SENDAWAR – Nuansa kebersamaan terasa kental di Masjid Al Muhajirin, Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, saat anggota Satgas TMMD Wiltas Ke-127 Kodim 0912/Kutai Barat berbuka puasa bersama warga, Sabtu (22/2/2026).

Usai menjalankan rangkaian pekerjaan fisik dan nonfisik program TMMD sepanjang hari, para prajurit menyempatkan diri berkumpul bersama masyarakat di rumah ibadah tersebut. Hidangan sederhana tersaji, namun suasana penuh keakraban. TNI dan warga duduk berdampingan tanpa jarak, memperlihatkan hubungan yang terjalin semakin erat.

Menjelang azan Magrib, suasana masjid semakin hidup. Anak-anak tampak antusias berinteraksi dengan para prajurit, sementara para orang tua berbincang santai. Momen berbuka puasa itu tidak hanya menjadi waktu melepas lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi ajang memperkuat silaturahmi.

Saat azan berkumandang, seluruh yang hadir membatalkan puasa bersama dengan penuh rasa syukur. Kegiatan dilanjutkan dengan salat Magrib berjamaah. Kebersamaan dalam ibadah tersebut menambah kekuatan nilai spiritual sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat.

Dansatgas TMMD Wiltas Ke-127, Letkol Inf Doni Fransisco, mengatakan kegiatan buka puasa bersama ini merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Momentum Ramadan ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk memperkuat silaturahmi dan kebersamaan. Setelah seharian bekerja bersama warga, berbuka puasa di masjid ini menjadi wujud bahwa TNI hadir tidak hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebersamaan sederhana justru memiliki makna yang besar dalam membangun rasa saling percaya.

“Melalui momen seperti ini, kita membangun kedekatan hati. Harapan kami, hubungan yang sudah terjalin dengan baik ini akan terus terjaga, sehingga kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kuat dan kokoh,” tutupnya.

Melalui suasana Ramadan yang penuh berkah, semangat gotong royong dan persaudaraan antara anggota Satgas dan warga Linggang Amer diharapkan terus terpelihara, bahkan setelah program TMMD berakhir. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Aksi balap liar yang kerap muncul usai salat tarawih hingga menjelang subuh selama Ramadan kembali ditertibkan Polres Bontang. Dalam operasi yang digelar selama tiga hari berturut-turut, delapan sepeda motor diamankan dari sejumlah titik rawan.

Kapolres Bontang melalui Kasatlantas AKP Purwo Asmadi menjelaskan, penindakan dimulai pada Kamis (19/2/2026) malam. Lima pengendara diamankan dari kawasan Loktuan, Kilometer 3, dan Gunung Sari. Razia berlanjut pada Jumat (20/2/2026) dan Sabtu (21/2/2026), dengan tiga pengendara terjaring di Simpang Berbas.

“Sebagian besar masih berstatus pelajar, tidak memiliki SIM, bahkan ada yang masih di bawah umur,” ujarnya.

Patroli dilakukan intensif setelah salat tarawih hingga sekitar pukul 07.00 Wita. Namun, petugas tidak melakukan pengejaran ketika kendaraan sudah melaju dalam kecepatan tinggi demi menghindari risiko kecelakaan.

“Kami hanya menindak saat kendaraan bisa diamankan dalam kondisi belum melaju. Kalau sudah balapan, itu justru bisa membahayakan pengendara lain. Kami harap orang tua berperan,” tegasnya.

Polres Bontang mengimbau para orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anak-anaknya pada malam hari selama Ramadan, guna mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan ketertiban umum di jalan raya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Hari ketiga Ramadan langsung diwarnai lonjakan harga komoditas di Pasar Taman Telihan, Kota Bontang. Harga lombok atau cabai rawit kini menembus Rp100 ribu per kilogram, menjadi yang tertinggi dibanding komoditas lain.

Bu Hasna, salah satu pedagang sayur di Pasar Taman Telihan, mengatakan kenaikan harga sudah terasa sejak sebelum Ramadan. Namun memasuki awal puasa, lonjakannya semakin signifikan.

“Lombok sekarang Rp100 ribu per kilo,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Selain cabai, harga bawang juga mengalami kenaikan. Saat ini bawang dijual Rp50 ribu per kilogram, dari sebelumnya pedagang mengambil di kisaran Rp40 ribu. Sementara itu, harga tomat ikut melonjak dari Rp8 ribu menjadi Rp15 ribu per kilogram.

“Dari sebelum puasa sudah naik, sempat turun sedikit, tapi sekarang beda lagi. Kadang hari ini sama besok sudah beda harganya,” jelasnya.

Komoditas lain seperti terong dan buncis juga naik, meski tidak setinggi cabai. Kenaikan rata-rata berada di kisaran Rp5 ribu hingga Rp10 ribu, tergantung jenis dan kualitas barang.

