BERAU – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami mendorong adanya evaluasi guna memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasalnya hal itu berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia mengatakan, jika kinerja BUMD tidak maksimal, maka PAD yang dihasilkan tidak memberikan manfaat maksimal terhadap roda perekonomian daerah.
Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Namun realitasnya, hingga kini sejumlah BUMD masih belum memberikan hasil sesuai mandat pendirian.
“BUMD jangan hanya menjadi pelengkap agar terlihat ada. Keberadaannya harus mampu memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Dibeberkannya, banyak potensi ekonomi daerah yang belum tergarap optimal melalui BUMD, baik di sektor pariwisata, perdagangan, energi maupun layanan publik.
“Kalau terus berjalan tanpa target dan tanpa capaian yang jelas, maka BUMD hanya menjadi beban anggaran. Seharusnya mereka bisa bersaing seperti perusahaan profesional lainnya,” katanya.
Sutami menekankan bahwa setiap BUMD wajib memiliki rencana bisnis yang realistis dan indikator kinerja yang terukur. Evaluasi berkala juga harus dilakukan secara transparan agar arah perkembangan perusahaan daerah jelas dan tidak stagnan.
“Kami ingin melihat strategi bisnisnya, apa inovasinya, bagaimana tata kelola manajemennya. Anggaran sudah dialokasikan, tetapi apakah ada perkembangan nyata? Itu yang harus dijawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya juga mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD. Jika ditemukan entitas usaha yang tidak menunjukkan prospek dalam jangka waktu tertentu, maka langkah reformasi struktural perlu dilakukan.
“Evaluasi itu wajib, kalau ada BUMD yang tidak berkembang, pemerintah harus mempertimbangkan opsi penataan ulang, penggabungan, revitalisasi, atau bahkan penutupan,” tandasnya. (adv)
