JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menargetkan sidang gugatan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk dana pendidikan dapat diputus bulan Juli 2026, sehingga meminta pihak pemerintah dan DPR RI untuk membatasi jumlah saksi ahli yang dihadirkan pada persidangan pekan depan.

Penyataan itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 untuk pemohon nomor 40/PUU-XXIV/2026, nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan nomor 55/PUU-XXIV/2026 di Ruang Rapat Pleno, Gedung I MK, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Berawal dari permohonan ahli dari pihak pemerintah/presiden yang mengajukan lebih dari tiga ahli untuk dimintai keterangan pada persidangan lanjutan yang dijadwalkan pekan depan Selasa (23/6).

Namun permintaan itu tidak dikabulkan oleh Ketua MK Suhartoyo dan meminta jumlah ahli dari pemerintah disamakan dengan ahli dari DPR RI, yakni masing-masing tiga ahli untuk tiga perkara a quo.

“Dari (kuasa) presiden (ada ahli dihadirkan),” tanya Suhartoyo kepada kuasa hukum pemerintah.

“Ada yang mulia, setiap perkara dua ahli yang mulia,” kata Zulmansyah, selaku Direktur Litigasi dan Non Litigasi, Kementerian Hukum mewakili kuasa hukum pemerintah.

Mendengar jumlah saksi lebih dari tiga, Suhartoyo langsung memotong, dan mengingatkan soal waktu persidangan yang tidak memungkinkan untuk memeriksa empat saksi.

“Jangan, waktunya pak,” kata Suhartoyo mengingatkan, lalu diamini oleh kuasa hukum pemerintah.

Suhartoyo menyebut, hakim konstitusi berupaya menyelesaikan perkara tersebut paling lambat akhir bulan ini, sehingga tidak kehilangan isu dari apa yang menjadi permohonan para pemohon.

“MK akan menyelesaikan permohonan ini paling lambat akhir bulan ini. Sehingga bulan depan seharusnya sudah bisa diputus perkara. Sehingga tidak kehilangan isu apa yang menjadi permohonan provisi para pemohon. Meskipun tidak dalam konteks itu, kalau nanti semakin lambat juga,” terang Suhartoyo.

Kuasa hukum dari pemerintah mencoba menawar menjadi empat ahli, namun kembali ditolak Suhartoyo.

“Empat ahli yang mulia?” tanya Zulmansyah.

“Tiga, sama seperti DPR,” tugas Suhartoyo.
Setelah mendapat pemahaman, Suhartoyo menutup persidangan dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 08.30 WIB. Diperkirakan sidang berlangsung lama, mengingat biasanya MK menggelar sidang mulai pukul 10.30 WIB.

“Oleh karena itu, kami jadwalkan Selasa, 23 Juni 2026 pukul 08.30 WIB, kalau perlu sampai siang terkait permohonan sidang ini,” pungkas Suhartoyo.

Diketahui perkara nomor 40, 52 dan 55 menguji tentang UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun 2026.
Perkara nomor 40/PUU-XXIV/2027 dimohonkan oleh enam pemohon di antaranya Umran Usman dan Miftahul dengan memberi kuasa kepada A. Fahrur Rozi.

Kemudian, perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026 dimohonkan oleh Reza Sudrajat, dan perkara nomor 52/PUU-XXIV/2026 dimohonkan oleh Rega Felix sekali prinsipal sekaligus kuasa hukum atas dua pemohon tersebut.

Untuk pemohon nomor 52/PUU-XXIV/2026 menguji materi dua undang-undang sekaligus yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Ketiga permohonan ini sudah memulai sidang pendahuluan pada Februari 2026, dan sudah dilaksankaan empat persidangan di tanggal 11 Maret mendengarkan keterangan dari DPR dan pemerintah, sidang tanggal 14 April kembali mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah, sidang tanggal 28 April mendengarkan keterangan pihak terkait dari Yayasan Edukasi Riset (ERC) dan Prof. Hesti Armiwulan.

Kemudian, sidang tanggal 20 Mei mendengarkan keterangan ahli dari pemohon nomor 40/PUU-XXIV/2026 yakni Abdullah Ubaid Matraji.

Di perkara nomor 40 dan 55 terdapat delapan permohonan pengujian UU serupa yang diterima oleh MK, sedangkan di perkara nomor 52 terdapat 36 permohonan pengujian UU serupa.

Perkara ini menyoal Program MBG yang masuk dalam alokasi anggaran pendidikan nasional, yang menurut para pemohon menimbulkan dampak signifikan. (ANT/KN)

PALU – Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) setelah gempa bumi magnitudo 6,7 mengguncang wilayah tersebut pada Selasa (16/6/2026).