Menurut Bu Hasna, kenaikan harga dipicu stok yang terbatas. Distribusi dari Samarinda disebut seluruhnya diturunkan di Pasar Taman Rawa Indah sehingga ketersediaan di tingkat pedagang ikut terpengaruh. Sebagian pasokan juga datang melalui jalur kapal dengan sistem penjualan per kantong sekitar 10 kilogram.

“Kalau barang dari kapal biasanya dijual per kantong, beda Rp2 ribu sampai Rp3 ribu, tapi harus ambil banyak,” katanya.

Lonjakan harga membuat sebagian pembeli mulai mengurangi jumlah belanja, terutama untuk komoditas yang melonjak tajam seperti cabai. Meski begitu, aktivitas di Pasar Taman Telihan tetap ramai oleh warga yang berbelanja kebutuhan sahur dan berbuka.

Kenaikan harga bahan pokok di awal Ramadan menjadi fenomena yang hampir berulang setiap tahun, dipengaruhi peningkatan permintaan serta faktor distribusi dan pasokan di lapangan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Isu tanggul tambang kembali mencuat di tengah sorotan publik terhadap persoalan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah. Temuan pengawasan sektor lingkungan yang disebut-sebut berkontribusi terhadap luapan air membuat persoalan ini kembali menjadi perhatian.

Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi catatan serius bagi semua pihak, mengingat dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Memang ini terdampak langsung pada masyarakat kita. Tapi untuk penanganan dan pengawasannya itu kewenangannya ada di atas kita, baik provinsi maupun pusat,” ujarnya usai melaksanakan buka puasa bersama keluarga besarnya, Sabtu (21/2/2026).

Meski kewenangan teknis berada di tingkat provinsi dan pemerintah pusat, DPRD tetap memberikan perhatian khusus karena menyangkut keselamatan warga dan kelestarian lingkungan. Ia meminta perusahaan tambang memperketat sistem antisipasi, khususnya pada aspek pengamanan tanggul.

Sorotan publik turut mengarah pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan tambang besar yang beroperasi di Kutim. DPRD menilai perusahaan memiliki kapasitas dan standar operasional yang memadai, namun penguatan mitigasi tetap diperlukan.

“Kita percaya perusahaan sebesar KPC tentu punya standar operasional yang baik. Saya kira ini bukan sesuatu yang disengaja. Tapi tetap harus ada langkah antisipasi yang lebih kuat agar tidak terulang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan temuan pengawasan lingkungan yang dikaitkan dengan banjir.

“Terkait itu memang belum ada laporan ke saya, tentu saya belum bisa memberikan analisa. Hal-hal urgen seperti itu tidak bisa disimpulkan hanya dari analisa pribadi,” katanya.

Mahyunadi menambahkan, pemerintah daerah akan menunggu laporan formal sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi.

“Kalau nanti sudah ada laporan resmi, tentu akan kita koordinasikan sesuai ketentuan. Prinsipnya, semua harus berdasarkan data dan hasil pengawasan yang jelas,” tandasnya.

Di tengah sorotan publik, penguatan pengawasan serta transparansi aktivitas pertambangan dinilai menjadi kunci agar kegiatan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat dan keseimbangan lingkungan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Sebuah masjid keluarga tengah dibangun di kawasan tepi Pelabuhan Kenyamukan, Kutai Timur. Hingga kini, rumah ibadah tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan belum memiliki nama resmi.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menjelaskan bahwa pembangunan masjid ini merupakan inisiatif keluarga. Meski berstatus masjid keluarga, fasilitas tersebut terbuka untuk masyarakat umum.

“Ini memang masjid keluarga, tapi terbuka untuk masyarakat. Siapa pun boleh datang dan beribadah di sini,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).

Sejumlah fasilitas utama masih dalam proses penyelesaian, mulai dari pengecoran lantai, pembangunan tempat wudu, toilet, hingga rumah imam. Karena itu, pelaksanaan salat lima waktu belum berjalan secara penuh dan rutin.

“Kalau fasilitasnya sudah siap dan representatif, tentu akan dimaksimalkan. Kita tidak ingin terburu-buru sementara sarana pendukung belum lengkap,” jelasnya.

Masjid tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 300 jemaah. Meski berada di tepi pelabuhan dan relatif jauh dari permukiman padat, lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan jangka panjang.

Ke depan, kawasan pelabuhan diproyeksikan semakin berkembang dan aktif. Kehadiran masjid diharapkan menjadi tempat singgah bagi masyarakat yang hendak bepergian, para pemancing, hingga warga yang beraktivitas di sekitar pelabuhan.

“Jangan sampai orang kesulitan mencari tempat ibadah. Minimal ada tempat untuk salat Magrib atau Isya sebelum berangkat,” katanya.

Di sekitar lokasi tercatat sekitar 60 kepala keluarga. Namun akses jalan menuju masjid masih perlu pembenahan, terutama saat hujan yang membuat area menjadi becek.

Nama masjid masih dirumuskan bersama keluarga. Jika seluruh pengerjaan rampung, tidak menutup kemungkinan masjid ini dapat difungsikan penuh untuk salat berjemaah rutin, bahkan pelaksanaan salat Id.

