area parkir, hingga penerangan,” jelasnya.

Menurut Ratna, DPUPR memiliki kewenangan dan kemampuan teknis dalam pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan di lokasi-lokasi wisata yang terus berkembang.

“Infrastruktur wisata bukan hanya soal keindahan, tapi juga kelayakan. DPUPR harus memastikan fasilitas dasar seperti toilet permanen, jalur pedestrian, dan sarana pendukung lainnya dibangun dengan standar yang baik,” paparnya.

Dirinya memastikan, DPRD akan terus memantau arahan ini dan mengawal percepatan penyediaan fasilitas dasar agar bisa segera dirasakan masyarakat.

“Kami akan terus monitoring, memastikan pengadaan toilet portabel berjalan, dan pembangunan fasilitas dasar oleh DPUPR masuk dalam prioritas. Wisata kita bagus, tapi fasilitasnya harus memadai,” tegasnya. (adv)

BERAU – Pada tahun 2026 ini, anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terpangkas hingga Rp1,748 triliun.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menegaskan agar pemangkasan yang terjadi harus disikapi dengan perencanaan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

“Situasi fiskal 2026 memang berat, tetapi ini justru menuntut kita semua untuk lebih disiplin dalam menentukan prioritas,” ucapnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya selektivitas dalam menentukan sektor yang dikurangi. Menurutnya, pemotongan anggaran tidak boleh dilakukan secara merata tanpa menimbang dampak langsung terhadap masyarakat.

“Belanja modal dan program yang bersentuhan dengan pelayanan dasar jangan dijadikan korban pertama. Pemotongan harus tepat sasaran dan berbasis urgensi,” ujarnya.

Subroto juga mendukung strategi Pemkab Berau untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk digitalisasi pemungutan pajak dan penguatan peran BUMD.

“Kami setuju PAD harus ditingkatkan. Tapi jangan sampai upaya menaikkan pendapatan justru menjadi beban baru bagi masyarakat kecil, apalagi UMKM yang masih memulihkan diri,” jelasnya.

Dengan pendapatan yang menurun drastis dan adanya dana earmark yang tidak bisa digunakan secara fleksibel, menurut Subroto Pemkab harus mampu menyampaikan secara lebih terbuka mengenai prioritas pembangunan tahun depan.

“Dengan ruang fiskal yang menyempit, pemilihan program harus benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar melanjutkan pola anggaran tahun-tahun sebelumnya,” katanya. (adv)

BERAU – Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Pulau Derawan mendapat respons positif Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga.

Dia menyebut, kehadiran TPS3R dinilai sebagai langkah konkret untuk menjawab tantangan sampah di destinasi wisata unggulan tersebut.

“Adanya TPS3R ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di destinasi wisata yang terus berkembang,” katanya.

Dirinya menilai, peningkatan jumlah wisatawan membawa dampak langsung pada volume sampah yang dihasilkan. Ia menegaskan bahwa persoalan kebersihan di daerah wisata harus menjadi agenda prioritas.

“Persoalan sampah khususnya di Pulau Derawan ini menjadi perhatian bersama agar pengunjung yang datang merasa nyaman,” ujarnya.

Saga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan pemetaan potensi timbulan sampah, baik harian maupun mingguan, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih terukur.

“Penanganan sampah memang harus kita seriusi, karena Pulau Derawan ini daerah wisata, jadi harus dijaga lingkungannya,” tambahnya.

Politikus PPP tersebut turut mengajak masyarakat Bumi Batiwakkal agar terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Keberadaan TPS3R diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga melalui kegiatan pemilahan sampah organik dan nonorganik, pelatihan pengelolaan sampah, serta pembentukan kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan.

Lebih jauh, Saga meminta agar Pemerintah Kabupaten Berau menjadikan langkah strategis ini sebagai model yang bisa diterapkan di kampung-kampung lain, terutama yang berada di kawasan wisata. Menurutnya, konsistensi dalam pengelolaan sampah akan berdampak besar pada kelestarian alam.

“Ini menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga keindahan dan ekosistem laut di Pulau Derawan agar bebas dari sampah,” tutupnya. (adv)