Di sejumlah SPBU terlihat puluhan mobil dan sepeda motor mengantre untuk mengisi bahan bakar, tidak lama setelah gempa terjadi, seperti di SPBU Jalan Imam Bonjol dan SPBU Sisingamangaraja.

Warga dengan kendaraan tampak memadati SPBU karena khawatir terkait dengan kemungkinan gempa susulan dan kebutuhan mobilitas darurat.

‎Rahmat Arsyad, ‎salah satu warga Palu, mengaku langsung menuju SPBU untuk mengisi penuh tangki kendaraan setelah merasakan guncangan gempa cukup kuat.

‎‎”Setelah gempa tadi, saya langsung isi BBM karena khawatir kalau terjadi gempa susulan dan harus berpindah ke tempat yang lebih aman. Antreannya juga cukup panjang karena banyak warga pikiran sama,” ujarnya.

Seorang warga lainnya, Akbar Aba, mengaku peningkatan antrean terjadi di sejumlah SPBU yang ia lewati setelah terjadi gempa.

‎‎”Banyak kendaraan masuk ke SPBU. Mungkin masyarakat ingin berjaga-jaga supaya kendaraan siap digunakan sewaktu-waktu,” kata dia.

Meskipun terjadi lonjakan jumlah konsumen, pelayanan di SPBU tetap normal. Petugas SPBU terlihat mengatur arus kendaraan untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi pengisian bahan bakar.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada pukul 10.27 Wita.

Episenter gempa berada sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG juga mencatat puluhan gempa susulan hingga siang hari sehingga masyarakat diimbau tetap waspada namun tidak panik serta mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait.

Hingga saat ini, sebagian warga masih memilih bertahan di area terbuka dan mempersiapkan kebutuhan darurat, termasuk memastikan ketersediaan bahan bakar untuk kendaraan guna mengantisipasi kemungkinan situasi darurat pasca-gempa.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto mengatakan saat ini akses Jembatan Palu III untuk sementara ditutup karena ada bagian jembatan mengalami masalah setelah diguncang gempa.

Pemkot Palu dan kepolisian setempat melakukan rekayasa lalu lintas dengan menyiapkan jalur-jalur alternatif.

“Rambu-rambu sudah di pasang. Petugas dari kepolisian dan Dishub juga sudah disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas. Kebijakan ini berdasarkan perintah kepala daerah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan,” ucapnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah dirinya meninggalkan lokasi atau kabur saat forum dialog bersama mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tidak kondusif.

Sudaryono menegaskan dirinya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko datang ke UGM dengan niat berdialog secara terbuka dan demokratis dengan mahasiswa.

“Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Sudaryono memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam agenda diskusi yang digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Senin (15/6).

Menurut Sudaryono, sejak awal dirinya dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah.

“Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” katanya.

Namun, di tengah jalannya forum, Sudaryono menyebut terdapat sekelompok peserta yang tidak menginginkan diskusi dilanjutkan sehingga situasi menjadi tidak kondusif.

“Kami sempat berdiskusi sekitar 30-40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog,” ungkapnya.

Ia mengaku tetap bertahan di lokasi bersama Menteri Nusron karena meyakini dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan.

Namun, situasi disebut semakin memanas setelah terjadi pelemparan botol air dan dugaan tindakan fisik.

“Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar,” ujarnya.

Sudaryono membantah anggapan dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.

“Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” tegasnya.

Dalam diskusi spontan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan dan dugaan penggusuran. Menurut Sudaryono, dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan.

Ia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi demokrasi.

“Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain,” ujarnya.

Sudaryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang telah hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi.

“Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi,” katanya.

Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. (ANT/KN)

KEDIRI – Menteri Sosial yang juga Sekretaris PBNU Saifullah Yusuf menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi salah satu nama yang dinilai layak masuk bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar NU.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kediri, Jawa Timur, Selasa (16/6/2026), mengatakan sejumlah nama telah muncul dalam pembahasan publik terkait calon Ketua Umum PBNU, termasuk Nasaruddin Umar yang pernah menjabat Katib Aam PBNU.

“Kalau kita lihat sejak zaman Gus Dur, paling tidak 40 tahun terakhir ini tiga ketua umum sebelumnya pernah menjadi Katib Aam,” katanya.

Ia menjelaskan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Said Aqil Siradj, dan Yahya Cholil Staquf pernah menjabat Katib Aam sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Menurut Gus Ipul, Nasaruddin Umar juga pernah mengemban amanah sebagai Katib Aam PBNU pada masa kepemimpinan almarhum K.H. Sahal Mahfudh.