“Kita ingin masjid ini hidup dan bermanfaat untuk masyarakat luas,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Upaya penataan atau relokasi Pasar Ramadan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini dipastikan bukan perkara mudah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim mengakui kendala utama terletak pada ketersediaan lahan dan keterbatasan anggaran.

Fungsional Ahli Madya Disperindag Kutim, Benita, secara terbuka menyampaikan bahwa pihaknya sebenarnya ingin pasar Ramadan lebih tertib dan terorganisir. Namun persoalan klasik selalu muncul, yakni ketiadaan lahan gratis yang bisa dimanfaatkan pedagang tanpa membebani mereka biaya tambahan.

“Yang kita cari itu tempat yang gratis. Gratis dalam arti pedagang tidak dipungut biaya apa pun. Pertanyaannya, ada enggak lahan seperti itu?” ujar Benita, Sabtu (21/2/2026).

Ia menjelaskan, penataan pasar tidak bisa diputuskan sepihak. Disperindag harus berkoordinasi dengan camat, UPT Pasar, kepala desa hingga asosiasi pedagang agar kebijakan tidak menimbulkan polemik di lapangan.

Salah satu lokasi yang sempat diwacanakan adalah kawasan Town Hall. Namun area tersebut dikelola yayasan sehingga membutuhkan izin dan administrasi khusus. Konsekuensinya, pedagang harus membayar sewa tempat.

“Kalau mereka masuk ke Town Hall, mereka bayar. Sementara keuntungan pedagang itu tidak besar. Omzet Rp200 ribu, untung bersih mungkin Rp50 ribu. Kalau harus bayar tempat, belum tentu menutup biaya hari itu,” jelasnya.

Alternatif lain seperti lapangan sepak bola juga dinilai tidak sepenuhnya gratis. Kebutuhan tenda, listrik, dan fasilitas pendukung tetap membutuhkan biaya operasional. Bahkan lokasi folder yang selama ini digunakan tetap memunculkan beban, misalnya untuk penggunaan air dan kebersihan.

Benita juga mengingatkan, pemusatan seluruh pedagang di satu titik justru berisiko meningkatkan persaingan tidak sehat. Dengan daya beli masyarakat yang terbatas, penumpukan pedagang bisa merugikan sebagian besar pelaku usaha kecil.

“Kalau ditumpuk di satu tempat, persaingan otomatis tinggi. Daya beli masyarakat belum tentu cukup untuk semuanya,” katanya.

Menurutnya, pola pedagang yang tersebar di sejumlah titik seperti Teluk Lingga, Sangatta Utara, Sangatta Selatan hingga kawasan perumahan justru lebih realistis. Selain mendekatkan pedagang dengan konsumen, pola ini juga dinilai mampu meminimalkan potensi kemacetan.

“Kalau tersebar, warga belanja di sekitar tempat tinggalnya saja. Tidak perlu jauh-jauh karena jualannya hampir sama,” tambahnya.

Ia menegaskan Disperindag tidak lepas tangan, namun setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pedagang kecil.

“Kalau ada dana dan ada lahan, ayo. Tapi kita juga harus memikirkan dampaknya. Jangan sampai terkesan memaksakan kehendak dan memberatkan masyarakat kecil,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menyoroti minimnya realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya. Dari sekitar 38 perusahaan tambang yang aktif di Kutim, disebutnya hanya satu yang konsisten menggelontorkan dana signifikan untuk PPM sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyunadi dengan nada tegas. Ia menilai kontribusi perusahaan belum sebanding dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung setiap hari di daerah tersebut.

“Ada sekitar 38 perusahaan tambang di Kutim, mohon maaf kalau salah. Kita berharap semuanya bisa mengeluarkan PPM-nya, bukan hanya satu saja,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran industri tambang tidak boleh hanya meninggalkan jejak lubang dan lalu lintas alat berat, tetapi harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Bukan hanya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Masih ada warga kurang mampu yang membutuhkan bantuan, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni dan dukungan sosial lainnya. Itu yang harus kita maksimalkan,” tegasnya.

Mahyunadi menekankan bahwa PPM tidak boleh berhenti sebagai kewajiban administratif di atas kertas. Program tersebut, kata dia, harus diwujudkan dalam bentuk nyata, baik berupa pembangunan infrastruktur oleh perusahaan maupun dukungan pendanaan yang dikelola secara terarah oleh tim yang ditunjuk pemerintah daerah.

“Program pemberdayaan masyarakat bisa berupa pembangunan yang dilaksanakan perusahaan maupun bantuan dana yang nantinya dikelola oleh tim yang ditunjuk pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap seluruh perusahaan tambang di Kutim menunjukkan komitmen yang sama dalam menjalankan kewajiban sosialnya. Sebab, menurutnya, jika sumber daya alam terus dikeruk, maka tanggung jawab untuk memastikan masyarakat ikut merasakan manfaatnya juga tidak bisa diabaikan.

“Jangan sampai yang menikmati hasilnya hanya perusahaan. Masyarakat juga harus merasakan manfaatnya,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S