Meski demikian, ia menegaskan penentuan Ketua Umum PBNU sepenuhnya menjadi kewenangan peserta muktamar melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Gus Ipul juga memastikan dirinya tidak akan maju maupun dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.

Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi persiapan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2026 di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Rapat dihadiri jajaran PBNU serta panitia tingkat pusat, daerah, dan lokal untuk mematangkan pelaksanaan Munas dan Konbes NU.

Sementara itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menyatakan siap mendukung pelaksanaan Munas dan Konbes NU di Pesantren Al Falah Ploso, Kediri.

“Intinya, PWNU Jatim siap dukung pelaksanaan Munas-Konbes NU di Ploso, bahkan persiapan kami dengan panitia lokal sudah bisa dibilang hampir 100 persen, tinggal pelaksanaan,” kata Ketua Panitia Daerah Munas-Konbes NU dari PWNU Jatim Mustainn.

Menurut dia, rangkaian kegiatan akan diawali pembukaan Munas dan sidang-sidang di Pondok Pesantren Al Falah Ploso pada 20-21 Juni 2026, dilanjutkan napak tilas muassis NU di Tebuireng, Kabupaten Jombang, pada 22 Juni 2026.

Kegiatan akan ditutup di Kabupaten Bangkalan, Madura, pada 23 Juni 2026 yang direncanakan dihadiri Presiden.
Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin berharap Munas dan Konbes NU berjalan lancar serta menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat sistem kepemimpinan organisasi sesuai nilai dan cita-cita para pendiri Nahdlatul Ulama.

“Kami optimistis forum tersebut akan menjadi sarana konsolidasi organisasi menjelang Muktamar ke-35 atau Muktamar Abad Kedua Nahdlatul Ulama,” kata Gus Kikin. (ANT/KN)

JAKARTA – Aliansi mahasiswa yang menamai diri BEM Bersatu menyatakan menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis.

“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan merespons sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini.

“Kami menilai sejumlah aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya.

BEM Bersatu mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Menurut aliansi itu, di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama.

“Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” imbuh Rahmat.

Selain itu, BEM Bersatu juga melihat indikasi keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Dalam konteks ini, aliansi menyinggung mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Tiyo Ardianto.

“Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” kata Rahmat.

“Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tiyo Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang bersama sejumlah tokoh, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” tambahnya.

Di samping itu, BEM Bersatu menyatakan menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh. Hal itu dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, seperti pemberantasan korupsi.

“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ucap Rahmat.

Rahmat menyampaikan BEM Bersatu mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis.

BEM Bersatu juga mendukung keberlangsungan program MBG dengan catatan perbaikan tata kelola, mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu, serta mengajak mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum atas pengusutan itu secara kritis dan objektif.

“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan terkait beredarnya informasi mengenai angka Rp18.040 per liter yang tercantum dalam struk pembelian Pertalite. Perusahaan menegaskan angka tersebut merupakan harga keekonomian BBM, bukan harga yang dibayarkan konsumen di SPBU.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan informasi yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Angka Rp18.040 per liter di struk pembelian Pertalite merupakan harga keekonomian BBM. Kami menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” kata Roberth dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Ia menjelaskan Pertamina hanya menjalankan kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi. Dalam hal ini, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapat subsidi sehingga harga jualnya tetap terjangkau.

“Harga jual Pertalite yang dibayarkan masyarakat saat ini merupakan harga yang telah ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Roberth, subsidi BBM berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, meski harga keekonomian Pertalite lebih tinggi, masyarakat tetap membeli dengan harga yang berlaku berkat dukungan subsidi pemerintah.

Sementara itu, Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang harga jualnya mengikuti perkembangan pasar. Meski demikian, Pertamina tetap berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

“Pada periode sebelumnya, harga Pertamax sempat ditahan agar tidak mengalami kenaikan guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kondisi perekonomian nasional,” katanya.

Roberth menambahkan, penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan pada 10 Juni 2026 mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi nasional, daya beli masyarakat, keberlanjutan fiskal pemerintah hingga keberlangsungan usaha.

Ia juga menegaskan harga Pertamax saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian berdasarkan perkembangan harga minyak dunia dan pasar internasional.

“Apabila harga Pertamax sepenuhnya mengacu pada harga keekonomian berdasarkan kondisi pasar dan harga minyak dunia, maka harga jualnya seharusnya berada pada level yang lebih tinggi,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga pun mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi terkait harga BBM dan kebijakan energi dari sumber resmi agar tidak terpengaruh informasi yang beredar tanpa penjelasan lengkap. Informasi terbaru dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina maupun layanan Pertamina Customer Solutions 135.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R